penggunaan indeks stabilitas sistem keuangan (issk)

56 Pages·2016·1.93 MB·Indonesian

by  Aditya Anta Taruna

WP/15/2013

WORKING PAPER

PENGGUNAAN INDEKS STABILITAS SISTEM
KEUANGAN (ISSK) DALAM PELAKSANAAN
SURVEILANS MAKROPRUDENSIAL

Iman Gunadi
Aditya Anta Taruna
Cicilia A. Harun

2013

Kesimpulan, pendapat, dan pandangan yang disampaikan oleh penulis
dalam paper ini merupakan kesimpulan, pendapat, dan pandangan penulis
dan bukan merupakan kesimpulan, pendapat, dan pandangan resmi Bank
I ndonesia. 0
PENGGUNAAN INDEKS STABILITAS SISTEM KEUANGAN
(ISSK) DALAM PELAKSANAAN SURVEILANS
MAKROPRUDENSIAL1
Iman Gunadi2, Aditya Anta Taruna3, Cicilia Anggadewi Harun4

Abstrak
Indeks stabilitas sistem keuangan merujuk pada pengembangan
indikator sistem keuangan di beberapa negara dengan cakupan yang lebih
luas. Indeks yang diberi nama Indeks Stabilitas Keuangan (ISSK) merupakan
suatu indeks yang mencerminkan kondisi kestabilan sistem keuangan yang
lebih baik dan dapat melihat sumber-sumber instabilitas. Indeks dibangun
dengan melihat sistem keuangan yang terdiri atas institusi keuangan dan
pasar. Metode normalisasi yang telah dikembangkan Bordo dan Illing Liu
dengan beberapa modifikasi dengan tahun dasar 2001–2010 dipergunakan
dalam pembentukan indeks ini. Untuk menemukan model yang lebih robust,
paper ini menggunakan kalibrasi dari data statistik, event analysis dalam
menentukan bobot-bobot indikator dari indeks komposit, dan model
matematika untuk dapat lebih menggambarkan kondisi tekanan di pasar
keuangan. Pembentukan indeks komposit ini menggunakan data-data
ekonomi dan keuangan Indonesia dari bulan Januari 2000 hingga bulan
November 2013.

Key word : Financial Stability Index, Stabilitas Sistem Keuangan,
Event Analysis
JEL Classification : C01, C15, C51, G01, G17, G21

1 Pandangan dan pendapat dalam paper ini merupakan pandangan penulis, bukan
merupakan pendapat resmi Bank Indonesia.
2 Peneliti Senior di Departemen Kebijakan Makroprudensial. Jalan M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta, Indonesia. Email: [email protected]
3 Peneliti Ekonomi di Departemen Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia. Email:
[email protected]
4 Peneliti Senior di Departemen Kebijakan Makroprudensial. Jalan M.H. Thamrin No. 2,
Jakarta, Indonesia. Email: [email protected]
1
I. PENDAHULUAN

