pendaftaran ulang pns akan segera dilaksanakan

60 Pages·2015·6.82 MB·Indonesian

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Buletin
ISSN: 1979-6277 Informasi Yang Mencerahkan
Edisi XXXI - 2015
PNS Penentu Baik Buruknya Negara
(Wapres RI, Jusuf Kalla)
a k s i
d
R e
Tim Redaksi
Penasehat Kepala BKN // Wakil
Pengantar Redaksi
Kepala BKN // Sekretaris Utama
Salam Profesional dan Bermartabat! antaranya: BKN Award Wujud Seman- BKN // Penanggung Jawab Tumpak
gat Pengelola Kepegawaian Indonesia, Hutabarat // Pemimpin Redaksi
Pembaca yang Budiman, BKN Terapkan Sistem Kenaikan Pang- Janry Haposan U. P. Simanungka-
Buletin Badan Kepegawaian Negara kat Otomatis dan CPNS Bisa Jadi Im- lit // Redaktur Yoshua Jaya Edi //
(BKN) kembali hadir ke hadapan pem- pian Siapa Saja. Rubrik Liputan Daerah Ahmad Aniq // Syarif Ali // Ajib
baca. Sebagai penerbit Buletin ini, Biro meliputi: BKD Jawa Tengah Menuju Rahmawanto // Tomy Donardi
Hubungan Masyarakat BKN sengaja Pengelolaan Kepegawaian Profesional // Editor Sumardi // Herman //
menerbitkan Buletin ini sebagai ruang dan Kakanreg XIII BKN Aceh Garap PNS Subali // Abdur Rahman S. // Desi
untuk menyebarluaskan informasi ak- Berijazah Palsu. Dalam Rubrik Opini H. Sagala// Didik Wuriono // Diah
tual, ruang beropini, mengembangkan memuat Artikel Juara I lomba Penu- eka Palupi // Desainer Grafis Fir-
gagasan obyektif, kritis, dan konstruk- lisan Artikel dalam memperingati HUT man Safrizal // Berry Barusman
tif seputar pembinaan dan penyeleng- ke 67 BKN. // Fotografer & Dokumentasi Mia
garaan manajemen kepegawaian Na- Kurniati // Kiswanto // Dini Rosa-
sional. Hal tersebut dimaksudkan agar Pembaca yang Cendekia, lina // Sekretariat Afriani // Agus
dinamika pengelolaan kepegawaian Sebagaimana terbitan sebelumnya, Waluyo // Rena Karlina // Rita
semakin menguat dan berkembang dengan terbitnya Edisi ini diharap- Mulyawati // Astri Ireka Murtanti.
pesat serta berdaya saing global. kan mampu membuka inspirasi dan Alamat Redaksi:
cakrawala baru, serta dukungan stake- Bagian Humas, LT.1
Pembaca yang Berbahagia, holders dalam membantu mewu- Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan
BuletinKepegawaian Negara Edisi XXXI judkan percepatan pembinaan, pe- Jakarta Timur 13460

ini mengangkat tema Rakornas Kepe- nyelenggaraan dan pengelolaan Telp. & Fax [phone]
gawaian 2015 momen emas untuk manajemen kepegawaian Nasional Email: [email protected]
Badan Kepegawaian
meningkatkan kerja sama. Rubrik Ber- yang profesional dan bermartabat.
Negara (BKN) Republik
ita Utama menyajikan berita menarik Buletin ini semoga menjadi ikhtiar
Indonesia
seputar Rakornas Kepegawaian 2015, yang tidak sia-sia.
