Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia TESIS Abdul Wahab 1006736204 ...

426 Pages·2012·3.4 MB·Indonesian

by  Lê Hiếu

Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia
Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

TESIS

Abdul Wahab
1006736204

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JANUARI 2012

Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

Tesis
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (MH)

OLEH:
ABDUL WAHAB
NPM:1006736204

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA (S2)
KEKHUSUSAN HUKUM DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN
JAKARTA
JANUARI 2012

i
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

Tesis
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagagai
bagian persyararatan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas
Indonesia pada tanggal 20 dan 21 Desember 2012.
Pembimbing Tesis Jakarta, 24 Januari 2012
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia.

Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H.

ii
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
UNIVERSITAS INDONESIA
Tesis ini diajukan oleh
Nama : Abdul Wahab
NPM : 1006736204
Judul Tesis : Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan
Hukum Pendidikan
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagagai bagian
persyararatan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi
Hukum dan Kehidupan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 20
dan 21 Desember 2012.
DEWAN PENGUJI
Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. …………………………………..
Pembimbing/Penguji
Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum. …………………………………..
Penguji
Heru Susetyo, S.H., LLM., M.Si. …………………………………..
Ketua Sidang/Penguji
iii
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar
Nama : Abdul Wahab
NPM : 1006736204

Tanda tangan :
Tanggal : 24 Januari 2012

iv
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil‘alamin, segala Puji dan syukur saya panjatkan kepada
Allah SWT. Tuhan yang maha menguasai langit dan bumi serta segala apapun yang ada
didalamnya termasuk jiwa-jiwa manusia, sholawat serta shalam tidak lupa saya haturkan
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan aturan kehidupan
yang paling sempurna.
Sebagai seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia, saya ditunutut
untuk menyelesaikan segala tugas-tugas akademik didalamnya sebagai syarat
mendapatkan gelar Magister Hukum dalam program Ilmu Hukum kekhususan Hukum
dan Kehidupan Kenegaraan. Salah satu syarat tersebut adalah tugas penulisan tesis yang
Alhamdulillah telah saya selasaikan dengan kemampuan maksimal yang saya miliki.
Saya menyadari bahwa semuanya itu tidak mungkin dapat saya selasaikan tanpa
bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu saya ingin mengucapkan banyak
terimakasih kepada:
Pertama, kepda Allah SWT dan Nabi Muhammd SAW, yang telah
memberikan nikmat kesempatan, kesehatan dan iman kepada saya sehingga didalam
keterbatasan saya sebagai manusia, saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas didalam
perkulihan ini.
Kedua, Kepada kedua orang tua saya Bapak Munasih dan Ibu Siti Aminah
yang selalu mendoakan kebaikan kepada saya dengan ikhlas serta telah membiayaai
pendidikan saya dengan segala kemampuannya walau harus menjual tanah pekaranagan
dan menggadaikan sawah. Orang tuaku yang tercinta kalaian adalah orang tua terbaik,
walau tidak tamat SD namun fikiranmu kepada diriku melebihi seorang Profesor.
v
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
Terimakasih atas segalanya saya tidak mungkin bisa membalas jasa-jasamu, kecuali
berdoa semoga allah SWT. mengampuni dosa-dosamu dan memberikan segala
kebaikannya kepadamu sebagai balasan atas kebaikanmu kepada diriku
Ketiga. Kakaku Abdurrahman, S.Pd.I, M. M.Pd., yang telah ikut serta
membiayai kuliahku ini, menyediakan fasilatas kuliah dan selalu memmompa
semangatku sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Bagiku kamu adalah kaka
terbaik yang aku miliki, mudah-mudahan allah membalas kebaikanmu.
Ketiga. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH.,MH. Sebagai Pembimbing sekaligus
Dewan Penguji Tesis. Rasa terimakasih yang takkan terhingga atas jasa-jasanya, yang
telah mengajarkan ilmu-ilmunya dan bersedia membibing saya dalam menyelesaikan
tesis ini. Atas bimbingan, saran dan dorongannya, akhirnya saya dapat menyelesaikan
tesis ini dengan maksimal.
Keempat. Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum., dan Heru Soesatyo, S.H.,
LLM. M.Si., sebagai Dewan Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk
menguji dan mengoreksi tesis saya sehingga membantu saya semakin menyempurnakan
tesis ini.
Kelima. Dosen-Dosen pascasarjana Universitas Indonesia yaitu Prof. Dr. Satya
Arinanto, S.H., MH., Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.Hum., Prof.Bhenyamin
Hoessein, S.H., Prof. Dr. Maria Farida Indrati S., Prof.Dr, Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof.
Safri Nugraha, S.H.,LL.M,Ph,D (almarhum), Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, Prof. Harun
Arasid, SH., Heru Susetyo, S.H., LLM. M.Si, dan semua dosen yang telah mengajarkan
ilmunya kepada saya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Serta Semua pegawai
administrasi Pascasarjana Universitas Indonesia yang telah melayani saya dengan baik
vi
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
terutama kepada mas Ari, mas tono, pak watijan, pak huda, dan semua administrasi pasca
FH yang takmungkin disebut semua. Semoga allah SWT membalas kebaiakan kalian.
Keenam. Kaka-kakaku (Mujibah, Musitah, Musirah, M. Tahir, Sabirin, kak
ake), keponakanku (Soni Suherman, Sabli, Agus sukrianto, Azmi Azwar, NurAzima
Putri, Rajuli Randa, Muhammad Izzam Muazzam), paman dan bibi-bibiku (Saliah,
Kamariah, Sahdan, dan semuanya takmungkin disebutkan namanya) serta semua
keluargaku yang ikut serta memberikan doa dan semangatnya kepada diriku.
Ketujuh. Teman-teman kelas HTN angkatan 2010 Tria Indra R, Pak Jarden
Pakpahan, Pak Muzakki, Sukman, Arif Maulana, Supriadi, Grace, Fina, Pak Alamsyah,
Nicky F, Ibu Mutya, M. Arbayanto, dan teman-temanku semua yang telah banyak
membantu dan memberikan semangat kepada diriku.
Yang terakhir, semoga Allah SWT. Membalas semua kebaikan kalian dengan
balasan yang lebih baik lagi. Akhirnya, demikianlah kemampuan maksimal yang saya
miliki, mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan
yang membacanya. Sebagai manusia yang tidak sempurna, maka manusia tidak akan
pernah mampu membuat sesuatu yang sempurna, karena kesempurnaan itu hannya milik
Allah SWT.

