FAUZI RAHMAN-FSH

146 Pages·2009·0.57 MB·Indonesian

SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG TENTANG
KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN PENYEBARAN
AHMADIYAH

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :
Fauzi Rahman
NIM :104045201500

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SYARIAH DAN HUKUM
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 M / 1430 H
SIKAP POLITIK FUNGSIONARIS PARTAI BULAN BINTANG TENTANG
KEBEBASAN BERAGAMA KASUS PELARANGAN PENYEBARAN
AHMADIYAH

Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)

Oleh :
Fauzi Rahman
NIM :104045201500

Di bawah Bimbingan :

Prof. Dr. Masykuri Abdillah
NIP : 150 240 084

KONSENTRASI KETATANEGARAAN ISLAM
PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SYARIAH DAN HUKUM
SYARIFHIDAYATULLAH
JAKARTA
2009 M / 1430 H
1. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Ahmadiyah di
Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
3. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebebasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
4. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
5. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama
6. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
7. Apakah kebijakan poltik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Mentri
8. Seberapa besar, pengaruh kebijakan poltik PBB terhadap lahirnya SKB 2 Mentri ?
9. Bagaimana bentuk dikungan poltik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum SKB
3 Mentri bagi Ahmadiyah ?
10. Apakah menurut PBB SKB 3 Mentri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
11. Bagaimanakah kebijkasanaan yang ditawarkan PBB, atas persoalan ajaran JAI ?
1. Apa yang Partai Bulan Bintang (PBB) ketahui tentang aliran Amadiyah di
Indonesia ?
Jawab :
Kami dari majlis syura Partai Bulan Bintang (PBB) sudah meneliti semua
tentang buku-buku Ahmadiyah maka majlis syura Partai Bulan Bintang (PBB)
memutuskan bahwa Ahmadiyah itu harus dilarang, atau bikin agama sendiri. Agama
Qadian, agama Ahmadiyah atau agama apalah. karena mereka itu mempunyai nabi
sendiri, mempunyai tempat suci sendiri, dan mempunyai kitab suci sendiri. Kalau
Islam kan syaratnya tiga, Nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Qur’an, tempat
sucinya Mekkah, Madinah. Sekarang Ahmadiayah ini mempunyai nabi sendiri, kitab
suci sendiri, tempat suci sendiri. Ya sudah agama Ahmadiyah, selesai.

2. Bagaimana pandangan PBB terhadap paham Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Ya karena sesat dan menyesatkan itu akan bukan sesat menyesatkan malahan
sudah keluar dari Islam. menurut Islam, sudah keluar dari Islam. makanya dilarang
atau bikin agama sendiri. Begitu hukumnya.
Nih Nabi dari India (Fhoto Mirza Ghulam Ahmad), ini ulama nomer satu
(fhoto Syafi’i R Batuah) asal sumatera. Ini kitab sucinya (kitab Tadzkirah).Jadi
mempunyai tempat suci sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri.
Ini majalah resmi (Sinar Islam) mereka, majalah Ahmadiyah, Sinar Islam, Januari
1980. satu tahun saya jilid. Nih jadi mereka kalau datang ke India menjadi tamu
Allah.
Kalau kita kan ke madinah menjadi tamu Allah ini lihat “Sejak lama saya
berhasrat besar untuk meliahat kedua kota suci zaman akhir Qadian di India dan
Rabwah di Pakistan”. Makanya Ahmadiyah tidak berani berdebat dengan saya. Saya
punya data yang lengkap. Jadi nabinya ini (fhoto Mirza Ghulam Ahmad), kitab
sucinya ini (kitab Tadzkirah) tempat sucinya ini ( Qadian dan Pakistan). Sudah agama
Ahmadiyah. Jangan atas nama agama Islam, selama ini kan satu rumah Islam dan
Ahamadiyah Cuma ribut melulu, kan begitu persoalannya. Mereka rusakin ini rumah
yang milik bersama, satu rumah kan. Mereka kerjanya rusakin, Al-qur’an diputar
balikan kan jadi ribut umat Islam. Karena satu rumah ribut terus udah misah rumah
bikin rumah sendiri.

