KEADILAN DI JALAN RAYA Abid Zamzami Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT

18 Pages·2017·0.33 MB·Indonesian

KEADILAN DI JALAN RAYA
Abid Zamzami

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Email: [email protected]
ABSTRACT
Accessing public road is the right of every citizen since they have to pay taxes for motor
vehicle which is principally allocated for road maintenance. Even though all citizens have right
to use public road facilities, there are some particular groups of people that are prioritized and
always guarded by police guards or using voorijder. The regulation about road users that have
primary right to be prioritized in using public road is regulated in Traffic and Commodity
Transportation Act No.22/2009 Article 134. However, voorijder is often misused by elites or
public figures within social service reasoning so that justice in using public road is not well
implemented.
Keywords: Voorijder, Law Objectives, Justice
ABSTRAK
Menggunakan jalan raya merupakan hak semua warga negara karena semua warga negara
pasti sudah membayar pajak kendaraan bermotor, yang mana pajak tersebut digunakan untuk
perawatan jalan raya. Meskipun semua warga berhak menggunakan fasiltas jalan raya ada
golongan-golongan tertentu yang harus diprioritaskan dan harus menggunakan pengawalan dari
kepolisian menggunakan voorijder. Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk
didahulukan diatur dalam pasal 134 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Namun pada kenyataannya penggunaan voorijder banyak disalahgunakan oleh orang-
orang kaya dengan alih-alih mengadakan bakti sosial sehingga keadilan dalam menggunakan
jalan raya tidak terlaksana dengan baik.
Kata Kunci: Voorijder, Tujuan Hukum, Keadilan
PENDAHULUAN yang lain. Menurut Elanto saat ini fungsi
Masih ingatkah kita dengan Elanto patwal atau voorijder yang biasanya
Wijoyono, nama tersebut mulai dikenal digunakan untuk urusan resmi sudah mulai
masyarakat berkat aksinya menghadang dilanggar, hal itu terlihat adanya patwal
pengendara (Moge) di simpang empat yang digunakan untuk urusan yang
ringroad Condangcatur Yogyakarta. Dia dinilainya tak penting
mengaku aksi ini dilakukannya atas Aksi Elanto ini mungkin adalah
inisiatifnya sendiri, dimana dia geram ungkapan hatinya bagaimana dia melihat
banyaknya pengendara moge yang ketidakadilan yang terjadi di jalan raya.
mememuhi Kota Yogyakarta tanpa Mungkin saja banyak orang yang
mengindahkan aturan lalu lintas. Mereka mengalami hal yang sama seperti yang
seenaknya menerobos lampu lalu lintas dialami Elanto, namun mereka tidak berani
yang bisa membahayakan pengguna jalan bertindak seperti yang dilakukan Elanto.
17
18 Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018, Halaman 17-34

Seringkali kita jumpai, kendaraan patroli apakah sudah adil dalam penerapannya di
yang bertugas melakukan pengawalan Indonesia.
beserta rombongan kendaraan tertentu yang
PEMBAHASAN
dikawalnya melintas di jalan raya yang
Sebagai warga negara, kita punya hak
padat. Mobil polisi tersebut (voorijder),
yang sama di manapun berada termasuk di
membunyikan sirine untuk meminta
jalan raya. Hak tersebut dapat berupa hak
pengguna jalan lain memberi jalan terhadap
memakai jalan raya, hak merasa aman di
rombongan tersebut. Sebagai orang awam,
jalan raya, dan hak merasa nyaman di jalan
saya beranggapan bahwa yang dikawalnya
raya. Keamanan yang berkaitan dengan lalu
tersebut adalah orang penting, atau paling
lintas adalah keamanan terhadap manusia,
tidak setingkat gubernur atau menteri.
kendaraan, jalan maupun lingkungan.
Tetapi di lain waktu ada hal yang sedikit
Namun tak jarang hak tersebut terampas
janggal sekaligus mengherankan, yaitu
manakala ada oknum yang tidak
kendaraan patroli polisi itu dipergunakan
bertanggung jawab merampas hak tersebut,
untuk mengawal kendaraan kendaraan
yang saya sebut sebagai oknum di sini tentu
mewah (baik roda empat atau roda dua) ber-
beragam, ada si kaya yang bermobil
plat hitam. Atau juga pengawalan yang
mewah, kumpulan komunitas komunitas
dilakukan oleh orang sipil tetapi dengan
bergengsi, atau bahkan sampai remaja usia
menyalakan sirine,1 yang mana pengawalan
tanggung yang sering tidak mengindahkan
ini sering merebut hak jalan kendaraan lain.
keselamatan berkendara di jalan raya
Dengan melihat fenomena tersebut masih
dengan menggunakan pengawalan
adakah keadilan di jalan raya ini, padahal
voorijder.2
semua warga negara yang mempunyai
Terkadang perjalanan kita dihambat atau
kendaraan bermotor baik roda dua atau
diberhentikan apabila ada iringan-iringan
empat pasti sudah membayar pajak
yang dikawal oleh voorijder tersebut akan
kendaraan bermotor, dengan membayar
melintas, bahkan dalam keadaan macet pun
pajak tersebut maka semua warga negara
terkadang para iringan ini masih memaksa
berhak untuk menikmati jalan raya. Fokus
untuk mendapatkan jalan dan melaju
Pembahasan ini adalah dasar hukum
dengan kecepatan tinggi. Terlihat bahwa
penggunaan voorijder di Indonesia dan