@BKN_RI
seperti: Wapres: PNS Penentu Baik Tak lupa dalam suasana memperingati
Buruknya Negara, BKN Implementa- hari jadi BKN yang ke-67 segenap Tim Redaksi menerima tulisan/artikel/
sikan Amanat UU ASN dan Bima Ha- Redaksi mengucapkan: BKN Semangat opini untuk dimuat dalam Buletin
ria Wibisana Dilantik Menjadi Kepala untuk Negeri, Dirgahayu BKN. Kami Kepegawaian BKN (font calibri 11
BKN. Semenara rubrik Informasi Ak- mengucapkan Selamat Hari Raya Idul minimal 400 kata & maksimal 1100
tual menyampaikan berbagai berita, di Fitri 1436 H. Mohon maaf lahir dan kata) disampaikan ke Biro Humas BKN
batin. Selamat membaca.
2 Buletin Badan Kepegawaian Negara
Daftar
Wapres:
Isi
PNS
4
Penentu Baik
Buruknya
Negara
BKN Imple-
6 mentasikan
Amanat UU
ASN
Happy
12
Birthday,
BKN!
“P3K Bukan
13 Lowongan Baru
Bagi Tenaga
Honorer”
BKN Terapkan
Sistem
18
Kenaikan
Pangkat KPLB Pacu Etos
Otomatis Kerja PNS
19
Berita 30
31
Foto
Humas BKN
Sukseskan
33
Pemberhentian Rakornas
Sementara Kepegawaian
35
PNS 2015
Lakukan Right-
sizing Sebelum
39
Meminta
Tambahan
Kakanreg XIII Formasi
BKN Aceh
43
Garap PNS
Ijazah
Palsu 45
-
Opini
56
57
Lentera
Cuti Besar
58 Konsultasi
Pendidikan Terakhir
Humor 59
Buletin Badan Kepegawaian Negara 3
BERITA
UTAMA
Wapres: PNS Penentu Baik Buruknya Negara
B
aik buruknya negeri ini selain di- sional (Rakornas) Kepegawaian, Rabu harus memiliki kemampuan dan lulus
tentukan oleh para pemimpin- (10/6), di Hotel Grand Sahid Jaya, Ja- ujian berdasarkan bidang yang dip-
nya juga ditentukan oleh imple- karta Pusat. impin,” jelas JK.
mentasi kebijakan yang diterbitkan. Lebih lanjut JK mengatakan, ke de- Sertifikasi tersebut dinilai penting
PNS adalah pelaksana dari kebijakan pan sebagai salah satu bentuk pen- agar setiap pejabat yang menempati
yang diterbitkan pemerintah. Pada gakuan terhadap keahlian yang dimi- posisi tertentu mengerti tentang tang-
posisi itulah Pegawai Negeri Sipil (PNS) liki PNS, perlu adanya sertifikasi atas gung jawab dan pekerjaannya. “Su-
memegang peran penting dalam pe- keahlian tertentu. “Untuk mengisi paya kalau bicara perhubungan tahu
nentu baik buruknya Indonesia. “An- sebuah jabatan profesional, kiranya tentang perhubungan, bicara perta-
dalah (PNS) yang mengelola negara, perlu mensyaratkan sertifikat ke- nian tahu pertanian, bicara PU me-
melaksanakan kebijakan negara ini. mampuan yang menunjang jabatan mang dia tahu jalan, jembatan. Jangan
Artinya, negeri ini sebenarnya secara tersebut. Misalnya jika ingin bekerja dari Kanwil agama langsung masuk ke
langsung digerakkan oleh PNS yang di dinas perhubungan, maka seorang situ,” kata JK.
mengelolanya secara administratif”. pegawai harus mendapatkan serti-
Pernyataan tersebut disampaikan fikasi kemampuan yang diakui oleh Pada bagian lain, JK juga menga-
oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) kementrian perhubungan. Kalau ingin takan bahwa fungsi PNS di samping
saat membuka Rapat Koordinasi Na- menjadi kepala dinas pertanian, maka sebagai pelaksana kebijakan, juga ber-
4 Buletin Badan Kepegawaian Negara
“BKN Award diberikan sejak
2011 sebagai wujud semangat
pengelola kepegawaian guna
menyajikan excellent service
atau layanan prima kepada
masyarakat.”
