WILAYATUL HISBAH SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR; STUDI

31 Pages·2014·0.54 MB·Indonesian

WILAYATUL HISBAH SEBAGAI LEMBAGA PELAKSANA AMAR
MA‘RUF NAHI MUNKAR; STUDI HISTORIKEL WILAYATUL HISBAH
DALAM ISLAM
Oleh: Hasbullah, S.Sos.I., MA
NIDN: 2101077601
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-AZIZIYAH SAMALANGA

ABSTRAK
Hisbah merupakan suatu tindakan secara sukarela mengajak manusia untuk
bebuat ma’ruf dan menjahui mukar. Kebiasaannya tindakan ini muncul dari sosok
pribadi yang memiliki tanggungjawab moral terhadap kebaikan umat Islam
lainnya. Tugas ini telah mulai muncul sejak di zaman Nabi SAW. Biarpun di
zaman Nabi SAW tugas hisbah ini masih sangat terbatas sekali; hanya pada
pengawasan pasar terhadap pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan
dalam perdangannya. Tugas hisbah ini terus mengalami kemajuannya pada masa-
masa pemimpin Islam setelah Nabi SAW. Khususnya pada periode kekhalifihan
setelah Nabi SAW, hisbah ini mencapai kemajuan yang sangat pesat. Pada
periode ini hisbah sudah mencakup di seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Di
samping itu juga, pada periode kekhalifahan inilah hisbah ini sudah menjadi
lembaga resmi negara yang bergerak di bidang amar ma’ruf nahi mukar. Pada
periode selanjutnya; yaitu periode tabiin tugas hisbah ini semakin menjadi pusat
perhatian oleh setiap pemimpin-pemimpin negara Islam. Namun demikian,
mekipun tugas hisbah di awal-awal Islam menjadi perioritas utama bagi setiap
kepala negara Islam, tetapi pada akhirya tugas yang mulia ini semakin tidak
begitu populer seperti di masa-masa kejayaan Islam. Disebabkan oleh kejayaan
dan kemakmuran yang dicapai oleh umat Islam sehingga membuat mereka terlena
dengan kehidupan keduniawian, pada gilirannya tugas amar ma’ruf nahi munkar
tidak lagi menjadi tugas utama umat Islam.

A. Pendahulan
Persoalan Wilayatul Hisbah adalah merupakan masalah lama dalam dunia
Islam. Namun, masalah Wilayatul Hisbah merupakan hal yang baru di Aceh.
Pertama, dikatakan lama karena aktivitas hisbah atau pengawasan dari pihak
pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai
dengan Syari‘at Islam sudah mulai diterapkan semenjak masa kepemimpinannya
Nabi Muhammad saw ketika mendirikan kota Madinah, walaupun hisbah pada
masa itu hanya pada pengawasan pasal.
1
Ketika itu, kasus-kasus hisbah langsung diselesaikan oleh Nabi
Muhammad saw, meskipun pelaksanaan eksekusi hukumannya kadang-kadang
2
didelegasikan oleh para sahabat.1 Rasulullah saw bersabda:
هدي لخدآف ماعط نم ةبرص يلعرم ملسو هيلع للها يلص للها لوسر نآ هنع للها يضر ةيره بيآ نعو
:لاق ,للها لوسر اي ءامسلا هتباصآ لاق ؟ماعطلا بحاص اي اذه ام :لاقف ,لالب هعباصآ تلانف اهيف
)ملسم هاور) نيم سيلف شغ نم ؟سانلا هري يك ماعطلا قوف هتلعج لافآ
Artinya: Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw memeriksa satu tumpukan
beras, lalu Rasulullah saw memasukkan tangannya ke dalam tumpukan beras
tersebut, maka Rasulullah saw menemukan beras itu pada bagian bawah dalam
keadaan basah, lalu Rasulullah saw menanyakan pada pemiliknya, kenapa engkau
lakukan ini wahai pulan, maka ia menjawab beras ini telah tertimpa hujan,
kemudian Rasulullah saw menanyakan lagi, kenapa tidak engkau taruhkan yang
basah itu di bagian atas saja supaya terlihat oleh manusia? Siapa saja yang
melakukan kecurangan dalam perdangannya, maka ia bukan dari golonganku.
(HR. Muslim ra).
Mengingat orientasi pelaksanaan hisbah pada masa itu hanya terpusatkan
kepada pengawasan pasar, penertiban harga barang, sehingga istilah hisbah pada
waktu itu lebih dikenal dengan panggilan ShÉhib al-sËq (pengawas pasar) atau al-
‘Ómil fi al-sËq (petugas pengawasan di pasar).3
Al-Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, dengan misi untuk menjalankan
amar ma‘ruf nahi munkar, mengajak, memerintahkan manusia untuk mengerjakan

1Hasnul Arifin Melayu, “Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam” dalam Soraya Devy,
dkk, Politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 53.
2Ibnu Hajar al ‘Asqalany, Bulughu al maram min adillati al ahkam, (Jakarta: DÉr al-
Kutub al- islÉmiyyat, tt, ttp), h. 150.
3Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,
1998), h. 349.
1
2

perbuatan yang baik dan melarang manusia dari berbuat jahat atau munkar. Tugas
ini merupakan tanggung jawab pemerintah yang wajib untuk dilaksanakan. Dalam
hal ini pemerintah, untuk terlaksananya misi ini serta terbebas atas tanggung
jawabnya, maka harus mengangkat dan memilih pejabat yang bertugas dalam
bidang ini orang-orang yang mempunyai suatu komitmen penuh untuk
membumikan Syari‘at Islam dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Pejabat-pejabat hisbah ini bukan dari unsur-unsur manusia yang mudah ternodai
dengan politik suap-menyuap, dan tidak ada pilih kasih dalam menjalankan
tugasnya, semua masyarakat dipandang sama di mata hukum. Kehadiran pejabat
hisbah dalam masyarakat adalah untuk memberi bantuan kepada orang-orang
yang merasa telah terzalimi atau tertindas dari pihak-pihak lain.4
Kedua, pengawasan dari pihak pemerintah atau penguasa seperti demikian
dikatakan baru untuk Provinsi Aceh, karena munculnya lembaga Wilayatul
Hisbah adalah sebuah konsekuensi dari keinginan penerapan Syari‘at Islam di
Provinsi Aceh, serta lembaga Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pemberlakuan Syari‘at Islam di Aceh.5
Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan
kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi
pelaksanaan Syari‘at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam
hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan untuk menegur/menasehati setiap
pelanggar terhadap qanun-qanun Syari‘at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah
mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun
Syari‘at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat
yang dilakukan tidak bermanfaat.6 Dari satu sisi kehadiran Wilayatul Hisbah

4A. Rahmat Rosyadi, M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari‘at Islam Dalam Perspektif Tata
Hukum Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 61.
5Muhibbuththabary, Wilayat al-Hisbah di Aceh …, h. 80-81.
6Dinas Syari‘at Islam Aceh, Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan
Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari‘at Islam,
3

