seminar dan lokakarya kebahasaan lembaga adat 2015

107 Pages·2015·0.48 MB·Indonesian

SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

BAHASA INDONESIA DARI BAHASA MELAYU
MENUJU BAHASA DUNIA

Halimi Hadibrata, M.Pd.
Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu
[email protected]

1. Pendahuluan
Sangatlah menarik mengkaji sejarah perekembangan bahasa Melayu menjadi
bahasa Indonesia, sejarah lembaga dan kebijakan nasional kebahasaan serta
peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa kawasan MEA (Masyarakat
Ekonomi ASEAN) dan bahasa dunia. Sejarah kebijakan bahasa Indonesia dapat
dilihat dari perkembangan bahasa dan perekembangan lembaga bahasa yang
menanganinya. Dengan adanya pengaruh bahasa asing ke dalam struktur dan
cara pemakaian bahasa Indonesia, pengembangan bahasa Indonesia menimbulkan
persoalan yang tidak mudah ditangani oleh lembaga kebahasaan pemerintah tanpa
kerja sama dengan pihak lain. Kesulitan itu disebabkan oleh keadaan berbagai
pilihan sikap dan beragam pandangan. Di satu sisi ada pihak yang ingin
mempertahankan keaslian bahasa Indonesia dengan menekan sekecil mungkin
pengaruh dan penggunaan serapan unsur bahasa asing. Di sisi lain, ada pihak yang
cenderung lebih longgar dan tidak mempermasalahkan terserapnya unsur-unsur
asing ke dalam bahasa Indonesia. Sementara itu ada pihak moderat yang
menyetujui masuknya serapan bahasa asing dengan syarat adanya keselarasan
kaidah penyerapannya dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ada
sebelumnya atau dibentuk kaidah baru yang ajeg. Oleh karena itu, diperlukan
landasan filosofis, teoretis, dan payung hukum yang kuat untuk pengkajian,
pengembangan bahasa, dan pembinaan penutur bahasa Indonesia sehingga bahasa
Indonesia tetap berjaya menjadi bahasa negara, bahasa kawasan dalam MEA, dan
menjadi bahasa internasional. Karena itu pula, lembaga nasional kebahasaan yang
sekarang disebut Badan Bahasa harus bekerja sama dengan pihak lain yang
terkait, terutama di dalam penetapan kerangka umum kebijakan bahasa nasional
dengan mempehatikan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang multikultural
dan tatanan dunia global yang dipererat dengan teknologi informasi dan
komunikasi, serta kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang.
Di dalam artikel ini ada empat masalah yang dibahas. Pertama, alasan-alasan
logis yang melatarbelakangi keputusan para pendiri bangsa dengan memilih
bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kedua, berkaitan dengan sturuktur
bahasanya, bagaimana perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia yang
ada sekarang, baik pada tataran morfem, kata, istilah maupun kalimat. Ketiga,
bagaimana sejarah lembaga pengelola bahasa nasional dan politik bahasa pada
era prakemerdekaan, pascaawal kemerdekaan 1945 dan pascareformasi 1998.
Secara khusus dibahas lebih dalam pengelolaan bahasa pascareformasi 1998
terutama ihwal revitalisasi dan regulasi bahasa, baik bahasa daerah, bahasa
nasional, maupun bahasa asing dalam tatanan bangsa yang multikultural dan
dunia global. Selain itu di bawah topik ini dibahas pula mengenai lembaga atau
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

organisasi yang berperan dan bekerja sama dengan lembaga nasional kebahasaan
dalam pengkajian dan pengembangan internal kebahasaan dan pembinaan para
penuturnya.

2. Landasan Teori

Keberadaan bahasa Indonesia dan lembaga nasional pengelolanya dapat dilihat
dalam perspektif sejarah dan perkembangan kebijakan nasional kebahasaan
sehingga kebahasaindonesiaan di masa yang akan datang dapat direncanakan,
dilaksankan, dan dievaluasi dengan baik berdasarkan pada landasan
keilmubahasaan dan landasan hukum/konstitusi yang kuat.

