Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG - Neliti

14 Pages·2017·1.2 MB·Indonesian

e-Journal Lentera Hukum, 2, 1 (2017), h. 28-41
© University of Jember

Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor
1033/PID.B/2014/PN.BDG

Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya, Samuel SM Samosir
Fakultas Hukum Universitas Jember
[email protected]

Abstrak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) merupakan aturan pidana di luar Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP). UU ITE merupakan aturan dengan sifatnya yang khusus
(lex specialis) dan mengesampingkan aturan hukum yang sifatnya umum yakni
KUHP (lex generalis). Sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana yaitu
asas lex specialis derogate legi generalis. Penelitian hukum ini mengkaji Putusan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG menggunakan
pendekatan perundang-undangan dan kasus. Di dalam putusan tersebut, ternyata
hakim tidak cermat dalam menerapkan asas lex specialis derogate legi generalis
pada pertimbangannya. Hal ini dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang
hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2. Padahal, ketika surat
dakwaan itu tidak memenuhi syarat uraian yang cermat, jelas, dan lengkap akan
berakibat surat dakwaan batal demi hukum.

Kata Kunci: Perjudian Online, Asas Pidana, Surat Dakwaan

Abstract
Law Number 11 / 2008 on Information and Electronic Transaction (UU ITE) is the
regulation concerning on criminal law in addition to the Criminal Code (KUHP). UU
ITE is commonly regarded additional regulation of the Criminal Code as a special law
(lex specialis) in which Penal Code is deemed as lex generalis. It is based on the
principle of lex specialis derogate legi generalis. This article uses legal research to
review the decision of District Court in Bandung Number 1033/PID.B/2014/PN.BDG
where it comprises legislation and cases. It concludes that the judge is not frugal in
applying the principle lex specialis derogat legi generalis in the consideration. This is
associated with the indictment of public prosecutor which only prejudges with article
303 paragraph (1) to 2. In contrast, the indictment which does not meet the
requirement of a careful, clear, and complete description asserts to become void by
law.

Keywords: Online Gambling, Criminal Principle, Indictment
29 | e-Journal Lentera Hukum

I. TINDAKAN PERJUDIAN MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Salah satu jenis kejahatan teknologi informasi itu adalah tindak pidana perjudian
online.1 Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan
sanksi pidana.2 Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama,
Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan
kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara.3 Namun melihat kenyataan dewasa ini,
perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam
masyarakat. Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (hazardspel) yaitu tiap-
tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya
bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi
bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.4 Pada hukum positif
Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan dibedakan dengan tindak pidana
perjudi biasa. Tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam pasal 27
ayat 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik sedangkan perjudian biasa diatur secara umum berdasarkan aturan yang
terdapat pada pasal 303 KUHP. Perjudian misalnya main dadu, main selikuran, main
jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-
lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan
hazardspel
sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan.5
sebagaiAnsyaas. Taiddaakla hte rmdaassaurk “atau sesua”t um isyaalnngy a d: idjaodmikianno , bturimdgpeu, acne kib, eprepiidkairn,
berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan
berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan
perundang-undangan. Dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terkandung Asas Lex Specialis
Derogate Lex Generalis yang merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan
bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang
bersifat umum (lex generalis).6 Dalam KUHP sudah di atur tentang tintak pidana
perjudian tetapi aturan ini bersifat umum (lex generalis) sedangkan di Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tindak pidana perjudian yang
memiliki unsur-unsur khusus seperti unsur pasal yang terdapat dalam pasal 27 ayat
2 yaitu unsur: mendistribusi-kan, menstransmisikan, dan unsur membuat dapat
diaksesnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 merupakan aturan yang bersifat khusus (Lex Specialis) dari KUHP.
Penyusunan surat dakwaan oleh penuntut umum haruslah
7
etelitian dan kesesuaian antara perbu daitsauns utenr dsaekcawraa
cdeernmgaant, kjeetleans tudaann pliednagnkaa pse.r tPa eunnusnutru pt ausaml udmal ahma rsuusa tmu uamndpaun gm-uenrduamnugs ykaanng saukraant
dakwaan berkaitan dengan k