(Kepala BKN, Bima Haria Wi-
bisana, liputan6.com)
“Rakornas Kepegawaian
merupakan momen emas untuk
meningkatkan kerja sama dan
koordinasi antara BKN dengan
BKD serta unit kepegawaian se-
luruh kementerian/lembaga.”
(Kepala BKN, Bima Haria Wi-
bisana, JPNN.com)
“Aparatur Sipil Negara (ASN)
tidak perlu takut untuk mengam-
bil kebijakan selama berada da-
lam koridor hukum dan pera-
turan perundang-undangan.”
(Jusuf Kalla, kabar24.com)
“Pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi (JPT) ASN harus mengu-
tamakan dedikasi bagi bangsa
dan Negara. Sementara kenai-
kan pangkat harus mendasarkan
pada rekam jejak (track record)
pegawai bersangkutan.”
(Jusuf Kalla, indopos.co.id)
peran dalam memperkokoh kesatuan
“Sertifikasi ASN merupakan
bangsa. “Karena itu sekat-sekat pe- Rakornas Kepegawaian dalam
hal yang penting. Setiap pejabat
gawai antar kabupaten antar provinsi, Sorotan Media
yang menempati posisi tertentu
perlu ditiadakan karena PNS memi-
dan memiliki sertifikasi kemam-
liki sifat nasional. Maka perlu adanya Berkaitan dengan kegiatan Rakor-
suatu standar nasional pengelolaan nas Kepegawaian. Awak media mem- puan yang disyaratkan jabatan
PNS. Apabila kita tetap berdiri dalam beri catatan sebagai berikut: tersebut akan mengerti tentang
sekat-sekat tertentu, sudah tidak bisa tanggung jawab dan pekerjaan-
dikatakan PNS adalah pemerkokoh “Ke depan, seluruh PNS di Indo- nya.”
kesatuan nasional. Dengan adanya nesia harus memiliki sertifikasi. (Jusuf Kalla, viva.co.id)
Undang-Undang baru tentang kepe-
Katakanlah kepala dinas, harus
gawaian, tetaplah ASN menjadi satu
punya sertifikasi. Ini sudah lama “Pemerintah wajib mensosial-
dalam kelompok, dalam artian satu
dan akan diperluas ke seluruh pe- isasikan dengan baik Undang-
tujuan, mempunyai satu prinsip dan
gawai dengan standar yang lebih Undang No 5 Tahun 2014 ten-
mempunyai suatu standar-standar
baik lagi.” tang aparatur negara.”
keadilan yang harus ditegakkan oleh
semuanya,” tegas JK. (palupi) (Kepala BKN, Bima Haria Wibisa- (Jusuf Kalla, merdeka.com)
na, detik.com)
Buletin Badan Kepegawaian Negara 5
BERITA
UTAMA
BKN Implementasikan Amanat UU ASN
Berdasarkan amanat Pasal 25 salah satunya dengan menggelar kom- an agenda Reformasi Birokrasi secara
Undang-Undang Nomor 5 tahun petisi memperebutkan BKN Award. berkelanjutan,”ujarnya.
2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN), tugas yang diemban Badan Beliau mengartikulasikan pula Menurutnya, kehadiran para pe-
Kepegawaian Negara (BKN) adalah bahwa sesuai dengan tema Rakor- serta pada Rakornas Kepegawaian
berkaitan dengan kewenangan penye- nas Kepegawaian yakni Reformasi ini merupakan bukti sekaligus wujud
lenggaraan Manajemen ASN, serta Birokrasi Menuju ASN yang Profesional komitmen kita untuk secara konsisten
pengawasan dan pengendalian pelak- dan Berdaya Saing Global, penyeleng- bersama-sama bergandengan tangan
sanaan Norma, Standar, Prosedur, garaan Rakornas ini bertujuan untuk dalam membangun ASN ke depan
dan Kriteria Manajemen ASN. Namun menyamakan persepsi dan perspektif yang lebih profesional dan berdaya
demikian, tugas mulia yang diamanat- sekaligus menjadi momentum untuk saing global. “Dengan demikian, mari
kan kepada BKN tersebut hanya akan penguatan konsolidasi dengan selu- kita bersama-sama mengedepankan
dapat terlaksana dengan baik melalui ruh Pejabat Pembina Kepegawaian kesepahaman dan semangat bersama
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan dalam rangka percepatan pelaksan- untuk melakukan perbaikan dan pe-
sinergi serta kerja sama yang harmo- aan agenda reformasi birokrasi secara rubahan serta pembaharuan dalam
nis antara BKN dengan Pejabat Pen- berkelanjutan, khususnya yang terkait Manajemen ASN yang lebih baik menu-
gelola Kepegawaian (PPK), baik Pusat dengan reformasi di bidang Manaje- ju pelayanan publik yang berkualitas
maupun Daerah. Arahan ini disampai- men ASN. dalam bingkai reformasi birokrasi se-
kan Kepala BKN Bima Haria Wibisana cara berkelanjutan,”ucapnya.
kepada para peserta Rapat Koordinasi Bima Haria Wibisana pun menan-
Nasional (Rakornas) Kepegawaian ta- daskan pula bahwa sejalan dengan Talkshow Kepala BKN dengan KASN
hun 2015 di Grand Sahid Jaya Jakarta, upaya tersebut, Rakornas Kepegawa- Kehadiran Undang-Undang ASN
Rabu (10/6). ian ini juga menjadi momentum merupakan momentum yang har-
penting bagi segenap komunitas us dijaga terus untuk mewujudkan
Bima Haria Wibisana pun menjelas- kepegawaian nasional untuk mem- birokrasi berkelas dunia. Karena itu,
kan bahwa pada 30 Mei 2015 yang perkuat sekaligus penajaman upaya pemerintah mengajak organisasi pen-
lalu, BKN genap berusia 67 Tahun, hal perwujudan Visi dan Misi serta Pro- gelola manajemen ASN, baik di pusat
ini merupakan rentang waktu yang gram Aksi pemerintah melalui rumu- maupun daerah untuk melakukan pe-
cukup panjang bagi BKN dalam rangka san Sembilan Agenda Prioritas yang rubahan dengan menerapkan sistem
turut serta secara aktif membangun disebut dengan nawa cita, di mana merit secara konsisten dan berkelan-
bangsa dan Negara Kesatuan Repub- Agenda Kedua dalam nawa cita menu- jutan. Selain itu, seluruh ASN juga har-
lik Indonesia melalui pembinaan dan turkan semangat Pemerintah untuk us terlibat langsung dalam memper-
penyelenggaraan manajemen kepe- tidak absen membangun tata kelola baiki, menjaga, dan mengawal sistem
gawaian negara. Dalam usia ini, BKN pemerintahan yang bersih, efektif, kepegawaian sesuai dengan amanat
berkomitmen untuk terus mendorong demokratis dan terpercaya. “Pemerin- undang-undang tersebut. “Pasalnya,
peningkatan layanan kepegawaian, tah secara konsisten akan menjalank- manajemen SDM aparatur merupa-
6 Buletin Badan Kepegawaian Negara
kan jantung percepatan Reformasi Dijelaskan bahwa salah satu tujuan Sementara, Deputi Bidang Mutasi
Birokrasi,” tandas Kepala BKN Bima diterbitkannya UU No. 5/2014 untuk Kepegawaian S. Kuspriyomurdono
Haria Wibisana dalam Talkshow yang menjadikan ASN sebagai suatu profesi mengutarakan bahwa terdapat se-
juga diikuti Ketua Komisi Aparatur Sip- yang dibanggakan dan dihormati oleh jumlah dasar hukum yang mengatur
il Negara (KASN) Sofyan Efendi pada anggotanya, masyarakat, dan bangsa pengalihan status PNS. Pertama, Kep-
Rakornas Kepegawaian ini. Indonesia. UU itu juga ingin men- pres Nomor 121/ tahun 2014 tentang
gubah paradigma kepegawaian dari Pembentukan Kementerian dan Pen-
Menurutnya, bangsa ini ingin agar administrasi kepegawaian menjadi gangkatan Menteri Kabinet Kerja Peri-
segenap ASN mengejar kompetensi, manajemen SDM ASN yang lebih utuh ode tahun 2014-2019. Kedua, Perpres
sehingga manajemen kepegawaian dan komprehensif. Nomor 165 tahun 2014 tentang Pena-
semakin efektif. Jika pegawai sudah taan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
efektif akan menimbulkan konsekue- “Nasib negara ini sangat tergantung Ketiga, UU Nomor 23 tahun 2014 ten-
nsi yang baik, tata kelola pemerintah- dari empat juta lebih PNS yang diberi tang Pemerintahan Daerah.
