hukum laut

123 Pages·2014·6.32 MB·English

H
SERI MONOGRAF VOLUME 3 TAHUN 2015
U
K
U
HUKUM LAUT
M
L
A
U
INTERNASIONAL
T
I
N
T
DALAM PERKEMBANGAN E
R
N
A
H U KU M LAUT
S
I
O
N
A
L
D
INTERNASIONAL
A
L
A
Tema buku ini merupakan kajian ilmu yang M

berhubungan dengan hukum laut internasional P DALAM PERKEMBANGAN
E
yang sedang marak diperbincangkan akademisi R
K
hukum dibagian hukum internasional. Kumpulan
E
teks dalam buku ini berasal dari hasil karya dosen M
B
pengajar dan mahasiswa pada bagian Hukum
A
Internasional dan dosen-dosen bagian Hukum N
G Editor :
Tata Negara. Semoga substansi yang tekandung
A
dalam buku ini dapat bermanfaat bagi N Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.

perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum
E
d
Internasional i
t
o
r
: D
r
. K
h
a
i
d
i
r
A
n
w
a
r
, S
.H
.,M
.H
Justice Publisher . Justice Publisher
H U KU M LAUT
INTERNASIONAL
DALAM PERKEMBANGAN
Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.
(Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun Editor :
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit
Kutipan Pasal 72 : Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-
masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta
rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.
000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada
Jp
umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaima-
na dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
BP. Justice Publisher
2014
(Dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.)

Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.

Jp
BP. Justice Publisher
2014
H U KU M LAUT
INTERNASIONAL
DALAM PERKEMBANGAN
Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional

Diterbitkan oleh Justice Publisher
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng
Bandar Lampung 35145
Telp. [phone] Pesawat 401
Fax. [phone]
www.fh.unila.ac.id
email : [email protected]

Editor : Dr. Khaidir Anwar,S.H., M.H
Desain cover & lay out : Anisa Apriyani
_______________________________________________________
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku
ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun
juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi,
rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.

ISBN : 978-602-1071-29-8

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
_______________________________________________________
HUKUM LAUT INTERNASIONAL/Dosen dan Mahasiswa Bagian
Hukum Internasional
Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, Januari 2015
115 hlm + vi.; 15.5 x 23 cm.
H U KU M LAUT
INTERNASIONAL
DALAM PERKEMBANGAN
Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.
KATA PENGANTAR

HUKUM LAUT INTERNASIONAL
Buku ini dipersembahkan sebagai rasa syukur kami atas
Dosen dan Mahasiswa Bagian Hukum Internasional
dikukuhkannya Dr. Heryandi, S.H., M.H sebagai guru besar pada bidang

Diterbitkan oleh Justice Publisher hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Lampung
Tema buku ini merupakan kajian ilmu yang berhubungan dengan

hukum laut internasional yang sedang marak diperbincangkan akademisi
Lt. 1 Gedung C Fakultas Hukum
Jl. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedung Meneng hukum dibagian hukum internasional. Kumpulan teks dalam buku ini
Bandar Lampung 35145 berasal dari hasil karya dosen pengajar dan mahasiswa pada bagian
Telp. [phone] Pesawat 401
Hukum Internasional dan dosen-dosen bagian Hukum Tata Negara.
Fax. [phone]
Semoga substansi yang tekandung dalam buku ini dapat bermanfaat bagi
www.fh.unila.ac.id
email : [email protected] perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Internasional

Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada

Editor : Dr. Khaidir Anwar,S.H., M.H semua pihak atas bantuan yang diberikan kepada penulis dalam
Desain cover & lay out : Anisa Apriyani menyelesaikan monograf ini, semoga Allah SWT membalas budi baik
_______________________________________________________
yang diberikan, Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
Hak cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak buku
ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apapun
juga, baik secara mekanis maupun elektronis, termasuk fotokopi,
Bandar Lampung, November 2014
rekaman, dan lain-lain tanpa ijin tertulis dari penerbit.
Penulis
ISBN : 978-602-1071-29-8

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
_______________________________________________________
HUKUM LAUT INTERNASIONAL/Dosen dan Mahasiswa Bagian
Hukum Internasional
Ed. 1, Cet. 1, --Bandar Lampung: Justice Publisher, Januari 2015
115 hlm + vi.; 15.5 x 23 cm.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN v
H U KU M LAUT H U KU M LAUT
INTERNASIONAL INTERNASIONAL
DALAM PERKEMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN
Editor : Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.
DAFTAR ISI

Kata Pengantar_____v
Daftar Isi_____ vi
 Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia
Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum____1
 Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan
Lingkungan Laut Di Selat Malaka
Melly Aida, S.H., M.H. & M Farid Al Rianto____31
 Rezim Perizinan Di Bawah Skema Badan Otorita Dasar Laut ( The
Authority) Dan Pengaruh Pelaksanaan Pasal 82 Convention On
The Law Of Sea 1982 Terhadap Kegiatan Di Luar Landas
Kontinen/Outer Continental (OCS) Oleh Kelompok Industri
Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. & Very Susan____49
 Ganti Rugi Terhadap Tumpahan Minyak Di Laut Menurut Konvensi
Hukum Laut 1982 Dihubungkan Dengan International Convention
On Civil Liability For Oil Damage 1969
Rehulina S.H.,M.H. & T. Jessica Novia Hermanto____69
 Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut
Dr. Budiyono, S.H., M.H. ____81
 Pengaturan Kawasan (The Area) Dalam Hukum Laut Internasional
Siti Azizah, S.H.,M.H. & Shinta Wahyu Purnama Sari ___93
vi HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN
H U KU M LAUT H U KU M LAUT
INTERNASIONAL INTERNASIONAL
DALAM PERKEMBANGAN DALAM PERKEMBANGAN
Editor : Editor :
Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H. Dr. Khaidir Anwar, S.H.,M.H.
DAFTAR ISI PENEGAKAN HUKUM
DI PERAIRAN INDONESIA

Kata Pengantar_____v
Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum1
Daftar Isi_____ vi

 Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia
Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.Hum____1 A. Pendahuluan
 Kerjasama Regional Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Sebagaimana disebutkan dalam UUD Tahun 1945 negara
Lingkungan Laut Di Selat Malaka Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.2 Sebelum
Melly Aida, S.H., M.H. & M Farid Al Rianto____31 disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10
Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan
 Rezim Perizinan Di Bawah Skema Badan Otorita Dasar Laut ( The
negara pantai.3 Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam
Authority) Dan Pengaruh Pelaksanaan Pasal 82 Convention On
Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat
The Law Of Sea 1982 Terhadap Kegiatan Di Luar Landas
itu mengundangkan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang
Kontinen/Outer Continental (OCS) Oleh Kelompok Industri
Perairan Indonesia. 4 Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan
Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.H. & Very Susan____49
Indonesia mencakup laut territorial Indonesia,5 dan perairan pedalaman
 Ganti Rugi Terhadap Tumpahan Minyak Di Laut Menurut Konvensi Indonesia6. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah
Hukum Laut 1982 Dihubungkan Dengan International Convention satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang
On Civil Liability For Oil Damage 1969 Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesai telah mengesahkan
Rehulina S.H.,M.H. & T. Jessica Novia Hermanto____69 Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara
Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.
 Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut
Dr. Budiyono, S.H., M.H. ____81 Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi
PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus
 Pengaturan Kawasan (The Area) Dalam Hukum Laut Internasional
1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Siti Azizah, S.H.,M.H. & Shinta Wahyu Purnama Sari ___93
Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia
ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan

1 Dosen bagian Hukum Internasional
2 UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)
3 Pada saat berlakunya Konvensi I Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan,
Konvensi tidak mengenal tentang Negara Kepulauan, tapi hanya mengenal negara tak berpantai
dan negara pantai.
4 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942).
5 Lebarnya 12 mil laut dari garis pangkal lurus kepulauan Indonesia
6 Yaitu perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus yang mengelilingi
kepulauan Indonesia.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN 1
kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan
perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di
bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada
di bawah kedaulatan negara Indonesia.
Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB
tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE)7 yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga
Landas Kontinen.8 Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen,
maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun
1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan,9 serta hak
berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut
territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.10 Di samping itu
luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km, yang terbagi atas 3 juta
km2 merupakan ZEEI, dan 2 juta km2 merupakan laut teritorial dan
perairan kepulauan Indonesia.
Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan
pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas
kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya,
maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau
fungsi yang sangat besar. Menurut penulis11 secara umum fungsi atau
manfaat laut ini antara lain sebagai berikut : 12

