konsultasi dan pertimbangan gubernur terhadap kebijakan administratif pemerintah pusat di ...

498 Pages·2017·4.75 MB·Indonesian

KONSULTASI DAN PERTIMBANGAN GUBERNUR
TERHADAP KEBIJAKAN ADMINISTRATIF
PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH

DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum
Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat
Universitas Sumatera Utara

Oleh:
AMRIZAL
NIM: 118101008/HK

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016
Universitas Sumatera Utara
KONSULTASI DAN PERTIMBANGAN GUBERNUR
TERHADAP KEBIJAKAN ADMINISTRATIF
PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI ACEH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG
PEMERINTAHAN ACEH

DISERTASI
Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Di Bawah Pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara
Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum
Untuk Dipertahankan di Hadapan Sidang Terbuka Senat
Universitas Sumatera Utara

Oleh:
AMRIZAL
NIM: 118101008/HK

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara
KONSULTASI DAN PERTIMBANGAN GUBERNUR TERHADAP
KEBIJAKAN ADMINISTRATIF PEMERINTAH PUSAT DI PROVINSI
ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006
TENTANG PEMERINTAHAN ACEH

ABSTRAK

Amrizal1
Faisal Rani2
Budiman Ginting3
Pendastaren Tarigan4

Pengaturan desentralisasi asimetris Aceh dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU No.11 Tahun 2006), antara lain,
diatur dalam Pasal 8 ayat (3), bahwa pelaksanaan kebijakan administratif
Pemerintah Pusat yang berkaitan lansung dengan Pemerintahan Aceh, dilakukan
setelah konsultasi dan pertimbangan Gubernur, seperti pembagian wilayah,
pembentukan kawasan khusus, perancangan dan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh dan
kebijakan administratif lainnya, seperti, Kriteria, Norma, Standar, dan Prosedur.
Kewenangan ini berbeda dengan substansi Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua joncto Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat,
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (UU No.23 Tahun 2014)
yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah.
Penelitian ini mengkaji, pertama, mengapa ada konsultasi dan pertimbangan
gubernur terhadap kebijakan administratif Pemerintah Pusat yang berkaitan
langsung dengan Pemrintahan Aceh, kedua, bagaimana perspektif Negara
Kesatuan Republik Indonesia terhadap konsultasi dan pertimbangan gubernur
tersebut, dan ketiga, apa saja hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini dapat
memberi sumbangan pemikiran, konsep-konsep hubungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Khususnya, konsepsi konsultasi dan pertimbangan
gubernur terhadap kebijakan administratif pemerintah pusat di Aceh. Selanjutnya,
menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam membangun hubungan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah khususnya Pemerintahan Aceh.
Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan desentralisasi dan
desentralisasi asimetris (otonomi khusus) serta asas-asas hukum.