Jakarta, 24 Januari 2012.

Abdul Wahab
vii
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Abdul Wahab
NPM : 1006736204
Program Studi :Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas
Indonesia Hak Bebas Royalty Noneksklusif (Non-exlusive Royalty-Free Right) ata karya
ilmiah saya yang berjudul:
Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
Studi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini
Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam
bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa
meminta izin dari saya selama tetap mencantukan nama saya sebagai penulis/pencipta dan
sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2012
Yang menyatakan

Abdul Wahab
viii
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012
ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena
menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun
dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat
Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Pembatala undang-undang ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimanakah proses
pembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah
dan mengapa undang-undang tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat?. Undang-
undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah undang-undang yang dijadikan studi kasus
dalam tesis ini, karena undang-undang BHP adalah undang-undang yang paling cepat
dimohonkan untuk di judicial review ke MK RI, padahal undang-undang ini telah
menghabiskan dana Negara yang begitu besar dan waktu pembentukannya sangat lama.
Undang-undang BHP merupakan undang-undang inisiatip dari pemerintah yang dibahas
bersama-sama dengan DPR RI komisi x dari tahun 2007 samapai 2009. Dalam rapat dengar
pendapat antara DPR Komisi x dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti pihak
pengurus Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negeri, Lembaga-Lembaga Pendidikan,
Para Pakar, beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa, aktifis pendidikan, dan Lembaga
pemerhati Pendidikan. Dalam rapat dengar pendapat ini ternyata kebanyakan kelompok
masyarakat yang hadir menolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan
(RUU BHP) ini, namun atas alasan perintah undang-undang Sisdiknas RUU BHP ini
dilanjutkan ke tingkat pembahasan sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang.
Begitu RUU BHP ini disahkan menjadi undang-undang, langsung mendapat penolakan dari
berbagai elemen masyarakat yang pada akhirnya dimohonkan judicial review ke MK RI.
Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada undang-undang BHP dibatalkan karena
bertentangan dengan UUD 1945. Implikasi pembatalan undang-undang BHP ini berdampak
pada Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik
Negara (PT BHMN) harus kembali pada bentuk asalnya, Implikasi selanjutnya berdampak
pada para dosen dan pegawai yang non PNS di PT BHMN yang menjadi tidak jelas status
hukumnya. Dan yang terakhir berdampak pada aturan hukum yang mengikuti undang-undang
BHP harus ikut dibatalkan. Berdasarkan implikasi yang sangat besar dari sebuah undang-
undang, maka seharusnyalah pembentukan undang-undang mengutamakan prinsip
demokratis sehingga menghasilkan hukum yang responsif yang didukung oleh budaya hukum
masyarakat yang diatur, struktur pemerintah yang mengatur, dan subtansi hukum yang
responsif yang jelas tujuan dan manfaatnya.

ix
Universitas Indonesia
Politik hukum..., Abdul Wahab, FH UI, 2012