Table Of ContentPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG KARTU
E-MONEY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI
KOMERSIAL
Oleh :
Ni Nyoman Anita Candrawati
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana
ABSTRACT
One means of electronic or non-cash payments are by using electronic money
card (e-money). Value of money is stored electronically and issued on the basis of
the value of money paid to the holders of the provider. The money is used as a
means of payment, but not the deposit as stipulated in the Banking Law, so it is
not guaranteed by Saving Guarantee Institution (LPS).
There are two issues that were examined in this study, namely: the
arrangements for electronic money card holders in e-money transactions and
legal protection for the cardholder to perform e-money transactions. The research
is a normative legal research using law and conceptual approach. Based on the
results of studies conducted on the issue, the legal regulation of the form of
electronic money stipulated in Bank Indonesia Regulation Number
11/12/PBI/2009 on Electronic Money, and through standard agreements
governed by the provider, such as terms and conditions of the card holder. Legal
protection for the cardholder is required to ensure the equality of the provider
and the card holder, including legal protection against the misuse of e-money
card that can be detrimental to the holder, through preventive and repressive
legal protection.
Keywords: electronic money, payment system, card holder, forms of regulation,
legal protection.
I. PENDAHULUAN perdagangan, yakni adanya
kebutuhan masyarakat atas suatu alat
1. Latar Belakang
pembayaran yang aman, cepat dan
Perkembangan teknologi efisien dalam bertransaksi. Alat
membawa perubahan pada kegiatan pembayaran mengalami perubahan
1
2
dimulai dari alat pembayaran dalam kartu prabayar selanjutnya diatur
bentuk uang tunai berupa logam dan secara terpisah dengan alat
kertas konvensional, kiri telah pembayaran menggunakan kartu
berkembang dalam bentuk alat lainnya dan dikenal dengan nama
pembayaran elektronik. uang elektronik (e-money).2
Perubahan klasifikasi ini dikarenakan
Dalam penggunaan sistem
uang elektronik dilihat dari
pembayaran elektronik, perlu
pengertiannya bahwa kartu dapat
diperhatikan bahwa teknologi yang
diterbitkan oleh bank maupun
digunakan merupakan hasil cipta
lembaga selain bank, sedangkan alat
manusia yang mempunyai
kelemahan-kelemahan yang dapat Machine (ATM), kartu debet dan kartu
prabayar.
disalahgunakan dalam
2 Peraturan alat pembayaran menggunakan
penggunaannya. Hal ini yang perlu kartu saat ini diatur dalam Peraturan Bank
Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang
mendapat kepastian dari jaminan
Penyelenggaraan Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu yaitu menjadi kartu
hukum terhadap para penggunanya.
kredit, kartu Automated Teller Machine
(ATM), kartu debet.
Alat pembayaran elektronis atau
Uang elektronik diatur terpisah yaitu dalam
non tunai ini dapat diklasifikasikan Peraturan Bank Indonesia Nomor
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik
ke dalam alat pembayaran (Electronic Money), dimana uang elektronik
adalah alat pembayaran yang memenuhi
menggunakan kartu yaitu kartu kredit
unsur-unsur sebagai berikut :
(Credit Card), kartu ATM
1. Diterbitkan atas dasar nilai uang
yang disetor terlebih dahulu oleh
(Automated Teller Machines Card),
pemegang kepada penerbit.
kartu debit (Debit Card) dan kartu
2. Nilai uang disimpan secara
penyimpan dana (Stored Value elektronik dalam suatu media
seperti server atau chip.
Card).1 Kartu penyimpan dana atau
3. Digunakan sebagai alat pembayaran
kepada pedagang yang bukan
merupakan penerbit uang elektronik
tersebut.
1 Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas 4. Nilai uang yang disetor oleh
Peraturan Bank Indonesia Nomor pemegang dan dikelola oleh
7/52/PBI/2008 tentang Penyelenggaraan penerbit bukan merupakan
Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan simpanan sebagaimana dimaksud
Kartu, alat pembayaran dengan dalam undang-undang yang
menggunakan kartu adalah alat pembayaran mengatur mengenai perbankan.
berupa kartu kredit, kartu Automated Teller
3
pembayaran menggunakan kartu identification number (PIN).
lainnya hanya dapat diterbitkan oleh Kehilangan kartu bukan merupakan
bank. tanggung jawab penerbit. Penerbit
tidak dapat memblokir kartu yang
Uang elektronik (e-money)
hilang atau dicuri dan penerbit tidak
merupakan sebuah inovasi untuk
akan mengganti saldo yang hilang
kebutuhan transaksi pembayaran
atau dicuri tersebut, karena nilai uang
yang bersifat mikro (retail) yaitu
yang tersimpan dalam kartu bukan
pembayaran dalam jumlah sedikit.
simpanan pada bank penerbit.
Penggunaan e-money hanya
menempelkan kartu pada sensor alat Perlindungan hukum terhadap
yang disediakan penerbit pada pemegang kartu e-money harus
pedagang (merchant) maka transaksi diberikan atas dasar semakin
pembayaran berhasil dilakukan majunya ilmu pengetahuan dan
dengan pemotongan saldo yang ada teknologi dalam kegiatan
pada kartu. Hal ini mempermudah pembayaran menggunakan sistem
konsumen karena tidak perlu elektronik (e-payment system),
membawa uang tunai jika ingin sehingga dapat menghindari
melakukan pembayaran, sehingga penyalahgunaan kartu e-money oleh
dapat mengurangi tingkat pihak-pihak yang tidak bertanggung
kriminalitas. Selain itu kartu e-money jawab. Diperlukan bentuk pengaturan
ini dapat dimiliki oleh nasabah bagi pemegang kartu dan
maupun non nasabah dari bank perlindungan hukum untuk
penerbit, kartu juga dapat di isi ulang menjamin aspek keadilan bagi
(top up). pemegang kartu uang elektronik
dalam melakukan transaksi
Transaksi menggunakan
pembayaran sesuai dengan kebijakan
e-money tanpa proses otorisasi serta
pemerintah maupun peraturan yang
tidak berkaitan dengan rekening
dikeluarkan oleh Bank Indonesia
nasabah di bank, karena perolehan
sebagai lembaga pengawas kegiatan
kartu e-money tidak memerlukan
keuangan.
konfirmasi data atau personal
4
pemegang kartu e-money jika
kehilangan kartu.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimanakah pengaturan e-
II. METODE PENELITIAN
money sebagai alat
pembayaran dalam transaksi Metode yang digunakan adalah
komersial? secara normatif.3 Penelitian ini
b. Bagaimanakah perlindungan mengkaji permasalahan melalui
hukum terhadap pemegang peraturan perundang-undangan (the
kartu e-money yang statute approach) yang berkaitan
mengalami kehilangan kartu? dengan pengaturan uang elektronik
(e-money) dan ditinjau berdasarkan
teori-teori dan ketentuan-ketentuan
3. Tujuan Penelitian
hukum yang mengaturnya serta
a. Tujuan Umum berdasarkan pengertian-pengertian
Untuk mengetahui dan dan asas-asas yang relevan dengan
memahami perlindungan hukum bagi permasalahan.
pemegang kartu e-money sebagai alat
Sumber bahan hukum terdiri dari
pembayaran dalam transaksi uang
bahan hukum primer, sekunder dan
elektronik.
tersier.4 Bahan hukum primer terdiri
3 Penelitian Hukum Normatif merupakan
b. Tujuan Khusus penelitian doktrinal yang mempergunakan
sumber data sekunder, yaitu berdasarkan
1) Mengetahui pengaturan e- peraturan perundang-undangan.
money sebagai alat Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, Metodelogi
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
pembayaran dalam transaksi
Indonesia, Jakarta, Hal. 9.
komersial. 4 Bahan Hukum Primer merupakan bahan
hukum yang mempunyai kekuatan hukum
2) Untuk menganalisis
mengikat secara hukum. Bahan Hukum
perlindungan hukum yang Sekunder yaitu bahan pustaka yang
memberikan penjelasan mengenai bahan
dapat diberikan bagi hukum primer. Bahan Hukum Tersier adalah
bahan yang memberikan penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder.
5
dari peraturan perundang-undangan Bahan hukum yang telah
yang berkaitan dengan masalah yaitu dikumpulkan tersebut dianalisis
Kitab Undang-Undang Hukum menggunakan teknik deskripsi
Perdata; Undang-Undang Nomor 10 dengan menguraikan kondisi
Tahun 1998 tentang Perbankan; permasalahan dan selanjutnya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun dievaluasi sesuai dengan teori dan
2008 tentang Informasi dan peraturan perundang-undangan yang
Transaksi Elektronik; Undang- berkaitan dengan pengaturan alat
Undang Nomor 3 Tahun 2004 pembayaran menggunakan uang
tentang Bank Indonesia; Undang- elektronik (e-money).
Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
dan Peraturan Bank Indonesia III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Nomor 11/12/PBI/2009 tentang
1. Pengaturan Uang Elektronik
Uang Elektronik (Electronik Money).
Sebagai Alat Pembayaran Dalam
Bahan hukum sekunder yang
Transaksi E-Money
digunakan berupa buku-buku atau
literatur-literatur yang terkait dengan Uang elektronik merupakan
permasalahan, dan bahan hukum suatu inovasi baru yang bertujuan
tersier meliputi kamus ataupun bahan untuk member kepraktisan dalam
yang diperoleh melalui media melakukan transaksi pembayaran.
internet. Uang elektronik tidak dapat
disamakan dengan alat pembayaran
Seluruh bahan hukum tersebut
berbentuk kartu seperti kartu ATM
dikumpulkan menggunakan metode
atau kartu debit, dan kartu kredit,
sistematis kartu (card system)
karena penerbitannya tidak hanya
dimana kartu ini disusun berdasarkan
dilakukan melalui bank tetapi juga
permasalahan hukum yang dibahas.
lembaga selain bank, nilai uang
elektronik dalam kartu disimpan
Soerjono Seokanto dan Sri Mamuji, 2001,
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan dalam media untuk proses transaksi
Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
Hal. 13.
6
pembayaran.5 Nilai uang yang dalam transaksi e-money, bahwa
tersimpan dalam media ini menurut hukum harus dapat merespon
Peraturan Bank Indonesia tidak perubahan yang terjadi, artinya
dijamin oleh Lembaga Penjamin peraturan tersebut harus dapat
Simpanan (LPS) maka perlu adanya mengakomodir permasalahan yang
pengaturan terhadap perlindungan timbul dari adanya perkembangan
bagi pemegang kartu yang zaman melalui penyempurnaan
menggunakan uang elektronik peraturan perundang-undangan
sebagai alat pembayaran. khususnya dalam hal perlindungan
hukum terhadap pemegang kartu
Perkembangan masyarakat
uang elektronik.
menjadi salah satu kendala dalam
penegakan dan penerapan hukum. Dalam kaitannya dengan uang
Bila dikaitkan dengan peraturan elektronik (e-money), pembentukan
perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan harus
mengenai perlindungan terhadap berlaku juga bagi pelaku usaha atau
pemegang kartu uang elektronik penerbit, dan adanya konsistensi
terhadap peraturan dan
5 Dilihat dari media yang digunakan, ada dua pelaksanaannya. Aturan-aturan
tipe produk uang elektronik yaitu :
tersebut harus diumumkan dan
a. Prepaid card/kartu prabayar/electronic
purses, dengan karakteristik nilai uang dirumuskan secara jelas dan dapat
dikonversi menjadi nilai elektronis dan
dimengerti oleh pemegang kartu
disimpan dalam suatu chip (integrated
circuit) yang tertanam pada kartu.
sebagai objek dari pengaturan
Mekanisme pemindahan dana
dilakukan dengan cara memasukkan tersebut, hal ini karena sistem
kartu ke dalam suatu card reader.
transaksi elektronik merupakan
b. Prepaid software/digital cash, dengan
karakteristik nilai uang dikonversi transaksi dengan alat buktinya
menjadi nilai elektronis dan disimpan
bersifat elektronik.6
dalam suatu hard disk computer.
Mekanisme pemindahan dana
dilakukan secara online melalui suatu
jaringan komunikasi seperti internet,
pada saat melakukan pembayaran.
6 Niniek Suparni, 2009,
R. Serfianto DP, dkk, 2012, Untung dengan CyberspacePeoblematika dan Antisipasi
Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.
Elektronik, Visi Media, Jakarta, Hal. 98. 110-111.
7
Permasalahan hukum dalam peraturan mengenai pencantuman
sistem elektronik akan terjadi apabila klausula baku pada perjanjian.7
sistem pembayaran elektronik yang Dimana dasar peraturan dalam
digunakan untuk melaksanakan penggunaan alat pembayaran
transaksi elektronik (pembayaran) elektronik menggunakan uang
mengalami kegagalan dan elektronik adalah dengan
mengakibatkan kerugian. Jika terjadi menggunakan perjanjian baku, maka
hal demikan maka pihak mana yang pencantuman klausula baku yang
akan bertanggung jawab dalam seimbang haruslah diatur.
kegagalan transaksi tersebut. Adanya
Klausula baku biasanya dibuat
bentuk tanggung jawab
oleh pihak yang kedudukannya lebih
penyelenggaraan pembayaran
kuat, yang dalam kenyataannya biasa
elektronik menggunakan uang
dipegang oleh pelaku usaha atau
elektronik dimulai dari adanya
dalam kaitannya dengan perjanjian
hubungan hukum yang terjadi antara
baku uang elektronik kedudukan
penerbit dan pemegang kartu dalam
yang lebih kuat dipegang oleh
suatu perikatan.