sudah sangat tepat, namun di sisi lain masih memunculkan berbagai persoalan.
Persoalan itu meliputi masalah konsepsional dan teori hukum yang dianut dan
masalah aplikasinya,7 yaitu sampai sekarang belum ada sebuah rencana kongkrit
yang telah diambil pemerintah Provinsi Aceh mengenai badan Wilayatul Hisbah
ini.8
Secara teoritis kehadiran institusi Wilayatul Hisbah sudah sangat tepat
dalam rangka menegakkan amar ma‘ruf nahi munkar, namun secara praktis,
kenyataan-kenyataan riil di lapangan menunjukkan bahwa institusi Wilayatul
Hisbah belum mampu meminimalisir terhadap bermacam-macam praktek
pelanggaran qanun-qanun Syari‘at Islam.9
Kalangan ulama juga menilai pengawas Syari‘at Islam dalam hal ini
Wilayatul Hisbah belum berfungsi secara maksimal. Dengan kata lain penerapan
Syari‘at Islam masih terkesan lamban. Hal ini dapat diketahui dari hasil Rumusan
Muzakarah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se Aceh di Banda Aceh.
Dalam hal ini MPU Aceh menyatakan di bidang akhlak bangsa telah terjadi
kemerosotan yang ditandai dengan korupsi, pergaulan bebas, zina, perampokan,
dan perjudian. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya keteladanan pemimpin
masyarakat, lemahnya penegakan hukum, tidak berfungsinya lembaga-lembaga
sosial seperti lembaga adat, lembaga Wilayatul Hisbah. Peran orang tua dalam
rumah tangga juga membawa akibat makin cepatnya kemerosotan akhlak
bangsa.10

Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari‘at Islam Aceh, 2009), h. 497-
498.

7Muhibbuththabary, Wilayat Al-Hisbah …, h. 4.

8Al Yasa‘ Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari‘at Islam, Pendukung Qanun
Pelaksanaan Syari‘at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari‘at Islam Aceh, 2009), hlm, 80-81.
9Juhari, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda
Aceh” dalam Muslim Zainuddin, dkk, Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di
Aceh, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 120-121.
10Dokumentasi: Kantor Majelis Ulama Kota Banda Aceh (MPU).
4

Idealnya ketika masyarakat Provinsi Aceh memiliki wewenang untuk
menerapkan Syari‘at Islam dengan disahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh,
sebagai payung hukum untuk memberlakukan Syari‘at Islam11 di Aceh, bagi
pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas dalam penerapan
Syari‘at Islam di Aceh terutama sekali lembaga Wilayatul Hisbah, tidak
mendapat kendala apapun dalam mengimplementasikan butir-butir dari undang-
undang tersebut. Tetapi kenyataannya, Syari‘at Islam yang usianya sudah
mencapai sembilan tahun semenjak diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Provinsi Aceh ini pada tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah atau bertepatan dengan
Tanggal 14 Maret 2002, sampai saat ini belum nampak wujudnya secara
sempurna dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.
Berangkat dari permasalahan-permasalahan itulah penulis tertarik untuk
meneliti suatu masalah tentang amar ma‘ruf dan nahi munkar ditinjau dari aspek
hak dan kewenangan yang dilimpahkan kepada Wilayatul Hisbah di Provinsi
Aceh.

B. Sejarah Wilayatul Hisbah Dalam Islam

11Syari‘at Islam secara etimologi bermakna jalan menuju mata air. Secara terminologi
Syari‘at Islam dipahami sebagai aturan Tuhan yang bersifat sakral yang termuat dalam al-Qur’Én
dan al-HadÊts. Syari‘at mengandung seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan
Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam dan
lingkungannya. Fazlurrahman memahami syari‘at dalam arti jalan kehidupan yang baik, berupa
nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dalam makna yang kongkrit. Lihat Syahrizal
Abbas, Syari‘at Islam di Aceh, Ancangan Metologis dan Penerapannya, (Banda Aceh: Dinas
Syari‘at Islam Provinsi Aceh, 2009), h. 9.

Selain dari pengertian syari‘at yang telah dijelaskan di atas, ada tiga pengertian lainnya
yang terdapat dalam literatur hukum Islam. Pertama, syari‘at dalam artian sesuatu yang telah abadi
tidak berubah sepanjang masa. Kedua, syari‘at dengan maksud sumber hukum Islam baik yang
tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum yang berubah. Ketiga, syari‘at dengan
makna hukum-hukum yang digali dari al-Qur’Én dan al-Sunnah yaitu hasil interprestasi manusia
dari nass. Lihat Hasan Basri Elbi, Metode Dakwah Islam, Kontribusi Terhadap Pelaksanaan
Syari‘at Islam di Provinsi NAD, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), h. 66.
5