1 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat 2.
2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1.
3 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, konsideran huruf a.
4 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 222.
5 Ibid.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2014, Jakarta, hlm.
141.
7 Adami Chazawi, Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Malang,
2011, hlm 29.
30 | e-Journal Lentera Hukum

didakwakan. Saat surat dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam
perkara in qasu tersebut tidak memenuhi syarat materiil yaitu cermat, jelas, dan
lengkap, maka akan berakibat batal demi hukum atas surat dakwaan tersebut.8
Dari uraian diatas tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis perkara
pidana tentang perjudian online yang telah di putus in kracht atau tetap oleh
Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor Perkara : 1033/PID.B/2014/PN.BDG.
Kasus tersebut berawal ketika ketika saksi Ridwan dan saksi Aan Rostiwa sedang
melakukan dinas rutin kepolisian menerima laporan dari masyarakat yang
menyatakan terdakwa telah melakukan perjudian dalam jaringan tebak angka
kemudian kedua saksi melakukan penyelidikan dan setelah mendapat data-data
yang akurat dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dendi
Oktoyustian bin Ali Sunarja, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul
10.00 WIB bulan Mei 2014 bertempat di Gang Sukamanah Rt. 07 Rw. 08, Kelurahan
Kebonjeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Permainan judi tersebut dimainkan
dengan cara sebagai berikut: sebelumnnya dengan menggunakan laptop, terdakwa
membuat akun dalam website www.tebakmimpi.com/totomini.net (situs tebak
angka) dengan nama akun CAVANI dan Password GALATASARAY kemudian
terdakwa mendepositkan sejumlah uang minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu
rupiah) ke dalam website tersebut dengan menyetorkan uang tunai melalui
rekening BCA an Mario Sanjaya. Setelah akun terdakwa terdaftar dan aktif serta
memiliki saldo dalam website tersebut, akun terdakwa dapat menerima
pemasangan judi tebak angka tersebut dari orang lain. Terdakwa mendapat
keuntungan sebesar 15% dari setiap angka pasangan serta besar taruhannya yang
dimasukkan kedalam website www.tebakmimpi.com/totomini.net yang secara
otomatis masuk kedalam website terdakwa.

II. KESESUAIAN PUTUSAN NOMOR 1033/PID.B/2014 PN.BDG YANG
MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH DALAM PASAL 303 AYAT (1) KE-2

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku
di Indonesia.9 Bahkan dalam penjelasan UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban
Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan
dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi
penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah
permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung
pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.10
Sebelum mengurai pengertian perjudian online, penulis akan terlebih dahulu
cyber crime dan cyber
space. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah
amkeannc mipetankjealna sdkuann i ate nbtaarnug y“ianndgu kd”i ndaamri apkearnju dcyiabne ro nslpinaece y. aCityub er space merupakan
sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication)
ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (virtual reality).11 Dalam

8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143 ayat (3)
9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974, Pasal 1
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)
11 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 91.
31 | e-Journal Lentera Hukum

menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di 2 atau lebih tempat yang
berbeda tetapi cyber space telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern
dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempermasalahkan jarak, waktu,
dan tempat/ruang.12 Realitas virtual yang ditampilkan dalam cyber space
merupakan suatu kenyataan, fenomena yang kehadirannya, tidak dapat ditangkap
atau dipegang dengan tangan, tetapi keberadaanya tidak dapat dielakkan.13
Perkembangan cyber space mengubah pengertian tentang masyarakat,
komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian cyber space tidak
terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut
John Perry Barlow, cyber space lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet.14
Cyber Space adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelepon atau
membaca buku, ada ruang yang muncul, tetapi ruang yang tercipta itu tidak
mungkin untuk berinteraksi secara real-time. Cyber space dalam kenyataannya
terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar
benua yang berbasis protokol transmission control protocol/internet protocol.15
Dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa cyber space (internet) telah
mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai
kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil
yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda.16
Pada perkembangan selanjutnya kehadiran teknologi canggih komputer
dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia.
Pemanfaatannya tidak saja dalam pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan
tetapi sudah menjangkau pada setiap sektor kehidupan termasuk segala keperluan
rumah tangga (pribadi).17 Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan
segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri
dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin
merisaukan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam cyber space inilah yang
kemudian dikenal dengan cyber crime atau dalam literatur lain digunakan istilah
computer crime.18
Cyber crime didefinisikan sebagai kejahatan komputer, tetapi penggunaan
istilah tindak pidana untuk kejahatan komputer dalam bahasa Inggris pun masih
belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah “computer misuse”,
“computer abuse”, “computer fraud”, “computer-related crime”, “computer-assisted
crime”, atau “computer crime”. Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya
lebih menerima pemakaian istilah “computer crime” oleh karena dianggap lebih luas