Dalam pembelian kartu e-money 7 Perjanjian baku merupakan terjemahan dari
standard contract, baku berarti patokan dan
pada penerbit, kartu akan dilengkapi acuan. Mariam Darus mendefinisikan
perjanjian baku adalah perjanjian yang
dengan syarat dan ketentuan
isinya dibakukan dan dituangkan dalam
bentuk formulir. Perjanjian baku merupakan
penggunaan kartu e-money tersebut.
konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa
Syarat dan ketentuan tersebut membicarakan isi dan lazimnya dituangkan
dalam perjanjian yang sifatnya tertentu.
menjadi suatu bentuk perjanjian
Dalam UU PK pasal 1 angka 10
antara penerbit dan pemegang kartu mendefinisikan klausula baku adalah setiap
aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
dalam penggunaannya pada transaksi telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha
e-money.
yang dituangkan dalam suatu dokumen
dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib
Salah satu acuan penting pada dipenuhi oleh konsumen.
perlindungan pemegang pada Mariam Darus Badrulzaman, 1978,
Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung,
Undang-Undang Perlindungan Hal. 48.
Konsumen yaitu dengan adanya
8
penerbit kartu e-money. Isi klausula Dengan melakukan pembelian kartu
baku sering kali merugikan pihak e-money tersebut, maka pemegang
yang menerima klausula baku kartu dianggap telah menyetujui
tersebut, yaitu pihak konsumen atau seluruh isi syarat dan ketentuan
pemegang kartu e-money karena penggunaan kartu tanpa perlu
dibuat secara sepihak oleh penerbit. menandatanganinya.
Bila konsumen menolak klausula
Pengaturan kegiatan pembayaran
baku tersebut ia tidak akan
menggunakan uang elektronik (e-
mendapatkan barang atau jasa yang
money) sesuai kewenangan dari Bank
dibutuhkan, karena klausula baku
Indonesia selaku Bank Sentral
serupa akan ditemui di tempat lain.
mengatur dalam Peraturan Bank
Artinya, dimanapun calon pemegang
Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009
kartu e-money akan melakukan
tentang Uang Elektronik (Electronic
pembelian barang atau jasa uang
Money), dan sehubungan
elektronik maka penerbit akan
diberlakukannya Peraturan Bank
memberikan klausula baku sebagai
Indonesia tersebut maka diatur pula
bentuk persetujuan pembelian dan
dalam Surat Edaran dangan Nomor
penggunaan kartu uang elektronik.
11/11/DASP Tahun 2009 tentang
Hal tersebut menyebabkan konsumen
Uang Elektronik (Electronic Money).
atau pemegang kartu e-money
menjadi lebih sering menyetujui isi Peraturan Bank Indonesia dan
dari klausula baku tersebut walaupun Surat Edaran Bank Indonesia
memojokkan.8 mengenai uang elektronik ini
mengatur mengenai bagaimana
Dilihat dari penerbitan kartu e-
syarat dan tata cara para pihak dalam
money pada bank penerbit, syarat dan
uang elektronik demi kelancaran
ketentuan tersebut mengikat bagi
kegiatan uang elektronik dan
pemegang kartu selaku pengguna.
perlindungan terhadap pemegang
kartu. Hal ini diatur berkenaan
8 Abdulkadir Muhammad, 1992, Perjanjian
Baku dalam Praktik Perusahaan dengan pengawasan terhadap
Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hal. 6. penyelenggaraan kegiatan uang
9
elektronik dan merupakan bentuk mengingat kerugian yang dapat
perlindungan terhadap pemegang ditimbulkan baik bagi penerbit
kartu e-money. maupun pemegang kartu tersebut.