Sebelum dijelaskan tentang sejarah Wilayatul Hisbah dalam Islam, maka
perlu digambarkan sedikit tentang sistem pemerintahan di fase-fase awal Islam,
karena tugas hisbah ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari sistem
pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan yang terjadi fase-fase awal Islam
terbagi ke dalam beberapa periode, di antaranya sebagai berikut:
1. Periode Rasulullah saw
Sejarawan pada umumnya menyatakan bahwa Rasulullah saw mendirikan
pemerintahan ditandai dengan penerbitan piagam Madinah. Piagam Madinah ini
menurut para pakar Islam merupakan konstitusi modern tertua sepanjang
sejarah.12 Dari Komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian lahir sebuah
negara Islam yang lebih besar.13 Lahirnya Piagam Madinah yang diperkirakan
kurang dari dua tahun setelah Nabi tinggal di Madinah menurut Philip K. Hitti
seperti dikutip oleh Muh. Zuhri, membuktikan bahwa Nabi selain telah berhasil
mengadakan konsolidasi dan negosiasi dengan berbagai suku dan kelompok-
kelompok di Madinah, Ia juga sebagai pemimpin tunggal yang mengatur
kehidupan sosial politik mereka. Sejalan dengan itu Pickthal seperti dikutip Muh.
Zuhri menyatakan; Nabi Muhammad saw selain menjalankan fungsinya sebagai
nabi, ia juga seorang pemimpin, serta telah menetapkan dan mengatur
kepentingan umum sebagai undang-undang negara (the constitution of the state).14
Dari masyarakat inilah Nabi Muhammad saw menciptakan suatu kekuatan
sosial-politik dalam sebuah Negara Madinah. Hal yang pertama dilakukan oleh
Nabi saw di Madinah dalam rangka pembentukan sebuah negara adalah membuat
Piagam Madinah tersebut. Piagam yang berisi 47 pasal ini memuat peraturan-

12Muh. Zuhri, Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah, (Yogyakarta:
LESFI, 2004), h. 69.

13Philip K. Hitti, History Of The Arabbs; From The Earliest Times To The Present, trj R.
Cecep Lukman & Dedi Slamet Riyandi, History Of The Arabs, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,
2008), h. 151.

14Muh. Zuhri, Potret Keteladanan …, h. 43.
6

peraturan dan hubungan antara komunitas dalam masyarakat Madinah yang
majemuk.15
Pada masa ini, sistem administrasi pemerintahan yang diterapkan oleh
Nabi Muhammad saw sangat sederhana; tidak ada pemilihan atau pembagian
kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam lembaga yudikatif, eksekutif,
legislatif, dewan pertimbangan, dan lembaga pemeriksa keuangan negara seperti
yang terjadi di masa sekarang ini. Nabi Muhammad saw adalah penguasa tunggal,
di zaman Nabi Muhammad saw kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif
berada satu atap yaitu di bawah kekuasaan Nabi Muhammad saw secara mutlak.
Di masa itu pula belum pernah ada pembicaraan tentang batas masa jabatan
kepemimpinannya seseorang. Nabi Muhammad saw juga tidak pernah
mengangkat menteri untuk kabinet kekuasaannya.16
Dalam kaitannya dengan masalah Wilayatul Hisbah, pada masa Nabi
Muhammad saw pernah diangkat petugas yang secara khusus menjadi pengawas
bagi pasar Makkah untuk mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan.17 Di
antara para sahabat yang pernah mendapatkan perintah tugas hisbah ini adalah
seperti Said al-‘As ibn ‘Umayyah untuk mengawasi kegiatan perniagaan di kota
Makkah setelah yawm al-futh (hari penaklukan Makkah), ‘Usman ibn al-‘As
untuk wilayah Thaif dan ‘Umar bin Khattab diberi kewenangan untuk memantau
dan mengawasi perniagaan di Madinah. ‘Ali bin Abi Thalib ditugaskan
menghancurkan seluruh berhala serta bangunan kuburan di Madinah. Rasulullah
saw juga pernah melantik seorang perempuan yang bernama Samra’ binti Nahik
al-Asadiyah untuk menjalankan aktivitasnya tentang hisbah ini.18

15Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya
Media Pratama, 2007). h, 33.