1 (2010, Juli 9). Pengawalan Kendaraan oleh Polisi Siapa Saja yang Berhak. Diakses pada
tanggalJanuari20,2017.Nomed: https://noem3d.wordpress.com/2009/06/11/pengawalan-kendaraan-oleh-polisi-
siapa-saja-yang-berhak.
2 CR, Miftah. (2014, Januari 11). Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Berlalu Lintas. Diakses pada Januari
16, 2017. Miftah C.R: http://learnmcr.blogspot.co.id/2014/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara-lili
Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya 19

adanya sikap arogansi dari iring-iringan segi hukum merupakan kepentingan yang
tersebut yang juga akan mengancam nyawa diakui dan dilindungi oleh suatu peraturan
pengendara lain. Dengan melihat sikap dari perundang-undangan yang pelanggaran
voorijder dan pengendara yang diiringi terhadapnya akan merupakan kesalahan
tersebut apakah salah atau benar. Salah atau dari segi hukum.
kesalahan adalah perbuatan yang Hak menurut K. Bartens adalah
bertentangan dengan atau melanggar merupakan klaim yang dibuat oleh orang
ketentuan mengenai hak dan keadilan yang atau kelompok yang satu terhadap yang lain
mana kesalahan itu terdiri dari salah di sisi atau terhadap masyarakat. Orang yang
moral (etik) dan salah menurut hukum.3 mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan
Salah di sisi moral atau lazim disebut saja mengharapkan atau menganjurkan)
kesalahan alamiah (natural wrong) adalah bahwa orang lain untuk menghormati hak
perbuatan yang secara moral atau alamiah itu, namun dalam hal ini yang amat penting
adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap yaitu hak adalah klaim yang sah atau klaim
bertentangan dengan hukum (keadilan) yang dapat dibenarkan, sebab mengatakan
alam. Sedangkan salah dari sisi hukum klaim saja tidak lah cukup.5
adalah perbuatan yang dinilai salah oleh Hampir setiap orang pasti mengetahui
pihak yang berwenang, yaitu yang dan menyakini bahwa di dalam dirinya
ditentukan oleh peraturan perundang- melekat adanya hukum dalam arti hak untuk
undangan yang berlaku.4 melakukan dan berbuat sesuatu. Hak
Kemudian dengan melihat sikap merupakan hukum dalam arti sempit, sebab
voorijder dan kendaraan yang diiringinya, sebagai imbalannya akan terlihat kewajiban
kita sebagai warga apakah masih dari para subjek hukum itu. Jika berbicara
mempunyai hak untuk menggunakan jalan hukum dan hak tidak lepas dari kewajiban,
raya. Hak dapat dibagi menjadi hak bersifat karena keduanya merupakan masalah yang
moral dan hukum. Hak dari segi moral tidak dapat dipisahkan. Dari segi pengertian
merupakan suatu kepentingan yang diakui hukum dan hak dapat dibedakan bahwa
dan diatur oleh suatu ketentuan moral hukum atau hukum objektif adalah segala
sehingga suatu kepentingan yang ketentuan yang mengatur hubungan antara
melanggar terhadapnya akan dikatakan orang-orang di masyarakat, sedangkan hak
sebagai kesalahan dari segi moral. Hak dari atau hukum ialah sesuatu yang menjadikan

