LAPORAN KHUSUS Tak ada PaW di BPk ANTAR LEMBAGA SuTarman Pilihan PreSiden

80 Pages·2013·6.46 MB·Indonesian

ANTAR LEMBAGA LAPORAN KHUSUS
SuTarman Tak ada
Pilihan PreSiden PaW di BPk
W
A
R
T
A
B
P
K
E
d
is
i 9
- V
o
l. III S
e
p
te
m
b
e
r
2
0
1
3
Edisi 9 - Vol. III September 2013
1-cover edisi SEPTEMBER 2013.indd 1 11/1/13 2:22 PM
2 Warta BPK SEPTEMBER 2013
2-3 kode etik.indd 2 10/11/13 1:18 PM
SEPTEMBER 2013 Warta BPK 3
2-3 kode etik.indd 3 10/11/13 1:18 PM
dari kami
September
INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME
PENGARAH :
yang Hangat
Hendar Ristriawan
Nizam Burhanuddin
PENANGGUNG JAWAB :
Bahtiar Arif
Sidang pembaca yang dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal
mulia…. 22 ayat (4) UU BPK dinyatakan SUPERVISI PENERBITAN :
Edisi September penuh dengan bertentangan dengan UUD 1945 dan Gunarwanto
topik hangat. Pertama tentang tidak mempunyai kekuatan hukum Juska Meidy Enyke Sjam
kontroversi uji materiil Undang- mengikat. Itu berarti, tidak ada lagi
Undang Keuangan Negara dan PAW (Pengganti Antar Waktu) di KETUA DEWAN REDAKSI :
Wahyu Priyono
Undang-Undang Badan Pemeriksa lembaga negara BPK.
Keuangan di Mahkamah Konstitusi. Kedua topik aktual itu, kami REDAKSI :
Permohon uji materiil yang meminta tempatkan secara terhormat sebagai Parwito
laporan utama dan Roso Daras
laporan khusus Warta Andy Akbar Krisnandy
BPK edisi September Bambang Dwi
2013. Melalui dua Bambang Widodo
sajian utama itu, kami Dian Rustri
Teguh Siswanto (Desain Grafis)
berharap, masyarakat
di luar BPK bisa
KEPALA SEKRETARIAT :
menangkap lebih
Sri Haryati
jelas tentang duduk-
soal kedua perkara STAF SEKRETARIAT :
di atas. Sumunar Mahanani
Sutriono
Ihwal uji materiil
Indah Lestari
UU Keuangan
Enda Nurhenti
Negara dan UU BPK
Werdiningsih
agar kekayaan BUMN/BUMD misalnya, hingga edisi ini disiapkan,
lepas dari kekayaan negara dan masih terus bergulir sebagai isu ALAMAT REDAKSI:
keuangan negara, dikhawatirkan panas. Sebab, jika saja uji materiil Gedung BPK-RI
makin menyulitkan pengungkapan itu dikabulkan, patut dikhawatirkan, Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta
kemungkinan adanya manipulasi dan justru akan bertentangan dengan Telepon :
rekayasa yang dilakukan oleh direksi semangat pemberantasan korupsi 021-25549000
BUMN. di BUMN dan BUMD. Tema itu kini Pesawat 1188/1187
Kedua, dikabulkannya uji materiil menjadi kajian menarik, mulai dari Faksimili :
Pasal 22 Ayat 1, Undang-Undang kalangan birokrat, wakil rakyat, 021-57854096
E-mail :
Nomor 15 Tahun 2006 Tentang hingga akademisi.
[email protected]
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kita tunggu “kehangatan” apa
[email protected]
oleh Majelis Hakim Mahkamah yang akan terjadi di bulan berikutnya.
