laporan tahunan pengadilan agama palangka raya

191 Pages·2017·5.68 MB·Indonesian

PENGADILAN AGAMA PALANGKA
RAYA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IB
Jl. Kapten Piere Tendean No. 2 Telp./Fax. [phone]
Email : [email protected] T.aidhu wnaenb 2s0i1t6e P:e hngttapdi:l/a/np Aag-apmaal aPanlagnkgakraa Ryaay.ag o.id1
PALANGKA RAYA – 73112
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 2
Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kami
panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat
menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan
Agama Palangka Raya Kelas IB Tahun 2016
dengan tepat waktu.
Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan
tugas Pengadilan Agama Palangka Raya
selama tahun 2016 yang meliputi bidang
teknis yustisial, pengawasan internal,
pembinaan sumber daya manusia,
pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan
administrasi. Hal demikian dimaksudkan untuk memberikan dasar pemikiran
guna mewujudkan visi dan misi Peradilan Agama agar sesuai dengan yang
diharapkan. Laporan ini juga merupakan bentuk realisasi kerja sekaligus
sebuah bentuk pertanggung jawaban dalam tahun 2015, dalam perjalanan
kurun waktu tersebut terhadap capaian yang diperoleh selama ini, akan terus
kami tingkatkan. Sementara itu terhadap kendala dan permasalahan yang ada,
kami akan berusaha semaksimal mungkin mengatasinya, sehingga pelayanan
utama kepada masyarakat dapat terus berjalan dengan baik.
Laporan Tahunan ini dibuat berpedoman dengan Surat Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor : 324/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 Nopember 2016 yang
kemudian ditindaklanjuti dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 3
Raya Nomor : W16-A/1388/OT.01.2/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016,
kendati demikian, kami masih menyadari mungkin Laporan Tahunan ini
masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu segala
kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan guna
menyempurnakan laporan pada tahun yang akan datang.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan
Laporan Tahunan ini dengan tepat waktu. Semoga selalu diberikan kesehatan
dan Lindungan Allah SWT.
Akhirnya semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pihak terkait
yang memerlukan. Terima kasih.

Palangka Raya, 31 Desember 2016
Pengadilan Agama Palangka Raya
Kelas IB

Ketua,

Drs. H. Mahbub A., M.H.I
NIP. 19520421 198203 1 003

Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 4
Halaman
KataPengantar i
DaftarIsi ii

Bab I Pendahuluan
1
A. KebijakaUmumPeradilan 1
B. Visi dan Misi 1

C. Rencana Strategis
4

Bab II Struktur Organisasi (Tupoksi)
14
A. Standar Operasional Prosedur (SOP)
22
B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
65

Bab III Pembinaan dan Pengelolaan
105
A. Sumber Daya Manusia
105
- Mutasi
112
- Promosi
123
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 5
- Pensiun
126
B. Keadaan Perkara
128

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
139
D. Pengelolaan Keuangan
153
E. Dukungan Teknologi Informasi
159
F. Regulasi Tahun 2016
160

Bab IV Pengawasan
163
A. Internal
163
B. Evaluasi
179

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi
181

Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 6
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka,
untuk menyelengarakan Peradilan, guna menegakkan keadilan. Dalam pasal 2
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :
1) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
2) Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak
kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.
Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia,
Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang
beragama Islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama bahwa kewenangan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1)
Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah yang telah
menjadi hukum positif di tanah air kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 7
tahun 1989 tentang Peradilam Agama telah membawa perubahan besar dalam
eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang
mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang
ekonomi syari’ah.Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan
Agama Nomor 3 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki
kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara
termasuk “Ekonomi Syari’ah”. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimaksud
dengan “ekonomi Syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :

a) Bank Syari’ah;
b) Lembaga Keuangan Makro Syari’ah;
c) Asuransi Syari’ah;
d) Reasuransi Syari’ah;
e) Reksadana Syari’ah
f) Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari’ah;
g) Sekuritas Syari’ah;
h) Pembiayaan Syri’ah;
i) Pegadaian Syari’ah;
j) Dana pensiun lembaga keuangan Syari’ah; dan
k) Bisnis Syari’ah.

Dengan bertambahnya kewenangan Peradilan Agama dalam memutus
perkara yang berkaitan dengasn “Ekonomi Syari’ah”. Maka para hakim di
Pengadilan Agama dituntut wajib menguasai tentang ilmu ekonomi Syari’ah
disamping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini, kemudian Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menerangkan tentang kode etik Hakim
Dalam menjalankan peran dan fungsinya, Pengadilan Agama Palangka
RayaKelas IB yang berada di Ibukota Provinsi, secara geografis terletak pada
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 8
113˚30`- 114˚07` Bujur Timur dan 1˚35`- 2˚24` Lintang Selatan, dengan luas
wilayah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar
dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota
Palangka Raya berbatasan dengan:
SebelahUtara : Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan

Gambar : 1
Peta Kalimantan Tengah

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan
Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit
Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km2,
583,50 Km2, 352,62 Km2, 572,00 Km2 dan 1.053,14 Km2.
Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 9
B. Visi dan Misi
Visi
Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah” Terwujudnya
Pengadilan Agama Palangka Raya Yang Agung” Dalam
mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha
perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang
Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.
Misi
1. Mewujudkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang adil dan
berwibawa;
2. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama dari pengaruh
negetif pihak ketiga;
3. Mengupayakan terciptanya Aparatur Pengadilan Agama Palangka
Raya yang bersih dari perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Mewujudkan Aparatur dan Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama
PalangkaRaya yang handal, profesional dan bermoral.

Rencana Strategis
Dalam rangka mencapai VISI dan MISI Pengadilan Agama Palangka Raya
sebagaimana tersebut di atas, maka Visi dan Misi tersebut harus
dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
perumusan tujuan strategis (strategis goals) organisasi yang merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan MISI yang akan dicapai.
Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ingin ditempuh :

Laporan Tahunan 2016 Pengadilan Agama Palangka Raya 10