3 Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira. Thania. (2012). Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 115
4 Ibid, Hlm. 116
5 Erwin, Muhammad. (2011). Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 239
20 Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018, Halaman 17-34

tuntutan seseorang sesuai menurut 4. Lemaire menganggap hak, izin bagi
ketentuan hukum objektif.6 yang bersangkutan untuk berbuat
Mengenai unsur yang terdapat pada hak sesuatu. Izin yang diberikan itu
(subjektif recht) itu terdapat beberapa bukan dari hukum kepada yang
pendapat, yaitu bersangkutan, tapi merupakan hal
1. Teori kehendak (B. Winsheid) yang berdiri sendiri.7
mengemukan bahwa secara primer Disamping itu juga kita coba berbicara
ada unsur kehendak. Ia terkait dengan pembatasan hak oleh hukum,
mengemukakan pendapatnya suatu hak dapat saja menemui pembatasan
tentang hak, ialah suatu kehendak karena terjadinya konflik antara hak dengan
yang melengkapi dengan kekuatan hak yang lain.8 Contohnya, seorang pasien
(macht) yang diberikan oleh tata psikiatris yang berbahaya bagi masyarakat
hukum. sekitarnya dapat saja dipaksa untuk dirawat
2. Teori kepentingan (Rudolf van inap di rumah sakit jiwa, sekalipun ia
Jhering) mengemukakan bahwa sendiri tidak mau. Tentu saja, orang ini
dalam hak itu yang penting ialah tidak bersalah dan mempunyai hak seperti
unsur kepentingan. Ia semua orang lain. Tapi haknya atas
mengemukakan, bahwa hak ialah kebebasan dalam hal ini dapat dikalahkan,
kepentingan yang dilindungi oleh karena orang lain pun mempunyai hak
hukum untuk dilindungi terhadap bahaya yang
3. Teori kekuatan (macht) oleh mengancam jiwa mereka. Oleh sebab itu
Apeldoorn, menurut dia hak itu pembatasan adalah hal utama yang
ialah suatu kekuatan (macht), diatur mengakibatkan hak-hak kebebasan
oleh hukum yang berdasarkan memang tidak pernah bisa absolut.9
kesusilaan dan fisik. Contohnya, Selain hak yang melekat pada diri setiap
seorang pencuri menguasai barang manusia perlu mengetahui sebaliknya yaitu
curian, tetapi tidak mempunyai hak perbuatan melawan hukum dimana
apapun atas barnag itu, karena tidak mempunyai hubungan erat dengan
mempunyai kekuatan dari perbuatan manusia itu sendiri, boleh
kesusilaan dan keadilan dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

6 Hay, Marhainis Abdul. (1981). Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm. 141
7 Muchsin. (2006). Ikhtisar Ilmu Hukum Jakarta: Badan Penerbit IBLAM. Hlm. 33
8 Suseno, Franz Magnis. (1999). Etika Politik (Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern). Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 72
9 Op.Cit, Hlm. 242
Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya 21

Apabila seseorang mengetahui bahwa hal akan menaruh hormat terhadap hukum
ini merupakan perbuatan melawan hukum, tersebut, kemudian akan timbul semangat
maka yang ada dalam pikirannya adalah untuk menegakkannya, dalam rangka
mengambil keputusan bahwa hal itu tidak membangun negara hukum yang lebih
boleh dilakukan.10 Perbuatan melawan sempurna.12
hukum adalah perbuatan yang tidak boleh Hukum dapat dijadikan objek rasa
dilakukan oleh manusia, karena diketahui hormat artinya sesungguhnya rasa hormat
bahwa perbuatan melawan hukum itu itu akan timbul ketika mendapat teguram.
adalah buruk atau jahat, yang dilakukan Karena melanggar suatu peraturan lalu
oleh manusia. Perbautan melawan hukum didenda. Kemudian seseorang tersebut
adalah perbuatan nuruk, yang dengan alasan setelah didenda atau ditegur akan
apapun tidak boleh dilakukan oleh manusia, menyadari bahwa peraturan memang
tentu saja perbuatan itu ditujukan kepada diperlukan, agar kehidupan bersama diatur
orang lain, maka dengan demikian dengan baik, tetapi kenapa saya telah
perbuatan melawan hukum itu adalah melanggarnya. Dari peraturan yang ada
perbuatan keburukan terhadap hak orang dapat dipastikan bahwa semua orang akan
lain, yaitu perbuatan yang melanggar hak menikmati ketentraman dan keadilan.
orang lain.11 Dengan demikian, jelas bahwa jarak antara
Pengertian mengenai hukum sebenarnya hukum dan keadilan itu tidak sebegitu jauh,
telah ada pada semua orang, akan tetapi besar kemungkian bahwa orang yang
pengertian hukum pada banyak orang mengerti akan makna hukum yang
tersebut masih sangat kurang, contohnya sesungguhnya pasti akan rela untuk taat
masih ada yang menyamakan hukum pada peraturan tersebut dan kemudian jika
dengan polisi atau apa saja yang tidak boleh penegrtian hukum itu digabungkan dengan
dilakukan, itu adalah hukum. Dengan keadilan, kemungkinan orang tidak lagi
kurangnya pengertian hukum dalam menyamakan hukum dengan sejumlah
masyarakat maka makna hukum yang luhur larangan, melainkan akan menjadikannya
tentang hukum menjadi sulit diwujudkan, sebagai bagian dari cita-cita hidup.13
sebaliknya apabila orang telah memiliki Memahami hukum dapat diketahui
pengetian tentang hukum yang tepat maka melalui pengalaman kita sehari-hari, bahwa

10 Muchsin. (2006). Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM. Hlm. 143.
11 Santoso, Agus. (2012). Hukum Moral dan Keadilan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 126
12 Ibid, Hlm. 126
13 Ibid, Hlm. 127
22 Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018, Halaman 17-34

hukum mengatur kehidupan bersama dalam Keadilan dapat dimaknai sebagai
masyarakat, sehingga hukum sebagai gejala legalitas. Sesuatu dapat dikatakan adil jika
sosial, selalu tumbuh dan berkembang suatu aturan diterapkan pada semua kasus di
mengikuti perkembangan masayrakat atau mana menurut isinya memang aturan
zaman. Hukum muncul dalam pengalaman tersebut harus diaplikasikan. Adalah tidak
pada setiap orang, dan menurut pengalaman adil jika suatu aturan diterapkan pada suatu
itu hukum pertama-tama sebagai kaidah- kasus tetapi tidak pada kasus lain yang
kaidah yang mengatur hidup bersama, bisa sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah
perintah dan/atau larangan, ada yang tertulis suatu kualitas yang tidak berhubungan
dan ada yang tidak tertulis. Disamping dengan isi tata aturan positif, tetapi dengan
melalui pengalama sehari-hari bisa melalui pelaksanaannya.15 Semua orang
studi tentang hukum, bahwa dalam mempunyai kemampuan mewujudkan
memperoleh suatu pengetahuan yang suatu aturan masyarakat yang adil sehingga
terperinci tentang peraturan hukum yang keadilan itu menjadi fokus tujuan utama
berlaku dalam suatu negara, hukum pembentukan Undang-Undang.16
dipahami sebagai peraturan negara yang Berbicara tentang keadilan, yang mana
mengikat. Dalam hal kaitannya dengan merupakan salah satu tujuan hukum yang
keadilan, hukum dipandang sebagai suatu paling banyak dibicarakan. Telah
hal yang riil (Undang-Undang dan disebutkan bahwa tujuan hukum tidak
peraturan lain), bukan merupakan suatu hal hanya keadilan, tetapi kepastian dan
yang idiil (keadilan). Maka harus dapat kemanfaatan. Idealnya, hukum memang
dibedakan antara hukum yang riil dan harus mengakomodasi ketiganya. Misalnya
hukum yang idiil. putusan hakim, sedapat mungkin
Kepastian hukum dimana merupakan merupakan resultante dari ketiganya.
ikon untuk hukum modern, maka setiap Sekalipun demikian ada yang berpendapat,
orang akan melihat fungsi hukum modern diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan
sebagai menghasilkan kepastian hukum. merupakan tujuan paling penting, bahkan
Masyarakat, terutama masyarakat modern, ada yang berpendapat keadilan adalah
sangat membutuhkan adanya kepastian tujuan hukum satu-satunya. Contohnya
dalam berinteraksi antar para anggotanya seperti yang diungkapkan oleh seorang
dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.14 hakim indonesia bisma siregar “bila untuk

