KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah swt. yang tidak henti-hentinya mencurahkan ...

90 Pages·2012·3.07 MB·Indonesian

KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah swt. yang tidak henti-hentinya mencurahkan
karunianya kepada hambanya sehingga segala aktifitas dapat dijalankan. Selanjutnya,
tak lupa senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Allah yang terakhir Muhammad saw.
yang telah bertugas membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridahi oleh
Allah swt.
Saya selaku akademisi mempersembahkan sebuah karya tulis ilmiah berupa
buku ke hadapan para pembaca budiman, semoga buku yang sangat sederhana ini
menambah wawasan keilmuan yang berguna untuk agama, bangsa dan Negara.
Buku yang ada di hadapan pembaca ini diselesaikan dengan menggunakan
refrensi ilmiah sehingga segala isinya dapat dilacak pada sumber pengambilannya,
dan yang lebih penting, sajian buku ini disertai dengan analisis yang benar-benar
murni dari penulis, seingga segala keritikan yang membangun terhadap isi buku ini
sangat berarti.
Disadari dengan sungguh-sungguh bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan akibat segala keterbatasan yang ada, terutama kitab-kitab referensi
yang dibutuhkan dalam penulisan buku ini.
Apapun tanggapan pembaca terhadap buku ini patut diapresiasi selama
konsruktif dan tidak tendensius. Semoga buku yang saya persembahkan ini dapat
menjadi inspirasi pengembangan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan perkembangan
peradaban. Dengan demikian, khazanah ilmu-ilmu keislaman tetap memberikan
kontribusinya kepada umat dari waktu ke waktu untuk mencerdaskan anak bangsa.
Akhirnya, semoga buku yang sederhana ini memberi manfaat kepada para
pembacanya, dan segala kekurangannya saya serahkan kepada Allah swt, hanya
Dialah pemilik segala kesempurnaan. Terima kasih yang tak terhingga kepada segala
pihak yang telah membantu penulisan dan penerbitan buku saya ini.
Watampone, 18 Agustus 2015
Penulis
i
PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

ا = a د = d ض = d ك = k
ب = b ذ = z\ ط = t} ل = l
ت = t ر = r ظ = z\ م = m
ث = s\ ز = z\ ع = ` ن =n
ج = j س =s غ = g و = w
ح = h} ش = sy ف = f ه = h
خ = kh ص = s} ق = q ي = y
ء = ‘

2. Vokal
Fathah a
Kasrah I
Dhammah U

3. Maddah

Fathah a>
Kasrah i>
Dhammah u>

4. Singkatan
swt.= ىلاعتو هناحبس
saw.= ملسو هيلع الله ىلص
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar isi ii
Pedoman Transliterasi iii

Bab.I. PENDAHULUAN 1
A. Latar belakang 1
B. Ruang lingkup penulisan buku 3
C. Tujuan dan kegunaan penulisan buku 4
D. Metode penulisan buku 4
Bab II. Negara dan Pemerintahan Dalam Islam 6

Bab III. Eksistensi Bait al-Mal dalam pemerintahan Islam 11

Bab.IV. Sumber-sumber keuangn publik dalam pemerintahan Islam 15
A. Zakat 15
B. Ganimah 23
C. Al-Fai’ 24
D. Jizyah 25
E. Kharaj 26
F. Usyuriy 30
G. Harta pennggalan yang tak berahli waris 33
H. Wakaf 34

Bab.V. Tata Kelola Zakat dan Wakaf menurut perundang-undangan 38
A. Zakat 38
B. Wakaf 70