2.1 Politik dan Perkembangan Bahasa
Menurut Kridalaksana (1996: 53) sejarah perkembangan bahasa di negara-negara
yang merdeka pada abad kedua puluh dalam hubungan dengan penuturnya dapat
terjadi dalam empat tahap perkembangan, yaitu tahap penegakan, pemantapan,
pembinaan, dan pemeliharaan. Pada tahap penegakan, sebuah bahasa masih harus
diusahakan untuk diterima oleh suatu masyarakat, walaupun secara resmi sudah
diakui. Tahap ini sudah kita lalui dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928,
Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pengakuan resmi bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara dalam pasal 36, UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus
1945. Pada tahap pemantapan, sebuah bahasa sudah dapat diterima secara bulat
dan berkedudukan kokoh dalam masyarakat tetapi masih harus disebarluaskan
penggunaannya dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahap pembinaan, sebuah
bahasa sudah disebarluaskan dan digunakan dalam berbagai bidang kehidupan
masyarakat dalam arti sudah berkembang secara vertikal dan horizontal tetapi
masih harus dilakukan berbagai tindakan supaya hasil perkembangan itu benar-
benar berakar dalam masyarakat penuturnya. Pada tahap pemeliharaan, sebuah
bahasa sudah berakar berabad-abad dalam masyarakat penuturnya, tetapi harus
dilakukan tindakan-tindakan suapaya bahasa itu dapat terus-menerus
menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Berdasarkan pandangan ini, kita dapat mencermati, bahwa bahasa Melayu yang
diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan tahap
penegakan yang dilatarbelakangi oleh keniscayaan sejarah kebahasaan dan sosial
politik yang berkembang pada masa prakemerdekaan yang diproyeksikan ke masa
depan pascakemerdekaan. Proyeksi itu berkaitan dengan bagaimana
pengembangan struktur bahasa Indonesia secara internal dan kemudahannya
untuk dipelajari oleh suku lain, kedudukan dan fungsinya sebagai bahasa nasional,
hubungan fungsional bahasa nasional dengan bahasa daerah dan bahasa asing,
serta garis-garis kebijakan lembaga kebahasaan memberdayakan bahasa Indonesia
dalam politik nasional kebahasaan dan kebudayaan modern.
Selanjutnya, Kridalaksana menunjukkan, bahwa kemapanan situasi kebahasaan di
Indonesia setidaknya dapat terwujud, manakala dapat menjawab dan menjabarkan
poko-pokok pikiran mengenai politik nasional kebahasaan sebagai berikut,
(1) bagaimana mengembangkan bahasa nasional Indonesia agar tetap terjaga
sebagai pemersatu bangsa,
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

(2) bagaimana memelihara bahasa-bahasa daerah sebagai akar budaya dan
kekayaan budaya nasional,
(3) bagaimana memanfaatkan bahasa-bahasa asing untuk kepentingan
pengembangan bahasa dan budaya nasional, dan
(4) bagaimana mengelola bahasa kita dalam konteks kerjasama internasional.
Berkaitan dengan upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa MEA, kita
harus benar-benar melaksanakan politik nasional kebahasaan dengan
memanfaatkan serapan dari bahasa-bahasa asing dan mengelola bahasa kita dalam
konteks kerjasama internasional.
Berbagai bahasa di dunia telah mengalami perubahan, pergeseran, kemajuan, dan
juga kepunahan. Hal tersebut sebenarnya dapat dirangkum dalam satu istilah saja,
yaitu perubahan bahasa. Menurut Yus Badudu (1996:28-29) berhasil tidaknya,
bahasa Indonesia berubah dan berkembang menjadi bahasa dunia bergantung
kepada tiga faktor, yaitu
(1) kewibawaan dan peran politik Indonesia dalam percaturan dunia modern,
(2) kehidupan ilmiah dan daya cipta bangsa Indonesia dalam menghadapi
kebudayaan dunia modern, dan
(3) berian keuntungan bagi bangsa lain yang mengenal/menguasai bahasa
Indonesia.
Kini para sarjana bahasa Indonesia ditantang oleh arus perubahan bahasa
Indonesia. Dalam pandangan Jacob (1991:129) seorang pakar kedokteran,
palaentologis dan antropologis kawakan Indonesia, ilmu pengetahuan sangat
berperan dalam perubahan, yaitu untuk mempelajari, menyongsong, dan
mengubah struktur, serta memperluas fungsi penggunaan bahasa. Pendapat ini
merupakan dasar pandangan bahawa pemilihan dan pengembangan bahasa
Indonesia dari bahasa Melayu menjadi bahasa nasional merupakan hasil studi
mendalam mengenai situasi sosial politik yang menyongsong dan
memperjuangkan kemerdekaan, kedemokratisan, dan perdamaian antarsuku
bangsa di bumi Nusantara. Sejak awal perencanaan bahasa nasioanl, bahasa
Melayu diproyeksikan menjadi bahasa Indonesia yang modern yang diterima oleh
semua suku bangsa yang ada di Nusantara yang hendak dipersatukan menjadi
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dilihat dari kelahirannya, sebagai
bahasa persatuan, sejak adanya Sumpah Pemuda 1928 kini bahasa Indonesia
sudah berusia 87 tahun merajut persatuan dan kesatuan, sedangkan sebagai bahasa
negara sudah bertahan tujuh puluh tahun dengan terus-menerus dikembangkan
dan diperluas fungsi penggunaannya dalam berbagai bidang dan kini sedang
diupayakan menjadi bahasa kawasan dalam tatanan MEA.
Tofler (dalam Jacob. 1991:129) telah memberikan ramalan yang gamblang
mengenai masa depan umat manusia, yaitu akan adanya era informasi. Di era
informasi inilah bahasa Indonesia berkembang semakin pesat dan dapat dibinakan
kepada masyarakat penuturnya atau diinformasikan kepada peminat bahasa
Indonesia di luar negeri dengan cara diakses daring, diunduh, dan dicetak secara
digital. Inilah realitas zaman kita yang berbeda dengan pola pengembangan dan
pembinaan bahasa Indonesia di masa lalu yang lebih mengandalkan pembinaan
bahasa melalui media cetak dan pertemuan bersemuka dalam penyuluhan bahasa,
melalui siaran radio, atau televisi.
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