14 Raharjo, Satjipo. (2006). Hukum Dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press. Hlm. 133
15 Asshiddiqie, Jimly dan Safaat, Ali. (2012). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konpres. Hlm. 21
16 Zainuddin, Ali. (2010). Filsafat Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 88
Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya 23

menegakkan keadilan saya korbankan dengan tidak melihat jasa-jasa
yang telah diberikannya.
kepastian hukum, akan saya korbankan
2. Keadilan Distributif adalah
hukum itu. Hukum hanya sarana, perlakuan terhadap seseorang
sesuai dengan jasa-jasa yang telah
sedangkan tujuannya adalah keadilan.17
diberikannya.
Aristoteles memberikan sumbangan 3. Keadilan Kodrat Alam adalah
memberi sesuatu sesuai dengan
cukup besar bagi pemikiran tentang hukum
yang diberikan oleh orang lain
dan keadilan, dimana ia menggolongkan kepada kita.
4. Keadilan Konvensional adalah
keadilan ke dalam keadilan distributif dan
kondisi jika seorang warga negara
keadilan komutatif.18 Keadilan distributif telah menaati segala peraturan
perundang-undangan yang telah
yakni keadilan yang memberikan kepada
dikeluarkan.
setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya 5. Keadilan Perbaikan. Perbuatan
adil menurut perbaikan adalah jika
keadilan ini tidak menuntut supaya setiap
seseorang telah berusaha
orang mendapat bagian yang sama memulihkan nama baik orang lain
yang telah tercemar. Misalnya,
banyaknya atau bukan persamaannya,
orang yang tidak bersalah maka
melainkan kesebandingan berdasarkan nama baiknya harus
direhabilitasi.20
prestasi dan jasa seseorang. Dan keadilan

komutatif yakni keadilan yang memberikan
No Jenis Maknan Contoh Manfa
kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa Keadilan ya at
1. Komutatif Adalah Seorang Semua
mengingat jasa-jasa perseorangan, artinya perlakuan Kepala warga
terhadap Daerah negara
hukum menuntut adanya suatu persamaan seseorang yang sama di
dengan melanggar depan
dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tidak hukum hukum
melihat maka akan
tanpa memperhitungkan jasa jasa-jasa dikenakan
yang sangsi
perseorangan.19 dilakukan sesuai
nya. dengan
Dalam teorinya, Aristoteles juga pelanggar
annya.
mengemukakan lima jenis perbuatan yang 2. Distributif Adalah Ali Mengha
perlakuan bekerja 10 rgai
dapat digolongkan adil. Kelima jenis terhadap tahun dan orang
seseorang budi yang
keadilan yang dikemukakan oleh sesuai bekerja 5 telah
dengan tahun. berjasa
Aristoteles itu adalah sebagai berikut: jasa-jasa Pada kepada
yang telah waktu kita
1. Keadilan Komutatif adalah dilakukan diberikan
perlakuan terhadap seseorang nya. hadiah
harus