16Muh. Zuhri, Potret Keteladanan …, h. 61.

17Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari‘at Dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 57.

18Imam Muslim, Sahih Muslim, Bab al-Iaman, (Riyad: Dar al-Salam, 1998). h. 52.
7

Dari uraian di atas dapat dipahami tugas-tugas hisbah sudah di mulai sejak
kepemimpinan Rasulullah saw di Madinah. Hal ini dapat diketahui dengan adanya
penugasan-penugasan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad saw untuk
mengawasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam perniagaan ke beberapa
daerah-daerah tertentu.

2. Periode Khulafa’h al-Rasyidin
Pada periode ini yang menjadi khalifah pertama setelah Nabi adalah Abu
Bakar. Sistem kepemerintahan Abu Bakar tidak jauh perbedaannya dengan sistem
pemerintahan di masa Nabi Muhammad saw.19 Dalam masa enam bulan pertama
pemerintahannya Abu Bakar melakukan perjalanan bolak-balik dari tempat ia
tinggal (al-Sunh) yang sederhana dengan isterinya, Habibah ke kota Madinah.
Abu Bakar walaupun sebagai pejabat tinggi negara tetapi tidak menerima gaji
sedikit pun dari negara. Semua urusan negara ia kerjakan di Serambi Masjid Nabi
saw dengan tanpa mengharap apa pun dari negara karena negara saat itu dalam
kondisi kosong dari pemasukan.20 Dengan demikian dapat dipahami sistem
pemerintahan pada masa Abu Bakar tidak jauh bedanya dengan sistem pemerintah
di masa Nabi Muhammad saw. Dengan kata lain, Abu Bakar di samping sebagai
kepala pemerintahan ia juga sebagai kepala urusan keagamaan.
Sistem ketatanegaraan seperti di atas mulai mempunyai banyak perubahan
ketika ‘Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Walaupun pada awal-awal
kekhalifahan ‘Umar bin Khattab masih juga mengikuti sistem kepemimpinan
yang telah diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar. Namun, ketika ‘Umar bin
Khattab merasakan kondisi politik negara telah stabil, jumlah masyarakatnya pun
bertambah meningkat, maka pada saat itulah ‘Umar bin Khattab mulai merintis

19M. Hasbi Amiruddin, Republik ‘Umar bin Khattab, (Yogyakarta: Total Media, 2010), h.
50.