3. Bagaimana pandangan PBB, terhadap kebabasan beragama dengan keterkaitan
dengan kasus Ahmadiyah ?
Jawab :
Orang delegasi dari Amerika sudah dua kali datang ke MUI, orang dari
Jerman satu kali. pertanyaan sama, masalah kebebasan beragama. tanggal 10 januari
2008 datang ke Indonesia tokoh agama dari Amerika ini resmi. Kirim surat ke MUI
pusat, bahwa mereka datang ini, mau mengetahui proses keluarnya label halal
haramnya makanan, dan obat-obatan badan POM. Itu surat yang dikirim ke MUI
sebelum mereka berangkat, dijawab oleh MUI silahkan datang. Datanglah tokoh tiga
agama, dari Amerika, tokoh Islam, tokoh Kristen, tokoh Yahudi.diadakan rapat di
hotel menteng, hotel cemara. Ya memang rapat MUI, saya sebenarnya di MUI ga
masuk komisi badan POM itu. sebab ini rapat dengan badan POM.karena yang
mereka tanyakan tentang proses keluarnya label halalnya itu, makanan dan obat-
obatan bagaimana. cuma oleh Pak Hamidan menjelang pertemuan saya ditelepon,
oleh Dr.Amirsyah di suruh oleh Pak Hamidan, Pak Amin harus ikut pertemuan
dengan tokoh agama, dari Amerika. dan sekarang sudah kumpul kita.
Tolong segera datang, pukul satu siang. Langsung rapat dimulai, yang tokoh
delegasi Islam menanyakan kenapa syiah zaidiah tidak boleh berkembang di
Indonesia, yang tokoh Kristen kenapa di Indonesia ini kalau membangun tempat
ibadah Kristen harus ada 90 KK itu, kan surat SKB itu kan begitu sekarang, dari
yahudi ini perempuan, kenapa Ahmadiyah dilarang di Indonesia, kenapa Islam Hamid
(Al-Qiyadah) nabi Musadek di larang di Indonesia, kenapa pemerintah Indonesia ini
terlalu patuh oleh MUI. Pak Hamidan dengan dia tegang ada kali 45 menit, dan tidak
paham-paham si perempuan yahudi.
Karena suasana sudah tegang dan sore. saya minta bicara, kemudian
diizinkan, saya katakan sama yahudi. negara kami Republik Indonesia ini menjamin
kebebasan beragama, konstitusi negara kami menjamin itu. kebebasan beragama
maksudnya, orang Hindu bebas menjalankan ajaran hindu sesuai dengan dasar-dasar
ajaran agama Hindu
Orang Budha bebas menjalankan ajaran dasar-dasar agama Budha, orang Kristen
katolik bebas menjalankan ajaran katolik sesuai dengan ajaran dasar-dasar ajaran
agama Kristen katolik. Orang Islam juga bebas menjalankan ajaran Islam sesuai
dengan ajara dasar-dasar agama Islam. Tidak boleh agama umat yang banyak
pengikutnya, memaksa umat yang sedikit untuk masuk ikut agama mereka itu di
jamin oleh konstitusi negara kami.
Dan itu sudah berjalan, sebab selama ini tidak ada masalah. Masalah
Ahmadiyah ini bukan masalah sebatas kebebasan beragama, ini mengacak-acak
agama. Agama Islam diacak-acak umat Islam sudah punya nabi dari Mekkah datang
mereka nabi dari India, ini ngajak berantem. Untung umat Islam yang 210 juta ini
sabar, ini masalah keyakinan saya bilang. 210 juta nabinya dari Mekkah Nabi
Muhammad datang mereka sama ngajak berantem. Ini nabi yang dicari (fhoto Mirza
Ghulam Ahmad).
Ini kitab sucinya (kitab Tazkirah). Jadi kalau berbicara kebebasan bergama
bikin aja agama Ahmadiyah jangan ngacak-ngacak agama Islam. Kenapa pemerintah
itu patuh terhadap faywa MUI, untuk diketahui bahwa MUI itu adalah utusan dari
ormas Islam tingkat pusat. NU punya utusan banyak umatnya, paling banyak di MUI.
Ketua umumnya, sekjennya itu orang NU sesuai dengan banyak umat, jadi banyak
orang NU. Kemudian Muhammadiyah, ada wakilnya Din Syamsudin, dan lain-lain
itu wakil dari Muhammdiyah jadi semua ormas Islam tingkat pusat di Indonesia ini
ada wakilnya, di MUI. Jadi kotak suara 210 juta umat Islam di Indonesia agar
pemerintah dengar karena wakilnya ada semua.
4. Apakah PBB, membenarkan pelarangan-pelarangan yang terjadi di masyarakat
tentang Ahmadiyah ?
Jawab :
Bukan membenarkan meminta, udah bikin surat ke presiden. Sehinga waktu
pertemuan dengan wapres tanggal 12 januari 2009 di istana wapres. Pak Fuad
Amsyari, sekretaris majlis syura PBB. Perkenalkan semua satu persatu, ini Pak Amin
ini ahli aliran sesat kata Pak Fuad. Kemudian dikasihkan data-data tentang
Ahmadiyah, mudah-mudahan Pak wapres sempat membaca. Saya bicara, Pak wapres
saya minta hadiah untuk umat Islam, saya atas nama umat Islam minta hadiah.
Saya jelaskan hadiah yang kami minta adalah kepres tentang pelarangan
Ahmadiyah secara nasional.tindak lanjut atas keluarnya SKB 3 Mentri. Karena
banyaknya pelanggaran yang dilakukan Ahmadiyah setelah keluarnya SKB . Jawaban
Pak wapres, adalah kami tetap komitmen dengan janji kami dengan memperhatikan
HAM. Jadi kita meminta, untuk dilarang. sebab ini perusakan terhadap agama Islam.
5. Menurut PBB, apakah larangan-larangan yang terjadi dengan aliran Ahmadiyah,
bertentangan dengan hukum dan agama ?
Jawab:
Tidak bertentangan justru itu sesuai dengan hukum, sudah dibicarakan lalu
dikeluarin larangan itu. dan setelah membuktikan pelarangan kelakuan perbuatan
yang dilakukan oleh Ahmadiyah bahwa itu menodai Islam. Memang UU harusnya
dilarang, itu ada UU kepresnya. itu saya katakan antara kebebasan beragama dengan
kebebasan mengacak agama atau istilah KH. Hasim Muzadi merusak agama, beda
antara kebebasan beragama atau istilah saya mengacak-ngacak agama Islam kalau
istilah KH Hasim Muzadi ketua umum PBNU merusak agama. Ini Ahmadiyah
melakukan perusakan terhadap agama Islam pantas wajib harus dilarang.
6. Bagaimana kebijakan Politik PBB tentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia ?
Jawab :
Itu tadi larang oleh pemerintah, sudah kami kirim surat resmi ke pemerintah
atau bikin agama baru. Biar berjalan kebebasan beragama, jangan mengacak-acak
Islam. Saya sudah beragama kali dipanggil oleh komnas ham. Akhirnya nyerah juga,
malahan mau belajar sama saya.
7. Apakah kebijakan poltik PBB mempunyai pengaruh terhadap lahirnya SKB 3
Mentri ?
Jawab :
Saya wakil, wakil Kejaksaaan Agung saya wakilnya tapi bukan dari MUI
pusat, saya jelaskan sama semua peserta departemen dalam negeri, kepolisian, mabes
polri, jaksa agung, semua saya jelaskan tentang Ahmadiyah. sehingga keluar SKB,
keputusan bersama. di kejaksaan agung.
8. Seberapa besar, pengaruh kebijakan poltik PBB terhadap lahirnya SKB 2 Mentri ?
Jawab :
Sebenarnya kalau atas nama partai tidak ada, karena saya kesana itu atas nama
MUI pusat. Diutus oleh MUI pusat, malahan yang diprotes oleh Buyung Nasution
karena kehadiran saya pada waktu itu belum menjadi anggota MUI, Sehingga
wartawan banyak yang datang kemari . kenapa Pak Amin yang bukan anggota MUI
ko bisa jadi wakil MUI di rapat kejaksaan agung, kata wartawan. Saya jawab, kalau
MUI mencari orang yang ahli dalam bidangnya, menjadi wakil MUI di suatu
pertemuan kira-kira salah, umpama orang membangun bangunan mencari insinyur
ahli dalam soal membangun bangunan kira-kira salah? Saya dipilih MUI karena
tahu, saya ini ahli bidang aliran sesat. Mereka diam.
9. Bagaimana bentuk dukungan poltik PBB terhadap lahirnya keputusan hukum
SKB 3 Mentri bagi Ahmadiyah ?
Jawab :
Ya mendukung betul, berterimakasih itu walaupun malahan kita tidak buat
karena tidak tegas itu. Aturan kita minta larang, bukan SKB, memang Undang-
undangnya begitu prosedurnya. Peringatan keras dulu, kalau masih melanggar baru
Kepres. Itu undang-undangnya memang begitu, kepres no. 1 tahun 1965. peringatan
dulu kalau masih melanggar baru kepres. Karena kami menemukan data pelanggaran
maka LPPI mau kirim surat.ke Presiden untuk dilarang
10. Apakah menurut PBB SKB 3 Mentri bisa memberikan jalan tengah terhadap
keberadaan JAI ?
Jawab :
Itu kan SKB itu tidak boleh lagi mereka itu menyiarkan pahamnya kepada
orang lain begitu kan, sebenarnya kalau kembali pada UU bukan begitu bunyinya. nih
Pasal 1 “setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,
menganjurkan, mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang
sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan