Table Of ContentJamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
PERSPEKTIF ISLAM TENTANG KORUPSI
Oleh:Jamaluddin Rabain
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
[email protected]
Abstrak:
Korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah secara
melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu
yang dapat merugikan kepentingan umum. Diakui, korupsi memang merupakan problematika
sosial yang cukup pelik, yang melilit dan menghinggapi di hampir seluruh negara, tak terkecuali
Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia, bukan hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi
untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang seiring tumbangnya orde baru dan
lahirnya orde reformasi pada tahun 1998. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas
penyakit yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tapi
korupsi bukan semakin hilang di bumi pertiwi ini, melainkan semakin menggurita. Kini muncul
wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke
segala lini kehidupan masyarakat negeri ini. Selain melalui mekanisme hukum, juga membangun
filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan
formal. Hal ini dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai
pendidikan dan sikap anti korupsi.
Kata kunci: Islam, Korupsi, dan Pendidikan
Pendahuluan korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan
Bangsa Indonesia sedang menghadapi virus yang harus segera diperangi bersama. Sudah
berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga
krisis multi-dimensional serta problem lain yang mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup.
menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik
adanya upaya pemecahan secara mendesak. J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi
Problematika yang menyangkut tatanan nilai kultur bangsa Indonesia.1
dalam masyarakat salah satunya adalah masalah Korupsi, kini menjadi permasalahan serius di
korupsi yang tak kunjung selesai. negeri ini. Kasus korupsi sudah tak terhitung lagi
Berbagai ungkapan terlontar untuk jumlahnya. Bumi Lancang Kuning termasuk
mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di daerah yang sangat dipermalukan oleh kasus ini,
negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan bukan hanya pejabat eksekutifnya saja yang
pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di terlibat, tapi juga merambah ke kalangan pejabat
kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai legislatif. Meskipun sudah ada Komisi
ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat
Indonesia sudah demikian akut dan menyelusup
hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa
1 A.S. Burhan, dkk., Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan
dan bernegara. Karena semakin akutnya
Atas Problem Korupsi di Indonesia (Jakarta: Kemitraan
permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap Partnership & P3M, 2013), 172.
187|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
KPK) dan beberapa lembaga anti korupsi notabene lembaga representatif untuk menjadi
lainnya, namun faktanya negeri ini masih “uswah” dan penggerak nilai-nilai keagamaan
menduduki rangking atas sebagai negara secara normatif-kolektif, malah ikut terlibat dalam
terkorup di dunia. kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, dua
Kini muncul wacana dan kesadaran moral orang Menteri Agama di era reformasi terpaksa
bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah mendekam di balik jeruji besi karena terlibat
menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat tindak pidana korupsi.
negeri ini. Selain melalui mekanisme hukum, juga Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
membangun filosofi baru berupa penyemaian RI pada tahun 2002 – lima tahun setelah reformasi
nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui – menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri
pendidikan formal. Hal ini dilakukan karena ini justru terjadi di Kementerian Agama, menyusul
pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam kemudian Kementerian Pendidikan Nasional,
menyemai pendidikan dan sikap anti korupsi. yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang
Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai semestinya menjadi teladan moral bagi
moral bebas korupsi, generasi baru Indonesia masyarakat luas.2 Oleh karena itu, tak heran pula
diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang ketika organisasi Retting Political And Economic
keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Risk Concultancy (PERC) Hongkong, ikut
Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat melaporkan negara terkorup di Asia.3
penting guna mencegah terjadinya tindak pidana Kegeraman masyarakat terhadap pelaku
korupsi. Jika KPK dan beberapa lembaga anti korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi
korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka mereka tidak berdaya untuk melakukan tindakan
pendidikan anti korupsi juga penting guna dalam bentuk apapun untuk melawannya.