20Philip K. Hitti, History Of The …, h. 218.
8

kebijakan-kebijakan baru dalam pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan ‘Umar ini
yang kemudiannya dikenal dengan sistem kenegaraan yang cenderung bersifat
republik.21
Di antara kebijakan-kebijakan ‘Umar adalah membuat pemisahan
kekuasaannya kepada tiga institusi; yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Ketiga-ketiga lembaga yang punya kekuasaan ini dalam teori politik modern
diistilahkan dengan Trias politica, yaitu kekuasan eksekutif; kekuasaan
menjalankan undang-undang; kekuasaan legislatif; kekuasaan untuk membuat
undang-undang; yang terakhir kekuasaan yudikatif; kekuasaan untuk mengadili
atas pelanggaran undang-undang.22 Salah satu bukti kongkrit keseriusan ‘Umar
bin Khattab dalam memunculkan lembaga peradilan ‘Umar telah mengangkat
Abu al- Darda’ sebagai qazdi (hakim) untuk kota Madinah, Syuraih sebagai hakim
Kufah, dan Abu Musa al-‘Asy‘ari hakim Basrah. Sedangkan untuk Mesir, setelah
negeri ini dibebaskan untuk kaum muslimin, ‘Umar mengangkat sebagai qazdi-
nya Qais bin al-‘As al-Sahmi. Tugas dari qazdi ini adalah memutuskan segala
perkara yang diajukan masyarakat kepadanya. Para hakim ini diberikan kebebesan
seluas-luasnya untuk memutuskan semua perkara menurut pertimbangan
pemikirannya masing-masing asalkan tidak keluar dari batas-batas Kitabullah dan
Sunnah RasulNya.23
Hal yang serupa pernah disebutkan oleh al-Imam Abu Yusuf dalam
kitabnya al-Kharraj, seperti dikutip oleh Yusuf al-Qardhawy; ‘Umar bin Khattab
ra pernah mengangkat Ammar bin Yasir sebagai imam salat dan sekaligus
komandan perang, kemudian mengangkat Abdullah bin Mas‘ud menjadi hakim
dan mengurus Baitul-mal, dan mengangkat ‘Utsman bin Hunaif menangani
pembagian tanah. Pada periode pemerintahan di bawah ‘Umar bin Khattab para

21M. Hasbi Amiruddin, Republik ‘Umar …, h. 50.

22M. Hasbi Amiruddin, Republik ‘Umar …, h. 49.

23Muhammad Husain Haekal, Al-Faruq ‘Umar, trj Ali Audah, ‘Umar bin Khattab,
(Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa, 2000), h. 667-668.
9

pegawai telah diberi gaji termasuk ketiga-ketiga pegawai pemerintahan ini
diberikan gaji atau honorium harian dalam bentuk seekor kambing yang diambil
dari Baitul-mal dengan pembagian sama rata ketiga-ketiganya.24
Di antara kebijakan ‘Umar yang sangat penting dalam sejarah perjalanan
fiqih politik ialah kebijakan terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglib, suatu
kabilah yang jumlahnya sangat banyak dan sangat kuat di kalangan Bangsa Arab
waktu itu, dan mereka menolak untuk membayar jizyah,25 tetapi mau membayar
zakat. Sedangkan menurut ‘Umar mereka wajib membayar jizyah, kemudian
‘Umar mengajak mereka untuk bermusyawarah, lalu terjadilah kesepakatan
bersama antara ‘Umar dengan Bani Taglib, bahwa mereka harus membayar zakat
dengan nilai dua kali lipat.26
Dalam kebijaksanaan administrasi pemerintahan daerah, ‘Umar
menerapkan sistem desentralisasi yakni memberikan otonomi seluas-luasnya bagi

24Yusuf al-Qardhawy, al-Siyasat al-Syar‘iyyah trj Kathur Suhardi, Pedoman Bernegara
Menurut Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 110.

25Jizyah adalah pungutan harta yang dikeluarkan atas setiap kepala. Kata jizyah itu
diambil dari kata al-jaza;balasan, yaitu dapat bermakna balasan atas kekafiran mereka dengan
mewajibkan jizyah itu bagi mereka sebagai penghinaan atas kekafiran mereka. Atau, sebagai
balasan atas keamanan yang kita berikan kepada mereka dengan mengambil jizyah tersebut dari
mereka secara senang hati. Lihat Yusuf al-Qardhawy, al-Siyasat …, h. 110.

Dasarnya adalah firman Allah swt,

مه و دي نع ةيزلجآ اوطعي تيح باتكلآ اوتآ نيذلا نم قلحا نيد نونيدي لا و هلوسرو للها مرح ام نومريحلا و رخلآا مويلابلا و للهاب نونمؤي لا نيذلا اولتاق
.نورغاص

Artinya,

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari
kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan
al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam
keadaan tunduk. (QS, al-Taubah, 29). Lihat Imam al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-
Wilayat al-Diniyyah, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1996), h. 251.

26Yusuf al-Qardhawy, al-Siyasat …, h. 136-137.