Naisbitt dan Aburdane (2005: 48-49.b) dengan pendekatan lain meramalkan
pertumbuhan ekonomi, kebangunan demokrasi, swastanisasi, kebangkitan
keagamaan, dan keterlibatan lebih merata antara laki-laki dan perempuan yang
akan melanda Asia, termasuk Indonesia. Pandangan lain mengenai hal demikian,
dikemukakan Pink (2005: 48-49) yang membagi perkembangan zaman menjadi
empat masa, yaitu masa pertanian (abad ke-18–ditandai dengan adanya model
hubungan pekerja petani), masa industri (abad ke-19– ditandai dengan adanya
model hubungan pekerja pabrik dan organisasi efisien yang memperkuat
ekonomi), masa informasi (abad ke-20–ditandai dengan adanya pekerja
intelektual), dan masa konseptual abad ke-21–ditandai dengan adanya karekter
utama para pekerja pencipta dan mampu berempati). Era informasi dan konseptual
ini menantang bahasa Indonesia, dengan pertanyaan, peran apa yang dapat
dijalankan olehnya.
Perkembangan fokus kajian bahasa Indonesia, seperti kata McMahon (1994:1-12)
dapat dipelajari seperti memutar kaset, dapat ke depan (dengan kajian perubahan
bahasa) atau ke belakang (dengan kajian rekonstruksi bahasa). Bahasa juga dapat
dipelajari oleh penutur dan anak-cucunya secara sinkronis dan diakronis. Di
samping itu, pengembang bahasa dapat juga merencanakan masa depan bahasa
Indonesia dengan menciptakan berbagai pedoman, kaidah, dan regulasi politik
kebahasaan di masa kini untuk mengantisipasi dan mengakomodasi keadaan di
masa yang akan datang, termasuk di dalamnya politik bahasa dalam kawasan
MEA dan dunia internasional.
Seperti kata Jacob, ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk mempersiapkan dan
mengubah masa kini menjadi masa depan yang lebih baik. Bahkan, menurut
Eastman (1983) bahasa dapat direncanakan dalam arti direkayasa atau
diperlengkapi dengan perangkat internal kebahasaan yang mutkhir dan perangkat
peraturan yang memperkokoh pelaksanaan pengembangan bahasa dan pembinaan
penuturnya untuk membentuk kebudayaan. Dalam istilah Moeliono (1991)
perencanaan bahasa sebagai proses dan fungsi dinamai pengembangan dan
pembinaan bahasa. Perencanaan bahasa yang berpotensi memiliki pengaruh
raksasa adalah perencanaan yang dilakukan melalui undang-undang. Kini kita,
para teknokrat perekayasa bahasa di Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya
Undang-Undang No.24 tahun 2009 yang mengatur penggunaan bahasa-bahasa
daerah dan pengembangan bahasa Indonesia. Dengan undang-undang ini
perencanaan bahasa dan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan penutrnya
seharusnya akan lebih efektif daripada yang dilakukan sebelumnya. Bahkan,
efektivitas tersebut menjadi semakin nyata karena setiap komponen bangsa akan
terlibat aktif, tidak seperti selama ini yang monolitik, hanya datang dari
Pemerintah. Hal tersebut sangat sejalan pandangan Sapir (1970:3-23) yang diikuti
oleh Whorf dan pandangan Vygotsky (1986),-- meskipun tidak amat sejalan tetapi
keduanya sangat memperhatikan keterkaitan antara bahasa dan cara berpikir, dan
pada akhirnya ada keterkaitan antara bahasa dengan budaya.
Bahasa Indonesia pada masa sekarang dipengaruhi oleh dua faktor
mutakhir penting yang sangat berpotensi dan berpengaruh terhadap
berbagai peristiwa perubahan sosial budaya di Indonesia pada masa
sekarang. Pertama, globalisasi yang menyebabkan seluruh penduduk dunia
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