an dan juga pelayanan publik berjalan mandat melaksanakan kebijakan-ke-
efektif. Untuk itu, UU ASN merupakan bijakan pemerintah. Jadi kalau ASN Pada kesempatan yang sama, Depu-
suatu hal yang sangat monumental mutunya semakin menurun akibat ti Bidang Pengawasan dan Pengenda-
untuk melakukan perubahan-peruba- kebijakan-kebijakan yang ada, maka lian Sulardi menggarisbawahi penting-
han birokrasi. “Jadi, mari kita sama-sa- peran dan fungsi pemerintahan juga nya membangun sistem pengawasan
ma melakukan akselerasi perubahan menurun,” imbuhnya. dan pengendalian kepegawaian yang
di bidang manajemen ASN,” tegasnya. diwujudkan melalui standar audit
Sementara itu, Ketua KASN Sofyan Talkshow Para Deputi BKN dalam Ra- manajemen kepegawaian, dan mem-
Efendi mengutarakan, manajemen kornas Kepegawaian bangun early warning system (EWS)
ASN sangat dipengaruhi dengan baha- Usai talkshow Kepala BKN dengan serta whistle blower system (EBS). Hal
sa yang digunakan media massa, ter- Ketua KASN, Rakornas Kepegawaian ini merupakan salah satu upaya nyata
masuk media sosial. Beliau menyebut dilanjutkan dengan talkshow yang dii- BKN guna meningkatkan efektivitas
istilah ‘lelang jabatan’ yang banyak di- si oleh para Deputi di lingkungan BKN. pengawasan dan pengendalian di bi-
gunakan oleh media massa, dan me- Dalam talkshow ini, Deputi Bidang dang kepegawaian. (aman-wika)
nyatakan tidak setuju dengan istilah Pembinaan Manajemen Kepegawaian
tersebut. “Kami lebih memilih meng- Yulina Setiawati menandaskan bahwa
gunakan istilah seleksi terbuka untuk Visi UU Nomor 5 tahun 2014 tentang
merekrut pejabat pimpinan tinggi, ASN adalah mewujudkan Aparatur
baik pratama, madya, maupun utama. Ssipl Negara yang memiliki integritas, “Manajemen SDM aparatur
“Para pimpinan kepegawaian masih profesional, melayani, dan sejahtera. merupakan jantung
sering menggunakan kata lelang jaba- Ada pun Misinya adalah memindah- percepatan Reformasi
tan. Kalau di KASN tidak mengguna- kan ASN dari comfort zone ke competi- Birokrasi”
kan istilah lelang jabatan, karena ada tive zone.
konotasi transaksional. dalam Bahasa
Jawa, ‘wani piro’,” ungkapnya.
