Jurnal HLI

201 Pages·2017·7.83 MB·Indonesian

JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018
J H
urnal ukum
l i
ingkungan ndonesia
Volume 4 Issue 2, Februari 2018
ISSN: 2355-1305
Indonesian Center for Environmental Law
Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia
i
Jurnal Hukum lingkungan indonesia
Vol. 4 Issue 2 / Februari / 2018
ISSN: 2355-1305
Website: www.icel.or.id/jurnal
E-mail: [email protected]
Diterbitkan oleh:
IndonesIan Center for envIronmental law (ICel)
Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120
Telp. (62-21) 7262740, 7233390
Fax. [phone]
Desain Sampul :
Tata Letak : Gajah Hidup
Redaksi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, mahasiswa dan mereka
yang berminat untuk memberikan tulisan ilmiah mengenai hukum lingkungan
dan pengelolaan sumber daya alam. Tulisan dapat dikirimkan melalui pos atau
e-mail sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Penulisan (hal. ix)
DISCLAIMER
Opini yang dimuat dalam Jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi ICEL,
melainkan merupakan pendapat pribadi masing-masing Penulis.
ii
JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018
r e d a k s I d a n m I t r a B e B e s t a r I
Dewan Penasehat
Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M.Si.
Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.
Indro Sugianto, S.H., M.H.
Sandra Moniaga, S.H., LL.M.
Ir. Yuyun Ismawati, M.Sc.
Dadang Trisasongko, S.H.
Penanggung Jawab
Henri Subagiyo, S.H., M.H.
Pemimpin Redaksi
Margaretha Quina, S.H., LL.M.
Redaktur Pelaksana
Shafira Anindia Alif Hexagraha, S.H.
Sidang Redaksi
Laode M. Syarief, S.H., LL.M., Ph.D. Astrid Debora, S.H.
Wiwiek Awiati, S.H., M.Hum. Rika Fajrini, S.H.
Sukma Violetta, S.H., LL.M. Ohiongyi Marino, S.H.
Josi Khatarina, S.H., LL.M. Isna Faitmah, S.H.
Rino Subagyo, S.H. Rayhan Dudayev, S.H.
Windu Kisworo, S.H., LL.M. Wenni Adzkia, S.H.
Prayekti Murharjanti, SH., M.Si. Fajri Fadhillah, S.H.
Feby Ivalerina, S.H., LL.M. Adrianus Eryan, S.H.
Dyah Paramitha, S.H., LL.M. Angela Vania Rustandi, S.H.
Raynaldo G. Sembiring, SH.
Mitra Bebestari
Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H.
Andri Gunawan Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D.
Redaksi dan segenap Penulis Artikel mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada
Sidang Redaksi dan Mitra Bebestari atas peer review dan saran yang diberikan dalam
penyempurnaan Artikel Ilmiah yang diterima.
iii
iv
JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018
P e n g a n t a r r e d a k s I
“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
di Indonesia dalam Laju Akselerasi Pembangunan ”
T enggat waktu target pembangunan jangka menengah Indonesia semakin
semakin mendekati akhirnya.1 Selain tekanan waktu, faktor demografis
_dan pertumbuhan ekonomi pun telah mendorong munculnya berbagai
permintaan akan fasilitas yang menunjang kegiatan dan standar hidup yang lebih
baik.2 Tekanan ini, di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia acapkali
ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur secara masif.3 Akibatnya, hal
ini justru meningkatkan pula tekanan terhadap ketersediaan sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup oleh karena akselerasi pembangunan terus
dijalankan tanpa disertai dengan pertimbangan yang cukup baik mengenai daya
dukung lingkungan.4
Berhadapan dengan situasi tersebut, hukum lingkungan juga didorong
untuk dapat mengendalikan dampak pembangunan terhadap lingkungan hidup
melalui berbagai instrumennya. Pada kenyataannya, kerangka hukum lingkungan
yang telah ada saat ini masih menyisakan celah baik dari sisi regulasi, kebijakan,
maupun penegakan hukum. Akibatnya hal tersebut melemahkan perlindungan
terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi
1 Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Peraturan Pres-
iden Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3), Pasal
1 angka 1-2.
2 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “OECD Environmental
Outlook to 2003: Summary in English”, (Paris: OECD, 2008), hlm. 6. Studi ini menyampaikan
bahwa tekanan tertinggi terhadap ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan
hidup berada di emerging economies terutama Brazil, Rusia, India, Indonesia, China, dan Af-
rika Selatan (the BRIICS).
3 Protimos dan UN Habitat, “Environmental and Social Impact Assessments: what is its Impact
and Effectiveness for the Poor in African Cities” (presentation, The 9th World Urban Forum,
Kuala Lumpur, 6-13 Feburari 2018) cf . Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Infrastructure
Development Aims to Create Higher Economic Growth, President Jokowi Says, http://setkab.go.id/
en/infrastructure-development-aims-to-create-higher-economic-growth-president-jokowi-
says/, (diakses pada 20 Maret 2018).