menyesuaikan diri dengan “tersempitkannya bola dunia” yang diduduki
manusia, yaitu dengan terciptanya tatanan kehidupan baru masyarakat
global. Kedua, gerakan reformasi – suatu gerakan yang berhasil menjatuhkan
pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan sentralistik - sehingga
menghasilkan pemerintahan baru, yaitu orde reformasi dengan otonomi
daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 silam menjanjikan
terciptanya sebuah kehidupan BI yang terlepas dari dominasi dan hegemoni
pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Kedua faktor inilah yang
melatarbelakangi diadakannya program unggulan Pusat Bahasa untuk melakukan
revitalisasi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing sejak 2005 hingga
sekarang (oleh Badan Bahasa).

2.2 Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia

2.2.1 Beberapa Alasan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia
Ada tiga alasan yang melatarbelakangi pengangkatan bahasa Melayu menjadi
bahasa Indonesia yaitu, (1) faktor historis bahasa Melayu sebagai bahasa lingua
franca pada masa keemasan Kerajaan Sriwijaya dan sesudahnya, (2) faktor
internal bahasa yaitu struktur bahasanya sederhana dan terbuka menerima serapan
bahasa asing, dan (3) faktor kedemokratisan pemakaiannya yang tidak mengenal
tata tingkat fungsi sosial. Ketiga alasan tersebut diuraikan seperti di bawah ini.

a. Bahasa Melayu sebagai Bahasa Lingua Franca
Beberapa keterangan sejarah menunjukkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan
kerajaan besar pada permulaan kurun awal Masehi dan sudah menguasai sebagian
besar Asia Tenggara. Dengan pusat kerajaannya di daerah Nusantara yang
berbahasa Melayu, Sriwijaya besar sekali pengaruhnya menjadikan bahasa
Melayu sebagai lingua franca di Nusantara ini. Keterangan ini didukung oleh
bukti sejarah lainnya yang menunjukkan, bahwa pada babad-babad kuno orang-
orang Tionghoa pada permulaan kurun waktu Masehi yang datang ke Indonesia
telah menemui sejenis lingua franca di Nusantara yang dinamakan Kwenlun.
Prasasti Melayu tertua ditemukan bukan hanya di daerah-daerah yang berbahasa
Melayu, tetapi juga di luarnya, seperti terbukti dari Prasasti Gandasuli di Jawa
Tengah berangka tahun 827 dan 832 Masehi. Daerah-daerah yang dimaksudkan
berbahasa Melayu tersebut terletak di antara Selat Malaka dan Laut Tiongkok
Selatan, yaitu pada jalan-jalan kapal laut terpenting untuk masuk ke Kepulauan
Indonesia, dan yang merupakan perhubungan laut satu-satunya antara Timur dan
Barat.
Menurut Sutan Takdir Alisjahbana, (dalam Kridalaksana, 1991:98) ketika bangsa
Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah memiliki
kedudukan yang sangat penting di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah yang
banyak. Pigafetta yang mengikuti Magelhain mengelilingi dunia pertama kali dan
kapalnya berlabuh di Tidore 1521 menuliskan daftar kata-kata Melayu yang
pertama. Begitu pula Jan Huygen van Linschoten, pelaut Belanda yang 60 tahun
kemudian berlayar ke Indonesia menuliskan dalam karangannya “Itinerarium ofte
Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien” bahwa bahasa Melayu bukan hanya
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