Sistem keuangan dapat didefinisikan sebagai sistem yang memfasilitasi
simpan pinjam dana atau uang (fungsi intermediasi). Dari komponennya sistem
keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan,
infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang
menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik. Stabilitas sistem keuangan
tergantung pada kesehatan institusi keuangan dan stabilitas pasar keuangan.
Dalam hal ini, kesehatan institusi keuangan dikaitkan dengan kemampuannya
melaksanakan fungsi intermediasi atau fungsi jasa keuangan lainnya (misalnya,
sistem pembayaran) dengan lancar, baik dalam kondisi normal maupun dalam
kondisi sistem keuangan mengalami tekanan. Sementara itu, stabilitas pasar
keuangan diartikan sebagai kemampuan pasar memfasilitasi jual beli aset dengan
harga yang sedekat mungkin dengan nilai fundamentalnya.
Sistem keuangan memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Sistem
itu membantu realokasi sumber daya, terutama dana, sehingga dana yang
berlebihan di unit yang surplus dapat dimanfaatkan oleh unit yang defisit. Sistem
keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional dengan
meningkatkan efisiensi penggunaan dana di perekonomian, selain membantu lalu
lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Oleh karena itu, stabilitas sistem
keuangan terkait erat dengan keberlangsungan dan stabilitas suatu
perekonomian.
Dengan melihat peran strategis sistem keuangan dalam perekonomian,
perlu dilakukan pengkajian berbagai tools untuk pemantauan dan penilaian
stabilitas sistem keuangan. Salah satunya adalah pembuatan indeks stabilitas
sistem keuangan, yaitu suatu indikator dalam memantau perkembangan serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas sistem
keuangan suatu perekonomian. Sebelumnya, Indonesia telah mempunyai suatu
indeks yang mencerminkan kinerja sistem keuangan, Financial Stability Index
(FSI). Mengapa dikembangkan satu indeks? Mengapa tidak digunakan sejumlah
pengukuran dengan indikator yang merepresentasikan komponen sistem
keuangan yang berbeda-beda? Adanya satu indeks akan membantu otoritas
keuangan untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja sistem keuangan secara
utuh dengan mengumpulkan sejumlah indikator menjadi satu indikator yang
merepresentasikan keseluruhan kinerja sistem keuangan. Adanya satu
2
pengukuran itu akan mempermudah penelusuran mengenai kinerja sistem
keuangan dari waktu ke waktu, terutama terhadap kondisi episode krisis
keuangan.
Selain FSI yang telah dikembangkan oleh Bank Indonesia, Danareksa
Research Institute (DRI) juga telah mengembangkan suatu indeks dalam
menginterpretasikan keadaan sistem keuangan yang disebut coincident economic
index. Untuk melihat keadaan sistem perbankan, dRi telah mengembangkan suatu
indikator yang disebut dengan Banking Pressure Index (BPI). BPI merupakan suatu
indikator untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya krisis di sektor perbankan.
Selain itu, IMF mendefinisikan suatu indeks yang dibangun dari komponen-
komponen yang mencerminkan risiko pada sektor keuangan. Komponen-
komponen pembentuk indeks berasal dari catatan laporan keuangan yang
dikelompokkan berdasarkan jenis risiko, seperti credit risk, liquidity risk, dan
market risk.
Paper Bordoet et al. (2000) menjelaskan studi empiris terhadap hipotesis
aggregate price disturbance dapat menyebabkan atau memperburuk
ketidakstabilan sistem keuangan. Studi Illing dan Liu (2003) mengelaborasi sistem
keuangan di Kanada untuk membangun financial stress index (FSI). Indikator-
indikator sektor keuangan, seperti banking sector, foreign exchange market, debt
market, dan equity market diestimasi dengan pendekatan metode time series
analysis (seperti GARCH) dan CMAX method. Studi lainnya dilakukan oleh Van den
End (2006) untuk kasus di Belanda yang disebut sebagai Monetary Conditions
Index (MCI), Financial Conditions Index (FCI), dan Financial Stability Condition Index
(FSCI). Indikator itu dibangun berdasarkan solvency buffers dari institusi
keuangan dan tingkat stress pada pasar keuangan. Dasar pemikiran
pengembangan indeks itu berawal dari FCI, yang di-extend dengan data-data
perbankan, dana pensiun, dan asuransi.
Studi pengembangan ISSK ini merujuk pada pengembangan indikator
sistem keuangan di beberapa negara dengan cakupan yang lebih luas. Studi ini
menggunakan suatu model yang dikonstruksi untuk menjelaskan fenomena dari
institusi keuangan dan pasar. Variabel-variabel yang mencerminkan perilaku dari
sektor institusi keuangan dan pasar terdiri atas data-data berfrekuensi tinggi
(daily atau monthly). Studi ini melakukan banyak perubahan dari penelitian
sebelumnya, di antaranya adalah faktor-faktor pembentuk sistem keuangan
seperti institusi keuangan dan pasar, normalisasi indeks yang digunakan dengan
3
membandingkan kondisi sistem keuangan saat ini dengan rata-rata kondisi sistem
keuangan selama periode tertentu (misalnya 2 tahun terakhir), dan proporsi setiap
indeks pembentuk institusi keuangan dan pasar yang beragam sehingga dapat
mencerminkan kinerja sistem keuangan.
Pembahasan awal mengenai penelitian ini akan berbicara mengenai sistem
keuangan di Indonesia yang terbagi menjadi dua, yaitu institusi keuangan dan
pasar. Kedua komponen sistem itu dianggap penting untuk merepresentasikan
kondisi stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, pembahasan berlanjut mengenai
event analysis yang membahas berbagai peristiwa (event) sistem keuangan yang
mempengaruhi kinerjanya pada masa lalu. Pada Bab 3 akan dijelaskan tinjauan
literatur mengenai bagaimana pembentukan indeks komposit menurut negara-
negara lain dan apa saja indikator-indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kestabilan sistem keuangan. Pada bab 4 akan dibahas model
konstruksi ISSK, pemilihan data sebagai indikator, penentuan bobot indikator
dalam indeks, hasil pembentukan ISSK, persepsi eksternal terhadap sistem
keuangan di Indonesia, analisis sensitivitas setiap indikator terhadap indeks, dan
proyeksi indeks pada masa mendatang. Terakhir, simpulan dan penelitian lanjutan
mengenai ISSK ini akan dituangkan pada Bab 5.