17 Tulisan Bersama. (2014). Anotasi Pemikiran Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Malang: UB Press.
Hlm. 81
18 Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 163
19 Mas, Marwan. (2014). Pengantar Ilmu Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 83
20 Ajim, Nanang. Hubungan Hukum, Keadilan, dan Ketertiban. Diakses pada tanggal Maret 6, 2017. Mikirbae:
http://www.mikirbae.com/2015/11/hubungan-hukum-keadilan-dan-ketertiban.html.
24 Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018, Halaman 17-34

dibedakan peraturan
antara Ali perundang
dan Budi, -undangan
yaitu yang telah
perbedaan diwajibka
sesuai n.
dengan 5. Perbaikan Keadilan Seseorang Mengha
lamanya menurut meminta rgai
bekerja. teori maaf martabat
3. Kodrat Keadilan Seseorang Perbuata perbaikan. melalui dan
Alam kodrat akan n baik Perbuatan media nama
alam yaitu membalas akan adil masa baik
memberik dengan dibalas menurut karena seseoran
an sesuatu kebaikan dengan teori telah g
sesuai apabila kebaika perbaikan mencemar
yang seseorang n pula apabila kan nama
diberikan tersebut seseorang baik orang
orang lain melakuka telah lain.
kepada n hal yang berusaha
kita. baik pula memulihk
kepadanya an nama
4. Konvesional Keadlilan Ketaatan Pemban baik orang
konvensio warga gunan lain yang
nal yaitu negara berjalan telah
apabila dalam dengan tercemar.
seorang membayar baik
warga suatu
negara pajak
telah
menaati
segala
Keadilan menurut Thomas Aquinas (filsuf diterapkan dalam lapangan
hukum publik secara umum.
hukum alam), membedakan keadilan dalam
II. Keadilan komutatif (justitia
dua kelompok : cummulativa) adalah keadilan
dengan mempersamakan
a) Keadilan umum (justitia generalis);
antara prestasi dengan
Keadilan umum adalah keadilan kontraprestasi.
III. Keadilan vindikativ (justitia
menururt kehendak undang-undang,
vindicativa) adalah keadilan
yang harus ditunaikan demi dalam hal menjatuhkan
hukuman atau ganti kerugian
kepentingan umum.
dalam tindak pidana.
b) Keadilan khusus; Keadilan khusus Seseorang dianggap adil
apabila ia dipidana badan atau
adalah keadilan atas dasar kesamaan
denda sesuai dengan besarnya
atau proporsionalitas. Keadilan ini hukuman yang telah
ditentukan atas tindak pidana
debedakan menjadi tiga kelompok
yang dilakukannya.21
yaitu:
Kemudian apabila melihat dari tujuan
I. Keadilan distributif (justitia
distributiva) adalah keadilan keadilan maka terdapat tiga tujuan keadilan
yang secara proporsional yang
yaitu:22

21 Huijbers, Theo. (1995). Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 196
22 Raper, Jan Hendrik. (1991). Politik Hukum Plato. Jakarta: Rajawali. 1991. Hlm. 81
Abid Zamzami, Keadilan di Jalan Raya 25

1. Keadilan sebagai fungsi Keseimbangan. pertama menjadikan kepentingan umum
Adil adalah keadaan yang seimbang. sebagai persoalan. Adapun keadilan
Apabila kita melihat suatu sistem atau dalam pengertian kedua menjadikan hak
himpunan yang memiliki beragam individu sebagai pokok persoalan.
bagian yang dibuat untuk tujuan Karenanya, orang yang mengajukan
tertentu, maka mesti ada sejumlah keberatan akan kembali mengatakan,
syarat, entah ukuran yang tepat pada kita tidak menolak prinsip
setiap bagian dan pola kaitan antar keseimbangan di seluruh alam, tapi
bagian tersebut. Dengan terhimpunnya pemeliharaan terhadap keseimbangan
semua syarat itu, himpunan ini bisa ini, mau tidak mau, akan
bertahan, memberikan pengaruh yang mengakibatkan munculnya
diharapkan darinya, dan memenuhi pengutamaan tanpa dasar. Semua
tugas yang telah diletakkan untuknya. pengutamaan ini, dari sudut pandang
Setiap masyarakat yang seimbang keseluruhan dapat diterima dan relevan,
membutuhkan bermacam-macam tetapi tetap tidak dapat diterima dan
aktivitas. Di antaranya adalah aktivitas tidak relevan dari sudut pandang
ekonomi, politik, pendidikan, hukum, individual. Keadilan dalam pengertian
dan kebudayaan. Semua aktivitas itu simetri dan proporsi termasuk dalam
harus didistribusikan di antara anggota konsekuensi sifat Tuhan yang maha
masyarakat dan setiap anggota harus bijak dan maha mengetahui.
dimanfaatkan untuk suatu aktivitas 2. Keadilan dalam Persamaan
secara proporsional. Keseimbangan Pengertian keadilan yang kedua
sosial mengharuskan kita untuk adalah persamaan dan penafian
memerhatikan neraca kebutuhan. terhadap diskriminasi dalam bentuk
Kajian tentang keadilan dalam apapun. Ketika dikatakan bahwa
pengertian keseimbangan, sebagai seseorang berbuat adil, yang dimaksud
lawan ketidakseimbangan, akan muncul adalah bahwa orang itu memandang
jika kita melihat sistem alam sebagai semua individu secara sama, setara,
keseluruhan. Sedangkan kajian tentang tanpa melakukan pembedaan dan
keadilan dalam pengertian sebagai pengutamaan. Dalam pengertian ini,
lawan kezaliman dan yang terjadi ketika keadilan sama dengan persamaan.
kita melihat tiap-tiap individu secara Definisi keadilan seperti itu menuntut
terpisah-pisah adalah pembahasan yang penegasan. Kalau yang dimaksud
lain lagi. Keadilan dalam pengertian dengan keadilan adalah keniscayaan
26 Yurispruden Volume 1, Nomor 2 , Januari 2018, Halaman 17-34

