POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA DALAM ABAD KE-21 Slamet PH Fakultas Teknik Universitas

14 Pages·2014·0.12 MB·English

POLITIK PENDIDIKAN INDONESIA DALAM ABAD KE-21

Slamet PH
Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
email: [email protected]

Abstrak: Arah politik pendidikan Indonesia masih mosaik dan kurang meng-Indonesia, yang di-
tunjukkan oleh kebijakan, perencanaan, dan penganggaran yang kurang berpijak pada bumi nusantara.
Idealnya, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia yaitu pembangunan pendidikan
yang berpijak pada Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, karakteristik, kekayaan, dan
ragam kebutuhan Indonesia yaitu kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, dan berbagai sektor
pembangunan dan sub-sub sektornya, selain harus mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal seraya
memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan global. Indonesia tidak perlu kuatir terpelanting dalam era
kesejagatan, asal tingkat kesiapan untuk menghadapinya memadai. Strategi politik pendidikan yang
harus ditempuh untuk menghadapi abad ke-21 adalah menyeleksi nilai-nilai yang dibutuhkan oleh In-
donesia untuk diajarkan kepada peserta didik dan secara aktif memberikan kontribusi terhadap pem-
bangunan pendidikan dunia.

Kata Kunci: arah politik pendidikan Indonesia, pendidikan yang meng-Indonesia, strategi politik
pendidikan Indonesia

INDONESIAN EDUCATION POLITICS IN THE TWENTY FIRST CENTURY

Abstract: The direction of Indonesian education politics is still mosaic and lacks of Indonesian based
education, showed by policies, plans, and budgets which are not based on real needs of the country.
Ideally, the direction of Indonesian education politics must be based on Pancasila, Constitution 1945,
United Indonesia, Diversity in Unity, characteristics, resources/capitals, and diversified needs of Indo-
nesia i.e. student, family, community, and development sectors and their subs sectors, and at the same
time accommodating local wisdoms, complying national requirements and fulfilling national needs
and actively contributing to the world education development. It is not necessary for Indonesia to
worry about global challenges as long as Indonesia is well prepared to confront them. The chosen edu-
cation political strategy to confront the twenty first century is by selecting values relevant to the needs
of Indonesia and actively contributing the world education development.

Keywords: direction of Indonesian education politics, Indonesia based education, political strategy
of Indonesian education

PENDAHULUAN sifat untuk berubah, baik dalam tujuan yang
Kehidupan yang diciptakan oleh-Nya se- akan dicapai (sebab) maupun upaya-upaya un-
lalu berpasang-pasangan. Kalau ada sebab (tu- tuk mencapai tujuan (akibat). Baik tujuan pen-
juan yang akan dicapai), pasti ada akibat (upa- didikan maupun upaya-upaya yang ditempuh
ya-upaya yang harus ditempuh untuk mencapai untuk mencapainya, sewaktu-waktu mengalami
tujuan). Kehidupan adalah perubahan dan siapa perubahan akibat keduanya memiliki hubungan
yang tidak mau berubah akan punah. Perubahan simbiosis/interkonektivitas dengan perubahan-
akan terus berlangsung, dengan atau tanpa kita. perubahan lingkungan strategis, misalnya poli-
Untuk mengikuti perubahan, manusia harus se- tik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi,
lalu berjuang, memperbaiki diri melalui belajar, religi, moralitas/etika, seni/estetika, pertumbuh-
belajar ulang, dan bahkan melupakan pembela- an penduduk, dan globalisasi. Oleh karena itu,
jaran masa lalu yang tidak lagi selaras dengan baik tujuan pendidikan maupun upaya-upaya
tuntutan zaman. Pendidikan nasional dapat di- untuk mencapainya harus diperbaiki, disempur-
kategorikan sebagai kehidupan karena memiliki nakan, dan/atau dikembangkan dari waktu ke
324
325

waktu. Tujuan dan upaya pendidikan di masa murahdibandingkan dengan negara-negara lain-