sangat harum namanya tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat
diantara bahasa-bahasa timur lainnya. Agama Islam yang disebarluaskan dengan
mengikuti jalan pelayaran dan perdagangan juga menggunakan bahasa Melayu,
demikian juga dengan bangsa Portugis. Pada abad ke-16 bahasa Melayu dipakai
oleh raja-raja di daerah Maluku apabila mengirim surat kepada raja Portugis.
Begitu pula dengan Saint Francois Xavier yang menentang Islam dan
memasukkan ajaran Kristen juga menggunakan bahasa Melayu karena bahasa
Melayu dianggap sebagai bahasa yang diketahui semua orang. Selanjutnya,
Alisjahbana mengatakan, bahwa, timbulnya bahasa-bahasa kebangsaan di Asia
setelah perang dunia kedua merupakan akibat dari runtuhnya kerajaan-kerajaan
kolonial Eropa. Kekuasaan penjajahan Eropa di Asia menimbulkan berdirinya
berbagai kesatuan politik dan ekonomi di berbagai daerah bekas jajahan yang
ingin memisahkan diri dari penguasanya. India, Pakistan, Birma, dan Indonesia
adalah negara-negara kebangsaan baru yang muncul setelah perang dunia kedua.
Tiap-tiap negara yang baru merdeka ini bukan hanya menghadapi masalah politik
dan ekonomi tetapi juga soal bahasa. Masalah bahasa yang terjadi di India,
Pakistan, Birma dan Filipina yang merupakan bekas jajahan Inggris jauh lebih
sulit dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda.
Hal ini disebabkan karena bahasa Belanda tidak memiliki kedudukan yang
sepenting bahasa Inggris dalam perhubungan dunia. Lebih jauh diakui
Alisjahbana bahwa di Indonesia lebih mudah membangun bahasa kebangsaan
yang baru walaupun keadaan di Indonesia amat sulit dalam hal bahasa. Ada
beberapa faktor yang dikatakan mengapa demikian, pertama karena wilayah
Indonesia yang luas jika dibandingkan dengan Eropa. Indonesia adalah daerah
yang terdiri dari berbagai pulau dan memiliki 720 bahasa versi Pusat Bahasa
(Sugono, 2005:8). Walaupun bahasa-bahasa dan dialek-dialek tersebut bisa
dikembalikan kepada rumpun bahasa purba yang sama, namun sekarang masing-
masing telah jauh tumbuh menyendiri sehingga dikatakan bahwa bahasa dan
dialek tersebut telah menjadi bahasa dan dialek yang berbeda. Namun, justru
dengan terpecahnya daerah Indonesia yang luas menjadi beratus-ratus kesatuan
geografis dan kebudayaan yang masing-masing mempunyai bahasa sendiri,
membuat bangsa Indonesia memiliki suatu keperluan yang sama akan suatu
bahasa bersama yang dapat dipahami oleh semua orang, bukan saja yang berasal
dari kepulauan Indonesia, tetapi juga bangsa asing yang senantiasa bergelombang
datang ke Indonesia yang tertarik dengan kekayaannya yang termasyhur. Pada
zaman ketika kepulauan Indonesia dikuasai oleh kekuasaan asing, senantiasa ada
kecenderungan bahwa bahasa kebudayaan atau kekuasaan politik asing menjadi
bahasa pergaulan, seperti bahasa Sanskerta pada zaman Hindu, bahasa Arab pada
zaman Islam, bahasa Belanda pada zaman penjajahan, dan bahasa Jepang pada
zaman pendudukan Jepang. Tetapi karena bahasa-bahasa tersebut hanya dikuasai
oleh sekelompok kecil bangsa Indonesia, maka diperlukan bahasa pergaulan
yang dipahami oleh lebih banyak orang dari berbagai daerah yang bahasa atau
dialeknya berbeda-beda. (Sugono, 2005:97).
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