12 Ibid. hlm. 97.
13 Ibid. hlm. 101.
14 Ibid. hlm. 92.
15 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, hlm. 46.
16 Kenny Wiston, The Internet: Issues of Jurisdictio and Controversies Surounding Domain Names,
Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. vii.
17 Widyopramono Hadi Widjojo, Cyber crimes dan Pencegahannya, Jurnal Hukum Teknologi,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol 2 (Agustus 2005), hlm. 7.
18 Maskun, Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional
Kontemporer, Jurnal Masalah Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, Jilid 2
Nomor 4 (oktober 2013), hlm. 3.
32 | e-Journal Lentera Hukum

dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.19 Dari berbagai istilah cyber
crime sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa cyber crime merupakan
perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau
alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun
tidak, dengan merugikan pihak lain.20 Dari rumusan cyber crimes tersebut dapat
dikatakan bahwa bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai komputer
sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya termasuk
kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan perjudian online.
Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau
cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan
teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik
maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas
komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung
klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan
jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu
lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik
yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang
membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntung-
an. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan
lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via
internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dengan fasilitas perjudian
menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.
Dalam kasus ini hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan
terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh penuntut umum
dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 yaitu “tanpa hak dengan sengaja menawarkan
kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”. Berikut
unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 berkaitan dengan kasus yang dikaji oleh
penulis: a. Barang siapa; b. Tanpa izin; c. Dengan sengaja; d. Menawarkan atau
memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk
menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhunya sesuatu tatacara.
Secara lengkapnya dapat dijelaskan beberapa keterangan unsur-unsur Pasal 303
ayat(1) ke-2 KUHP yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor
1033/PID.B/2014/PN.BDG.

A. Unsur Barang Siapa
Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi
Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung
Hij
RsiIa pNao s. a1ja3 y9a8nKg/ PmIDen/j1a9d9i 4su Tbjaenkg ghaulk u3m0 sJuebnai g1a9i 9p5en kdautkau n“sge htiaakp doarna nkegw” aajtiabua n“ dan”
ddiaspaamt adkimanin ptae nlagnegrstiuanngn npyerat adnegngguanng k jaatwa a“bbaanrnanyga dsaialapma” saedgaallaah t insedtaiakpan o. rang atau

Dengan demikian unsur “barang siapa” mengandung pengertian orang atau
19 Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cybercrimes), Puslitbang Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung RI, 2004, hlm. 4.
20 Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar, Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2013, hlm. 48.
33 | e-Journal Lentera Hukum

manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana.21 Barang siapa disini adalah
setiap orang yang melakukan tindak pidana sehingga perlu dicocokan identitasnya
dengan bukti tertulis yaitu Kartu Identitas Penduduk dan sesuai Surat Dakwaan,
dimana tindakan tersebut untuk menghindari kesalahan mengenai orang yang
dihadirkan di dalam persidangan tersebut atau yang akan diadili di hari itu. Identitas
terdakwa tersebut adalah Dendi Oktoyustian Bin Ali Sunarja dan dibacakan
dihadapan sidang oleh Majelis Hakim perkara in qasu. Setelah identitas terdakwa
diperiksa dalam persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in
persona) cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan
sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang. Pengertian mengenai
istilah salah tangkap (error in persona) tidak terdapat dalam KUHAP maupun
peraturan perundang-undangan yang lain. Arti dari salah tangkap (error in persona)
adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.22

B. Unsur Tanpa Izin
Sifat tercelanya perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain
judi, digunakan frasa tanpa izin. Tidak adanya izin, maka perbuatan menawarkan
bermain judi menjadi terlarang.
Dalam perumusan perbuatan pidana terdapat unsur melawan hukum yang
objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum yang
objektif yaitu unsur melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga
menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur
tersendiri atau tidak.23 Sedangkan unsur melawan hukum yang subjektif
merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam
diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila
adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut.24 Unsur tanpa izin
diletakkan setelah unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana, maka unsur sifat
melawan hukumnya disini bersifat obyektif. Sifat melawan hukumnya
putusan bahwa permainan judi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.
pDearlabmua tpanuntuysaa nte rPleetnagka dpialdana “Ntaengpear i izBina”n. dBuenrgd ansaormkoanr f1a0k3ta3 /yPaInDg. Bt/e2rd0a1p4a/tP dNaBlaDmG
dapat diketahui dari keterangan saksi bahwa bahwa terdakwa bermain judi online
tebak angka tersebut hanya bersifat untung-untung saja serta tidak disertai ijin dari
pihak yang berwenang.

C. Dengan Sengaja
Rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan
obyek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya
tersebut, maka sengaja disini harus diartikan, bahwa si pembuat menghendaki
perbuatan menawarkan atau turut serta kegiatan usaha perjudian.25 Maka harus

21 Putusan Negeri Bandung nomor 1033/Pid.B/2014/PN.Bdg, Mahkamag Agung, hlm. 21.
22 Marwan, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Reality Publisher, Surabaya,
2009, hlm. 18.
23 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 68.
24 Ibid. hlm. 69.
25 Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan
Terhasap kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik,
Bayumedia publishing, Malang, 2011, hlm. 61.
34 | e-Journal Lentera Hukum

diartikan juga bahwa si pembuat mengehendaki perbuatan menawarkan dan
memberi kesempatan dan sadar bahwa perbuatan tersebut dijadikan sebagai
pencarian.26

D. Menawarkan Khalayak Umum
Unsur yang terakhir yaitu berkaitan dengan menawarkan sesuatu pada khalayak
umum. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk
bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan
tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau
dipenuhunya sesuatu tatacara.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan saksi, maupun keterangan
terdakwa. Maka pengertian tindak pidana perjudian kurang sesuai jika hanya
dikaitkan dengan pasal 303 ayat (1) ke 2. Tindak pidana perjudian tidak hanya
diatur di dalam KUHP tetapi juga di atur dalam UU ITE yang mengatur secara khusus
tindak pidana perjudian yaitu dilakukan dengan menggunakan media online.27
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan
menggunakan media online. Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur
pasal 27 ayat (2) UU ITE untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang
dimaksud dalam putusan tersebut. Penguraian unsur-unsur tersebut berdasarkan
dari alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa.
Berkaitan dengan hal tersebut terdapat unsur yang ditentukan dalam pasal
27 ayat (2). Pertama, setiap orang, yaitu k
hijj naturlijk persoon) yang
semestinya harus bertanggung jawab atasa tpae “rsbeutiaatpa no rpaindga”n aa.t2a8u B “abhakraann,g u sniaspuar ”P aatsaaul
“seti”a pd i ournasnugr Pasal ini menunjukkan bahwa siapa orang (
dijadikan terdakwa in qasu. Sedangkan orang yang dimaksud dalam hal melakukan
“perbuatan pid”a naad atelarhse bsaunt gaadta lpaehn htainrgu sd dailnayma tahkaal nm beenrseanltauhk.2a9n S estiiaappa oyraanngg daiksianni
adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari
kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam
persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang (error in persona) yaitu
Dendi Oktoyustian bin Ali Sunarja. Dari keterangan saksi Ridwan dan saksi Aan
Rostiwa menerangkan terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum
dalam surat dakwaanya dengan demikian ini telah terpenuhi menurut hukum.
Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa dengan memperhatikan keadaan
terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat memper-
tanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan
pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas
perbuatan terdakwa tersebut.