lalu cocok untuk zamannya, mungkin kurang nya. Intinya, negara-negara tersebut maju dan
pas untuk saat ini, dan mungkin perlu perubah- berkembang karena kualitas warga negaranya
an-perubahan untuk masa yang akan datang, sangat tinggi dengan tetap mengedepankan ke-
katakanlah abad ke-21. pentingan dan jati diri negara. Di sinilah, politik
Dengan demikian, pendidikan Indonesia pendidikan mereka hadir dalam rangka mem-
dihadapkan pada dinamika perubahan lingkung- buat prioritas-prioritas keputusan dan kebijak-
an strategis yang tidak sama kepentingannya an-kebijakan pendidikan sesuai dengan kebu-
dan sangat turbulen sehingga pilihan-pilihan tuhannya.
prioritas tujuan pendidikan Indonesia dan upa- Sementara itu, arah politik pendidikan
ya-upaya untuk mencapainya harus dilakukan Indonesia masih mosaik, yang ditunjukkan oleh
secara selektif. Tidak semua tekanan/kepenting- kebijakan, perencanaan, dan penganggaran
an lingkungan strategis diakomodasi karena ke- yang kurang berpijak pada bumi dan budaya
tidaksesuaiannya dengan nilai-nilai yang di- Indonesia, kurang selaras dengan kekayaan,
kembangkan di dunia pendidikan, di samping karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Misal-
keterbatasan sumber daya yang tersedia. Inilah nya, Indonesia sangat membutuhkan teknolog-
esensi garapan bidang politik pendidikan nasio- teknolog mineral pertambangan, minyak dan
nal dalam rangka membangun kualitas manusia gas bumi (migas), batubara, pertanian, peter-
seutuhnya, masyarakat Indonesia seluruhnya, nakan, perikanan, dan kelautan, tetapi kebijakan
yang secara umum adalah untuk mencerdaskan ke arah itu tidak jelas. Sebagian besar perusa-
kehidupan bangsa dalam rangka membangun haan tambang dan migas dikuasai oleh negara-
Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan bermar- negara asing. Importasi beras, kedelai, buah-
tabat. buahan, daging, obat-obatan, dan bahkan garam
Apa pun politik pendidikannya, semua yodium pun sangat marak. Padahal, itu semua
negara mengakui bahwa pembangunan berke- dapat dipenuhi oleh Indonesia asal didukung
lanjutan sangat ditentukan oleh kualitas warga oleh pendidikan yang selaras dengan kebutuhan
negaranya. Negara-negara yang warganya ber- Indonesia. Lalu, strategi apakah yang harus
kualitas tinggi cenderung maju dan berkembang ditempuh untuk memperbaiki praktik-praktik
dengan pesat. Jadi, tinggi rendahnya kualitas politik pendidikan Indonesia saat ini?
warga negara suatu negara menjadi barometer Artikel ini akan menjawab permasalah-
bagi kemajuan dan perkembangannya. Kualitas an/pertanyaan tersebut melalui pembahasan
warga negara dapat diukur dengan tinggi ren- tentang arti politik pendidikan, mengapa harus
dahnya kualitas dasar (daya pikir, daya hati, berpolitik pendidikan, tuntutan abad ke-21,
daya fisik) dan kualitas instrumental (ilmu, tek- kondisi politik pendidikan Indonesia saat ini,
nologi, seni, dan olah raga). Singapura, Jepang, dan strategi perbaikan politik pendidikan In-
Tiongkok, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, donesia dalam rangka menghadapi tantangan
dan sejumlah negara maju lainnya merupakan abad ke-21.
contoh konkret bahwa mereka maju karena
kualitas warga negaranya. Singapura maju ka- ARTI POLITIK PENDIDIKAN
rena kualitas warga negaranya dalam sektor la- Secara umum, masyarakat masih meng-
yanan/jasa, baik jasa tersier maupun jasa kuar- anggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/
ter sehingga negara ini disebut sebagai negara harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya
jasa (service country). Jepang maju karena kua- tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia
litas warga negaranya dalam teknologi mesin pendidikan membutuhkan pelayanan profesio-
(otomotif) dan elektronik. Tiongkok maju ka- nal yang harus berlangsung secara terus-mene-
rena daya inovasi dan etos kerja keras warga rus dan tidak memihak kepada kelompok-ke-
negaranya dalam mengembangkan produk-pro- lompok kepentingan tertentu, melainkan untuk
duk dan jasa-jasa baru yang cenderung lebih semuanya (Wirt & Kirst, 1982). Sementara itu,

Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3
326

dunia politik lebih menekankan pada kepenting- mangku kepentingan sangat dinamis, misalnya
an-kepentingan jangka pendek dan lebih me- antara komite sekolah, orang tua, dan dewan
mentingkan konstituan (kelompoknya). Plat- guru dalam alokasi dana antarmata pelajaran
form politik bisa berubah-ubah jika rezim juga merupakan proses dinamis. Dalam keadaan se-
berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuh- perti ini, kehadiran politik pendidikan sangat di-
kan layanan profesional yang berkelanjutan da- perlukan agar keadilan, kebenaran, kemanfaat-