tidak terjaganya beragam kelayakan dan prioritas, yaitu adanya berbagai hak
yang berbeda-beda dan memandang dan prioritas sebagai individu bila
segala sesuatu dan semua orang secara dibandingkan dengan sebagian lain.
sama rata, keadilan seperti ini identik Apabila seseorang mengerjakan sesuatu
dengan kezaliman itu sendiri. yang membutuhkan hasil, misalnya, ia
Apabila tindakan memberi secara memiliki prioritas atas buah
sama rata dipandang sebagai adil, maka pekerjaannya. Penyebab timbulnya
tidak memberi kepada semua secara prioritas dan preferensi itu adalah
sama rata juga mesti dipandang sebagai pekerjaan dan aktivitasnya sendiri.
adil. Anggapan umum bahwa kezaliman Demikian pula halnya dengan bayi,
yang dilakukan secara sama rata kepada ketika dilahirkan oleh ibunya, ia
semua orang adalah keadilan berasal memiliki klaim prioritas atas air susu
dari pola piker semacam ini. Adapun ibunya. Sumber prioritas itu adalah
kalau yang dimaksud dengan keadilan rencana penciptaan dalam bentuk sistem
adalah terpeliharanya persamaan pada keluarnya air susu ibu untuk bayi
saat kelayakan memang sama, tersebut.
pengertian itu dapat diterima. Sebab, Kedua, karakter khas manusia, yang
keadilan meniscayakan dan tercipta dalam bentuk yang dengannya
mengimplikasikan persamaan seperti manusia menggunakan sejumlah ide
itu. atau metode, agar dengan perantaraan
3. Keadilan dalam Memberikan Hak. ide dan metode, ia bisa mencapai
Pengertian keadilan yang dimaksud tujuan-tujuannya. Ide-ide itu akan
ialah pemeliharaan hak-hak individu membentuk serangkaian gagasan yang
dan pemberian hak kepada setiap objek penentuannya bisa dengan perantara.
yang layak menerimanya. Dalam artian Ringkasnya, agar tiap individu
ini, kezaliman adalah pelenyapan dan masyarakat bias meraih kebahagiaan
pelanggaran terhadap hak-hak pihak yang terpelihara. Pengertian keadilan
lain. Pengertian keadilan ini, yaitu manusia seperti itu diakui oleh
keadilan sosial, adalah keadilan yang kesadaran semua orang. Sedangkan
harus dihormati dalam hukum manusia titiknya yang berseberangan adalah
dan setiap individu benar-benar harus kezaliman yang ditolak oleh kesadaran
berjuang untuk menegakkannya. semua orang. Pengertian keadilan dan
Keadilan dalam pengertian ini kezaliman ini pada satu sisi bersandar
bersandar pada dua hal, pertama, hak pada asas prioritas dan presedensi, dan