26 Ibid., hlm. 59.
27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat
(2).
28 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.
121.
29 Ibid. hlm. 123.
35 | e-Journal Lentera Hukum

Kedua, dengan sengaja, yang mana rumusan tindak pidana, sengaja
ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan
hubungan sengaja dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus
diartikan, bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan atau turut serta
kegiatan usaha perjudian.30
kesalahan atau merupakan delik dolus (dolous delict).
Ketiga, tanpa hak, yang dUanpsautr d i“mdaeknngaain b ashewngaa ujan”s utre tramnapsau hka kd aaldaamla hu tnidsaukr
mempunyai wewenang atau perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan
atau wajib adanya izin dari pihak yang berwenang. Dalam setiap tindak pidana
didalamnya mengandung unsur melawan hukum, meskipun unsur tersebut tidak
selalu dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dalam pasal 27 ayat
Dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bermain judi online tebak
(a2n)g kmae tnegrgsuenbaukt ahna insytial abhe “rtsaifnapt au hnatuk”n gd-aulnamtu nmgeanng sgaujnaa skearnta u ntisduark mdeislearwtaain ihjiunk duamri.
pihak yang berwenang. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau
membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang
bermuatan perjudian.
Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam pasa 27 ayat (2) yaitu,
mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektonik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika
Meskipun antara tiga perbuatan tesebut dipisahkan dengan frasa “dan/atau”,
terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja. Bila
psueantcua nutnusmuarn t ipdearkk adtiabaenr ik“danan p/eantajeul”a, sbaanh, wbaai ka ndtaalraam t ipgaa spale r1b, upaetannje ltaesraenb uut mbuisma
maupun penjelasan pasalnya, maka pertama harus ditafsirkan berdasarkan bahasa
(gramatikal). Jika menurut bahasa tidak didapat hal yang sesuai, barulah melihat
apa maksud pembentuk UU, bila juga tidak ditemukan, barulah menggunakan cara-
cara menafsir yang lain.
31
Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang arteinnyyaa lu“prkeanny aluartaanu
(mpeemmbbaaggiikaann, paetnaug irmimeanng)ir ikmekpaand as ubaetbue rkaeppaa doar anbge baetraaup ak e(bbaenbyearakp) ao rteamngp aatt”a.u
Mkeebnejbaedri apkaa tteam pkaetr.3ja2 Ap“mabeinlad disithruibbuusnigkkanan”, deynagnagn uanrstuinry oab yemk, maka perbuatan
mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan
Informasi Elektronik yang isinya memiliki memuatan perjudian.
transmit), yang
artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari
Akar kata “mentransmisikan” adalah “transmisi” (Inggris: ah
mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain
s(beoenradnag l aikne)p.3a3 dSae suonrgagnugh n(ybae npdearb) ualatainn. mSeenmtreanntsamrai sik“mane n dtraann msmeinsdikisatnr ibaudsiaklan
mempunyai sifat yang sama. Maksudanya ialah, dengan kedua perbuatan tersebut,

30
31 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
M20a0s8ru, hchlmin. R33u6b.a ’i, dkk, Buku Ajar Hukum Pidana, Banyumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 61.
32 Ibid. hlm. 336.
33 Ibid. hlm. 1485.
36 | e-Journal Lentera Hukum

suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan penerima informasi. Oleh karena itulah,
maka untuk mengukur bahwa kedua perbuatan ini sudah terwujud secara
sempurna, adalah dari sudut tersalurnya– informasi yang dimaksudkan. Apakah
dengan perbuatan yang dilakukan melalui perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, menurut sistem elektronik teknologi informasi sudah dapat tersalurnya
informasi ke penerima informasi.
Berbeda dengan kata mendistribusikan dan mentransmisikan yang
dirumuskan dalam bentuk kata yang konkret. Perbuatan ketig
maka sesungguhnya pengertian mendistribusikan dan menstraan “smmeimsikbauna tm daaspuakt
ddiiadkaslaemsnnyyaa”. Smeemruuap apkearnb ukaattaan ,y aapnagp uanb swtruajku.d Onyleah a pkaabreilnaa m seinfaytenbyaab kyaann gt edrseamluikrniayna,
informasi elektronik ke penerima informasi dengan menggunakan perangkat
komputer, perbuatan itu termasuk dalam perbuatan dapat diaksesnya.
Kata akses artinya jalan masuk,34 atau terusan.35 Kata akses ini menunjukan
bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan
teknologi informasi berbasi sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya, adalah
menjadikan Informasi Elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer
dapat diterima oleh (alat) penerima Informasi Elektronik. Dengan kata lain bahwa
terdakwa termasuk melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu
website dengan cara membuat akun di website tersut diatas, dan kemudian akun
tersebut dapat menerima pemasangan angka dari orang lain.
Menurut penulis, dari uraian-uraian unsur pasal 303 ayat (2) KUHP maupun
pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari alat bukti yang ada maka perbuatan yang
dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian dalam
jaringan dimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE, karena dari uraian unsur
pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut telah memenuhi dan lebih sesuai dengan fakta
yang terdapat dalam putusan. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam bab
sebelumnya tentang pengertian perbuatan materiil yaitu rumusan yang inti
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang.36 Dalam merumuskan
delik materiil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah
dengan perbuatan, melainkan telah terdapat pada unsur tingkah lakunya. Artinya
dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya
didalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang.37 Dari pembahasan diatas
dapat diketahui terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu membuat dapat
diaksesnya suatu informasi ataupun dokumen elektronik yang memiliki muatan
perjudian. Unsur membuat dapat diaksesnya dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE
merupakan unsur perbuatan yang tidak terpisah dengan unsur akibat terlarang.

34 Ibid. hlm. 30.
35 Emi Zul dan Ratu Aprilia Senja, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Difa Publisher,
Jakarta, tth, hlm. 35.
36 Adami Chazawi, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas
Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 126.
37 Ibid. hlm. 127.
37 | e-Journal Lentera Hukum

III. KESESUAIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN BENTUK TUNGGAL
MENGENAI ASAS LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALIS

ayat (1) dan pasal 143 KUHAP. Sebelumnya dalam Het Herziene Inlandsch Reglement
I(sHtIilRa,h S “tsauartabtl adda kTwahauann” 1 b9a4r1u dNiokmenoarl 4m4e)l aaltuaiu k epteernutnudaann pga-usanld 1a4n ghaunr ulaf idn, p(pasaasla l1 4102
ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1961, pasal 15 undang-undang Nomor 3
acte van
beschuldiging/acte van tenlatelegging 38 Sedangkan, sebagai perbanding-an kalau
btaehrutinti k1 9t7o1la)k t eprmadian okloegtei nytaunagn d hipuekrugmun aBkealann addaa lmaha u“spuurna t nteugdaurhaa nla”i natyaau p“enganut
”. acte
van verwijzing
rumpun sistem Eropa Kontinental surat dakwaan lazim disImebpuutt adteinognan istilahB “ill of
Indictment ” atau pada ketentuan hukum Inggris dan negara lainnya dalam
rumpunS upraetn dgaankuwta asnis tiaelmah A snugaltou sSuarxaotn y adnigk ednibale riis ttailnaghg a“l dan ditand” aatatanug a“ni oleh
penuntut ”u.mum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa,
perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai
uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang
menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.39 Pasal 143 ayat
(2) KUHAP menentukan syarat surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani
serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,
kebangssan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Selain itu juga
mencantumkan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana
yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu
dilakukan.
Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, melalui visi praktisi
hukum dalam kelaziman praktik peradilan dikenal adanya 2 (dua) syarat esensial
yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan, yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat
(2) huruf a KUHAP) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP).
Mengenai kedua syarat tersebut, berikut akan di uraikan satu per satu.
Pertama, syarat formil. Mengenai syarat formil ini sesuai dengan ketentuan
pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah Dicantumkannya identitas tersangka/
para tersangka secala jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, k,e “bangsaan, tempat tinggal, agama, dan
pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh
jaksa/penuntut umu Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan
diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan
persidangan pengadilamn.” negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat
dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa
secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili
seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan
persidangan.

38 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya, P.T.
Alumni, Bandung, 2012, hlm. 89
39 Harun M. Husain, Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya, Rineka
Cipta, Jakarta, 1994, hlm, 43.