Konstitusi. Karena itu frase
DITERBITKAN oLEH:
“Penggantian Antar Waktu (PAW)”
SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk
softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu
majalah Warta BPk tidak
setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. pernah meminta sumbangan/
Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah. sponsor dalam bentuk apapun
yang mengatasnamakan
ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN
Warta BPk
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4 Warta BPK SEPTEMBER 2013
4 - dari kamii.indd 4 10/11/13 1:17 PM
daFtar ISI
6 - 15 LAPORAN UTAMA
16 - 20
BUMN MENGGUGAT LAPORAN KHUSUS
KEUANGAN NEGArA Tak Ada PAW di BPK
“Tidak Mau Diperiksa BPK”
48 - 50 JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
21 - 27 ANTAR LEMBAGA meKaniSme SertiFiKaSi Peran (BaGian ii - SeleSai):
Sutarman Pilihan PreSiden KOmPilaSi Penilaian Kinerja dan ASSeSSmeNT
28 - 38 AGENDA 51 - 53 INTERNASIONAL
Ketua BPK hadi POernOmO: Pertemuan PejaBat SeniOr
taK ada data dan FaKta dan KOmite renStra aSeanSai
YanG Kita SemBunYiKan
54 - 57 PANTAU
39 - 40 AKSENTUASI
Ketua BaKn dPr ri Sumarjati arjOSO:
menutuP Celah KKn denGan
“haSil audit inveStiGaSi hamBalanG ii
‘NON CASH TRANSACTION’
Sudah teranG BenderanG”
41- 43 REFORMASI BIROKRASI
58 - 60 HUKUM
BPK CananGKan ZOna inteGritaS
Dukungan BPk atas Program emPat CalOn “WaKil tuhan”
Pemerintah di tenGah iSu lOBi tOilet
44 - 45 OPINI 61 - 63 LINTAS PERISTIWA
PentinGnYa PenGemBanGan Sdm
KPK-dPr Buat Peta raWan KOruPSi
unGGul YanG BerBaSiS Cinta tanah
air Guna meninGKatKan mOtivaSi
64 - 67 UMUM
Sdm indOneSia dalam menGhadaPi
PerSainGan GlOBal laGi, munCul WaCana memindahKan iBuKOta ri
Pilih jOnGGOl atau YOGYaKarta
46 - 47 PROFESI
BeBaS KOruPSi BidanG PenGadaan
Warta BPK SEPTEMBER 2013 5
5 -daftar isi.indd 5 11/1/13 2:27 PM
LAPORAN UTAMA
BUMN MENGGUGAT
KeUANGAN NeGArA
“tidaK maU diPeriKsa BPK”
Uji materiil Undang-Undang KeUangan negara dan
Undang-Undang Badan PemeriKsa KeUangan di
mahKamah KonstitUsi mengUndang Kontroversi.
Permohonan Uji materiil yang meminta agar
KeKayaan BUmn/BUmd lePas dari KeKayaan negara dan
KeUangan negara, diKhawatirKan maKin menyUlitKan
PengUngKaPan KemUngKinan adanya maniPUlasi dan
reKayasa yang dilaKUKan oleh direKsi BUmn.
S idang uji materi terhadap keuangan negara dan kekayaan
Undang-Undang nomor negara dalam Pasal 2 huruf g dan
17 Tahun 2003 tentang huruf i UU Keuangan negara telah
Keuangan negara dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Undang-Undang nomor 15 Tahun Untuk itu para pemohon uji materi
2006 tentang Badan Pemeriksa meminta agar kekayaan BUMn/
Keuangan masih bergulir di BUMd lepas dari kekayaan negara
Mahkamah Konstitusi (MK). namun dan keuangan negara. dengan
sidang yang sudah memasuki tahap begitu, nantinya BPK tidak lagi
mendengarkan keterangan saksi berwenang memeriksa keuangan
ahli itu, kini menjadi sorotan publik. BUMn termasuk mengevaluasi kantor
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan akuntan publik yang mengaudit
bila uji materiil itu dikabulkan, praktek perusahaan pelat merah tersebut.