mencegah adanya koruptor baru, seperti Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah
pentingnya pelajaran akhlak, etika, moral, dan dan menghilangkan praktik korupsi di negara yang
sebagainya. Pelajaran akhlak, etika, dan moral mayoritas penduduknya beragama Islam ini.
penting guna mencegah terjadinya tindak Namun, realitasnya korupsi tetap saja menjamur,
kriminalitas. Begitu halnya, pendidikan anti bahkan di era otonomi daerah sekarang ini,
korupsi itu penting guna mencegah terjadinya korupsi sudah menyebar di berbagai daerah, pada
tindak pidana korupsi. tingkat birokrat pusat pun korupsi menyebar luas.
Diakui, korupsi memang merupakan Dalam konteks Riau sebagai daerah Melayu yang
problematika sosial yang cukup pelik, yang melilit mayoritas penduduknya bergama Islam, hampir
dan menghinggapi di hampir seluruh negara, tak 50 persen kepala daerah atau mantan kepala
terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat daerah kabupaten/kota terlibat tindak pidana
Indonesia, bukan hal yang asing bahwa teriakan- korupsi. Bahkan tiga orang Gubernur Riau terakhir
teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai juga harus mendekam di penjara karena terlibat
bergema kencang seiring tumbangnya orde baru persoalan yang sama.
dan lahirnya orde reformasi pada tahun 1998. Upaya pencegahan budaya korupsi di
Berbagai upaya sudah dilakukan untuk masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan
memberantas penyakit yang bisa menghancurkan
sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara
2 Moh. Asror Yusuf (Ed.), Agama Sebagai Kritik Sosial di
ini, tapi korupsi bukan semakin hilang di bumi Tengah Arus Kapitalisme Global (Yogyakarta: IRCISoD, 2006),
231.
pertiwi ini, melainkan semakin menggurita.
3 Ridwan Nasir (Ed.), Dialektika Islam Dengan Problem
Adalah sangat ironi, Kementerian Agama yang Kontemporer (Yogyakarta: UIN Press & LKiS, 2006), 272.
188|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
dengan mencegah berkembangnya mental korupsi Ong Hok Ham menyebutkan bahwa korupsi ada
pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. ketika orang mulai melakukan pemisahan antara
Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga keuangan pribadi dan keuangan umum, dan
tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah pemisahan tersebut tidak ada dalam konsep
timbulnya mental korupsi pada generasi anak kekuasaan tradisional. Dengan kata lain, korupsi
bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal.
tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah
saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya. adanya pemisahan antara kepentingan keuangan
Karena manusia-manusia yang lahir melalui pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan
sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah
menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, adanya revolusi Prancis dan di Negara-negara
berakhlak mulia, memiliki kompetensi, dan Anglo-Sakson, misalnya Inggris dan Amerika
profesionalitas serta sebagai warga negara yang Serikat yang timbul pada abad ke-19. Semenjak
bertanggung jawab. Di saat lembaga lain tidak itulah penyalahgunaan wewenang demi
berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, kepentingan pribadi, khususnya dalam soal
maka lembaga pendidikan (Islam) dapat dijadikan keuangan, dianggap sebagai tindakan korupsi.5
benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai Korupsi memang merupakan istilah modern,
anti korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri
bahwa terjadinya korupsi disebabkan karena para ternyata telah ada sejak lama. Sekitar 2000 tahun
pelakunya tidak melaksanakan ajaran agama yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam
(Islam) dengan baik. Perdana Menteri, telah menulis buku berjudul
“Arthashastra” yang membahas masalah korupsi
Pengertian Korupsi di masa itu.6 Korupsi dan koruptor sesuai dengan
Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula bahasa aslinya bersumber dari Bbahasa Latin,
sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi yaitu corruptus, artinya berubah dari kondisi yang
kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. adil, benar, dan jujur menjadi kondisi sebaliknya.7
Kepustakaan lain mencatat bahwa korupsi sudah Melihat dari definisi tersebut, jelas korupsi tidak
berlangsung sejak zaman Mesir Kuno, Romawi hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan
Kuno, Babilonia sampai pada abad pertengahan, politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia
hingga sekarang. Pada zaman Romawi Kuno (behavior) yang menjadi bahasan utama serta
korupsi dilakukan oleh para Jenderal dengan cara norma (norms) yang diterima dan dianut
memeras daerah jajahannya untuk memperkaya masyarakat.
dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, para Definisi korupsi di atas mengindentifikasikan
bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktik adanya penyimpangan dari pegawai publik (public
korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan
benalu sosial dan masalah besar, sudah berlangsung
dan tercatat dalam sejarah Mesir Kuno, Babilonia,
5 Laden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar
Ibrani, India, China, Yunani, dan Romawi Kuno.4 Grafika, 2012), 149.
Secara garis besar, korupsi merupakan 6 Ahmad Fawa’id dan Sultonul Huda (Ed.), NU Melawan
Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh (Jakarta: Tim Kerja Gerakan
persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan
Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdhatul
Ulama, 2014), 1.
7 Muhammad Azhar, et.al., Pendidikan Anti Korupsi
(Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat
4 Ibid., 277. Beragama Untuk Antikorupsi, 2013), 28.
189|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
officials) dari norma-norma yang diterima dan tindakan melawan hukum dengan maksud
dianut masyarakat dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau
mendapatkan keuntungan pribadi (serve private korporasi yang berakibat merugikan keuangan
ends). Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed negara atau perekonomian negara.11 Ada Sembilan
Husein Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan tindakan kategori korupsi dalam Undang-undang
amanah untuk kepentingan pribadi.8 tersebut, yaitu; suap, illegal profit, secret transaction,
Dalam kamus lengkap Oxford, korupsi hadian, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi,
didefinisikan sebagai penyimpangan atau nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan
perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas- wewenang serta fasilitas negara.12
tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Melihat beberapa definisi di atas, dapat
Sedangkan pengertian ringkas yang digunakan disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah
Word Bank, korupsi adalah penyalahgunaan menyalahgunakan wewenang, jabatan atau
jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi amanah secara melawan hukum untuk
ini juga sama dengan yang digunakan oleh memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan
Transparanscy Internatinal (TI), yaitu korupsi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan
melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, kepentingan umum. Dari beberapa definisi
baik politikus, atau pegawai negeri, di mana tersebut juga terdapat beberapa unsur yang
mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum melekat pada korupsi, yaitu; Pertama, tindakan
memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat mengambil, menyembunyikan, menggelapkan
dengan mereka, dengan menyalahgunakan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga,
mereka.9 penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau
Definisi korupsi secara gamblang telah amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi
dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU. Nomor kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat,
31 Tahun 1999 jo UU. Nomor 29 Tahun 2001. korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima,
Korupsi dirumuskan ke dalam 37 bentuk atau jenis merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun
tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; negara.
kerugian negara, suap menyuap, penggelapan Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian
dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya
benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal- tanggung jawab pemerintah dan lembaga lainnya.
pasal tersebut menerangkan secara terperinci Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang
mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana paling penting dalam mencegah dan memberantas
penjara karena korupsi.10 korupsi. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru
Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (new paradigm) yang merupakan perubahan
terdapat pengertian bahwa korupsi adalah paradigma (shifting paradigm) ke arah yang lebih
baik dan komprehensif dalam memahami upaya
pemberantasan korupsi.
8 Syamsul Anwar, et.al., Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama
Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah
(Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2012), 10.
9 Ahmad Fawa’id dan Sultonul Huda (Ed.), NU Melawan 11 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009, Tentang
Korupsi... 24. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II Pasal 2 ayat (1).
10 Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk 12 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Tentang
Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tentang
(Jakarta: KPK, 2006), 19-20. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 12.