b. Struktur Bahasa Melayu lebih Sederhana dan Terbuka
Dibandingkan dengan bahasa Jawa yang merupakan bahasa ibu bagi 50 juta
penduduk saat itu, bahasa Melayu yang hanya memiliki penutur sebanyak 8 juta
justeru dipilih sebagai lingua franca terutama disebabkan karena bahasa Melayu
strukturnya lebih sederhana dan terbuka menyerap unsur bahasa asing sehingga
relatif lebih mudah dipelajari daripada bahasa Jawa. Kesederhanaan dan
keterbukaan bahasa Melayu menyerap bahasa asing dapat dilihat pada
perubahannya menjadi bahasa Indonesia pada tataran morfem terikat, kata,
istilah, dan kalimat, sebagai bentuk serapan dari bahasa lain, selain bentuk
pemberdayaan unsur bahasa Indonesia sendiri yang sebelumnya tidak terdapat
dalam bahasa Melayu.
Perincian bentuk-bentuk perubahan bahasa Melayu di dalam bahasa Indonesia
yang mencirikan perkembangan bahasa Indonesia sendiri seperti di bawah ini.
(1) adanya penyerapan morfem terikat bahasa asing seperti antar-, dwi-, panca-
pra-swa- tri-, tuna- seperti pada kata-kata berikut, antarkota, dwipurwa,
pancasila, pramuka, swasembada (pangan), tridarma (perguruan tinggi),
tunawisma;
(2) adanya penyerapan kata asing yang relatif besar jumlahnya, terutama berasal
dari dari bahasa belanda dan arab.
(3) penumbuhan swadaya bahasa indonesia, yaitu penggunaan konfiks ke-an, pen-
an, gabungan afiks men-kan, dan di-kan, seperti dalam kata-kata berikut
kehidupan, penemuan, menjalankan, dikorbankan.
(4) adanya penyerapan istilah bahasa asing yang memungkinkan diimbuhi degan
imbuhan bahasa Indonesia, seperti monitor,’pantau’ menjadi memantau,
dipantau, terpantau;
(5) penyerapan/pengaruh afiks bahasa daerah lain (Jawa) seperti ke-, -an, dan ke-
an,
(6) pemeranan analogi dalam bahasa seperti men-+bawa menjadi membawa,
dianalogikan dengan bentuk baru seperti men+ borong menjadi memborong;
(7) pengungkapan baru hasil terjemahan seperti blauw bloed,’berdarah biru’
(8) keterpengaruhan struktur kalimat seperti penggunaan adalah sebagai pengaruh
penggunaan to be dalam bahasa inggris, contoh i’m a teacher and my mother is a
nurse,’ saya adalah guru dan ibu saya seorang perawat’ (dalam bahasa melayu
asli, saya guru, ibu saya perawat) (Yus Badudu, dalam Kridalaksana, 1991: 28-38).
Bentuk-bentuk serapan bahasa tersebut merupakan bukti adanya dinamika
perubahan, keterbukaan, dan keberkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa
Indonesia. Keadaan tersebut telah mendorong bahasa Melayu untuk ditetapkan
menjadi bahasa nasional Indonesia yang modern dan diarahkan menjadi bahasa
dunia.

c. Bahasa Melayu lebih Demokratis
Perbedaan sutruktur dan kosakata yang dibeda-bedakan menurut perbedaan usia,
pangkat, dan kedudukan penutur-petutur di dalam masyarakat mempersulit
pembelajaran bagi orang asing yang ingin mempelajari bahasa jenis itu, seperti
bahasa Jawa dan Sunda. Ketika mempelajari bahasa Sunda atau bahasa Jawa yang
berundak-usuk pemakaiannya, pada hakekatnya ia harus mempelajari lebih dari
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

satu bahasa. Bahasa Melayu tidak memiliki undak-usuk (tingkat-tingkat)
pemakaian dalam fungsi sosial seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda tersebut
sehingga bahasa Melayu lebih demokratis dan lebih mudah dipelajari dan
digunakannya. Pertimbangan kedemokratisan tidak hanya dipicu oleh struktur
internal bahasa, tetapi didorong oleh para pejuang bangsa kita sendiri yang
menuntut keadilan, kemerdekaan, dan kedemokratisan. Dengan demikian, tidak
hanya bahasanya yang demokratis tetapi juga para pejuangnya pun berjiwa
demokratis, sehingga mampu mengenyampingkan kepentingan etnis kelompok
pejuangnya sendiri yang sebenarnya banyak berasal dari etnis Jawa.
Berikut disajikan contoh bahasa Melayu pra-Indonesia yang disebut oleh Ananta
Toer (2003:29) sebagai bahasa Melayu Lingua Franca (tetapi menurut orang
Belanda sendiri sebagai bahasa Melayu rendah seperti tampak dalam jilid buku
tersebut) dalam cerita terjemahan Melati van Java Karya Terjemahan F.Wiggers,
“Dari Boedak sampe Djadi Radja (Betawi, 1898, 2 Jilid, 402 halaman) ” seperti
di bawah ini
Kadoewa oetoesan itoe sembah soejoed, maka bertitah radja:
“Apakah kahendaknya toewanmoe Pangeran Adipati?”
“Goesti, kami punya toewan telah oetoeskan kami dengan singrah dateng kemari
sebab atinya terlaloe soesah, tida ia taoe apa ia mesti bikin dari itoe dipinta
goesti poenya bitjara.
Contoh kalimat-kalimat di atas memperlihatkan kepada kita, bahwa bahasa
Melayu lingua franca memiliki beberapa bentuk fonem dan morfem yang
sekarang sudah berubah dalam bahasa Indonesia sebagai berikut
(1) ka ke: kadoewa=kedua, kahendaknya=kehendaknya,
(2) e  a datengdatang
(3) Ø  h atinyahatinya
(4) Oe  u: itoe=itu, oetoesan=utusan
(5) dj  j: radja=raja
(6) tj  c: bitjara=bicara