4
II. SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Sistem keuangan di Indonesia mengalami beberapa dinamika yang
kompleks. Penjagaan stabilitas sistem keuangan bukanlah merupakan suatu hal
yang mudah. Apalagi Indonesia telah mengalami krisis moneter yang memiliki
pengaruh yang cukup besar pada tahun 1997–1998. Respons yang cukup baik
oleh sistem keuangan dan perbankan Indonesia setelah krisis 1997–1998 telah
menjadi suatu langkah koreksi yang lebih baik dalam menghadapi krisis dalam
periode berikutnya. Sejak krisis Asia sekitar 10 tahun yang lalu, perbankan di
Indonesia telah mengalami perubahan dalam segi positif dari sisi kinerja
operasional, penerapan good governance, penerapan risk management yang lebih
ketat, serta reformasi sistem aturan ke arah standar internasional. Sistem
keuangan yang tidak stabil cenderung rentan terhadap berbagai gejolak sehingga
dapat mengganggu perputaran roda perekonomian.
Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan sistem keuangan
dapat mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan
seperti:
(a) transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga
kebijakan moneter menjadi tidak efektif;
(b) fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya akibat
alokasi dana yang tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi;
(c) ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang umumnya akan
diikuti perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga
mendorong terjadinya kesulitan likuiditas; dan
(d) biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan yang sangat tinggi apabila
terjadi krisis yang bersifat sistemik.
Atas dasar kondisi di atas, upaya untuk menghindari atau mengurangi
risiko kemungkinan terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan sangatlah
diperlukan, terutama untuk menghindari kerugian yang bertambah besar.
Frederic S. Mishkin (Mishkin 2013) membagi sistem keuangan menjadi dua
komponen, yaitu financial markets (pasar modal) dan financial intermediaries
(lembaga intermediasi keuangan). Fungsi utama financial market dan financial
intermediaries dalam sistem keuangan adalah untuk menyalurkan dana dari
lenders-savers (rumah tangga, perusahaan, atau pemerintah) yang memiliki
5
kelebihan dana kepada borrowers-spenders yang membutuhkan dana (rumah
tangga, perusahaan, atau pemerintah). Teori dan kenyataan di lapangan yang
terkait dengan insitusi keuangan dan pasar menunjukkan bahwa kedua lembaga
tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ekonomi
Neo-Klasik yang berasumsi pada bekerjanya pasar sempurna, besarnya tingkat
suku bunga menentukan investasi yang layak dilaksanakan. Namun, pada
kenyataannya dunia ini tidak selamanya mengikuti aturan tersebut. Meskipun
tingkat tabungan nasional suatu negara relatif besar, sistem keuangan yang tidak
dapat mengumpulkan tabungan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan
tidak dapat mengalokasikan dana pada sektor-sektor produktif yang maksimal.
Akan tetapi, jika dipandang dengan aspek yang lebih luas, risiko keuangan juga
tergantung pada struktur sistem keuangan.
Sistem keuangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Artinya adalah
bahwa instabilitas yang timbul dari salah satu sistem akan segera berimbas pada
bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu, istilah instabilitas sistem keuangan
sering juga digambarkan sebagai berbagai hal yang dapat mengganggu pasar
keuangan akibat menurunnya harga aset secara tajam, kegagalan pada lembaga
keuangan nonbank, bangkrutnya perusahaan nonlembaga keuangan, atau
kombinasi dari berbagai kejadian di atas.
Struktur sistem keuangan di berbagai negara berbeda-beda dan cenderung
mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan perekonomian negara
masing-masing. Terdapat negara yang struktur sistem keuangannya didominasi
oleh perbankan atau didominasi oleh pasar modal. Beberapa studi empiris yang
pernah dilakukan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa negara yang belum
maju lebih banyak mengandalkan perbankan daripada pasar modal. Masih
rendahnya transparansi kinerja perusahaan di negara-negara berkembang
mengakibatkan para pemilik dana cenderung lebih mempercayakan penyaluran
dana miliknya kepada bank.
Di negara-negara berkembang, perbankan dipandang lebih mampu
menyeleksi dan mengawasi penggunaan dana melalui penerapan persyaratan yang
cukup ketat. Sebaliknya, semakin maju perekonomian suatu negara semakin
besar pula peran pasar modal di dalam sistem keuangannya. Berikut ini akan
dijelaskan struktur sistem keuangan di Indonesia yang terdiri atas institusi
keuangan dan pasar.
6
2.1 Institusi Keuangan
Institusi keuangan merupakan institusi yang kekayaannya terutama
diwujudkan dalam bentuk aset keuangan daripada aset riil. Institusi keuangan
merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani
masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Dominasi komposisi aset institusi
keuangan saat ini di Indonesia dikuasai oleh perbankan 77%. Hal itu dapat kita
lihat komposisi aset lembaga keuangan di Indonesia pada grafik di bawah ini.