manipulasi dan rekayasa yang Karena itu saat menyampaikan
dilakukan sejumlah badan usaha milik keterangannya di Mahkamah
negara (BUMn) pada periode 1998- Kontitusi, Wakil Ketua Badan
1999 bakal terulang. Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri, kerugian konstitusional yang
adalah Forum Hukum BUMn Bisri menegaskan, pemohon tidak didalilkan oleh Pemohon berupa
dan Pusat Kajian Masalah Strategis memenuhi legal standing untuk ketidakpastian hukum terkait definisi
Universitas indonesia yang mengajukan permohonan pengajuan dalam lingkup negara, dan proses
melayangkan uji materiil tersebut ke uji materi undang-undang kepada peradilan pidana terhadap para
MK. Selain menguji Pasal 2 huruf g Mahkamah Konstitusi. Sebab tidak pemohon hanya didasarkan pada
dan huruf i UU Keuangan negara, ada hak konstitusional para pemohon asumsi yang subjektif dan tidak
mereka menguji Pasal 6 ayat (1), yang dirugikan dengan berlakunya memiliki keterkaitan sama sekali
Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat Pasal 2 huruf g dan i Undang- dengan berlakunya pasal-pasal yang
(1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 Undang nomor 17 Tahun 2003 dan dimohonkan.
huruf a UU BPK. pasal-pasal dalam Undang-Undang Sebab dalam pandangan Hasan
dalam permohonannya, para 15 Tahun 2006. Bisri, persoalan tentang keuangan
pemohon berdalih pengertian Sebaliknya menurut Hasan negara terkait erat dengan upaya
6 Warta BPK SEPTEMBER 2013
6 - 15 laporan UTAMA.indd 6 11/1/13 2:15 PM
LAPORAN UTAMA
rianto prawoto
Suasana sidang di MK terkait Judicial Review UU Keuangan negara dan UU BPK, pada 4 September 2013.
untuk mencapai tujuan bernegara. meliputi penguasaan cabang-cabang Kesatuan Republik indonesia dibagi
Yakni memajukan kesejahteraan produksi yang menguasai hajat hidup atas daerah-daerah provinsi dan
umum, mencerdasakan kehidupan orang banyak, yang salah satunya daerah- daerah provinsi itu dibagi
bangsa dan ikut melaksanakan diwujudkan dalam wujud BUMn, atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap
ketertiban dunia yang berdasarkan serta keuangan negara yang dikelola provinsi, kabupaten dan kota itu
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan oleh pemerintah daerah dalam wujud mempunyai pemerintah daerah yang
keadilan sosial. aPBd. diatur dengan undang-undang.
guna mencapai tujuan tersebut Karena itu menurut Hasan Bisri, Selanjutnya pemerintah daerah
lanjut Hasan Bisri, konstitusi telah pengelolaan keuangan negara provinsi, daerah kabupaten/kota
mengatur pembiayaan penyelenggara tidak dapat dilepaskan dari sistem mengatur dan mengurus sendiri
negara berupa keuangan negara penyelenggaraan pemerintah negara. urusan pemerintahan menurut asas
mencakup aPBn dan non aPBn. Pasal 18 Undang-Undang dasar otonomi dan tugas perbantuan.
Keuangan negara non aPBn 1945 mengamanatkan, negara Berdasarkan amanat Pasal 18
SEPTEMBER 2013 Warta BPK 7
6 - 15 laporan UTAMA.indd 7 11/1/13 2:15 PM
LAPORAN UTAMA
Undang-Undang dasar 1945 tersebut sumber daya alam yang menguasai 1945, SB Judono mengatakan BPK
terdapat kewenangan pemerintah hajat hidup orang banyak oleh negara memungkinkan untuk melaksanakan
pusat yang diserahkan kepada melalui BUMn,” jelas Hasan Bisri. pemeriksaan atas pengelolaan dan
pemerintah pusat kepada pemerintah Karena itu dalam pandangan pertanggungjawaban keuangan
daerah berdasarkan asas otonomi Hasan Bisri, pengelolaan secara negara pemerintah pusat, pemerintah
dan ada kewenangan pemerintah langsung atas sumber daya alam daerah, serta kekayaan negara yang
pusat yang dilimpahkan kepada oleh negara melalui BUMn tersebut dipisahkan secara ekonomis, efisien,
pemerintahan daerah berdasarkan merupakan aktivitas negara dalam efektif.