2.2.2 Tahap-Tahap Penegakan Bahasa Melayu Menjadi Bahasa Indonesia
Seperti sudah disinggung di atas, bahwa penegakan bahasa Melayu menjadi
bahasa Indonesia dilakukan dalam tujuh tahap, mulai dari tahap penyemaian
sampai tahap penetapannya secara konstitusional. Sebagai tahap persemaian yang
terjadi menurut keniscayaan sejarah, bahasa Melayu disemai dalam sejarah
modern sejak permulaan abad ke-17 VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)
sebuah kongsi dagang Belanda yang awalnya beroperasi di Indonesia dalam
perdagangan, kemudian menambah kegiatannya dengan menyebarkan agama
Kristen melalui pendidikan. Sementara bangsa Indonesia memiliki berbagai
bahasa daerah yang banyak jumlahnya dan bahasa Belanda sulit diajarkan, maka
dipilih bahasa Melayu yang dapat dipahami oleh sebagian besar masyarakat
sebagai bahasa daerah pertama yang dipilih dalam penyebaran dan penerjemahan
Injil. Selanjutnya, Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Melayu dapat diterbitkan
pada tahun 1731 dan Kitab Perjanjian lama pada tahun 1733 (Kridalaksana,
1991:99-100). Penerjemahan kitab suci Injil ke dalam bahasa Melayu diikuti
upaya penerjemahannya ke dalam bahasa daerah lain di Nusantara melalui
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

lembaga khusus yang didirikan pada tahun 1814. Sebut saja misalnya, Colsma
(1840-1926) mengkaji bahasa Sunda untuk tujuan yang sama.
Berkaitan dengan tahap penegakan bahasa sebagai proses pelaksanaan kebijakan
politik bahasa nasional Indonesia, bahasa Indonesia diangkat dan
diperkembangkan dari bahasa Melayu Riau dan semakin lama semakin berbeda
dari bahasa Melayu aslinya. Perbedaan ini merupakan hasil pergeseran yang
diarahkan melalui perencanaan kebahasaan dalam politik nasional kebahasaan
yang secara teknis mengacu kepada istilah language planing atau language
policy. Perencanaan bahasa Indonesia secara historis berkaitan dengan sejarah
penegakkan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia sebagai bentuk kebijakan
bahasa. Masa persemaian (inseminasi) penting yang dikemukakan bahasa
Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menurut Kridalaksana
(1991:9) ada tujuh tahap.
Penegakan pertama, sesudah pertengahan abad ke-19 Kepala Wilayah Hindia
Belanda, Gubernur Jenderal Rochusssen memutuskan bahasa Melayu sebagai
bahasa pengantar di sekolah rakyat untuk mempersiapkan tenaga administrasi
yang murah dalam pemerintahan. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa, bahasa
Melayu sudah difungsikan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan yang
sangat menguntungkan bagi kedudukan, fungsi dan pengembangan bahasa
Melayu di waktu itu yang kelak diangkat menjadi bahasa Indonesia. Pada abad
ke-19 dan ke-20 kedudukan bangsa Belanda di Indonesia semakin kuat sehingga
bahasa Belanda pun memiliki kedudukan penting pula oleh karena bahasa
Belanda diajarkan di sekolah-sekolah. Sementara bahasa Melayu juga semakin
maju karena bangsa Belanda menggunakannya dalam pemerintahan dan dalam
korespondensi dengan bangsa Indonesia. Pada tahun 1850 Gubernur Jenderal
Rochussen mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sebab bahasa
Melayu merupakan lingua franca di seluruh Kepulauan Hindia, yaitu bahasa yang
dipakai oleh bangsa-bangsa yang berbeda, seperti Melayu, Jawa, Cina, Arab,
Bugis, Makasar, Bali atau Dayak, dalam perhubungan dengan sesamanya. Namun
demikian, atas kerja Van der Chijs pada pertengahan abad ke-19 penyebaran
bahasa Belanda pun mendapat kemajuan. Pada tahun 1900 Direktur Departemen
Pengajaran Mr. J.H. Abendanon mendirikan kursus-kursus bahasa Belanda pada
sekolah-sekolah rakyat yang 6 tahun, dan menjadikan bahasa Belanda sebagai
mata pelajaran tetap di kelas 5 dan 6 sekolah rakyat, dan bahasa Belanda juga
menjadi mata pelajaran penting pada sekolah guru.
Penegakan kedua, pada tahun 1908. Kaum intelektual di jajahan Belanda Hindia
Timur (yang menjadi Indonesia sekarang) sejak tahun 1908 mendirikan
organisasi-organisasi yang dapat mempengaruhi rakyat agar mereka bangkit dan
maju. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan Indonesia mereka mampu
menentang kekuasaan penjajahan. Mereka kemudian mencari suatu bahasa yang
dapat dipahami oleh sebagian besar rakyat. Oleh karena perkembangan politik
sedemikian rupa, maka perhatian ditujukan kepada bahasa Melayu yang telah
sejak berabad-abad menjadi lingua franca di seluruh Kepulauan Indonesia. Pada
tahun 1908, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia yang diwakili oleh kaum
terpelajar pada Kongres Budi Utomo di Jakarta menuntut agar syarat masuk ke
sekolah Belanda dipermudah, perlu didirikan sekolah-sekolah istimewa untuk
SEMINAR DAN LOKAKARYA KEBAHASAAN LEMBAGA ADAT 2015

bangsa Indonesia yang ingin melanjutkan pelajarannya tentang bahasa Belanda.
Mereka tidak puas bahasa Belanda hanya dijadikan mata pelajaran karena
pengetahuan yang kurang dalam bahasa Belanda menyebabkan mereka tidak
dapat melanjutkan pendidikan. Ketika Hazeu menjadi Direktur Departemen
Pengajaran, bahasa Belanda mulai diajarkan dari kelas pertama sekolah rakyat
yaitu mulai tahun 1914. Pada tahun itu pemerintah Belanda mendirikan
Hollandsch Inlandsch Scholen (HIS) yang memakai bahasa Belanda tujuh tahun
dan anak-anak yang telah tamat dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya.
Pemerintah Belanda mendirikan volkslectur (Taman Bacaan Rakyat). Badan
penerbitan ini diubah menjadi Balai Pustaka pada 1917 yang menyetujui
penerbitan buku-buku dalam bahasa Melayu yang dikontrol isi dan bahasanya
sebagai pesaing penerbit swasta yang dicurigai mengobarkan permusuhan
terhadap Pemerintah Belanda. Tahap kedua ini pun sangat menguntungkan bagi
bahasa Melayu karena banyak buku dapat beredar dan dibaca dalam bahasa
Melayu yang menyokong gerakan kebangkitan nasional yang sudah dirintis sejak
1908.
Penegakan ketiga, pada 25 Juni 1918 Ratu Belanda menyetujui penggunaan
bahasa Melayu oleh anggota Bumi Putera di lembaga dewan rakyat (Volksraad)
dan di lingkungan organisasi Bumi Putera. Tahap ketiga ini mempertegak
kedudukan dan fungsi bahasa Melayu dalam dunia politik, selain fungsinya
dalam dunia pendidikan dan penerbitan. Berkaitan dengan ketiga keputusan
tersebut sebagai perintisan upaya penegakan bahasa Melayu dalam istilah
Kridalaksana, potensi bahasa Melayu yang diberdayakan adalah potensi
eksternnya atau aspek sosiolingusitiknya sesuai dengan situasi politik masyarakat
penuturnya yang masih berusaha mempersiapkan upaya-upaya mencapai
kemerdekaan berdasarkan rasa senasib-sepenanggungan antarsesama etnis
Nusantara.
Penegakan keempat, yaitu bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia
sebagai bahasa persatuan dikrarkan secara politis dalam sumpah pemuda 28
Oktober 1928. Dengan tambah berkembangnya kesadaran kebangsaan dan
bertambah majunya pergerakan kesatuan bangsa Indonesia, bertambah banyak
pula masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu. Pada Kongres Pemuda
Indonesia yang pertama tahun 1926 Mohamad Yamin masih berbicara dalam
bahasa Belanda tentang kemungkinan bahasa dan kesustraan Indonesia di masa
yang akan datang. Namun dua tahun sesudahnya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928
pada Kongres Pemuda kedua di Jakarta, pemuda Indonesia bersumpah bahwa
mereka berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia,
dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi tonggak
sejarah penting yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, dan
memberikan kedudukan penting dalam masyarakat Indonesia, sehingga bangsa
Indonesia perlu menumbuhkan bahasa Indonesia. Dengan keputusan ini, bahasa
Idonesia menggantikan fungsi bahasa Belanda sebagai alat untuk mencapai
kebudayaan modern.1 Keputusan kebahasaan yang tercakup dalam Sumpah
Pemuda ini diambil oleh para pejuang bangsa Indonesia yang berjiwa demokratis