4 Chris Hope, et. al, Making Indonesia’s Growth Green and Resilient, bab dalam Muhammad Eh-
san Khan, et.al (eds.), Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth,
(London: Anthem Press, 2013), hlm. 429-433 cf. OECD, Op.Cit.
v
masyarakat. Salah satunya ditunjukkan dari ketiadaan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 20 provinsi.5 Kenyataan ini tentu
bersifat kontraproduktif dengan besarnya ambisi pemerintah dalam melakukan
pembangunan.6 Padahal, RTRW wajib dimiliki oleh masing-masing daerah7
sebab RTRW berfungsi untuk menjamin keseimbangan ruang hidup manusia dan
lingkungan hidup serta memiliki fungsi rujukan penting terhadap penyusunan
dokumen-dokumen seperti izin lingkungan.8
Oleh karena itu, secara akademis, hukum lingkungan memiliki peran
penting untuk turut merefleksikan dan menyusun strategi mengenai pengendalian
pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup melalui pendalaman
terhadap instrument hukum lingkungan seperti penetapan standar, larangan
dan pembatasan, perizinan, analisa mengendai dampak lingkungan.9 Eksaminasi
terhadap berbagai instrumen lingkungan maupun telaah praktis, melalui diseminasi
publik, dapat mendorong pemerintah untuk menjernihkan bias pembangunan
infrastruktur terutama pada kegiatan yang merupakan solusi jangka pendek dan
memiliki dampak besar terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia ke arah
pembangunan yang lebih berkelanjutan.10
5 Yeremia Sukoyo, Daerah Tidak Miliki Perda RTRW Hambat Pembangunan Nasional, http://www.
beritasatu.com/nasional/394911-daerah-tidak-miliki-perda-rtrw-hambat-pembangunan-na-
sional.html, (diakses 20 Maret 2018).
6 Indonesia, Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksa-
naan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119), Lampiran. Terdapat 248 Proyek Strategis Na-
sional yang terdaftar pada Peraturan Presiden tersebut. Selain Proyek Strategis Nasional, ter-
dapat 37 infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan Pemerintah dalam kurun waktu
2015-2019. Daftar infrastruktur tersebut dapat dilihat di: Komite Percepatan Penyediaan In-
frastruktur Prioritas, Proyek Prioritas: Status Terakhir Proyek Prioritas KPPIP, https://kppip.
go.id/proyek-prioritas/, (diakses 20 Maret 2018).
7 Indonesia, Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, (Lembaran Negara Ta-
hun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725), Pasal 78 ayat (4)
8 Indonesia, Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285), Pasal 4 ayat (2).
9 Donald K. Anton dan Dinah L. Shelton, Environmental Protection and Human Rights, (New
York: Cambridge University Press, 2011), hlm. 37-48.
10 Jon Strand dan B. Gabriela Mundaca, Impacts of Macroeconomic Policies on the Environment,
Natural Resources, and Welfare in Developing Countries, bab dalam Ramon Lopez dan Michael
A. Toman, Economic Development & Environmental Sustainability: New Policy Options, (New
York: Oxford University Press), hlm. 100-1.
vi
JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018
Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para Penulis yang telah
mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menyelesaikan artikel ini
dan melakukan revisi berdasarkan masukan substantif dari penelaahan sejawat
dan Sidang Redaksi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada segenap anggota
Sidang Redaksi yang telah menelaah dengan cermat dan memberikan masukan
substantif bagi tiap artikel. Tidak lupa kepada Mitra Bebestari edisi ini, Prof. Dr.
Ida Nurlinda, S.H., M.H., dan Dr. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D., yang telah
melakukan blind peer review terhadap artikel dalam jurnal edisi ini.
Akhir kata, JHLI Vol. 4 Issue 2 (Februari 2018) ini tidak lepas dari kekurangan.
Redaksi mempersilakan semua pihak memberikan kritik dan masukan untuk
memperbaiki proses maupun substansi, maupun hasil akhir artikel yang dimuat
dalam jurnal ini.
Jakarta, Februari 2018,
Redaksi
vii
viii
JURNAL HUKUM LINGKUNGAN VOL. 4 ISSUE 2, FEBRUARI 2018
d a f t a r I s I
Redaksi & Mitra Bebestari ...........................................................................................iii
Pengantar Redaksi ........................................................................................................iv
Daftar Isi .........................................................................................................................vi
Artikel Ilmiah
1. Kajian tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan
Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)
Dr. Suparjo Sujadi, S.H., M.H. .................................................................... 1
2. Konteks Politik Hukum di Balik Percepatan Penetapan Hutan Adat:
catatan ke Arah Transisi 2019
Muki T. Wicaksono, S.Sos dan Malik, S.H. .......................................... 25
3. Analisis terhadap Sertifikasi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan sebagai
Instrumen Penaatan Hukum Lingkungan
Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H. ........................................................ 47
4. Rekonstruksi Hukum Pembangunan dalam Kebijakan Pengaturan
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
Wahyu Nugroho, S.H., M.H., dan Dr. Agus Surono, S.H., M.H. ........ 77
5. Prinsip Pencemar Membayar untuk Mendorong Akses Kompensasi di
Kebijakan ASEAN dalam Kasus Polusi Kabut Asap Lintas Batas
Gandar Mahojwala Paripurno, S.H. ....................................................... 111
6. Penerapan Plastic Deposit Refund System sebagai Instrumen Penanggulangan
Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia
Irawati Puteri, Rizkina Aliya, dan Satria Afif Muhammad .............. 129
ix