190|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi,
masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi harus menjadi tanggung jawab bersama antara
disebabkan ketidaktahuan tentang makna, hakikat, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena
dan kategorisasi korupsi, yang semakin pendidikan berlangsung seumur hidup dan
berkembang dan rumit. Secara bahasa, definisi dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga,
korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia
Namun, secara praktis makna korupsi berbeda terdiri dari tiga bagian, yaitu pendidikan informal
antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal
definisi korupsi selalu berkembang, baik secara (masyarakat),15 yang dapat saling melengkapi dan
normatif maupun secara sosiologis. memperkaya. Oleh karena itu, sasaran yang ingin
dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek
Islam dan Pendidikan Anti Korupsi kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau
Dalam teori pendidikan, terdapat tiga ranah moral), dan psikomotorik (skill/keterampilan).
dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif
ranah kognitif yang menekankan aspek untuk menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik
mengingat dan mereproduksi informasi yang telah di sekolah, pembentukan aspek afektif menjadi
dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara- tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan
cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan
baru. Kedua, ranah apektif yang menekankan aspek pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan
emosi, sikap, apresiasi, nilai, dan tingkat tanggung jawab masyarakat. Dengan adanya
kemampuan menerima atau menolak sesuatu. pembagian tugas seperti ini, maka masalah
Ketiga, ranah psikomotorik yang menekankan pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi
pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua,
menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain- pendidik, dan masyarakat.16
lain. Keluarga mengupayakan pendidikan moral
Dari ketiga ranah pendidikan tersebut, idealnya seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya,
harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Ayah
kenyataannya, hubungan antara perubahan sikap maupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk
(apektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya
(kognitif) secara statistik cenderung berdiri sendiri. yang menyangkut dengan uang. Kejujuran
Maka dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu, merupakan prinsip dasar dalam pendidikan anti
idealnya harus dilakukan secara terpadu (integral) korupsi. Apabila seorang ayah atau ibu menyuruh
sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang anaknya untuk belanja sesuatu, harus diajarkan
diinginkan dan akan jelas kemana pendidikan itu mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan
akan diarahkan.13 Pendidikan diselenggarakan tidak boleh mengantongi uang sisa belanja untuk
dengan memberi keteladanan, membangun dirinya sendiri. Intinya, sebagai orang tua harus
kemauan, dan mengembangkan kreativitas.14 menanamkan kejujuran pada anak.17
13 Pendidikan Anti Korupsi di UIN/IAIN/STAIN, Membangun 15 Ibid., 13.
Budaya Anti Korupsi (Yogyakarta: UIN Press, 2013), 39. 16 Stevani Elisabeth, Pendidikan Anti Korupsi Dimulai Dari
14 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Rumah Tangga (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),
Pendidikan Nasional (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 125.
2013), 9. 17 Ibid., 129.
191|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
Membentuk sikap anti korupsi sejak dini rezeki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok
dimulai dari pendidikan keluarga. Hal ini jelas manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan
merupakan tindakan yang patut dan harus tersebut, diharapkan siap menghadapi dan
didukung, sebab internalisasi sikap dan kebiasaan memberantas korupsi atau bersikap anti korupsi.
anti korupsi dapat saja lewat penegakan hukum Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara
maupun pendidikan yang bernilai preventif dan berkelanjutan, mulai dari proses moral knowing,
edukatif. Maka arah dari semua langkah itu adalah moral feeling, hingga moral action. Karena
membangun kultur perlawanan terhadap budaya pendidikan memiliki peran yang strategis dalam
korupsi yang dimulai dari pendidikan keluarga, mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan
dengan sifat menciptakan efek jera, menebarkan masyarakat berkeadaban,18 memiliki kemampuan,
budaya malu, menciptakan budaya kejujuran, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi
budaya tanggung jawab, dan berupaya mencegah aktif secara jujur dalam masyarakat. Hal ini
agar para calon pelaku korupsi takut untuk berbuat sebagai salah satu upaya untuk menanamkan dan
serupa. membentuk perilaku anti korupsi sejak dini.