2.8%
0.1% 0.7% 0.1% 0.4%
5.5%
2.5%
Bank Umum
BPR
9.8% Asuransi
Dana Pensiun
1.2%
Perusahaan Pembiayaan
Perusahaan Modal Ventura
Perusahaan Sekuritis
Mutual Funds
76.9%
Perusahaan Pinjaman Kredit
Pegadaian

Sumber: Bank Indonesia, Kajian Sistem Keuangan No.18 Maret 2012
Gambar 1. Komposisi Aset Lembaga Keuangan

Perbankan
Terlihat pada Gambar 1 bahwa industri perbankan saat ini cukup dominan
dengan menguasai total aset 77% dari sistem keuangan di Indonesia. Begitu besar
volume usaha, mobilisasi dana masyarakat atau pemberian kredit membuat
industri perbankan menjadi institusi keuangan yang paling berkembang saat ini.
Hal itu berawal dari adanya deregulasi dalam dunia perbankan yang dilakukan
oleh pemerintah pada tahun 1983 sehingga mempengaruhi pola dan strategi
manajemen perbankan, baik dari sisi aktiva maupun pasiva. Selanjutnya akan
dilakukan pembahasan mengenai institusi keuangan yang aset-asetnya memiliki
7
pangsa yang cukup besar di Indonesia seperti perbankan, asuransi, reksadana,
dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan.
Stabilitas dan kesehatan sektor perbankan merupakan bagian dari
stabilitas sektor keuangan terkait erat dengan kesehatan suatu perekonomian
(Crocket, 1997). Keterkaitan itu tampak pada fungsi sistem perbankan sebagai
lembaga intermediasi keuangan. Terganggunya fungsi intermediasi akan
mengakibatkan alokasi dana perbankan untuk investasi dan pembiayaan sektor-
sektor produktif dalam perekonomian menjadi sangat terbatas. Bank merupakan
lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk
kredit. Dari pengertian itu diketahui bahwa bank berfungsi sebagai lembaga
intermediasi yang memberikan jasa kepada unit surplus atau unit defisit. Unit
surplus adalah pihak yang memiliki kelebihan dana, sedangkan unit defisit adalah
pihak yang membutuhkan dana. Perkembangan bisnis perbankan memaksa bank
untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dan memperoleh sumber
dana. Bertambahnya jumlah bank menyebabkan persaingan untuk menarik dana
dari masyarakat semakin meningkat. Setiap bank berlomba untuk menarik dana
dari masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada
masyarakat yang membutuhkan.