DAFTAR PUSTAKA

Ii
BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Bagi umat Islam, baik perorangan maupun kelompok, berislam haruslah
berpedoman pada Al-Qur’an dan sunnah serta peraktek pengamalan orang terdahulu.
Zakat, infaq, sedekah dan wakaf adalah pengamalan ajaran Islam yang hidup di
tengah-tengah mastarakat sejak masa Nabi saw hingga sekarang.
Seiring dengan perkembangan masyarakat Islam, pengamalan zakat dan
wakaf ternyata mengalami pasang surut. Sejak ditasyri`kannya wakaf di zaman Nabi
saw dan pengamalannya pada pemerintahan Islam yang lalu, zakat dan wakaf
mengalami perkembangan yang pesat. Gairah umat Islam berzakat dan berwakaf
sangat tinggi, sehingga zakat dan wakaf benar-benar berperan nyata menyejahterakan
umat yang miskin dan yang berhajat akan financial.
Saat ini ternyata umat Islam di banyak negara kembali melihat potensi
tersebut secara saksama di tengah-tengah keterpurukan dan keterbelakngan umat
Islam. Dengan iman dan taqwa sebagian umat Islam menjadi penggagas dan pelopor
tentang perlunya revitalisasi zakat dan wakaf. Bagi negara sekawasan di Asia
Tenggara, potensi ini digerakkan dengan ikon ZISWA (zakat, infaq, sadaqah dan
wakaf).
Dalam agama Islam, Zakat adalah sebuah perintah Tuhan untuk kesejahteraan
orang-orang yang telah dinyatakan berhak menerima zakat (mustahiq) sesuai dengan
pesan ayat 60 surat At-Taubah (9). Begitu juga ketentuan tentang otoritas pemerintah
dalam pengelolaan zakat, baik pengumpulan, distribusi maupun produktivitasnya.
Hasilnya, zakat benar-benar mampu berperan menyejahterakan umat yang kurang
mampu dan yang membutuhkan. Inilah tujuan gerakan zakat dewasa ini,
mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu sebagai formulasi efektif dalam
memperbaiki kesejahteraan umat.
1
2

Akan halnya zakat, wakaf juga diperintahkan dalam Islam untuk membantu
kaum muslim yang tidak beruntung dari segi materi. Berbeda dengan zakat, wakaf
adalah ajaran Islam yang bersifat tentatif (sunat), namun cukup berarti perannya. Hal
ini disebabkan, wakaf adalah suatu bentuk infaq yang berkesinambungan dan terjaga
modalnya. Harta wakaf tak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan, sehingga ibadah
maliyah yang satu ini berbeda dengan ibadah maliyah lainnya.
Fakta sejarah menunjukkan, banyak sekali kekayaan wakaf umat ditemukan
sebagai warisan masa lalu seiring dengan meluasnya wilayah pemerintahan Islam
dahulu kala, dan semakin bertambahnya jumlah umat Islam. Satu Implikasi buruk
yang muncul adalah terjadinya banyak penyimpangan pengamalan wakaf, baik
asetnya, maupun peruntukannya. Faktor tersebut mendorong pemerintah Islam
menertibkan dan menata kelola harta wakaf.
Dengan keterlibatan pemerintah dalam penatakelolaan ibadah zakat dan wakaf
dalam sejarah pemerintahan Islam, orang kemudian bercermin akan potensi financial
kedua jenis ibadah ini. Terbitlah berbagai regulasi pemerintah dari waktu kewaktu.
Dampak positifnya yang diraskan adalah berperannya harta wakaf yang telah ada
sejak lama untuk memenuhi berbagai kebutuhan umat, misalnya harta-harta wakaf di
sekitar masjid Nabawi dan harta wakaf yang mendanai Universitas al-Azahar di
Mesir, dan banyak lagi lainnya.
Keterlibatan pemerintah dalam merevitalisasi zakat dan wakaf melalui
sejumlah perundang-undangan, misalnya di Indonesia, ternyata masih menyisakan
banyak masalah. Yang dimaksud adalah zakat tidak optimal penanganannya oleh
Badan Amil Zakat, sehingga wakaf belum dirasakan oleh umat manfaatnya. Padahal
semuanya telah diatur pengelolaannya sedemikian rupa. Apakah formulasi
tatakelolanya lemah?
Di Indonesia tidak ditemukan kementrian zakat dan wakaf sebagaimana
halnya di berbagai negara Islam. Kendati demikian zakat dan wakaf sudah memiliki
organisasi tentang pengelolaannya, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional),
dan BWI (Badan Wakaf Indonesia).Dengan demikian, pengelolaan zakat dan wakaf
3

adalah semi pemerintah. Dana wakaf belum menganut sistem satu pintu dengan
diperhitungkannya sebagai pendapatan dan anggaran belanja negara.
B. Ruang Lingkup Penulisan buku
Buku ini menyajikan sumber-sumber keuangan negara dalam pemerintahan
Islam, zakat, wakaf, jizyah, kharaj dan lainnya. Sumber-sumber keuangan tersebut
ada yang ditasyri`kan langsung oleh Allah swt. dan ada juga dietapkan oleh
pemerintah Islam (ulil amri). Sumber keuangan semacam ini sudah terang menjadi
keuangan publik karena telah diperaktekkan dalam pemerintahan berupa anggaran
pendapatan dan belanja negara.
Berbeda halnya dengan zakat dan wakaf. Keduanya adalah ibadah maliyah
sekaligus berkonribusi membantu umat yang miskin dan yang membutuhkan. Di
masa lalu zakat menjadi sumber pendapatan pemerintah sesuai dengan ayat 60 surat
At-Taubah (9). Hanya saja, harus dipastikan bahwa dana zakat ini tidak
dibenarkan bercampur dengan sumber pendapatan negara lainnya. Dana zakat
adalah dari umat ke umat.
Karena itu, pembahasan zakat dalam buku ini tidak mengurainya dari sisi
normatif fikihnya, melainkan zakat tersebut dilihat lebih banyak dalam kedudukannya
sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Dengan demikian, buku ini akan
menjelaskan bagaimana penempatan dana zakat dalam tata kelola keuangan negara,
dan bagaimana pemakaiannya yang dianggap sesuai dengan ketentuan syariah.
Wakaf di era pemerintahan Islam tempo dulu, juga ditempatkan sebagai salah
satu sumber pendapatan negara, walaupun di awalnya wakaf adalah ibadah maliyah
perseorangan yang sasaran penggunaannya hampir sama dengan zakat. Hanya saja
wakaf adalah bersifat sunat, bukan wajib. Tidak ada kondisi yang menjadikan wakaf
sebagai keharusan seperti halnya zakat. Karena itu, dalam buku ini wakaf diurai
dalam posisinya sebagai pendapatan dan pengeluaran negara. Buku ini tidak banyak
memuat informasi tentang hukum-hukum wakaf dalam kaitannya dengan ibadah.
4

C. Tujuan dan Kegunaan penulisan buku
1. Buku ini dapat melahirkan keyakinan tentang politik dalam Islam, yang pada
gilirannya membantu memahami bentuk pemerintahan Islam, terutama menyangkut
sumber-sumber pendapatan negara dan pengeluaran negara menurut Al-Qur’an dan
sunnah serta ijtihad ulil amri (pemerintah).
2. Buku ini setidaknya memberikan gambaran dasar pengelolaan keuangan negara
secara profesional melalui bait al-mal. Dengan sendirinya, buku ini memuat informasi
tentang eksistensi dan peran bait al-mal itu sendiri sebagai cerminan pengelolaan
keuangan negara yang islami.
3. Buku ini dapat menginspirasi pemerhati zakat dan wakaf dengan teori taqnin untuk
menghindari pemahaman yang keliru bahwa zakat dan wakaf bukanlah otoritas
pemerintah, karena ia adalah semata-mata ibadah, tak perlu diregulasi dengan
perindang-undangan.
4. Buku ini dapat menginspirasi mencari formulasi yang efektif tentang lembaga
zakat dan wakaf. Bagaimana pun manfaat zakat dan wakaf belum signifikan
dirasakan oleh umat dewasa ini.
D. Metode Penulisan Buku
Buku ini menyajikan informasi dari sejumlah refrensi tertulis berupa kitab-
kitab fikih, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan buku-buku ilmiah. Dalam
menyajikan informasi secara ilmiah, beberapa pendekatan digunakan sebagai berikut:
1. Pendekatan teologis normatif dengan menelusuri kitab-kitab klasik dan
kontemporer guna keperluan penjelasan materi buku ini ( keuangan islam
publik) menurut Al-Qur’an dan sunnah.
2. Pendekatan Filosofis dengan melakukan analisis terhadap ayat-ayat, hadis-
hadis dan pendapat fuqaha sehingga penyajian informasi buku ini memiliki
urgensi dan nilai tambah bagi pembacanya.
5