Usaha kejahatan untuk menembus
sistem security e-money bisa terjadi
2. Upaya Hukum Bagi Pemegang pada level pengguna, pedagang
Kartu E-Money Dalam Melakukan (merchant) ataupun penerbit,
Transaksi Uang Elektronik termasuk pencurian terhadap
peralatan milik merchant atau
Dalam hal hilangnya kartu
pemegang kartu, pemalsuan kartu
(Lost/Stolen Card), kartu tetap dapat
atau pesan (message), merubah data
digunakan sampai pemilik sah
yang tersimpan dalam kartu atau isi
memberitahukan kepada bank
pesan yang dikirimkan, dan juga
penerbit, namun kartu tersebut tetap
dapat dilakukan dengan merubah
dapat disalahgunakan oleh pihak
fungsi software.9
lain. penyalahgunaan kartu oleh
pihak lain ini dapat terjadi dengan
9 Beberapa bentuk pengamanan yang dapat
pencurian oleh pihak lain maupun
dilakukan untuk melindungi produk e-money
antara lain yaitu :
kelalaian dari pemilik kartu itu
a. Penggunaan microchip yang
sendiri. Setelah kartu berada di pihak
bersifat tamper-resistant atau tahan
lain, penyalahgunaan tentu saja dapat banting untuk produk card based;
digunakan dengan berbagai cara, b. Penggunaan teknologi encryption,
baik untuk produk card-based
salah satunya sepertli berbelanja maupun software-based yang
digunakan untuk otentifikasi
langsung kepada merchant, karena
peralatan maupun pesan–pesan
yang dikirimkan serta untuk
ketika kartu hilang maka kartu dapat
melindungi data yang tersimpan
digunakan tanpa perlu dilakukan dari usaha-usaha pihak yang ingin
melakukan perubahan;
otorisasi oleh merchant dan tidak
c. Pembatasan nilai maksimum yang
dapat dilacak keberadaan kartu dapat disimpan atau yang dapat
dibayarkan juga merupakan salah
tersebut. satu usaha untuk meminimalkan
kerugian bila terjadi
penyalahgunaan.
Tingkat sekuritas pada e-money
Bank Indonesia, 2001, Paper Kajian E-
merupakan salah satu aspek penting
Money, Bank Indonesia, Jakarta, Hal 12-13.
10
Dalam transaksi elektronik dikatakan pedagang (merchant) dan
mengenai tanggung jawab harus pemegang kartu merupakan
dilihat pada prinsip-prinsip tanggung konsumen dari penyelenggaraan
jawab dari sisi perlindungan sistem transaksi elektronik yang telah
konsumen. Tanggung jawab timbul dikembangkan oelh suatu pihak
karena seseorang atau suatu pihak tertentu (developer) atau
mempunyai suatu kewajiban, diselenggarakan oleh suatu pihak
termasuk karena undang-undang dan tertentu (provider).11
hukum (statutory obligation). Dari
Dalam penyelenggaraan
kewajiban (duty, obligation) akan
kegiatannya, penerbit memiliki
lahir tanggung jawab.10
kewajiban sesuai dengan ketentuan
Dilihat dari transaksi elektronik Peraturan Bank Indonesia tentang
yang dilakukan menggunakan kartu Uang Elektronik yaitu :
uang elektronik (electronic money/e-
1. Menerbitkan uang elektronik
money) sebagai suatu produk, maka
sesuai dengan nilai uang yang
pedagang (merchant) bukan
disetorkan pemegang kepada
termasuk sebagai penyelenggara dari
penerbit.
sistem elektronik itu sendiri.
Sayangnya, masyarakat umumnya 2. Mematuhi batas maksimum
hanya melihat pedagang yang nilai transaksi dan batas
menjual produknya secara elektronik maksimum nilai uang
termasuk ke dalam penyelenggara elektronik yang tersimpan
sistem elektronik tersebut, padahal sesuai ketentuan yang
pedagang juga merupakan konsumen ditetapkan.
dari sistem elektronik yang
3. Adanya penggantian atas
digunakan untuk menawarkan barang
pembaharuan terhadap
kepada konsumen. Maka dapat
keterbatasan usia teknis
10 N.H.T. Siahaan, 2005, Hukum Konsumen :
Perlindungan Konsumen dan 11 Edmon Makarim, 2004, Kompilasi Hukum
Tanggungjawab Produk, Panta Rei, Jakarta, Telematika, PT. RajaGrafindo Persada,
Hal. 137. Jakarta, Hal. 342.
Description:Ni Nyoman Anita Candrawati. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana. ABSTRACT. One means of electronic or non-cash payments