asas tugas perbantuan. Termasuk melakukan pengelolaan keuangan dengan begitu Hasan Bisri,
di dalamnya mengelola keuangan negara. Hal ini lanjut Hasan menyimpulkan yang dimaksud
negara yang diwujudkan dalam Bisri, sejalan dengan pemikiran keuangan negara pada Pasal 23 ayat
aPBd. “Kewenangan pengelolaan Hamdan Zoelva, anggota PaH i (1) bukannya hanya aPBn, tetapi
keuangan negara yang diwujudkan MPR dalam pembahasan Pasal 23 mencakup pula keuangan daerah dan
dalam aPBn diserahkan menjadi Undang-Undang dasar 1945 yang kekayaan negara yang dipisahkan
kewenangan pemerintah daerah, dan mengartikan keuangan negara tidak pada BUMn, BUMd, serta kekayaan
diwujudkan dalam bentuk aPBd,” sebatas aPBn. negara lainnya. “aPBn bukanlah
tandas Hasan Bisri. Hasan Bisri juga mengutip merupakan satu-satunya wujud
Sedangkan wujud pengelolaan pemikiran Taufiequrachman Ruki pengelolaan negara sebagaimana
keuangan negara menurut Hasan saat menjadi anggota PaH i MPR. didalilkan oleh Pemohon,” kata Hasn
Bisri, diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Pada saat pembahasan Pasal Bisri.
dan ayat (3) Undang-Undang dasar 23 Undang-Undang dasar 1945,
1945. di sana disebutkan cabang- Taufiequrachman Ruki mengatakan BUMN Agent of Development
cabang produksi yang penting keuangan negara seluruh penerimaan Lebih jauh Hasan Bisri juga
bagi negara dan yang menguasai dan pengeluaran negara, baiknya mengungkapkan mengenai sejarah
hajat hidup orang banyak, dikuasai menyangkut pemerintah pusat dan BUMn. awalnya menurut Hasan
negara dan dipergunakan untuk pemerintahan daerah, BUMn, dan Bisri, BUMn berasal dari perusahaan-
sebesar-besarnya kemakmuran perusahaan milik Pemerintah Hindia
rakyat. “Penugasan negara tersebut Belanda. namun, lima tahun setelah
salah satunya diwujudkan dalam proklamasi kemerdekaan, tepatnya
pembentukan BUMn,” tandas Hasan pada tahun 1950, pemerintah
Bisri. melakukan nasionalisasi perusahaan-
Untuk memperkuat perusahaan milik Pemerintah Hindia
argumentasinya, Hasan Bisri Belanda tersebut. nasionalisasi ini
mengutip konsep yang pernah dimaksudkan agar negara mampu
digagas Mohammad Hatta yang melaksanakan amanat Pasal 33
menyebutkan penyelenggaraan Undang-Undang dasar Tahun 1945
produksi menguasai hajat hidup yang menyatakan bahwa cabang-
orang banyak diselenggarakan oleh cabang produksi yang penting bagi
BUMn atau perusahaan negara yang negara dan menguasai hajat hidup
dikelola oleh pemerintah. Selain itu orang banyak dikuasai oleh negara.
Hasan Bisri juga mengutip putusan dalam perkembangannya lanjut
Mahkamah Konstitusi nomor 36 Hasan Bisri, BUMn mengalami
Tahun 2012 dalam Permohonan Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK beberapa kali perubahan bentuk
Pengujian Undang-Undang nomor kelembagaan. Pada masa lalu
22 Tahun 2001 tentang Minyak BUMn dikenal dengan perusahaan
dan gas Bumi. di sana Mahkamah BUMd, maupun institusi, serta negara dan perusahaan jawatan.
Konstitusi berpendapat bahwa dalam masyarakat yang mendapat fasilitas Kini badan hukum BUMn dalam
rangka mencapai tujuan sebesar- dari negara. bentuk perusahaan umum dan
besarnya kemakmuran rakyat negara Selain itu Hasan Bisri, juga persero. “Meski BUMn sudah
melakukan penguasaan atas sumber mengutip pendapat mantan Ketua berbentuk persero dan perusahaan
daya alam. “Bentuk penguasaan BPK, Satrio Budihardjo Judono. Saat umum, namun misi BUMn tetap
negara yang paling penting adalah rapat PaH i MPR yang membahas sebagaimana dimaksud Pasal 33
pengelolaan secara langsung atas amandemen Undang-Undang dasar UUd 1945 yaitu menguasai cabang-
8 Warta BPK SEPTEMBER 2013
6 - 15 laporan UTAMA.indd 8 11/1/13 2:15 PM
LAPORAN UTAMA
cabang produksi yang penting bagi
negara dan menguasai hajat hidup
orang banyak,” jelas Hasan Bisri. “Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 ten-
Karena itu menurut Hasan Bisri,
tang BUMn telah banyak memberikan otono-
pendirian BUMn oleh pemerintah
tidak semata-mata bertujuan untuk mi dan keleluasaan kepada BUMn agar dike-
mencari keuntungan. Sebab negara
lola dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat,”
pada dasarnya tidak didirikan untuk
berbisnis dan mencari keuntungan.
“Jadi meskipun BUMn itu sudah
berbentuk persero, namun hakikatnya
BUMn adalah sebagai agent of sebagai agent of development, negara, laporan pemeriksaan yang
development,” tandas Hasan Bisri. sebagian BUMn juga ditugasi dilakukan kantor akuntan publik,
Buktinya kata Hasan Bisri, saat pemerintah untuk menyediakan dan harus dievaluasi oleh BPK. Hal ini
menghadapi kesulitan perekonomian, mendistribusikan barang jasa tertentu untuk memastikan bahwa kantor
pemerintah memanfaatkan BUMn yang menyangkut hajat hidup orang akuntan publik itu telah bekerja
untuk menstabilkan perekonomian. banyak. Seperti listrik, telekomunikasi, sesuai dengan standar. “apabila
ia mencontohkan ketika salah BBM, gas, transportasi rakyat, dan diketahui bahwa kantor akuntan
satu BUMn yang go public, harga air bersih. publik itu melanggar dari standar
sahamnya mengalami penurunan Selain itu menurut Hasan Bisri, dan pelanggaran itu cukup serius,
di pasar modal. Untuk mencegah BUMn juga mempunyai fungsi BPK bisa merekomendasikan untuk
kerugian yang lebih besar bagi pelestarian alam dan lingkungan. mencabut izin praktik akuntan yang
para pemegang saham, pemerintah Seperti Perum Perhutani yang bersangkutan,” tegas Hasan Bisri.
sebagai pemegang saham mayoritas tidak semata-mata ditujukan untuk Sedangkan menyinggung
BUMn memerintahkan BUMn- mencari keuntungan dalam budi daya mengenai adanya kekhawatiran
BUMn lain untuk menggunakan dan pengolahan kayu. Tapi yang sejumlah direktur BUMn
kelebihan likuiditasnya membeli lebih dominan adalah melakukan tersandung kasus korupsi, Hasan
saham-saham BUMn di pasar modal. reboisasi dan pelestarian hutan. Bisri menegaskan bahwa dalam
Setelah harga saham BUMn stabil, “Mengingat fungsinya sebagai melakukan pemeriksaan, BPK
pemerintah melepas kembali saham- agent of development, BUMn harus membedakan secara tegas atas
sahamnya ke pasar modal. “Hal ini tetap menjadi bagian dari kekayaan kerugian BUMn yang timbul karena
membuktikan bahwa pendirian BUMn negara,” tandas Hasan Bisri. risiko bisnis dan kerugian BUMn yang
bukan semata-mata untuk mencari Hanya saja dalam pandangan timbul karena perbuatan melawan
keuntungan,” tegas Hasan Bisri. Hasan Bisri, agar BUMn bisa hukum. Karena itu Hasan Bisri
Hasan Bisri mencontohkan berkembang BUMn perlu diberikan mengimbau agar para pengelola
peran BUMn ketika nilai tukar rupiah otonomi dalam pengelolaannya. BUMn tidak perlu khawatir dianggap
mengalami ketidakstabilan. Tidak Caranya dengan mengikuti kaidah- sebagai oknum yang menyebabkan
jarang pemerintah menggunakan kaidah bisnis yang sehat, termasuk kerugian negara. Sebab menurutnya,
instrumennya melalui BUMn untuk mengikuti ketentuan Undang-Undang disebut sebagai kerugian negara,
melakukan berbagai langkah agar Perseroan. “Undang-Undang nomor bila kerugian BUMn karena adanya
nilai tukar dapat segera dikendalikan. 19 Tahun 2003 tentang BUMn telah perbuatan melawan hukum.