1 Mahasiswa Prograram Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
2 Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
3 Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
4 Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
Universitas Sumatera Utara
Hasil penelitian diperoleh bahwa dasar pengaturan konsultasi dan pertimbangan
gubernur terhadap kebijakan administratif Pemerintah Pusat yang berkaitan
langsung dengan Pemerintahan Aceh, dikarenakan adanya tuntutan rakyat Aceh
terhadap Pemerintah Pusat dalam menjalankan kebijakan administratif yang
berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh agar tidak lagi diabaikan
sebagaimana pernah terjadi masa Orde Lama dan Orde Baru, seperti peleburan
Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan tidak diimplementasikan
syari’at Islam, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kewenangan konsultasi dan
pertimbangan gubernur ini dalam pelaksanaan desentralisasi asimetris tidak
kontradiksi dengan UUD RI 1945, UU No.23 Tahun 2014, peraturan perundang-
undangan lainnya, asas-asas hukum, serta Pancasila, yang mengakui keberagaman
daerah dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Namun, pengaturan kewenangan
tersebut sebagian belum sinkron dengan UU No.23 Tahun 2014.
Hambatan pelaksanaannya, yaitu: pertama, adanya perbedaan pemahaman antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terhadap substansi UU No.11 Tahun
2006; kedua, tidak diatur sanksi dalam UU No.11 Tahun 2006 terhadap
keterlambatan pelaksanaan; Ketiga, kurangnya political will Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Aceh dalam menjalan substansi UU No.11 Tahun 2006.
Keempat, lemahnya pengawasan Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dari DPR-
RI baik dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Aceh. Kelima, akibat
perubahan dan penggantian Tim Konsultasi baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Aceh, sehingga menimbulkan mis-pemahaman terhadap substansi
keistimewaan dan kekhususan Aceh.
Oleh karenanya, perlu mempertahankan secara berkelanjutan keberlakuan
kewenangan konsultasi dan pertimbangan gubernur tersebut; adanya political will
dan konsistensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan
pemerintahan dalam konteks desentralisasi asimetris; membentuk Tim Konsultasi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menjadi Tim Ad-Hoc, yang memahami
substansi UU No.11 Tahun 2006, UU No.23 Tahun 2014 dan peraturan
perundang-undangan lainnya, sehingga lebih efektif dan efisien; dan, konsistensi
pengawasan Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dari DPR-RI, terhadap
pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh.

Key word : Konsultasi dan Pertimbangan, Kebijakan Administratif,
Pemerintahan Aceh

Universitas Sumatera Utara
CONSULTATION AND CONSIDERATION OF THE GOVERNOR OF
THE CENTRAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE POLICIES IN
ACEH PROVINCE UNDER THE ACT NUMBER 11 YEAR 2006
REGARDING GOVERNMENT OF ACEH

ABSTRACT

Amrizal5
Faisal Rani6
Budiman Ginting7
Pendastaren Tarigan8

Setting asymmetric decentralization Aceh in Act Number 11 Year 2006
concerning Aceh Government, among others, set forth in Article 8 paragraph (3),
that the implementation of the administrative policy of the central government
relating directly to the Government of Aceh, made after consultation and
consideration of the Governor. Among the administrative policies, namely the
division of the territory, the establishment of special zones, the design and
creation of legislation directly related to the Aceh Government and other
administrative policies, such as, criteria, norms, standards, and procedures.
The authority is different from the substance of the Act Number 21 Year 2001
concerning Special Autonomy for Papua Province joncto Act No. 35 of 2008 on
Special Autonomy for Papua and West Papua, Act Number 29 Year 2007
concerning the Government of Special Province of Jakarta as the capital of the
Republic of Indonesia, Act Number 13 Year 2012 concerning Specialty of
Yogyakarta, and Act Number 23 Year 2014 has been amended by Act Number 9
Year 2015 concerning Regional Government.
This study examines, first, why there is consultation and consideration of the
governor of the Central Government administrative policies that are directly
related to Governance for Aceh, secondly, how the perspective of the Unitary
Republic of Indonesia to the consultation and consideration of the governor, and
thirdly, what are the barriers to implementation. This research can contribute
ideas, concepts relationship central government and the regional governments. In
particular, the conception consultation and consideration of the governor of the
administrative policies of the central government in Aceh. Subsequently, into
consideration and input in establishing the relationship between the central
government and regional authorities, especially the Governing of Aceh. The
research method used is a normative juridical research, by examining all
legislation relating asymmetric decentralization and decentralization (autonomy)
as well as the principles of law.