7 Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut tidak mengatur tentang zona ekonomi
eksklusif.
8 Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958.
9 Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang
Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV.
10 Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum
disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
11 Abdul Muthalib Tahar, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan
Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 5-6.
12 Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, Bungai Rampai Hukum Laut, Binacipta,
Bandung, hlm. 155 .”Penggunaan atau pemanfaatan laut nusantara digolongkan dalam kategori
penggunaan sebagai berikut : (1) tempat pemukiman (pengembangan daerah pantai dan
rekreasi; (2) kepelabuhanan; (3) pelayaran/navigasi; (4) sumber kekayaan (hayati dan nabati,
mineral, energy/minyak dan gas bumi); (5) pemasangan kabel, pipa laut dan tempat
penimbunan (storage tanks); (6) tempat mengadakan penelitian ilmiah; dan (7) tempat
pembuangan sampah dan kotoran”.
2 HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN
kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan (1) Sebagai sumber kekayaan alam.
perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di
Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah
bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada
perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.
di bawah kedaulatan negara Indonesia.
Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas
Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis
tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari
Eksklusif (ZEE)7 yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang
Landas Kontinen.8 Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin
maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi tuna). Sumber kekayaan laut lainnya antara lain rumput laut,
Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun mutiara, dan lain-lain. Sumberdaya laut demikian disebut
1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan,9 serta hak sebagai sumber kekayaan hayati.
berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut
Selanjutnya mengenai kekayaan alam yang terdapat di daerah
territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia.10 Di samping itu
dasar laut dan tanah di bawahnya, dibedakan menjadi dua,
luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km, yang terbagi atas 3 juta
yaitu yang terdapat di landas kontinen (yurisdiksi nasional)
km2 merupakan ZEEI, dan 2 juta km2 merupakan laut teritorial dan
dan di kawasan (the area) berada di luar yurisdiksi nasional.
perairan kepulauan Indonesia.
Kekayaan alam yang terdapat di daerah dasar laut antara lain
Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan bahan tambang, seperti batubara, minyak bumi, gas, tembaga,
pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas timah, dan bahan polimetalik lain. Kekayaan alam ini disebut
kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, sebagai sumber kekayaan non hayati, dan sifatnya tak dapat
maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau dibaharui; artinya apabila dieksploitasi secara terus-menerus
fungsi yang sangat besar. Menurut penulis11 secara umum fungsi atau akan habis.
manfaat laut ini antara lain sebagai berikut : 12
(2) Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi.

Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa
sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas
kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun

barang.
7 Konvensi-Konvensi Jenewa 1958 tentang Hukum Laut tidak mengatur tentang zona ekonomi
eksklusif. Lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara lain
8 Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958.
semula belum secara tegas diatur oleh hukum, akan tetapi
9 Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang
Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV. sesudah Perang Dunia II masalah lalu lintas kapal asing melalui
10 Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum laut teritorial negara asing diatur oleh hukum laut
disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
internasional, yaitu di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1958
11 Abdul Muthalib Tahar, Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan
Perkembangan Hukum Laut Indonesia, Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 5-6. tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dalam konvensi ini
12 Bandingkan dengan Mochtar Kusumaatmadja, Bungai Rampai Hukum Laut, Binacipta,
yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial
Bandung, hlm. 155 .”Penggunaan atau pemanfaatan laut nusantara digolongkan dalam kategori
penggunaan sebagai berikut : (1) tempat pemukiman (pengembangan daerah pantai dan dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan
rekreasi; (2) kepelabuhanan; (3) pelayaran/navigasi; (4) sumber kekayaan (hayati dan nabati, garis pangkal lurus (yang dahulunya merupakan laut lepas).
mineral, energy/minyak dan gas bumi); (5) pemasangan kabel, pipa laut dan tempat
Setelah disahkannya KHL 1982, hak lintas kapal-kapal asing
penimbunan (storage tanks); (6) tempat mengadakan penelitian ilmiah; dan (7) tempat
pembuangan sampah dan kotoran”.
HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PERKEMBANGAN 3