Buletin Badan Kepegawaian Negara 7
BERITA
UTAMA
Bima Haria Wibisana
Dilantik Menjadi Kepala BKN
B
ertempat di Aula BKN Pusat harus dilakukan secara terbuka dan Bima dilantik sebagai Kepala BKN ter-
Jakarta, Menteri Pendayagu- diawasi oleh komisi ASN. Prosesnya pilih setelah menyisihkan dua kandi-
naan Aparatur Negara dan Re- transparan, terbuka bagi siapapun dat lainnya, yakni Mohammad Syam-
formasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang memenuhi standar, bebas dari sul Maarif (IPB), dan Bahrul Hayat
melantik Kepala Badan Kepegawaian kepentingan dan menuntut dua syarat (Kemendikbud). Mereka dinyatakan
Negara (BKN) yang baru, Bima Haria penting : wajib memiliki integritas dan sebagai tiga terbaik dari delapan pe-
Wibisana, Jum’at (15/5). Hadir dalam kompetensi. serta seleksi terbuka Kepala BKN.
pelantikan tersebut beberapa pejabat Lebih lanjut Yuddy menjelaskan Sebagai bentuk keseriusan terhadap
dari paguyuban Kemenpan RB (BKN, bahwa proses seleksi yang obyektif komitmen ini, Yuddy menginstruksi-
LAN, BPKP), Komisioner Aparatur Sipil dan transparan untuk pemilihan sese- kan agar dibuat draf komitmen integ-
Negara (KASN) dan tamu undangan orang yang menduduki JPT berimplika- ritas ataupun pengawasan yang akan
lainnya. si positif terhadap instansi pemerin- ditandatangani oleh ketiga kandidat
Yuddy menegaskan, penetapan tah. “Implikasi positif tersebut adalah Kepala BKN. “Meskipun saya memiliki
Kepala BKN merupakan proses yang memberikan atmosfer yang baik, mem- kewenangan diskresi, tapi saya tidak
cukup panjang melalui open bidding bangun budaya dan etos kerja yang menggunakannya sama sekali dalam
(Seleksi Terbuka), panitia seleksi ter- tinggi, serta menjadi teladan terh- proses seleksi Kepala BKN. Keterpi-
diri dari berbagai latar belakang, den- adap segenap pegawai,”ungkapnya. lihan ini sepenuhnya merupakan hasil
gan memperhatikan track record (re- Yudi sempat berpesan Kepada ketiga seleksi pansel yang obyektif dan dipu-
kam jejaknya) dan pengalaman calon kandidat sebelum nama-nama mer- tuskan oleh Presiden, “ucapnya.
peserta. eka diserahkan kepada Presiden agar BKN merupakan salah satu dari
Menurut Yuddy, proses seleksi su- siapapun yang terpilih nantinya mem- empat instansi pemerintah strategis
dah sesuai Undang-Undang nomor perhatikan tata kelola pemerintahan yang eksistensi dan perannya disebut
5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil yang baik. “Harus ada komitmen bah- secara eksplisit dalam UU Nomor 5 Ta-
Negara yang mengamanatkan pengi- wa dalam satu tahun proses evaluasi hun 2014 tentang Aparatur Sipil Neg-
sisan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dapat berjalan dengan baik ,” ujarnya. ara (ASN). Empat instansi tersebut
8 Buletin Badan Kepegawaian Negara
adalah BKN, KemenPAN RB, Lembaga masyarakat masih berpikir, kalau tidak ian pada instansi pemerintah daerah,
Administrasi Negara (LAN) dan KASN. punya uang tak bisa jadi PNS,” tandas- khususnya seluruh BKD yang tersebar
Sebagai Instansi yang menyelenggara- nya. luas di seluruh pelosok nusantara.