Pendidikan di sekolah, mengembangkan Melalui kebiasaan dan pemberian contoh, para
pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) siswa akan belajar untuk bersikap jujur, kerja
menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri,
di sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan anti sederhana, adil dan peduli, sehingga akan
korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan membentuki karakter anti korupsi.
pada tataran moral action, agar peserta didik tidak Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan
hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari
sampai pada tataran memiliki kemauan dan itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan
kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus
kehidupan sehari-hari. dibangun kesadaran yang mengartikulasikan
Dengan demikian, diharapkan potensi peserta kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi.
didik dapat berkembang secara optimal, baik pada Munculnya wacana dan kesadaran moral untuk
aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki memberantas korupsi yang sudah menggurita ke
kecerdasan, pintar, berkemampuan untuk segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain
membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, melalui mekanisme hukum, juga membangun
serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai
emosional, berupa kemauan mengendalikan emosi, baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal,
menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena
mampu bekerja dengan orang lain. Kecedasan sosial, pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya
yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang membangun sikap anti korupsi. Karena, hakikat
menolong, berteman, senang bekerja sama, senang pendidikan ialah suatu proses menumbuh
berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan kembangkan eksistensi peserta didik yang
spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan
anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar bermasyarakat.19
berbuat baik karena Allah, disiplin dalam beribadah,
sabar, berikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan
18 Azyumardi Azra, Paradigma Baru Pendidikan Nasional,
berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, Rekonstruksi dan Demokratisasi (Jakarta: Kompas, 2012), xix.
19 H.A.R. Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat
adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya
Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional
dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 20.
192|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
Pendidikan anti korupsi harus diberikan proses pendidikan. Bahkan investasi yang ia
melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai keluarkan itu harus mendapatkan keuntungan
moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi yang lebih. Jika sumberdaya manusia itu tidak
baru Indonesia diharapkan dapat memiliki memiliki fondasi iman, akhlak, dan mental yang
pandangan dan sikap yang keras terhadap segala kuat, maka korupsipun akan dilakukannya, karena
bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi mengais atau mencari rezeki secara benar, halal,
yang diberikan di sekolah, diharapkan dapat dan wajar untuk mengembalikan investasi yang
menyelematkan generasi muda agar tidak menjadi telah ia keluarkan tidak didapatkannya. Sehingga
penerus tindakan-tindakan korup generasi lahirlah manusia yang tidak amanah, dan tidak
sebelumnya. Tapi, memberikan pendidikan anti dapat dipercaya.
korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya Pendidikan di masyarakat, mengembangkan
fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan keterampilan (skill), perilaku
pendidikan yang cenderung tidak pernah (behavior), pembentukan kebiasaan (habit
memberikan sebuah mainstream atau paradigma formation), dan pemberian contoh atau pemodelan
berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. (social learning) dalam kehidupan di masyarakat.
Termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya, Cara-cara inilah yang harus dibiasakan dan
guru menerangkan hal-hal idealis dalam diinternalisasikan dalam kehidupan di lingkungan
memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, masyarakat, di lembaga sosial masyarakat,
tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti lembaga sosial keagamaan, dan di rumah-rumah
korupsi waktu, korupsi berupa absen mengajar ibadah, sehingga terbagun social-capital yang
tanpa izin kelas. Hal-hal seperti ini juga dapat kokoh. Inti dari social-capital adalah trust (sikap
memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia amanah), atau masyarakat yang saling percaya dan
pendidikan. dapat dipercaya,20 karena memiliki sikap jujur dan
Selain itu, dalam proses pembelajaran sikap bertanggung jawab.
pengajar harus terbuka, jujur, tidak melakukan Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi
tindakan-tindakan pengurangan waktu, tidak bagi masyarakat, diperlukan partisipasi publik
korupsi materi pelajaran yang diberikan, tidak sendiri yang merupakan syarat mutlak agar kontrol
korupsi absen mengajar tanpa izin kelas, dan publik bisa dilakukan secara efektif. Partisipasi
sebagainya. Bangunlah sistem pendidikan sebagai publik akan terwujud bila publik memperoleh
proses penyadaran potensi kejujuran, pendidikan cukup informasi. Lantas apa yang terjadi bila
hendaknya sebagai media penyadaran dari negara informasinya sengaja ditutupi. Ini berarti tidak ada
dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. keterbukaan. Bila tidak ada keterbukaan, tidak
Sehingga muncullah peserta didik dari proses akan ada partisipasi publik, apalagi kontrol publik.
penyadaran itu. Tapi janganlah jadikan proses Jika tidak ada kontrol publik, kekuasaan akan
pendidikan sebagai media investasi dari peserta menjadi semakin kuat dan tak terkontrol. Oleh
didik, apalagi para penyelenggara pendidikan karena itu, upaya mendidik, memberdayakan, dan
mendapatkan keuntungan finansial dari investasi membangkitkan kesadaran mengenai betapa
peserta didik. krusialnya persoalan korupsi, jelas merupakan
Apabila sumberdaya manusia yang lahir dari sesuatu yang mendesak dilakukan. Karena warga
proses pendidikan seperti itu, setelah
mendapatkan peluang kerja, ia pun akan bekerja
20 Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai
untuk mencari keuntungan demi mengembalikan
Benang Kusut Dunia Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
investasi yang telah ia keluarkan selama dalam
2010), 84.
193|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
masyarakat yang sadar dan memiliki pemahaman Terdapat banyak ungkapan yang dapat
yang cukup tentang korupsi adalah landasan yang dipakai untuk menggambarkan pengertian
sangat penting bagi usaha menekan derasnya arus korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan
korupsi. Dengan demikian, kuncinya adalah perlunya tetapi tidak terlalu jauh dari hakikat dan pengertian
pendidikan anti korupsi bagi siswa, dan masyarakat korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang
umumnya, agar “melek” terhadap korupsi.21 menggunakan istilah “akhdul amwal bil bathil”
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa (memakan harta orang lain dengan cara yang
pendidikan atau pembelajaran anti korupsi yang batil), sebagaimana disebutkan oleh al-Qura’n
dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dalam surat al-Baqarah ayat 188:
mulai dari pendidikan informal di rumah, Artinya; Dan janganlah sebahagian kamu
pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan memakan harta sebahagian yang lain di
nonformal di masyarakat, dapat mencegah, antara kamu dengan cara yang batil dan
mengurangi, dan bahkan memberantas korupsi di (janganlah) kamu membawa (urusan) harta
Indonesia sampai ke akar-akarnya. itu kepada hakim, supaya kamu dapat
memakan sebahagian daripada harta benda
Perspektif Islam Tentang Korupsi orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
Berbicara soal perspektif Islam tentang padahal kamu mengetahui.
korupsi, patut dirujuk pada al-Qur’an dan al-
Hadits sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Selain itu, terdapat juga term al-suhtu yang
Sebagai agama yang sempurna dan universal, bermakna “yang haram/al-suhtu/suap” dalam
Islam tidak hanya mengatur hubungan antara surat al-Maidah ayat 42:
makhluk dengan khalik (hablum minallah), tetapi Artinya; Mereka itu adalah orang-orang yang
juga mengatur hubungan antar sesama makhluk suka mendengar berita bohong, banyak
(hablum minannas), serta hubungan antara manusia memakan yang haram. Jika mereka (orang
dengan alam (hablum minal ‘alam). Oleh karena Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta
itu, Islam mengajarkan secara komprehensif putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di
beberapa prinsip agar hubungan antar manusia antara mereka, atau berpalinglah dari
menjadi harmonis dan beradab. mereka; jika kamu berpaling dari mereka,
Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan maka mereka tidak akan memberi mudarat
bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu
pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. memutuskan perkara mereka, maka
Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan putuskanlah (perkara itu) di antara mereka
hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai
pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah orang-orang yang adil.
lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan
rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia Hakim Muda Harahap menjelaskan bahwa
lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan term al-suhtu dalam surat al-Maidah ayat 42
rukun di tengah-tengah masyarakat.22 tersebut berasal dari bentukan kata sahata yang
mengandung arti harta hasil dari perbuatan haram.
Al-Zamarkasyi, al-Maraghi, dan Ibn Katsir, juga
21 Ali Mursyid, Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Masyarakat memaknai al-suhtu sebagai segala usaha untuk
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 14. memiliki harta yang haram. Makna al-suhtu
22 Munawar Fuad Noeh, Islam dan Gerakan Moral Anti
sebenarnya cenderung bermakna risywah.
Korupsi (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 154-155.
194|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
Sementara risywah menurut kamus Arab-Indonesia Dari beberapa ayat al-Qur’an yang
artinya sama dengan suap. Sedangkan suap dikemukakan di atas diketahui bahwa terdapat tiga
merupakan bagian dari salah satu ragam korupsi.23 unsur korupsi; yaitu memperkaya diri sendiri atau
Korupsi secara definitif juga ditandai oleh orang lain, mengambil harta orang lain dengan
sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak jalan tidak sah (penyelewengan, penyalahgunaan
pidana tersebut. Para ulama, misalnya, kekuasaan), dan melawan hukunm.25 Lebih jauh,
menganalogikan korupsi dengan al-ghulul, sebuah Islam melalui kitab suci al-Qur’an telah
istilah yang diambil dari ayat al-Qur’an surat Ali memerintahkan kepada seluruh penganutnya
Imran ayat 161: untuk melaksanakan ajaran Islam secara
Artinya; Tidak mungkin seorang nabi keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-
berkhianat dalam urusan harta rampasan Qur’an surat al-Baqarah ayat 208:
perang. Barang siapa yang berkhianat dalam Artinya; Hai orang-orang yang beriman,
urusan rampasan perang itu, maka pada hari masuklah kamu ke dalam Islam secara
kiamat ia akan datang membawa apa yang keseluruhan, dan janganlah kamu turuti
dikhianatkannya; kemudian tiap-tiap diri akan langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya
diberi pembalasan tentang apa yang ia syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,
sedang mereka tidak dianiaya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
terjadinya korupsi disebabkan karena para pelakunya
Yang dimaksud dengan ghulul dalam ayat di tidak menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan.
atas ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi Al-Qur’an dengan tegas mengingatkan kaum
milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya muslimin untuk tidak berlebih-lebihan dalam harta
semacam mencuri. Dapat dipahami bahwa dunia.
pengertian denotatif dari ayat ini adalah Artinya; Hai anak Adam, pakailah pakaianmu
“pengkhianatan atau penyelewengan”. Namun, yang indah setiap (memasuki) masjid, makan
dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), dan minumlah, dan janganlah berlebih-
khususnya dalam konteks kekinian atau lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
permasalahan kontemporer, istilah ini orang yang berlebih-lebihan.
didefinisikan setara dengan korupsi. Majelis
Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001 pernah Secara normatif-tekstual, tindak pidana
mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan al- korupsi yang dirujuk dari istilah al-ghulul jelas
ghulul (korupsi), al-risywah (suap-menyuap), dan keharamannya. Dari segi hukum undang-undang,
pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa seseorang dianggap sebagai pelaku dari tindak
tersebut, MUI menegaskan bahwa korupsi dan pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria;
praktik suap “sangat keras” larangannya dalam Pertama, melawan secara hukum melakukan
agama. Sementara pemberian hadiah bagi para perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah atau korporasi yang dapat merugikan keuangan
menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas negara atau perekonomian negara. Kedua, dengan
tugas-tugasnya.24 tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan
23 Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi (Yogyakarta:
Gama Media, 2012), 67.
24 Muhammad Azhar (Ed.), Pendidikan Anti Korupsi... 70. 25 Hakim Muda Harahap, Ayat-ayat Korupsi... 82.
195|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Jamaluddin Rabain: Perspektif Islam Tentang Korupsi
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada Selain ayat-ayat al-Qur’an seperti
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dikemukakan di atas, juga terdapat pula beberapa
dapat merugikan keuangan negara atau hadits yang dapat mendukung ayat-ayat tersebut,
perekonomian negara.26 antaranya:
Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya Artinya; Dari Aisyah ra, Bahwasanya
para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa
tetapi lebih dari itu, ia telah melakukan korupsi yang mengambil hak orang lain walaupun
moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia hanya sejengkal tanah, maka nanti akan
sesungguhnya telah melakukan destruksi dan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat
kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan Bukhari-Muslim).29
hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang
luhur budi.27 Korupsi juga merupakan wujud Artinya; Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya
prahara sosial, sebagaimana dijelaskan oleh al- Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya
Qur’an dalam surat al-Fajr ayat 15-20: kamu sekalian nanti pada hari kiamat
Artinya; Adapun manusia apabila Tuhannya diperintahkan untuk mengembalikan semua
mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi- hak kepada yang berhak, sehingga kambing
Nya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah
telah memuliakanku”. Adapun bila Tuhannya ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing
mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka yang bertanduk (Riwayat Muslim).30
ia berkata: “Tuhanku menghinakanku”.
Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu Artinya; Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash
tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak ra, berkata: Ada seseorang yang biasa
saling mengajak memberi makan orang menjaga perbekalan Nabi SAW, yaitu
miskin, dan kamu memakan harta pusaka Kirkrah meninggal dunia, kemudian
dengan cara mencampur baurkan (yang halal Rasulullah SAW bersabda: Ia berada di
dan yang batil), dan kamu mencintai harta dalam neraka. Para sahabat lantas
benda dengan kecintaan yang berlebihan. menyelidiki kenapa ia masuk neraka,
kemudian mendapatkan bahwa ia pernah
Dari segi hukum Islam, kasus korupsi menyembunyikan mantel dari rampasan
termasuk dalam wilayah mu’amalah maliyah perang (Riwayat Bukhari).31
(sosial-ekonomi) atau fiqh siyasah (hukum tata
negara). Dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat Artinya; Dari Umar bin Khattab ra berkata:
yang mampu membentuk kesadaran moral Ketika selesai perang Khaibar beberapa
manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. sahabat Nabi SAW pulang kembali dan mereka
Al-Qur’an juga mempunyai perangkat teoretis menyebut-nyebut bahwa si Fulan mati syahid,
untuk memberantas korupsi, seperti melarang si Fulan mati syahid sehingga mereka bertemu
umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi dengan seseorang di tengah jalan dan
penguasa.28 mengatakan: si Fulan mati syahid. Kemudian
26 Pasal 2 dan 3 UU. Nomor 31 Tahun 1999.
27 Yunahar Ilyas, et.al., Korupsi dalam Perspektif Agama- 29 Muslich Shabir, Terjemah Riyadhus Shalihin I, Edisi Kedua
agama, Panduan Untuk Pemuka Umat (Yogyakarta: KUTUB, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 133.
2011), 15. 30 Ibid., 132.
28 Lihat Q.S. an-Naml ayat 34 dan Q.S. Hud ayat 27. 31 Ibid., 135-136.
196|| :Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.2
Juli - Desember 2014
Description:3 Ridwan Nasir (Ed.), Dialektika Islam Dengan Problem. Kontemporer (Yogyakarta: “Arthashastra” yang membahas masalah korupsi di masa itu.6
