peranan balai pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh

120 Pages·2017·2.87 MB·Indonesian

1

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
PELAKSANAAN PEMBIMBINGAN KLIEN ANAK YANG
MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT ( STUDI PADA
BAPAS KOTA MAKASSAR )

S K R I P S I

NIKA STIYANINGRUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2016
2
3
4
5

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembagunan nasional. Dalam
rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu
memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945, sebagaimana telah tercantum pada pembukaan Undang-undang Dasar
1945 alinea IV salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa,
maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup,
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari
segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa
depan.
Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut,
dihadapkan pada berbagai permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan
kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih
dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa
mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu terdapat pula anak yang
karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik
secara fisik, mental maupun sosial.

1
6

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun
tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat
merugikan dirinya dan atau masyarakat.
Saat ini pelanggaran hukum ataupun perbuatan pidana tidak hanya
dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukan
oleh anak-anak semakin marak terjadi. Fenomena meningkatnya perilaku tindak
pidana yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia
pelakunya. Tingginya perkara anak usia belasan tahun apalagi mampu melakukan
kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya, yang
dimana layaknya dilakukan oleh orang dewasa.
Dua faktor dominan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tingkah
laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak dapat dilihat baik
secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, anak kurang atau tidak
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam
pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua,
wali, atau orang tua asuh. Secara eksternal, dampak negatif dari perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan cara dan gaya hidup
yang telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini ketika seorang anak melakukan perbuatan melanggar
hukum, kemudian anak tersebut dijatuhi vonis pidana, maka anak tersebut akan
menjalani masa pidananya di dalam penjara. Akan tetapi pidana penjara sangat
7

mempengaruhi terhadap perkembangan jiwa anak. Selama dipidana anak akan
kehilangan kepercayaan diri serta identitas diri. Untuk mengembalikan
kepercayaan anak maka salah satu unit di luar lembaga pemasyarakatan yang
berperan untuk mengembalikan harkat dan martabat anak ialah Balai
Pemasyarakatan atau biasa disebut BAPAS.
Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
pasal 1 angka 4 bahwa1 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS
adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Sedangkan
menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana
anak pasal 1 angka 24 bahwa2 Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut
BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas
dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan
pendampingan.
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sendiri mempunyai tugas dan fungsi
menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktoral Jendral Pemasyarakatan
dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk
dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian
pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian.
Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik
didalam masyarakat dan memberikan motivasi agar dapat memperbaiki diri
sendiri dan tidak mengulangi tindak kejahatan.

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 4
2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1
angka 24
8

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) juga mempunyai peranan yang penting
dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana anak yang telah
memperoleh pembebasan bersyarat, yaitu dengan pemberian pengawasan yang
khusus. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 36 dijelaskan bahwa3
bimbingan dan pengawasan Klien dilaksanakan oleh Pembimbing
Kemasyarakatan pada BAPAS.
Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga
Binaan Pemasyarakatan4 “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan
kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat”. Sebagai
konsekuensi atas perlindungan terhadap tindakan pembimbingan tersebut, dalam
Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa
“Bimbingan terhadap narapidana, anak pidana, dan anak Negara yang diberi
pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS”.
Dari penjelasan diatas maka tujuan utama dari pembebasan bersyarat ialah
apabila narapidana anak telah menjalani pidananya dua pertiga 2/3 dari pidana
yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana
tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut
mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan

3 Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasyarakatan Pasal 36
4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 43
9

perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang
diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga
konstribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan. Hal ini termasuk
dalam bimbingan dan pendidikan yang diperoleh sehingga anak tersebut
bersungguh-sungguh untuk hidup ditengah-tengah masyarakat dengan berbagai
macam kegaiatan yang diberikan saat berada di BAPAS. Sehingga dapat
dijelaskan bahwa esensi dari pembebasan bersyarat ialah mengembalikan
terpidana ke dalam masyarakat untuk menjadi warga Negara yang baik, serta
berguna terhadap sesama manusia, nusa dan bangsa.
Dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi seorang narapidana anak
disadari perlunya bimbingan yang harus tetap dijalankan mengingat pembebasan
bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi
pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan
bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari pembimbing
kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di BAPAS. Mengenai
bimbingan ini merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan pendampingan
dan pendidikan untuk bekal hidup bagi seorang narapidana untuk hidup layak
dengan yang lain ketika hidup ditengah-tengah masyarakat dan bimbingan
tersebut pelaksanaannya diserahkan oleh BAPAS.
Akan tetapi, pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi lapangan
masih terdapat anak-anak setelah dibimbing oleh BAPAS kembali melakukan
perbuatan melanggar hukum atau masih mengulangi perbuatan tindak pidana yang
pernah ia lakukan. Dari data yang diperoleh klien anak yang melakukan tindak
10

pidana kembali pada tahun 2015/2016 yakni 18 tindak pidana pencurian, 5 tindak
pidana pencurian dan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal, 5
tindak pidana senjata tajam, 5 tindak pidana penganiayaan, dan 1 tindak pidana
kekerasan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selalu efektif bimbingan yang
diberikan BAPAS terhadap klien anak pemasyarakatan .
Dengan melihat uraian diatas, betapa pentingnya dan tidak dapat
dipisahkan antara fungsi kontrol, bimbingan, dan peranan yang ditanggung kepada
Balai Pemasyarakatan terhadap kebutuhan dan juga masa depan dari seseorang
yang berstatus sebagai seorang narapidana. Peranan Balai Pemasyarakatan melalui
petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang memperoleh
pembebasan bersyarat sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan
kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi
seseorang agar menjadi lebih baik.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis terinspirasi untuk
melakukan suatu penelitian tentang “Peranan Balai Pemasyarakatan Dalam
Pelaksanaan Pembimbingan Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan
Bersyarat ( Studi Pada BAPAS Kota Makassar )”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang mengenai masalah di atas, maka peneliti
dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan pembimbingan klien anak yang memperoleh
pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kota Makassar?