kan Manajemen ASN serta melakukan Yuddy menambahkan, masih adan- Roby menyatakan Kanreg BKN VIII
pengawasan dan pengendalian pelak- ya calo menunjukkan masyarakat Banjarmasin sangat responsif dalam
sanaan norma, standar, prosedur belum percaya sepenuhnya dengan memberikan jalan keluar terhadap
dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN, sistem rekrutmen CPNS yang ada. Ini persoalan teknis di lingkungan Kaltim
instansi yang kini berusia 67 tahun jadi tantangan besar bagi BKN dalam . “Dengan demikian, keberadaan Kan-
memiliki nahkoda baru, Bima Haria merumuskan sistem seleksi yang ob- reg memudahkan kami berkoordinasi
Wibisana sebagai Kepala BKN. jektif. “Sistem CAT BKN sudah sangat guna menyelesaikan berbagai masalah
baik, namun harus lebih ditingkat- kepegawaian,”imbuhnya.
Harapan Stakeholders kan lagi kualitasnya, agar masyarakat Beliau pun mengapresiasi BKN,
Usai pelantikan, Yuddy menyam- makin percaya kepada instansi pemer- terkait penetapan pensiun secara
paikan asanya kepada Kepala BKN intah dan tidak mau lagi mendekati langsung/otomatis. Bagi Roby, apa
yang baru guna memberikan ketela- calo CPNS,” tuturnya. yang dilakukan oleh BKN sebagai
danan sebagaimana tekad Presiden Sementara, Kepala Badan Kepe- salah satu manifestasi breakthrough
untuk mengobarkan revolusi mental, gawaian Daerah (BKD) Kalimantan peningkatan kualitas layanan kepe-
serta meningkatkan pelayanan kepa- Timur HM. Yadi Robyan Noor me- gawaian. Menurutnya, kebijakan ini
da masyarakat maupun stakeholders nyatakan harapannya agar di bawah amat positif dan menguntungkan baik
kepegawaian. ”Saya berikan apresiasi kepemimpinan Kepala BKN Bima Ha- bagi pegawai yang akan memasuki
atas pengabdian dan jasa-jasanya ke- ria Wibisana, instansi yang lahir sejak purnabakti maupun bagi instansi pe-
pada Kepala BKN, baik yang sekarang 1948 ini terus melakukan berbagai in- merintah. “Kami berharap agar BKN
maupun pendahulunya,”jelasnya. ovasi dan layanan kepegawaian yang dan Taspen bisa bersinergi dengan
Menteri PAN & RB yang juga Guru jauh lebih baik lagi. “Kami yakin BKN lebih optimal, agar PNS yang sudah
Besar UNAS ini meminta BKN untuk bisa mengejawantahkan hal ini, tentu- pensiun dapat lebih menikmati dan
meyakinkan dan membuktikan ke- nya dengan dukungan dan kerja sama merasa nyaman menjalani hari-hari
pada masyarakat luas bahwa pelak- semua instansi pemerintah,”tegasnya pensiunnya,”tuturnya.
sanaan seleksi CPNS tahun ini dan di sela-sela menghadiri seminar dan Selamat bekerja, Pak Bima! Di
tahun-tahun berikutnya bebas dari konseling bagi purna tugas tahun 2018 bawah kepemimpinan Bapak, semo-
praktik KKN. Pasalnya, meski tes pen- di lingkungan Pemprov Kaltim, di Aula ga BKN tidak hanya mampu menjadi
erimaan CPNS sudah menggunakan BKN Pusat Jakarta belum lama ini. Pembina dan Penyelenggara Manaje-
sistem Computer Assisted Test (CAT) Lebih lanjut HM. Yadi Robyan Noor men Kepegawaian yang Profesional
yang dikembangkan oleh BKN, masih mengutarakan bahwa eksistensi 14 dan Bermartabat Tahun 2025, namun
ada pengaduan mengenai pelamar kantor regional (Kanreg) BKN telah juga dapat menjadi world class orga-
CPNS diperdaya calo. “Jangan sampai mempercepat pelayanan kepegawa- nization..... (syarif/aman)
Profil Kepala BKN
Nama : Bima Haria Wibisana