3. Pendekatan Yuridis dengan menampilkan informasi kontemporer tentang
sumber-sumber keuangan Islam, khususnya zakat dan wakaf. Di banyak
negara Islam dan atau negara yang mayoritas penduduknya muslim, zakat dan
wakaf telah diatur dalam perundang-undangan.
4. Pendekatan sosiologis dengan menggunakan teori perubahan sosial dalam
menjelaskan perkembangan pemikiran tentang keuangan Islam publik dewasa
ini, sehingga pemikiran baru tersebut tidak serta merta dinilai sebagai bentuk
penyimpangan syariat Islam.
D. Sistematika Pembahasan
Pembahasan buku ini diawali dengan bab tentang Negara dan Pemerintahan
dalam Islam. Negara/Pemerintahan adalah organisasi yang berperan dan berfungsi
mengurus rakyat (publik). Untuk mengurus publik tersebut, Negara sebagai badan
hukum publik memerlukan dana dalam operasionalnya.
Untuk tertibnya keuangan negara, maka dalam pemerintahan Islam muncul
sebuah kreatifitas dengan membentuk lembaga bait al-mal. Bait al-mal adalah
sebuah ikon penting pemerintahan Islam dalam hal pengelolaan keuangan publik,
baik pemasukannya maupun pembelanjaannya.
Bab berikutnya buku ini menerangkan tentang sumber-sumber keuangan bagi
bait al-mal. Secara rinci, beberapa sumber keuangan penting negara/
pemerintahan Islam disebutkan dalam bab ini. Sumber-sumber keuangan publik
dimaksud adalah zakat, ganimah, kharaj, jizyah, usyury dan wakaf. Sumber-
sumber keuangan Negara Islam tersebut adalah sesuai dengan model Negara
Islam, yang sebagiannya berdasarkan nash Al-Qur’an dan sunnah, dan selainnya
berdasarkan hasil ijtihad.
Bab terakhir buku ini mengetengahkan tata kelola zakat dan wakaf di era saat
ini hal mana keduanya telah diatur oleh Negara. Ternyata sumber-sumber
keuangan Negara/ Pemerintahan Islam sebagiannya sudah tak eksis lagi, kecuali
zakat dan wakaf. Hal tersebut menyebabkan, zakat dan wakaf diyakini mampu
meningkatkan kesejahteraan umat yang tidak beruntung. Gerakan zakat dan
6

wakaf di Negara-Negara Asia Tenggara dapat dipandang sebagai kebangkitan
Islam dalam ekonomi keumatan. Akhirnya buku ini juga mengemukakan
perbandingan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia dengan Malaysia.
BAB II
NEGARA DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

Menurut hasil penemuan ilmu pengetahuan, manusia adalah makhluk sosial
dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial manusia tak dapat hidup melainkan
dengan interaksi sesamanya, bahkan dengan lingkungan alam sekitarnya. Sebagai
makhluk ekonomi tiap manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya agar ia dapat
bertahan hidup secara layak.
Kedua aksioma ilmiah tersebut, pada gilirannya mengharuskan manusia hidup
secara berkelompok demi memudahkan terjadinya interaksi di antara mereka. Islam
sudah menetapkan jauh-jauh hari sebelumnya bahwa Allah swt. telah menegaskan,
hubungan sosial manusia (hablun min al-nas) adalah sebuah keharusan.
Hidup berkelompok bagi manusia semakin hari semakin besar jumlahnya,
Mereka mendiami wilayah geografis tertentu, sehingga ditemukan banyak kelompok
mausia yang lazim disebut masyarakat. Masyarakat tersebut pada akhirnya
membangun kelompok yang senasib dan sepenanggungan yang biasa disebut dengan
bangsa. Untuk mengelola bangsa dibutuhkan perangkat kekuasaan yang disebut
dengan negara.
Apapun namanya, manusia semakin hari semakin banyak yang disebabkan oleh
adanya proses regenerasi (kawin mawin) pada akhirnya membutuhkan sebuah
penanganan agar ketertiban hidup dapat terwujud sekaligus menghindari kanibalisme.
Manusia adalah tetap manusia, yang membawa hak asasi sejak dari lahir. Manusia
tidak boleh hidup dengan saling memangsa, yang kuat menang dan yang lemah kalah
dan tertindas.
Sebagai makhluk yang beradab manusia menciptakan sebuah bentuk
peradaban yang urgen dalam kehidupan, yaitu menyepakati adanya pemerintahan
dalam sebuah masyarakat. Negara dan pemerintahan adalah dua terma yang saling
berkelindan. Dengan demikian dapat dikatakan, pemerintahan adalah penjabaran
7