perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa dalam hukum pidana islam tesis ahmad ...

132 Pages·2015·3.21 MB·Indonesian

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM PIDANA
ISLAM
TESIS
Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister
Hukum
AHMAD AGUS RAM DL AN Y
0606004876
UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JANUARI, 2009
HALAMAN PENGESAHAN
Tesis ini diajukan oleh
Nama Ahmad Agus Ramdlany
NPM 0606004876
Program Studi Ilmu Hukum
Judul Tesis Perlindungan Hak Asasi Manusia
Tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam
Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima
sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia.
DEWAN PENGUJI
Pembimbing : Topo Santoso, S.H., M.H. (....
Penguji : Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. (....
Penguji : Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H. (.>.
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Januari 2008
Universitas Indonesia
vii
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas karunia-Nya saya
dapat menyelesaikan tesis ini. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan
bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan
tesis ini. Oleh karena itu, saya mcngucapkan terima kasih kepada:
(1) Topo Santoso, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah
menyediakan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya
dalam penyusunan tesis ini;
(2) Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A., dan Dr. Rudi Satrio, S.H., M.H.,
selaku dewan penguji tesis ini;
(3) Kedua orang tua saya, Drs. K.H. Mashduqie Fadly dan Hj. Asma’ Makky,
dan tiga belas saudara kandung saya, serta mertua saya Alm. K.H. Syamsul
Arifln dan Hj. Sa’adah, yang telah memberikan banyak bantuan baik moril
maupun materiil.
(4) Istri saya, Hj. Khoirun Nisa’ dan anak saya, Aulia Novi Syaula, yang selalu
ada di hati dan sabar menunggu, serta selalu mendoakan saya.
(5) Junior B. Gregorius S.H., M.H, Yosua Roald Sihotang, S.H., M.H., Nikki
Rayadi, S.H., M.H., Lucky Raspati, S.H., M.H., Ayudya Kartini S.H., M.H
dan sahabat-sahabat lainnya di kelas hukum dan sistem peradilan pidana
2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu
saya melewati dua tahun terakhir ini.
(6) Bapak H. Amir Hamzah selaku dekan FH-UNIJOYO MADURA, serta
Agung, Munir, Wiwin, Devi serta teman-teman FH-Unijoyo yang telah
banyak membantu saya.
Akhirnya, saya berharap Allah berkenan membalas segala kebaikan semua pihak
yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan
ilmu hukum.
Jakarta, 5 Januari 2009
Penulis
viii Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di
bawah ini:
Nama : Ahmad Agus Ramdlany
NPM : 0606004876
Program Studi: Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa
Dalam Hukum Pidana Islam
Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Indonesia berhak
menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pengakalan data
(database), merawat, dan memumblikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin
dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan
sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Januari 2009
Y angjnenyatakan
A ? -
(Ahmad Agus Ramdlany)
ix Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
ABSTRAK
Nama Ahmad Agus Ramdlany
Program Studi Ilmu Hukum
Judul Perlindungan Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa
Dalam Hukum Pidana Islam
Dalam prakteknya, hak tersangka/terdakwa seringkali terabaikan karena dikonotasikan
sebagai orang yang bersalah. Hal ini yang menyebabkan hak-hak mereka tidak
terlindungi dan mendapat perlakuan semena-mena. Padahal dalam hukum pidana Islam
yang berdasar pada Al-Qur’an dan Hadist terdapat jaminan terhadap hak-hak
tersangka/terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
mengkaji secara mendalam penafsiran Al-Qur*an dan Hadist untuk membahas dua
permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian, yakni: perlindungan HAM dan
praktek perlindungan HAM tersangka/terdakwa dalam hukum pidana Islam. Dari
keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memberikan
perlindungan HAM tersangka/terdakwa pada setiap tahap proses hukum yang dilalui.
Hukum pidana Islam memiliki sifat yang tegas, konsisten dan menjamin kepastian hukum
dikarenakan bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist yang tidak akan berubah. Di Saudi
Arabia dan Malaysia, perlindungan HAM tersangka/terdakwa dilakukan di semua
tahapan proses hukum yang dilalui tersangka/terdakwa, terutama hak tersangka/terdakwa
untuk tidak diperlakukan secara kejam, fisik dan mental yang tidak manusiawi dan
mengandung kekerasan.
Kata Kunci: Perlindungan, HAM, tersangka/terdakwa.
x Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
ABSTRACT
Name : Ahmad Agus Ramdlany
Focus program : Law
Title : Protection to Suspect-Accused Human Rights in
Moslem Criminal Law
In practice, the suspect/accused rights were often ignored because of being
connoted as the guilty person. It caused their rights often to be unprotected and
received arbitrarily treatment. Meanwhile in Moslem criminal law that had basis
in AI-Qur'an and Hadist, there is a pledge towards the suspect/accused rights. This
research used the juridical normative approach by studying in depth the
interpretation of AI-Qur'an and Hadist to discuss two problems that became the
main focus of the research, that is: the protection of human rights and the
protection of the suspect/accused human rights in Islam criminal law
practically. Moslem criminal law gave the protection to suspect/accused human
rights in each process stage of the law. Moslem criminal law had the firm
characteristics, consistent and guaranteed legal certainty caused by originated in
AI-Qur'an and Hadist that will not change. In Saudi Arabia and Malaysia, the
protection to suspect/accused human rights was done in all the process stages of
the law that passed through by the suspect/accused, especially the suspect/accused
right to be not treated in a cruel, physical and mental manner that was not humane
and contained the violence.
Keywords: protection, human rights, suspect-accused/defendant
xi Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................................................................i
LEMBAR PENGESAHAN.......................................................................ii
KATA PENGANTAR................................................................................¡ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..................v
ABSTRAK.................................................................................................vi
DAFTAR ISI..................................................................................................viii
DAFTAR TABEL........................................................................................... x
I. PENDAHULUAN...................................................................................... 1
A. Latar Belakang................................................................................. 1
B. Perumusan Masalah.......................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian.............................................................................. 5
D. Kerangka Teori dan Konsepsi.......................................................... 6
E. Metode Penelitian............................................................................ 11
F. Sistematika Penulisan...................................................................... 12
II. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA.......................................... 14
A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi................................... 14
B. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peradilan.................................... 16
III. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM.... 28
A. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Islam.......................................... 28
B. Proses Hukum Acara Dalam Pidana Islam......................................... 36
C. Lembaga Kekuasaan Kehakiman Islam............................................... 40
1.AI-Qadha ’.................................................................................... 41
2. AI-Mazalim.................................................................. 42
3. Al-Hisbah..................................................................................... 44
IV. PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI
TERSANGKA/TERDAKWA DALAM HUKUM
PIDANA ISLAM................................................................................................... 46
xii Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi
tersangka/Terdakwa Dalam Hukum Pidana Islam.............................46
B. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka/Terdakwa
di Arab Saudi dan Malaysia................................................................6°
V. PENUTUP.............................................................................................. 81
A. Kesimpulan.........................................................................................
B. Saran................................................................................................. ^
C. Daftar Pustaka Saran....................................................................... ^
Lampiran-lampiran:
90
1. Piagam Madinah..................................................................................
00
2. Khutbah Rasul pada Haji ................................................................
3. Memorandum OKI tentang HAM Islam..........................................
107
4. Deklarasi HAM Islam Sedunia............................................................
5. Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia............................. ^ ^
Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak Asasi Manusia (HAM) melekat pada setiap individu manusia sebagai
hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dari manusia lahir sampai
meninggal. HAM dalam Islam merupakan bagian dari hukum syariat. Hak ini sesuci
hukum syariat Islam, dengan demikian HAM harus dilaksanakan sesuai dengan
syariat.
Syariat ditetapkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dalam keadaan
aman, tertib dan tentram. Topo Santoso menyatakan bahwa:
“HAM menempati posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam.
Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan
sebagai suatu pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas
itu melanggar HAM perlu dipeijelas dengan satu uraian. Sekali lagi, penting
dicatat bahwa ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah
yang besar. Yang penting bagi si terpidana sendiri adalah membangkitkan
kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan, jatuhnya pidana itu bisa
menghapus sanksi yang lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak
bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler”.1
Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama bagi syariah meletakkan unsur
fundamental bagi undang-undang HAM yang memiliki kekuatan mengikat baik
kewajiban moral maupun sistem hukum. Menjalankan hukum Islam berarti
memenuhi kebutuhan manusia, baik pengaturan kepentingan sebagai hamba Allah
maupun kepentingan pribadi, tata susila, pengaturan kemasyarakatan, kepentingan
ekonomi, kepentingan peijuangan atau kepentingan perang dan politik. Semua itu
dalam rangka menciptakan pengaturan umat manusia.2
Hukum Islam merupakan pencerminan dari akidah dan tauhid. Di dalamnya
terkandung unsur pemeliharaan materi serta mengakui hak pribadi karena di antara
1 Topo Santoso (a), Membumikan Hukum Pidana islam, Penegakan Syariat Dalam Wacana
dan Agenda, (Jakarta: Gema Insani, 2003) hlm. 67.
2 Sayyid Sabiq, Unsur-unsur Dinamika islam (Anasirul Qu\vwah fil islam) Alih bahasa
Haryono S. Yusuf (Jakarta: Intemas, 1981)hlm. 169.
Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009
2
keduanya ada kaitan erat yang saling membutuhkan. Berpegang teguh pada hukum
Islam berarti terhindar dari segala bentuk kolonialisme. Hukum Islam membentuk
kepribadian manusia yang tinggi, sehingga HAM benar-benar terpenuhi bahkan
dilindungi seutuhnya.
Jika kita melihat sistem HAM dalam Islam sejak dibentuknya, maka dapat kita
amati dua unsur: Pertama, prinsip-prinsip dasar tentang persamaan, kemerdekaan dan
penghormatan terhadap sesama dengan jelas dikukuhkan sejak tahap awal sehingga
menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan barat. Kedua, perangkat ketentuan
politik keagamaan seperti ini diolah sedemikian rupa dan ditransformasikan ke dalam
suatu jenis model.3
Perlakuan yang sama ini tidak hanya harus ditafsirkan di sini dalam
menghadapi tersangka dan terdakwa yang berbeda dalam kedudukan dan kekayaan,
tetapi lebih dari itu. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam pasal 6 dan 7
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)4 dan pasal 16 international
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Oleh karena itu, pemahaman kita
akan istilah “sama” disini adalah wajib dihindarinya diskriminasi berdasarkan: “race,
colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national or social origin,
property, birth or other status (ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik,
ideologi, suku bangsa, kekayaan, keturunan, atau status lainnya)”.5
Dalam pandangan Islam, HAM dipandang dari berbagai segi secara
menyeluruh, setiap individu memiliki hak asasi yang jelas. Namun, individu ini tentu
saja merupakan bagian dari sebuah masyarakat dan karenanya, dia harus menjaga
3 Jean Claude Vatin, Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam, dalam Harun Nasution dan Bahtiar
Effendy, Hak Azasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987) hlm. 124.
4 Berikut bunyi Pasal 6 dari Pernyataan Sedunia Tentang HAM, “Semua orang berhak atas
pengakuan sebagal manusia secara pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada”. Pasal 7
“Semua orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama
dengan tak ada perbedaan. Semua orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap
perbedaan yang memerkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada
perbedaan semacam ini.” Dalam A Masyhur EfTendi. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia
(HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005), Hlm. 232.
5 Mardjono Reksodiputro (a), Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana,
Kumpulan Karangan Buku Ketiga, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h
Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1999), hlm. 36.
Universitas Indonesia
Perlindungan hak..., Ahmad Agus Ramdlany, FH UI, 2009