kementerian perhubungan direktorat jenderal perhubungan udara peraturan direktur jenderal ...

160 Pages·2013·3.38 MB·Indonesian

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 114 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 41 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Bandar Udara, perlu diatur lebih lanjut mengenai Tata
Kerja dan Prosedur Kantor Otoritas Bandar Udara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu
menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5295);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Bandar Udara;

M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 41 TAHUN 2011
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
OTORITAS BANDAR UDARA.

Pasal 1

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas
melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan penerbangan di bandar udara yang menjadi
wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
merupakan penyusunan Tata Kerja dan Prosedur (Standard
Operating Procedures/SOP) setiap kegiatan pengendalian dan
pengawasan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab
masing-masing unit kerja.

Pasal 3

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
merupakan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan,
perizinan, sertifikasi, serta bantuan teknis terhadap kegiatan
penerbangan di bandar udara yang menjadi wilayah
kerjanya.

Pasal 4

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
merupakan kegiatan audit, inspeksi, survei, pengujian (test),
tindakan korektif dan penegakan hukum terhadap kegiatan
penerbangan di bandar udara yang menjadi wilayah
kerjanya.
Pasal 5

Dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Kantor
Otoritas Bandar Udara harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:

a. sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan
memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

b. tersedianya peralatan yang memenuhi standar
keselamatan dan keamanan penerbangan; dan

c. tersedianya prosedur kerja (Standard Operating
Procedures/SOP) dalam pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6

Rincian kegiatan pengaturan, pengendalian dan pengawasan
serta persyaratan sumber daya manusia (SDM), peralatan
dan prosedur kerja (Standard Operating Procedures/SOP),
termuat dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan ini.

Pasal 7

Dalam hal Kantor Otoritas Bandar Udara belum memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dapat
dikoordinasikan dengan Direktorat terkait atau
dilaksanakan langsung oleh Direktorat yang membidangi.

Pasal 8

Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.
Pasal 9
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara ini, maka Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Udara Nomor: SKEP/OOl/I/2005 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor 79Tahun2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja KantorAdministrator Bandar Udara, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan inimulaiberlakupada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 MARET 2013
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TTD
HERRY BAKTI
Salman sesuai dengan aslinya
CPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
/'dimktuh&ETPTIUEN HUBUD
*\PERHUBUNGANUd\ra j* II
WAT
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 114 Tahun 2013
Tanggal : 26 Maret 2013

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
A. Bidang Pelayanan Dan Pengoperasian Bandar Udara
1. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
perpanjangan rating dan pembaharuan sertifikat pedoman Pelayanan Bandar
fasilitas/peralatan bandar udara pelaksanaan Udara
perpanjangan rating
dan pembaharuan
sertifikat
fasilitas/peralatan
bandar udara

2. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
pemberian bimbingan dan bantuan teknis bandar pedoman Pelayanan Bandar
udara/ heliport dan waterbase pelaksanaan Udara (services)
bimbingan dan
bantuan teknis Seksi
bandar udara/ Pengoperasian
heliport dan Bandar Udara
waterbase (safety)

3. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
perpanjangan rating lisensi personel bandar udara pedoman Pengoperasian
pelaksanaan Bandar Udara
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
perpanjangan rating
lisensi personel
bandar udara

4. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
audit berkala penyelenggaraan bandar udara pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan audit Udara
berkala
penyelenggaraan Seksi
bandar udara Pengoperasian
Bandar Udara
(safety)

5. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
audit berkala Heliport dan Waterbase pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan audit Udara (services)
berkala Heliport dan
Waterbase Seksi
Pengoperasian
Bandar Udara
(safety)
6. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi Sisi Udara pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan Inspeksi Udara
Sisi Udara

7. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi Sisi Darat pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan Inspeksi Udara
Sisi Darat
2 | P age
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
8. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi Heliport dan Waterbase pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan Inspeksi Udara (services)
Heliport dan
Waterbase Seksi
Pengoperasian
Bandar Udara
(safety)
9. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi Peralatan Mekanikal, Elektrikal dan pedoman Pelayanan Bandar
Elektronika Bandar Udara pelaksanaan Inspeksi Udara
Peralatan Mekanikal,
Elektrikal dan
Elektronika Bandar
Udara

10. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi terkait dengan tariff jasa kebandarudaraan pedoman Pelayanan Bandar
pelaksanaan Inspeksi Udara
terkait dengan tariff
jasa
kebandarudaraan

11. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
Inspeksi terkait dengan tariff jasa terkait bandar pedoman Pelayanan Bandar
udara pelaksanaan Inspeksi Udara
terkait dengan tariff
jasa terkait bandar
udara

3 | P age
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
12. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
Inspeksi Pelaksanaan Rencana Induk Bandar Udara pedoman Pengoperasian
pelaksanaan Inspeksi Bandar Udara
Pelaksanaan
Rencana Induk
Bandar Udara

13. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
Inspeksi Pelaksanaan Pelestarian Lingkungan pedoman Pengoperasian
pelaksanaan Inspeksi Bandar Udara
Pelaksanaan
Pelestarian
Lingkungan

14. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
Inspeksi Personel Bandar Udara pedoman Pengoperasian
pelaksanaan Inspeksi Bandar Udara
Personel Bandar
Udara

15. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
surveillance / monitoring penyelenggaraan bandar pedoman Pelayanan Bandar
udara pelaksanaan Udara (services)
surveillance /
monitoring Seksi
penyelenggaraan Pengoperasian
bandar udara Bandar Udara
(safety)

4 | P age
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
16. Tersedianya SOP - Seksi Fasilitas dan
Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait
pedoman Pelayanan Bandar
surveillance / monitoring heliport dan waterbase
pelaksanaan Udara (services)
surveillance /
monitoring heliport Seksi
dan waterbase Pengoperasian
Bandar Udara
(safety)

17. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
surveillance / monitoring Peralatan Mekanikal, pedoman Pelayanan Bandar
Elektrikal dan Elektronika Bandar Udara pelaksanaan Udara
surveillance /
monitoring Peralatan
Mekanikal, Elektrikal
dan Elektronika
Bandar Udara

18. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
surveillance / monitoring pelaksanaan Rencana pedoman Pengoperasian
Induk Bandar Udara pelaksanaan Bandar Udara
surveillance /
monitoring
pelaksanaan
Rencana Induk
Bandar Udara

19. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
surveillance/monitoring pelaksanaan Pelestarian pedoman Pengoperasian
Lingkungan pelaksanaan Bandar Udara
5 | P age
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA KELAS UTAMA

Personel
Waktu Hasil
No Tugas dan Fungsi Outcome Biaya Keterangan
∑ KOMPETENSI Penyelesaian Pencapaian
surveillance/
monitoring
pelaksanaan
Pelestarian
Lingkungan

20. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
surveillance/monitoring personel Bandar Udara pedoman Pengoperasian
pelaksanaan Bandar Udara
surveillance/
monitoring personel
Bandar Udara

21. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi Fasilitas dan
pemberian tindakan korektif dan sanksi terhadap pedoman pemberian Pelayanan Bandar
pelayanan bandar udara tindakan korektif Udara
dan sanksi terhadap
pelayanan bandar
udara

22. Menyusun SOP Kantor Otoritas Bandar Udara terkait - - Tersedianya - SOP - Seksi
pemberian tindakan korektif dan sanksi terhadap pedoman pemberian Pengoperasian
pengoperasian bandar udara tindakan korektif Bandar Udara
dan sanksi terhadap
pengoperasian
bandar udara

23. Melakukan perpanjangan rating dan pembaharuan 2 Inspektur Level 2 Terjaminnya 3 -5 hari Sertifikat PNBP Seksi Fasilitas dan
sertifikat fasilitas/peralatan bandar udara, yang dan 3 fasilitas/peralatan Pelayanan Bandar
meliputi: bandar udara yang Udara
6 | P age