Salah satunya pemerintah banyak memberikan otonomi dan Sedangkan kerugian BUMn yang
memerintahkan agar BUMn melepas keleluasaan kepada BUMn agar timbul karena risiko bisnis tidak
aset-aset valasnya ke pasar. “itu dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis disebut sebagai kerugian negara,
tidak akan mungkin apabila BUMn yang sehat,” jelas Hasan Bisri. tetapi sebagai kerugian bisnis.
itu tunduk pada Undang-Undang PT Selama ini menurut Hasan Bisri, Justru Hasan Bisri, merasa
saja,” kata Hasan Bisri. kontrol terhadap akuntan publik khawatir bila permohonan ini
Oleh karena itu menurut Hasan yang melakukan pemeriksaan dikabulkan Mahkamah Konstitusi,
Bisri, peran BUMn sebagai agent terhadap perusahaan negara sangat BUMn bukan lagi bagian dari
of development yakni dalam rangka lemah. Oleh karena itu, dalam keuangan negara. dengan begitu
melaksanakan kebijakan-kebijakan Undang-Undang BPK dan Undang- BPK juga tidak lagi mempunyai
pemerintah untuk sebesar-besarnya Undang Pemeriksaan Pengelolaan kewenangan melakukan pemeriksaan
kemakmuran rakyat. Selain itu dan Tanggung Jawab Keuangan terhadap BUMn. akibatnya, BPK
SEPTEMBER 2013 Warta BPK 9
6 - 15 laporan UTAMA.indd 9 11/1/13 2:15 PM
LAPORAN UTAMA
tidak lagi mempunyai kewenangan aPBn akan sulit dideteksi karena BPK
mengevaluasi kantor akuntan tidak bisa memeriksa apabila terjadi
publik yang melakukan audit penyelewengan,” kata Hasan Bisri.
terhadap BUMn. “Kalau sudah Sementara, anggota Komisi iii
begitu bisa diperkirakan berbagai dPR, al Muzzammil Yusuf, saat
manipulasi dan rekayasa yang menyampaikan pendapatnya di
dilakukan oleh direksi BUMn tidak Mahkamah Konstitusi mengugkapkan
akan terungkap,” jelas Hasan Bisri. dalam memahami konteks kedudukan
keuangan negara sebagai kekayaan
Kekayaan Negara yang yang dipisahkan dalam Badan Usaha
dipisahkan Milik negara atau milik daerah atau
Sejatinya menurut Hasan badan hukum yang menggunakan
Bisri, kekayaan negara yang fasilitas pemerintah memang
dipisahkan menurut UU Keuangan diperlukan kehati-hatian. Tujuan
negara bukan dipisahkan dari untuk menjaga kekayaan negara
kekayaan negara, tetapi dipisahkan tidak hilang begitu saja tanpa bisa
dari aPBn. Hal itu ditandai dengan dipertanggungjawabkan ataupun
pendapatan BUMn tidak serta negara menanggung beban kewajiban
merta masuk dalam pendapatan terlalu jauh.
ist
negara dan belanja BUMn tak Muzzammil Yusuf Selain itu, Muzzammil Yusuf juga
serta merta masuk dalam belanja mengungkapkan, lingkup keuangan
negara. Meski demikian, kekayaan negara yang memasukkan kekayaan
itu masih milik negara sebatas yang dipisahkan pada perusahaan
khawatir akan membawa dampak
equitas yang dimiliki oleh negara. negara atau perusahaan daerah dan
yang sangat luas dalam sistem
“Jadi pengertian kekayaan negara kekayaan pihak lain yang diperoleh
pengelolaan keuangan negara. Salah
dipisahkan bukan berarti dipisahkan menggunakan fasilitas yang diberikan
satunya seperti keuangan daerah,
dari negara, tetapi dipisahkan dari pemerintah sebagai bagian dari
pendapat dan belanja daerah, serta
aPBn. Hakikatnya, tetap milik keuangan negara sudah sesuai
kekayaan negara dan kekayaan
negara,” jelas Hasan Bisri. dengan asas-asas universal yang
daerah lainnya yang dipisahkan
Sedangkan terkait kewajiban dikenal sebagai best practices dalam
dalam BUMd juga bukan bagian
utang BUMn yang dikhawatirkan pengelolaan keuangan negara.
dari keuangan negara. Bahkan
akan membebani aPBn seperti yang Sedangkan terkait pengujian
seluruh lembaga pemerintah yang
didalilkan pemohon, menurut Hasan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1)
dibentuk dan dalam peraturan
Bisri, kewajiban pemerintah sesuai huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat
pembentukannya dinyatakan memiliki
dengan peraturan tentang perseroan (3) huruf b, Pasal 11 huruf a Undang-
kekayaan negara yang dipisahkan
terbatas hanya sebesar penyertaan Undang BPK, Muzzammil Yusuf
dengan sendirinya bukan lagi
modalnya. Tidak ada risiko fiskal yang berpandangan untuk mewujudkan
merupakan keuangan negara.
dikhawatirkan dalam penyertaan pengelolaan keuangan negara
Kalau sudah begitu lanjut Hasan
modal pemerintah sebagai kekayaan termasuk di dalamnya keuangan
Bisri, ada kemungkinan pemerintah
negara dipisahkan. “Sudah ada negara berupa kekayaan negara yang
dan pemerintah daerah akan ramai-
pemisahan yang tegas antara dipisahkan agar tidak menyimpang
ramai membentuk BUMn dan BUMd.
kekayaan BUMn dan kekayaan dari tujuan untuk kemakmuran rakyat
Selanjutnya BUMn dan BUMd
aPBn dan antara keuangan BUMn sebesar-besarnya. Karena itu perlu
itu akan dijadikan ajang korupsi
dan keuangan aPBn, tetapi tetap dilakukan pemeriksaan berdasarkan
dengan dalih sebagai risiko bisnis.
merupakan bagian dari keuangan standar pemeriksaan oleh badan
Bila sudah begitu aparat penegak
negara,” jelas Hasan Bisri. pemeriksa yang bebas dan mandiri
hukum tidak bisa menjerat mereka
Hasan Bisri juga tidak sependapat sebagaimana telah diatur dalam
dengan undang-undang tindak
dengan dalih pemohon yang Undang-Undang BPK.
pidana korupsi karena manipulasi dan
berpendapat bahwa keuangan negara Karena itu Muzzammil Yusuf
penyelewengan yang terjadi pada
adalah aPBn dan semua kekayaan berpandangan tidak terdapat
perusahaan private adalah tindak
negara di luar aPBn bukanlah pertentangan antara Pasal 2 huruf g
pidana umum. “Kami khawatir semua
keuangan negara. Sebab bila dalih dan Pasal 1 huruf i Undang-Undang
penyimpangan yang terjadi dalam
pemohon ini dikabulkan Hasan Bisri Keuangan negara, dan Pasal 6 ayat
pengelolaan kekayaan negara di luar
10 Warta BPK SEPTEMBER 2013
6 - 15 laporan UTAMA.indd 10 11/1/13 2:15 PM