5 Doctoral Student of Legal Studies Program at Faculty of Law, University of Sumatera
Utara, Medan.
6 Professor Faculty of Law University of Syiah Kuala, Banda Aceh
7 Professor Faculty of Law University of Sumatera Utara, Medan
8 Lecturer Faculty of Law University of Sumatera Utara , Medan
Universitas Sumatera Utara
The result showed that the basic arrangement of consultation and consideration of
the governor of the administrative policies of the Central Government that are
directly related to the Aceh Government, due to the demands of the people of
Aceh to the central government in implementing administrative policies that are
directly related to the Aceh Government to no longer be ignored as had happened
during the Old Order and New Order, such as smelting province of Aceh in
Sumatera Utara province and not implemented the Shari'ah, the Act Number 44
Year 1999 concerning Specialty of Aceh and Act Number 18 Year 2001
concerning Special Autonomy for Aceh Province. The authority of the governor's
consultation and consideration in the implementation of asymmetric
decentralization is not a contradiction with the 1945 Constitution, the Regional
Government Law, the principles of law, other legislation, as well as Pancasila,
which recognizes the diversity of the region with the motto Unity in Diversity.
However, setting up the authority of the majority is not in sync with the
Government Law.
Barriers to implementation, namely: first, the difference in understanding between
the Central Government and the Government of Aceh on the substance of the Act
No.11 Year 2006; second, is not regulated in the Act No.11 Year 2006 sanctions
against the delay in implementation; Third, the lack of political will of the central
government and the Aceh Government in running the substance of the Act No.11
Year 2006. Fourth, weak oversight of Special Autonomy Aceh Monitoring Team
of the Parliament either by the Government and the Central Government of Aceh.
Fifth, due to changes and replacement of both the Central Government
Consultation Team and the Government of Aceh, causing a mis-understanding of
the substance of the privileges and specificity of Aceh.
Therefore, need to maintain an ongoing basis the authority consultation and
consideration of the governor; the existence of political will and consistency of
the Central Government and Aceh in governance; Consultation Team forming the
Central Government and Aceh into Ad-Hoc Team, who understand the substance
of the Act No.11 Year 2006, the Regional Government Law and other legislation,
making it more effective and efficient; and, the consistency of the supervision of
the Monitoring Team Aceh Special Autonomy of the House of Representatives,
on the implementation of special autonomy and privileges Aceh.

Key words : Consultancy and Consideration, Administrative Policy, Aceh
Government

Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan
kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga
dapat meyelesaikan Disertasi ini sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar
Doktor di bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara.
Kajian Disertasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan konsepsi mengenai
konsultasi dan pertimbangan gubernur terhadap kebijakan administratif
Pemerintah Pusat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh. Sehingga
diharapkan menemukan landasan atau dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam
mengatur kebijakan-kebijakan administratif Pemerintah Pusat dalam konteks
politik hukum (legal policy) melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
yang responsif dalam membangun hubungan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah, berkaitan pelaksanaan teori desentralisasi, khususnya
hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Aceh dalam konteks
desentralisasi asimetris.
Melalui kata pengantar ini, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima
kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada Tim Promotor Prof.
Dr. Faisal Rani, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Promotor, Prof. Dr. Budiman
Ginting, S.H., M.Hum., dan Dr. Pendastaren Tarigan, S.H., M.S., sebagai
Universitas Sumatera Utara
Kopromotor, yang dengan tulus dan bijaksana meluangkan waktu untuk Penulis
sehinggga Disertasi ini dapat Penulis selesaikan. Selama proses bimbingan dan
penulisan Disertasi ini, Penulis banyak mendapatkan nasihat dan motivasi serta
hal-hal yang baru dari Tim Promotor, baik dalam berpikir dan bersikap serta
memaknai dunia keilmuan dan ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan Hukum
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.
Terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga Penulis sampaikan
kepada Tim Penguji yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk
memberikan saran dan masukan yang konstruktif serta hal-hal baru yang
berhubungan dengan substansi Disertasi ini, yang sangat bermanfaat dan berarti
bagi Penulis dalam menyusun Disertasi ini, baik pada saat, Kolokium, Seminar
Hasil Penelitian, Ujian Tertutup, dan Promosi yaitu Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H.,
Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A., dan Dr. Faisal Akbar, S.H., M.H. Kemudian
Penulis juga ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua guru Penulis,
pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah
banyak memberikan ilmu, khususnya ilmu hukum pada saat perkuliahan.
Kemudian, Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:
1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum.,
beserta Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah memberi
kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu pada Program
Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara