Table Of ContentKEMENTERIAN KEHUTANAN 
DIREKTORAT JENDERAL BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
DAN PERHUTANAN SOSIAL 
 
 
 
 
 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL 
 
NOMOR : P. 5/V-SET/2013 
 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS SISTEM INFORMASI 
ELEKTRONIK DAERAH ALIRAN SUNGAI (e-DAS) 
 
DIREKTUR JENDERAL 
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN PERHUTANAN SOSIAL, 
 
Menimbang  : 
a.  bahwa  untuk  dapat  melakukan  sosialisasi  dan 
memberikan  pemahaman  kepada  para  multi  pihak 
mengenai  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  serta 
memberikan informasi mengenai wilayah kerja Balai 
Pengelolaan DAS (BPDAS) dan data yang dimiliki serta 
kegiatan yang telah dilakukan, maka dianggap perlu 
disusun data digital dalam bentuk antara lain peta, 
tabular, teks, image dan lain sebagainya untuk dapat 
ditampilkan  dalam  suatu  sistem  informasi  yang 
bersifat user friendly dan informatif; 
b.  bahwa  untuk  melaksanakan  kegiatan  sebagaimana 
dimaksud  huruf  a,  dipandang  perlu  menetapkan 
Peraturan  Direktur  Jenderal  Bina  Pengelolaan  DAS 
dan  Perhutanan  Sosial  tentang  Petunjuk  Teknis 
Sistem Informasi Elektronik Daerah Aliran Sungai (e-
DAS). 
 
Mengingat  : 
1.  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang 
Kehutanan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 
2004  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah 
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 
tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  41 
Tahun  1999  tentang  Kehutanan  menjadi  Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004  Nomor  86,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
2.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang 
Sumber  Daya  Air  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  322,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 
 
3. Undang ……………….
3.  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang 
Penataan  Ruang  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
4.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang 
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4846; 
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun  2007  Nomor  82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);                                              
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang 
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  201, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4947; 
7.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 Tentang 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2012  Nomor  62, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 5292; 
8.  Peraturan  Presiden  Nomor  47  Tahun  2009  tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 
9.  Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 
10. Peraturan  Presiden  Nomor  24  Tahun  2010  tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara; 
11. Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.40/Menhut-
II/2010  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja 
Kementerian  Kehutanan  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 405); 
 
 
 
MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan   :  PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL  BINA 
    PENGELOLAAN  DAERAH  ALIRAN  SUNGAI  DAN 
    PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
    SISTIM  INFORMASI  ELEKTRONIK  DAERAH  ALIRAN 
    SUNGAI (e-DAS). 
     
     
    Kesatu ………..
KESATU  :  Petunjuk  Teknis  Sistem  Informasi  Elektronik  Daerah 
    Aliran  Sungai  (e-DAS)  adalah  sebagaimana  tercantum 
    dalam  lampiran  Peraturan  Direktur  Jenderal  Bina 
    Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial ini; 
     
KEDUA  :  Petunjuk  Teknis  Sistem  Informasi  Elektronik  Daerah 
    Aliran  Sungai  (e-DAS)  merupakan  pedoman  bagi 
    Direktorat  Jenderal  Bina  Pengelolaan  DAS  dan 
    Perhutanan Sosial dan Unit Pelaksana Teknis Direktorat 
    Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial 
    dalam penyusunan data e-DAS; 
     
KETIGA  :  Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan 
  Perhutanan  Sosial  ini,  mulai  berlaku  pada  tanggal 
ditetapkan.  
 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal  26 Juli 2013   
 
DIREKTUR JENDERAL, 
 
             ttd 
 
 
Dr. Ir. HILMAN NUGROHO, M.P. 
NIP. 19590615 198603 1 004 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik, 
 
 
 
 
 
Ir. Murdoko, MM 
NIP. 19580820 198603 1 003
LAMPIRAN  PERATURAN  DIREKTUR  JENDERAL      
BINA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI 
NOMOR    : P.  5/V-SET/2013 
TENTANG   : 26 JULI 2013 
PETUNJUK  TEKNIS  SISTEM  INFORMASI 
ELEKTRONIK DAERAH ALIRAN SUNGAI (e-DAS) 
 
 
BAB. I. 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
  Upaya  perbaikan  kondisi  lingkungan  melalui  program 
peningkatan fungsi dan daya dukung DAS akan dapat terlaksana dengan 
baik  apabila  informasi  obyektif  kondisi  hutan  dan  lahan  DAS  dapat 
teridentifikasi secara menyeluruh. Penyediaan data dan informasi tersebut 
sangat diperlukan terutama  
dalam  menunjang  formulasi  strategi  pengelolaan  DAS  yang 
berdayaguna,  sehingga  diharapkan  dapat  diperoleh  acuan  dalam 
pengalokasian  sumberdaya  secara  proporsional.  Dengan  demikian 
diharapkan  tercipta  daya  dukung  DAS  yang  optimal  dan  lestari    bagi 
kesejahteraan manusia.  
Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang 
merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang 
berfungsi  menampung,  menyimpan,  dan  mengalirkan  air  yang  berasal 
dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat 
merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah 
perairan  yang  masih  terpengaruh  aktifitas  daratan  (Undang-Undang 
Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Sumber  Daya  Air).    Oleh  karena  itu, 
pengelolaan DAS merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang 
menempatkan  DAS  sebagai  suatu  unit  perencanaan  atau  pengelolaan 
yang pada dasarnya merupakan usaha-usaha penggunaan sumberdaya 
                          1
alam disuatu DAS secara rasional untuk mencapai tujuan yang optimum 
dalam waktu yang tidak terbatas (lestari), disertai dengan upaya untuk 
menekan  kerusakan  seminimum  mungkin  sehingga  distribusi  aliran 
merata sepanjang tahun.   
DAS juga merupakan ekosistem, dimana unsur organisme dan 
lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di 
dalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan 
energi. Ekosistem DAS, terutama DAS bagian hulu merupakan bagian yang 
penting  karena  mempunyai  fungsi  perlindungan  terhadap  keseluruhan 
bagian DAS.  Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, oleh 
karenanya  perencanaan  DAS  hulu  seringkali  menjadi  fokus  perhatian 
mengingat dalam suatu DAS, bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan 
biofisik melalui daur hidrologi. 
Kebutuhan akan sistem informasi yang dapat menampilkan data 
baik secara spasial, tabular, teks maupun image sudah menjadi kebutuhan 
bersama. Fungsi dari sistem informasi ini tidak hanya berfungsi sebagai 
tempat  menampilkan  data  namun  diharapkan  sebagai  tempat 
mengumpulkan data atau dengan kata lain sebagai sistem database. 
Dari  uraian  di  atas  maka  diperlukan  sebuah  sistem  informasi 
yang lebih flexible dengan informasi yang  mudah di-update dan tanpa 
tergantung dengan aplikasi lain, sistem ini kemudian diberi nama e-DAS 
(Elektronik DAS).  
Sistem informasi ini memiliki fungsi : 
1.  Sistem mengumpulkan dan menampilkan informasi karakteristik DAS 
yang dikelola oleh BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). 
2.  Sistem  menampilkan  data  spasial  hasil  pengolahan  GIS/SIMDAS, 
sehingga updatable. 
3.  Sistem informasi yang stand alone, tidak tergantung dan dijalankan 
software lain. 
4.  Sebagai alat monitoring program. 
                          2
5.  Sebagai  alat  perencanaan  program  secara  cepat  dan  umum  (tidak 
detil) 
Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bina 
Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial serta Unit Pelaksana Teknis Balai 
Pengelolaan  DAS,  terutama  berkaitan  dengan  penyusunan  rencana 
kegiatan  pengelolaan  DAS  dan  penyajian  informasi  pengelolaan  DAS, 
maka ketersediaan e-DAS mempunyai arti yang sangat penting. Hal ini 
disebabkan permintaan data yang semakin banyak dan semakin sering 
dari stake holder mengenai data kehutanan dalam suatu satuan analisa 
DAS yang harus uptodate dan segera ditindak lanjuti.  
 
B. Maksud dan Tujuan 
   
Maksud  dari  pembuatan  petunjuk  teknis  ini  adalah  untuk 
memudahkan  Balai  Pengelolaan  DAS  dalam  penyusunan  data  dan 
mengoperasikan sistem informasi  e-DAS yang sudah dikembangkan oleh 
Direktorat Jenderal BPDASPS guna melakukan sosialisasi mengenai DAS, 
menginformasikan data yang dimiliki serta kegiatan yang telah dilakukan, 
sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsinya. 
Tujuan  disusunnya  petunjuk  teknis  ini  adalah 
tersosialisasikannya  DAS  secara  lebih  intensif,  tersebarnya  data  dan 
informasi serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen BPDASPS melalui 
Balai  Pengelolan  DAS  kepada  publik  dan  para  multi  pihak,  sehingga 
tercipta kesamaan pemahaman mengenai DAS serta memudahkan para 
pengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan pengelolaan DAS yang 
terpadu. 
 
 
C. Gambaran Umum Sistem Informasi e-DAS 
 
Sistem Informasi e-DAS dikembangkan oleh Direktorat Jenderal 
Bina  Pengelolaan  DAS  dan  Perhutanan  Sosial  bekerjasama  dengan 
Environmental Service Programe (ESP) sejak tahun 2009.  
                          3
Awal dikembangkannya sistem ini adalah adanya pemikiran akan 
kebutuhan sistem informasi yang dapat menampilkan data spasial, tabular, 
teks  maupun  image  yang  sudah  menjadi  kebutuhan  bersama.  Selain 
menampilkan  data  sistem  ini  juga  berfungsi  sebagai  tempat 
mengumpulkan  data  atau  dengan  kata  lain  sebagai  sistem  database, 
mengingat  sarana  penyimpanan  data  dalam  bentuk  digital  akan  lebih 
efektif dibandingkan penyimpanan data dalam bentuk hardcopy. 
Sistem informasi e-DAS dibuat dengan program Visual Basic dan 
Map Object, bersifat stand alone atau tidak bergantung kepada software 
lain, sehingga bisa langsung di install dan  dioperasikan di PC ataupun 
laptop. Selain itu e-DAS juga bersifat user friendly atau mudah digunakan 
dan dioperasikan oleh semua orang. 
                          4
BAB. II 
MANUAL e-DAS 
 
 
A. Instalasi e-DAS 
Skema  program  sebagai  panduan  dalam  menyusun  Sistem 
Informasi Karakteristik Daerah Aliran Sungai memberikan gambaran alur 
program yang dibuat, sehingga pengembang dapat memanfaatkan skema 
ini sebagai acuan dalam mengembangkan aplikasi ini. Dari segi pengguna 
skema. 
program ini bermanfaat untuk memberikan gambaran informasi 
yang  akan  didapat  dalam  aplikasi  ini  serta  sebagai  panduan  dalam 
menggunakan aplikasi ini. Adapun skema program yang digunaan seperti 
di bawah ini : 
 
Gambar 1. Skema Program e-DAS 
                          4
1. Spesifikasi Minimum 
Processor : Setara Pentium IV 1.8 GHz 
RAM : 512 MB 
Operating System : Windows XP, Windows Vista 32 bit 
Free HardDisk Capacity : 1 GB 
 
2. Proses Instalasi 
Setelah file Setup (e-DAS_setup.exe) dijalankan maka akan muncul 
tampilan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pilih Next 
 
 
 
 
                          5
Tampilan konfirmasi lokasi penyimpanan file program setelah proses instalasi, 
kemudian pilih Next 
 
 
 
Nama Group dalam Start Menu, kemudian pilih Next 
 
 
 
Pilih Next untuk meneneruskan proses instalasi program 
 
 
                          6
Description:Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan  47 Tahun 2009 tentang. Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;.