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 1961
Pendidikan : 1. S-3 University of Pittsburgh, Graduate School of Public and International Affairs,
Pennsylvania USA,1996
2. S-2, De Paul University, Masters Degree MSIS · Sistem informasi manajemen ·
Chicago, Illinois · Chicago, 1988
3. S-1 Institut Teknologi 10 Nopember Surabaya, Teknik Mesin,1985
4. SMA, 1979
Karir : 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan BRR NAD-Nias
Buletin Badan Kepegawaian Negara 9
BERITA
UTAMA
Pergeseran Pendekatan Represif Ke Preventif,
Menuju Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian
U
ndang-Undang Nomor 5 Ta- UU ASN, pelaksanaan manajemen
hun 2014 tentang Aparatur Aparatur Sipil Negara menitikber-
dalam jabatan yang tidak sesuai
Sipil Negara mengamanat- atkan pada internalisasi prinsip
ketentuan, apalagi pengangkatan
kan bahwa tugas pengawasan dan merit system. Dalam implementa-
dalam rangka promosi pegawai
pengendalian terhadap pelaksa- sinya, tentunya tidak terlepas dari
yang dijatuhi hukuman pidana pen-
naan norma, standar, dan prose- berbagai hambatan. Tantangan-
jara yang telah berkekuatan hukum
dur manajemen kepegawaian ASN nya antara lain adalah mentalitas
tetap, ke depan tidak boleh seperti
adalah kepada Badan Kepegawaian birokrasi termasuk PPK (Pejabat
itu lagi.
Negara (BKN). Guna memperoleh Pembina Kepegawaian; red). Oleh
Tanya:
informasi yang lebih lengkap men- karena itu perlu adanya regulasi
Permasalahan pelanggaran ter-
genai pengawasan preventif dalam yang tegas dan juga perlu sistem
hadap norma, standar, dan prose-
manajemen kepegawaian, Tim bu- yang dapat memaksa bagaimana
dur manajemen kepegawaian bu-
letin mengirimkan Janry Haposan para Pejabat Pengelola Kepegawa-
kan isu baru dan hal tersebut terjadi
U. P. Simanungkalit, Ahmad Aniq, ian agar patuh.
berulang. Menurut Bapak apa yang
Joshua, dan Kiswanto (fotografer) Tanggung jawab pengawasan
akar permasalahan tersebut?
untuk mewawancarai Bapak Su- dan pengendalian yang diem-
Jawab:
lardi, Deputi Bidang Pengawasan ban BKN lewat amanat UU ASN
Menurut saya, yang salah ada-
dan Pengendalian. Berikut petikan tentunya harus direspon dengan
lah mentalitas birokrasi. Di lapan-
wawancara tersebut: baik. Saat ini sedang dipersiapkan
gan, merit system masih kalah
Tanya: sebuah pendekatan dalam pelak-
dengan spoil system. Masih ada
Bagaimana pandangan Bapak sanaan pengawasan dan pengen-
penolakan terhadap implementasi
terhadap peran BKN berkenaan dalian yang berfokus pada pence-
merit system, hal ini butuh regu-
dengan tugas pengawasan dan gahan. Dengan sistem itu akan
lasi tegas yang juga disertai dengan
pengendalian setelah berlakunya diperoleh potret pelaksanaan
punishment.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun manajemen kepegawaian di tiap-
Pelanggaran norma, standar,
2014? tiap instansi, sehingga pelang-
dan prosedur harus ditekan semini-
Jawab: garan terhadap norma, standar,
mal mungkin. Kita berharap ke de-
UU ASN menyuarakan peruba- dan prosedur kepegawaian se-
pan agar pelanggaran akan turun
han dalam rangka pelaksanaan makin sedikit. Ke depan, harapan-
secara drastis dan sistematis. Saat
manajemen kepegawaian. Di era nya tidak ada lagi pengangkatan
ini sedang dipersiapkan sistem pen-
10 Buletin Badan Kepegawaian Negara