Asuransi
Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang
mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam
bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko
yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai
perbedaan karaketeristik dengan perusahaan nonasuransi, seperti kegiatan
underwriting—aktuaria, klaim, dan reasuransi-retrosesi.
Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan
yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-
an dan dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dengan adanya deregulasi
dan undang-undang tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal
perizinan yang bertujuan untuk memacu tumbuhnya perusahaan-perusahaan
baru sehingga akan meningkatkan hasil produksi/premi nasional.
8
Dengan semakin berkembangnya industri asuransi di Indonesia,
diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ketahun akan semakin
berkembang dan semakin meningkat. Pada era globalisasi seperti ini kebutuhan
masyarakat terhadap asuransi semakin meningkat sehingga pertumbuhan atau
perkembangan industri asurasi di indonesia akan terus meningkat. Saat ini,
kekuatan permodalan dalam perusahaan asuransi merupakan faktor penting.
Faktor kecukupan modal pada industri asuransi dikenal sebagai risk based capital
(RBC). Risk based capital (RBC) menjadi acuan yang tak dapat ditawar. Oleh
karena itu, Departemen Keuangan menetapkan perusahaan asuransi di Indonesia
saat ini wajib memiliki rasio kesehatan RBC minimal 120 persen
(www.depkeu.go.id). Rasio Kesehatan RBC merupakan rasio untuk mengukur
kesehatan dan keamanan perusahaan asuransi berdasarkan kemampuan
modalnya untuk menutup seluruh kerugian yang ada. Rasio Kesehatan RBC suatu
perusahaan asuransi pada dasarnya adalah rasio dari nilai buku kekayaan bersih
atau net worth perusahaan bersangkutan yang dibagi dengan nilai kekayaan
bersih yang memperhitungkan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Faktor yang
lain yang perlu diperhatikan adalah profitabilitas, likuiditas, stabilitas premi, dan
teknis.

Reksadana
Pertumbuhan reksadana yang sangat pesat di Indonesia disinyalir sebagai
akibat adanya capital inflow dari dana-dana yang masuk dari luar ke dalam sistem
keuangan nasional. Arus modal masuk terjadi karena kondisi ekonomi Indonesia
yang semakin membaik dan iklim politik yang semakin kondusif sehingga
mendorong mereka untuk menanamkan dananya di Indonesia dalam bentuk
reksadana. Di samping itu, faktor pembebasan pajak atas pendapatan bunga yang
diterima dari reksadana selama 5 (lima) tahun juga dianggap sebagai faktor kunci
maraknya pertumbuhan reksadana yang sangat pesat tersebut.
Di Indonesia reksadana pertama kali muncul saat pemerintah mendirikan
PT Danareksa pada tahun 1976. Pada waktu itu PT Danareksa menerbitkan reksa
dana yang disebut dengan Sertifikat Danareksa. Pada tahun 1995 pemerintah
mengeluarkan peraturan tentang pasar modal yang mencakup pula peraturan
mengenai reksadana melalui UU No. 8 Tahun 1995 mengenai Pasar Modal. Adanya
UU tersebut menjadi momentum munculnya reksadana di Indonesia yang diawali
dengan diterbitkannya reksadana tertutup oleh PT BDNI Reksa Dana. Reksadana
9