lam jangka panjang dan jika dunia pendidikan an, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan dapat dijamin dan dikendalikan.
akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidik- Lasswels (1958) menyatakan bahwa po-
an. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apa- litics is who gets what, when, and how (politik
lagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan
pendidikan dan dunia politik saling berintersek- bagaimana). Definisi klasik ini masih berlaku
si dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi untuk situasi Indonesia. Pembuatan peraturan
arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, perundang-undangan, kebijakan, perencanaan,
provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pen- dan penganggaran pendidikan pada tingkat na-
didikan. sional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan
Di tingkat pusat, misalnya, pembubaran pendidikan, semuanya melibatkan berbagai pi-
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik hak yang jelas-jelas kepentingannya berbeda.
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) di- Mereka saling adu argumen untuk memenga-
protes oleh Persatuan Guru Republik Indonesia ruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar
(PGRI). Atas desakan PGRI, maka dibentuklah nilai-nilai dan alokasi sumber daya yang ter-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia batas diputuskan sesuai dengan keinginannya.
Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Jika sumber daya terbatas yang dialokasikan
Mutu Pendidikan sebagai pengganti Ditjen tidak sesuai dengan keinginan mereka, konflik
PMPTK. Badan yang baru dibentuk ini mem- akan memanas sepanjang waktu dan di semua
buat masalah baru karena badan ini hanya me- tempat. Apalagi dalam era desentralisasi pen-
nangani pengembangan sumber daya manusia, didikan seperti sekarang ini, pihak-pihak yang
sementara aspek-aspek sumber daya manusia berkepentingan terhadap pendidikan sangat
yang lain, misalnya rekrutmen dan seleksi, kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok
penempatan, pemanfaatan, perlindungan guru, eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi,
kesejahteraan guru, dan penilaian kinerja guru, pakar, lembaga swadaya masyarakat, media
ditangani oleh dua Direktorat Pembinaan Pen- massa, dan masyarakat atentif, yang semuanya
didik dan Tenaga Kependidikan, yang masing- memiliki kepentingan untuk memengaruhi pe-
masing di bawah naungan Direktorat Jenderal nguasa dalam pengambilan keputusan pendidik-
Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pen- an. Di sinilah dibutuhkan teori untuk mengatasi
didikan Menengah. konflik kepentingan pendidikan yang disebut
Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, ilmu politik pendidikan.
peran gubernur dan bupati/walikota terutama Jadi, politik pendidikan adalah suatu
dalam alokasi/penempatan kepala dinas pendi- proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian
dikan sangat dominan sehingga sulit menjamin sumber daya terbatas dalam proses pembuatan
mutunya. Beruntung telah terbit UU 5/2014 ten- keputusan yang melibatkan berbagai kelompok
tang Aparatur Sipil Negara dimana rekrutmen yang memiliki kepentingan berbeda dalam
dan seleksi kepala dinas pendidikan tidak lagi rangka memengaruhi pengambilan keputusan
didominasi gubernur dan bupati/walikota, tetapi sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (lembaga terbatas yang diinginkan oleh kelompok-ke-
nonstruktural yang mandiri dan bebas dari inter- lompok tertentu masuk dalam pengambilan ke-
vensi politik). Di tingkat satuan pendidikan/ putusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepen-
sekolah, tarik-menarik kepentingan antarpe- tingan melaksanakan mandat/amanat peraturan

Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21
327

perundang-undangan. Legislatif memiliki ke- ideologi ekonomi kapitalisme dan politiknya
pentingan yang bersumber dari konstituansnya, demokrasi liberal, maka politik pendidikannya
yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan jelas mengarah kepada pembangunan generasi
dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, muda yang kapitalistik dan liberalistik.
dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang Untuk Indonesia, Pancasila merupakan
tua peserta didik memiliki kepentingan terhadap ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945
mutu pendidikan bagi anak-anaknya, selain (UUD 45) merupakan konstitusi sehingga poli-
pengendalian biaya sekolah, layanan pendidik- tik pendidikannyapun harus berpijak pada
an yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepasti- Pancasila dan UUD 45. Mengingat Negara Ke-
an menjamin mutu. Organisasi profesi guru satuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka
(PGRI) memiliki kepentingan peningkatan ke- Tunggal Ika merupakan pilar-pilar kebangsaan,
mampuan/kompetensi guru, kesejahteraan guru, maka pembangunan pendidikan Indonesia harus
dan pengembangan karir guru. Media masa menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk mem-
berkepentingan membentuk opini publik dalam bela NKRI dan menanamkan nilai-nilai tole-
rangka meningkatkan penggemarnya (konsu- ransi berbasis perdamaian dan kerukunan yang
mennya) dan bahkan saat ini sudah ada media diamalkan dalam bentuk kesolehan sosial. Di
masa tertentu yang menjadi alat partai politik samping itu, Indonesia kaya sumber daya ma-
tertentu. Independensinya jelas mulai diper- nusia, natural, kultural, dan sosial. Oleh karena
tanyakan oleh publik. Sekolah-sekolah interna- itu, arah politik pendidikan Indonesia harus
sional yang beroperasi di Indonesia (bukan meng-Indonesia, yaitu pembangunan pendidik-
sekolah asing) yang jumlahnya kurang lebih an yang benar-benar mendasarkan pada keka-
140-an juga memiliki kepentingan beragam, yaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia.
antara lain motif keuangan dan bisa jadi ingin Pendidikan Indonesia harus mencurahkan per-
melakukan invasi ideologi ke Indonesia. Tentu hatiannya terhadap kespesifikan lokal (daerah)
masih banyak contoh-contoh yang lain, akan seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tun-
tetapi intinya bahwa pendidikan Indonesia telah tutan regional serta internasional (Gambar 1).
mirip miniatur politik makro dimana pendidik- Ilmu-ilmu yang diajarkan kepada peserta
an telah menjadi arena konflik kepentingan. didik seharusnya yang sesuai dengan ideologi
dan konstitusi, kekayaan, karakteristik, dan
MENGAPAKAH HARUS BERPOLITIK ragam kebutuhan Indonesia, yaitu kebutuhan
PENDIDIKAN? peserta didik, keluarga, masyarakat, dan ber-
Pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 bagai sektor dan sub-subsektornya. Oleh karena
dihadapkan pada pilihan-pilihan akibat per- itu, kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat
ubahan-perubahan lingkungan strategis yang oleh pemerintah harus mendukungnya. Fischer
kompleks, sukar diprediksi, labil, tidak pasti, dkk (2007) menyatakan bahwa kebijakan ada-
turbulen, dan keterbatasan sumber daya pendi- lah whatever the governments choose to do or
dikan. Oleh karena itu, politik pendidikan harus not to do dan bentuknya bisa a law, a rule, a
hadir agar pendidikan Indonesia tidak terbawa statute, an edict, a regulation or an order.
arus perubahan lingkungan strategis yang tidak Suksesnya pelaksanaan politik pendi-
menguntungkan Indonesia. Mengingat mosaik- dikan membutuhkan tata kelola yang baik, yang
nya tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan ling- dilaksanakan melalui peraturan-peraturan for-
kungan strategis, maka diperlukan ketegasan mal yang dijalankan secara konsisten diatas
arah politik pendidikan Indonesia. Berbicara peraturan informal. Praktik-praktik tata kelola
politik pendidikan berarti mendekati pendidikan informal seperti feodalisme, hedonisme, pri-
dengan politik sebagai takaran/tolok ukurnya. mordialisme/nepotisme, pragmatisme, dan oli-
Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sa- garki harus dihindari karena mereka semua me-
ngat tergantung pada ideologi dan konstitusi rupakan penghambat demokrasi dan pemba-
suatu negara. Negara-negara barat yang ber- ngunan pendidikan nasional.

Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3
328

Nas ional

Internasional Lokal
PI

Regional

PI = Pendidikan Indonesia
Gambar 1. Cakrawala Pendidikan Indonesia

TUNTUTAN ABAD KE-21 bangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
Dinamika perubahan abad ke-21 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
pembangunan pendidikan Indonesia dipenga- Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang
ruhi oleh faktor-faktor strategis berikut: peratur- Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Do-
an perundang-undangan; Rencana Pembangun- sen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
an Jangka Panjang Nasional 2005-2025; kebi- tentang Pendidikan Tinggi; Undang-Undang
jakan, perencanaan, dan penganggaran pemerin- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
tah; kelompok kekuatan; kemajuan ekonomi; Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
dinamika politik; dinamika sosio-kultural; ke- 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
majemukan/kebhinnekaan; tuntutan desentra- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
lisasi; tuntutan globalisasi; dan kemajuan tek- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
nologi. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasio-
Peraturan perundang-undangan (regula- nal Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor
si), misalnya undang-undang, peraturan peme- 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penye-
rintah, peraturan presiden, dan peraturan men- lenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah
teri merupakan faktor strategis yang sangat ber- Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
pengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Peraturan perundang-undangan digunakan se- tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pen-
bagai acuan bagi penyusunan/formulasi, imple- didikan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
mentasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. 2007 tentang Pembagian Urusan; Peraturan Pe-
Pada umumnya, birokrat pendidikan tidak mau merintah Nomo 4 Tahun 2014 tentang Penye-
melanggar peraturan perundang-undangan da- lenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
lam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi ke- Perguruan Tinggi; Peraturan Menteri Pendidik-
bijakan pendidikan. Peraturan perundang-un- an dan Kebudayaan Nomor 49 tentang Standar
dangan yang sangat berpengaruh terhadap ke- Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri
bijakan pendidikan adalah Undang-Undang No- Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun
mor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pem- 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber

Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21
329

Daya Manusia Kebudayaan, dan lain sebagai- bijakan tindakan afirmatif yang ditempuh justru
nya untuk tidak disebut semuanya. memperlemah si lemah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kelompok-kelompok kekuatan yang juga
Nasional 2005-2025 (RPJPN 2005-2025) sa- berpengaruh kuat terhadap pembangunan pen-
ngat berpengaruh terhadap kebijakan, peren- didikan misalnya nilai-nilai pribadi penguasa
canaan, dan penganggaran pendidikan nasional. (eksekutif, legislatif, yudikatif), KPK, BPK,
Meskipun RPJPN 2005-2025 merupakan dy- BPKP, media masa, pengusaha, organisasi pro-
namic planning, pembangunan pendidikan na- fesi (PGRI, FGI, dsb.), pakar pendidikan, lem-
sional harus tetap mengacu kepadanya sepan- baga swadaya masyarakat, yang terkena dam-
jang belum diubah. RPJPN 2005-2025 disusun pak kebijakan, kristalisasi isu-isu pendidikan
menjadi periode-periode berikut. Periode 2005– yang dipublikasikan di mas media, dan tekanan
2010 merupakan Peningkatan Kapasitas dan asing/globalisasi. Kelompok-kelompok kekuat-
Modernisasi; Periode 2010–2015 merupakan an tersebut saling bersaing dalam mempenga-
Penguatan Pelayanan; Periode 2015–2020 me- ruhi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran
rupakan Daya Saing Regional; dan Periode pendidikan agar selaras dengan kepentingan
2020–2025 merupakan Daya Saing Internasio- yang diinginkan oleh masing-masing kelompok
nal. Mengingat RPJPN merupakan dynamic kekuatan. Jika masing-masing kelompok masih
planning yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mempraktikkan perilaku-perilaku feodalis, he-
oleh Karena itu dimungkinkan terjadinya per- donis, pragmatis, primordialis/nepotis, oligar-
ubahan RPJPN. kis, dan miskin wawasan kosmik, dikhawatir-
Kebijakan, Perencanaan, dan Pengang- kan akan menyebabkan terjadinya diskontinyui-
garan Tahunan Pemerintah juga sangat berpe- tas kepemimpinan jika terjadi pergantian rezim.
ngaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan Kebijakan dan kemajuan ekonomi juga
nasional. Misalnya, Kurikulum 2013 yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan
awalnya hanya akan didukung dana sebesar Rp pendidikan, misalnya kebijakan fiskal (APBN/
2,6 triliun pada tahun 2012, ternyata DPR tidak APBD dan pajak), kebijakan moneter (jumlah
menyetujui dan akhirnya hanya didukung dana uang beredar, nilai tukar uang, inflasi, produkti-
sebesar Rp 800-an milyar. Tetapi, dukungan vitas, dan suku bunga kredit perbankan), per-
dana implementasi Kurikulum 2013 naik lagi tumbuhan dan pemerataan ekonomi, tingkat
menjadi dua triliunan lebih pada tahun 2014. pengangguran, dan angka kemiskinan. Selain
Kebijakan anggaran pendidikan yang tiba-tiba itu, Master Plan Percepatan Pembangunan Eko-
mengecil dan kemudian naik lagi menyebabkan nomi Indonesia (MP3EI) juga menjadi acuan
diskontinyuitas dalam penyelenggaraan pen- penting bagi pembangunan pendidikan Indo-
didikan nasional dan ini sangat mengganggu nesia.
kemajuan pendidikan. Perencanaan pendidikan Dinamika politik juga sangat berpenga-
pada tingkat makro (nasional), meso (provinsi, ruh terhadap pembangunan pendidikan dan bah-
kabupaten/kota), dan sekolah (mikro) juga sa- kan faktor ini yang paling berpengaruh terhadap
ngat berpengaruh terhadap kemajuan pendidik- pembangunan pendidikan. Platform politik, per-
an dan jika salah merencanakan berarti meren- gantian rezim, pergantian birokrat/pejabat pen-
canakan kesalahan. Penganggaran pendidikan didikan, baik di pusat maupun daerah khusus-
yang tidak mengikuti perencanaan juga akan nya setelah otonomi daerah, dan solidaritas ber-
menyebabkan tidak terlaksananya program- politik sangat berpengaruh terhadap pemba-
program pendidikan. Mengingat kesenjangan/ ngunan pendidikan. Secara formal, Indonesia
ketimpangan pendidikan antardaerah masih le- telah melaksanakan prinsip-prinsip politik de-
bar, maka kebijakan, perencanaan, dan peng- mokrasi, tetapi secara mental masih banyak di-
anggaran pendidikan harus pro terhadap episen- jumpai praktik-praktik feodalisme, hedonisme,
trum daerah-daerah tertinggal, terisolir, terde- pragmatisme, primordialisme, oligarki, dan
pan, terluar, termiskin, dan jangan sampai ke- miskin wawasan kosmiknya. Ada yang menga-

Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3
330

takan, Indonesia adalah negara demokrasi, te- ment, competency standards, world climate, dan
tapi masih terasa monarki. sebagainya) harus dilakukan. Mega Trends (10
Dinamika sosial-kultural juga sangat ber- new directions transforming our lives) yang
pengaruh terhadap pembangunan pendidikan. ditulis oleh John Naisbitt (1985) masih sangat
Tingkat perdamaian/kerukunan, kesadaran dan berpengaruh terhadap pembangunan pendidik-
toleransi terhadap kemajemukan/ kebhinnekaan an, yaitu: from industrial society to information
dalam (suku, agama, ras, antargolongan, dan society, from forced technology to high tech/
budaya), hak asasi manusia, persamaan ke- high touch, from national economy to world
sempatan, tata kelola (formal vs informal), ke- economy, from short term to long term, from
sehatan masyarakat, dan kebudayaan, semuanya centralization to decentralization, from institu-
memiliki pengaruh terhadap pembangunan pen- tional help to self-help, from representative
didikan Indonesia. Dinamika sosial-kultural ini democracy to participatory democracy, from
harus diatasi dengan cara-cara yang bersumber hierarchies to networking, from north to south,
dari kesadaran bertoleransi terhadap perbedaan, and from either/or to multiple options.
berbasis kerukunan, perdamaian, dan kebersa- Kemajuan teknologi juga sangat berpe-
maan. Selain itu, upaya-upaya penataan ulang ngaruh terhadap pembangunan pendidikan, ya-
terhadap struktur/sistem (restrukturisasi/resis- itu teknologi konstruksi, teknologi manufaktur,
temisasi), figur (refigurisasi), dan kultur (rekul- teknologi transportasi, teknologi komunikasi,
turisasi) perlu dilakukan selaras dengan tan- teknologi energi, teknologi bio, dan teknologi
tangan-tantangan yang dihadapi. bahan. Saat ini dan ke depan, teknologi komu-
Desentralisasi pendidikan juga sangat nikasi paling berpengaruh terhadap pendidikan
berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, digitalisasi pendi-
karena variasi kemampuan regulasi/kebijakan, dikan (e-education) merupakan tantangan masa
kelembagaan, sumber daya manusia, sumber depan pendidikan nasional. On line new student
daya selebihnya (peralatan, perlengkapan, per- selection, e-curriculum, e-learning, e-library, e-
bekalan, uang, dan bahan), dan kemitraan di administration, dan sebagainya untuk tidak di-
tingkat pusat dan lebih-lebih di tingkat daerah. sebut semuanya, merupakan bagian-bagian e-
Desentralisasi pendidikan telah memunculkan education.
diferensiasi/pendistribusian kekuasaan sehingga Mengingat tugas pokok dan fungsi pen-
memunculkan kesulitan koordinasi dan bahkan didikan adalah memberi bekal dasar dan latih-
konflik. Desentralisasi pendidikan juga telah an-latihan yang dilakukan secara benar, maka
menyebabkan variasi kualitas birokrasi pendi- tidak semua tuntutan abad ke-21 tersebut di-
dikan akibat seleksi yang kurang berbasis pada akomodasi. Konsensus untuk mengakomodasi
kualifikasi dan kompetensi. sebagian lingkungan strategis harus dicapai dan
Trilling, Bernie, & Charles Fadel (2010) disinilah politik pendidikan berperan.
menyatakan bahwa abad ke-21 membutuhkan
tiga keterampilan utama, yaitu learning and KONDISI POLITIK PENDIDIKAN INDO-
innovation skills, digital literacy skills, and NESIA SAAT INI
career and life skills. Abad ke-21 yang dipicu Politik Pendidikan Tingkat Nasional
oleh kemajuan-kemajuan teknologi transportasi Sejarah politik pendidikan Indonesia
dan teknologi komunikasi (khususnya digital) mengalami dinamika. Pada waktu penjajahan,
menuntut kepemilikan professional human re- politik pendidikan diarahkan untuk memer-
sources, great global management, great global dekakan nusantara, jadi politik pendidikannya
leadership, dan teknologi yang mutakhir dan adalah pendidikan untuk melawan penjajah.
canggih. Internalisasi tuntutan global terhadap Taman Siswa merupakan pendidikan di zaman
kebijakan domestik akibat persaingan dan penjajah yang melawan penjajah dan ini me-
komitmen global (MDG, EFA, human right for rupakan satu-satunya di dunia yang diakui oleh
education, education for sustainable develop- UNESCO. Dalam masa orde lama, politik pen-

Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21
331

didikan lebih diarahkan untuk membangun sis- nya mengacu kepada Pancasila. Semestinya,
tem pendidikan baru setelah sekian lama dijajah tujuan pendidikan nasional harus mengacu Pan-
oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk me- casila, yaitu mendidik manusia Indonesia agar
mandirikan bangsa merupakan acuannya, tetapi beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang
saat itu pendidikan Indonesia terjebak ber- Maha Esa, berperikemanusiaan, berbangsa, ber-
campur baur dengan partai politik sehingga di demokrasi, dan berkeadilan sosial (lihat Suprap-
sekolah-sekolah dan perguruan tinggi-perguru- to, 2013).
an tinggi terkotak-kotak secara partai politik. Seperti disebut sebelumnya, Indonesia
Dalam era orde baru, politik pendidikan Indo- adalah negara yang subur tanahnya, kaya laut-
nesia lebih diarahkan untuk mendukung pem- annya terutama ikan dan keindahan karangnya,
bangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama, kaya sumberdaya alamnya, terutama tambang/
pendidikan Indonesia terkooptasi oleh kekuasa- mineral, minyak, gas bumi dan batubara, kaya
an sehingga pendidikan lebih merupakan alat/ keragaman budayanya yang tiada bandingannya
instrumen kekuasaan. Dalam era reformasi, di dunia, dan potensi-potensi lain yang terlalu
pendidikan Indonesia lebih demokratik, tetapi banyak untuk disebut satu per satu. Namun
politik pendidikannya tanpa arah. demikian, Indonesia masih mengimpor buah-
Meskipun RPJPN secara eksplisit bahwa buahan, garam yodium, kedelai, daging, susu,
pada tahun 2025, Indonesia telah mampu ber- dan sebagainya yang sebenarnya dapat dipenuhi
saing secara internasional, namun dalam per- dari dalam negeri kita sendiri. Salah satu faktor
siapannya kurang memadai untuk mencapai yang berpengaruh terhadap importasi barang-
tujuan tersebut. Di samping itu, dan justru yang barang tersebut adalah kebijakan-kebijakan
paling penting, semestinya politik pendidikan pendidikan nasional Indonesia yang kurang
Indonesia diarahkan untuk memandirikan In- mengakar dan bahkan mencabut dari akarnya,
donesia dan karenanya pendidikan Indonesia mengerosi aset-aset alamnya, dan kurang men-
diselenggarakan atas dasar karateristik dan ke- dukung pengelolaan kekayaan alam Indonesia
butuhan Indonesia, alias pendidikan harus yang dan bahkan cenderung melumpuhkan kespe-
meng-Indonesia. Belum lagi, praktek-praktek sifikan/ kearifan lokal (local wisdom, local ge-
hedonis, oligarkis, dan primordial malah men- nius). Pendidikan pertanian, kehutanan, peter-
jamur akibat dominasi golongan tertentu dalam nakan, perikanan/kelautan, kedokteran hewan,
penyelenggaraan pendidikan sehingga terjadi- dan pertambangan sudah semestinya mendapat
nya diskontinyuitas kepemimpinan pendidikan tempat yang layak dan jangan sampai Indonesia
Indonesia di masa mendatang sangat dimung- mengimpor barang-barang yang sebenarnya
kinkan. dapat dipenuhi oleh negara kita sendiri.
Pendidikan Indonesia memang kurang Bahkan, kebijakan-kebijakan pendidikan
meng-Indonesia, kurang berjati diri/kurang nasional kita telah memberi kebebasan negara-
berkarakter Indonesia, kurang membumi, ku- negara asing untuk menyelenggarakan pendi-
rang melestarikan nilai-nilai luhur bangsa In- dikan di Indonesia. Cepat atau lambat, akan
donesia, dan kurang mengakar pada kekayaan terjadi invasi nilai-nilai yang tidak saja mem-
Indonesia. Lihat saja, rumusan tujuan pendi- bawa konflik, tetapi juga benturan dengan nilai-
dikan nasional dalam Undang-Undang Nomor nilai jati diri ke-Indonesiaan. Ini sangat merugi-
20 Tahun 2003 Pasal 3 yang bunyinya: ber- kan karena tidak mendukung terhadap peng-
tujuan untuk berkembangnya potensi peserta aktualan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
didik agar menjadi manusia yang beriman dan Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ber- Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, baik secara fisik (tanah, air, udara), secara for-
mandiri, dan menjadi warga negara yang de- mal (hukum), dan secara informal (sosial-bu-
mokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pen- daya). Oleh karena itu, pendidikan nasional
didikan nasional tersebut jelas belum sepenuh- harus bisa menjawab pertanyaan berikut secara

Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3
332

tepat dan tepat, yaitu: ”Ilmu-ilmu apa sajakah si, saat ini miskin fungsi tetapi kaya struktur or-
yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik ganisasi. Sebaliknya, di kabupaten/ kota, saat
Indonesia?” ini kaya fungsi, tetapi miskin struktur organi-
Tidak hanya itu, keputusan-keputusan/ sasi. Gambar 2 menunjukkan bahwa penyeleng-
regulasi-regulasi yang dibuat sering kualitasnya garaan pendidikan di Indonesia (utamanya) di-
rendah akibat rendahnya kualitas dan kurang- pengaruhi oleh Kemendagri, Kemendikbud, dan
nya kuantitas informasi. Di samping itu, pem- Kemenag. Pengelolaan dan penyelenggaraan
buatan keputusan yang kurang partisipatif, pendidikan di bawah Kemendikbud sudah de-
kurang inklusif, oligarkis, hedonis, terpolitisir, sentralistik, tetapi yang di bawah Kemenag
dan kurangnya perhitungan terhadap keman- masih sentralistik. Kemendikbud tidak memiliki
faatan keputusan di masa depan juga menye- wewenang untuk memerintah Dinas Pendidikan
babkan rendahnya kualitas keputusan. Misal- Provinsi (hanya mengoordinasikan), Dinas
nya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 ten- Pendidikan Provinsi tidak memiliki wewenang
tang Badan Hukum Pendidikan belum sempat memerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
diterapkan sudah dibatalkan oleh Mahkamah (hanya mengoordinasikan), dan hanya Dinas
Konstitusi. Misalnya lagi, Permendikbud No- Pendidikan Kabupaten/Kota saja yang memiliki
mor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi wewenang memerintah sekolah. Kesimpulan-
Kurikulum 2013 yang belum sempat diterapkan nya, dari Kemendikbud ke sekolah terjadi keter-
akan dikembangkan menjadi 11 (sebelas) Per- kaitan yang hilang (missing link) sehingga hal
mendikbud. Dari dua kasus ini dapat dihipo- ini menyulitkan koordinasi. Akibat lemahnya
tesiskan bahwa kualitas keputusan sangat ter- koodinasi, masalah yang juga menonjol dalam
gantung kualitas informasi, kualitas informasi desentralisasi pendidikan saat ini adalah ke-
sangat tergantung kualitas birokrasi, kualitas tidaksinkronan antarregulasi yang terkait de-
birokrasi sangat tergantung elit profesional, dan ngan pendidikan (UU 20/2003, UU 32/ 2004,
elit profesional sangat tergantung norma-norma PP 38/2007, PP 17/2010, dan sebagainya).
profesional yang disepakati. Para ilmuwan sum- Secara teknis dinas pendidikan provinsi
ber daya manusia sepakat bahwa kekuatan pro- dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengacu
fesional sangat dipengaruhi oleh tindakan yang ke Kemdikbud, tetapi secara otoritatif mereka
dipengaruhi oleh latar belakang akademis, ra- tidak menaati sehingga mereka lebih taat ke-
sionalitas, dan efisiensi membimbing tindakan, pada gubernur atau bupati/walikota dari pada
bukan politik. Dalam hal ini, Indonesia kurang kepada Mendikbud. Akibatnya, hal-hal yang
menyiapkan birokrasi pendidikan yang berkua- dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu
litas tinggi dan ini pula yang menyebabkan ter- dianggap penting oleh Dinas-dinas Pendidikan
jadinya diskontinyuitas kebijakan, perencanaan, tersebut, dan mekanisme birokrasi pendidikan
dan penganggaran pendidikan nasional. kurang kompak, berjalan lamban, dan inersia.
Dari Gambar 2, Dinas Pendidikan Pro-
Politik Pendidikan Tingkat Lokal vinsi lebih taat kepada Gubernur dari pada ke-
Politik pendidikan pada tingkat lokal pada Mendikbud karena dialah yang meng-
(provinsi dan kabupaten/kota) dapat dijelaskan angkat dan melantiknya. Akibatnya, kebijakan-
seperti pada Gambar 1. Structure follows func- kebijakan yang dianggap penting oleh Kemen-
tion (Minzberg, 1979) yang bahasa Indonesia- dikbud belum tentu dianggap penting oleh Ke-
nya adalah struktur organisasi disusun berdasar- pala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau begitu,
kan fungsi. Fungsi berubah, struktur organisasi kemana arah politik pendidikan provinsi? De-
harus juga berubah. Itulah teori penyusunan mikian juga, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
struktur organisasi. Saat ini, dalam kenyataan- lebih taat kepada Bupati/Walikota dari pada taat
nya tidak demikian. Di pusat terjadi pengge- kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
mukan struktur organisasi (semula 7 eselon 1, karena dialah yang mengangkat dan melantik-
sekarang 9 eselon 1). Demikian juga di provin- nya sehingga kebijakan-kebijakan yang diang-

Politik Pendidikan Indonesia dalam Abad ke-21
333

gap pentingn oleh Dinas Pendidikan Provinsi Politik Pendidikan Tingkat Institusional
belum tentu dianggap penting oleh Dinas Pen- (Satuan Pendidikan)
didikan Kabupaten/Kota. Kalau begitu, kemana Satuan-satuan pendidikan, baik pendi-
pula arah politik pendidikan kabupaten/kota? dikan dasar, menengah, maupun perguruan
Tidak hanya itu, birokrat-birokrat pen- tinggi, telah diberi otonomi. Masing-masing sa-
didikan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tuan pendidikan memiliki stakeholders (siapa
tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kua- saja yang berpengaruh dan siapa saja yang kena
litas birokrat pendidikan tingkat provinsi dan pengaruh) dan masing-masing unsur stakehol-
kabupaten/kota juga dipertanyakan. Bukan ra- ders memiliki kepentingan yang berbeda. Kon-
hasia lagi bahwa banyak Kepala Dinas Pen- sensus dari masing-masing unsur stakeholders
didikan yang dijabat oleh orang-orang yang harus dibuat berdasarkan atas asas hubungan
tidak berlatar belakang profesi pendidikan. dialektis. Oleh karena itu, pimpinan satuan pen-
Penunjukan pejabat pendidikan di daerah sangat didikan tidak lagi bebas sepenuhnya untuk
sarat dengan kepentingan. Tidak hanya itu, mengambil keputusan, kebijakan, perencanaan,
dalam era demokrasi seperti saat ini, perilaku- dan penganggaran, tetapi dia harus bekerja
perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan oto- sama dengan semua unsur dalam stakeholders.
riter pimpinan pendidikan di daerah masih sa- Di sinilah politik pendidikan harus hadir karena
ngat kuat meskipun secara normatif sudah terjadi negosiasi, dialog, dan bahkan perdebatan
berpemerintahan demokratis. Perilaku-perilaku antar unsur dalam stakeholders dalam mengalo-
otoriter masih menjamur dalam era demokrasi kasikan sumber daya pendidikan yang terbatas
saat ini sehingga ada pameo yang mengatakan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan yang
bahwa yang berhak menafsirkan kebenaran tidak terbatas.
yang sah adalah orang yang sedang mempunyai
otoritas tertinggi meskipun yang bersangkutan
tidak memiliki abilitas tertinggi.

Kemendagri Kemendikbud Kemenag

Propinsi
Dinas Pend. Kanwil

(Gubernur)
Propinsi Kemenag

Kab./Kota Dinas Pend. Kantor
(Bupati/WK) Kab/Kota Kemenag

Kecamatan

Desa UPTD/Sekolah Madrasah

Gambar 2. Struktur Organisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah

Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3