fatwa majelis ulama indonesia (mui)

626 Pages·2012·4.2 MB·Indonesian

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PUSLITBANG LEKTUR DAN KHAZANAH KEAGAMAAN
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2012

Kata Pengantar
Kepala Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan

Puji syukur kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, buku
“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ....” ini akhirnya
dapat diwujudkan. Penerbitan buku ini, merupakan hasil
kerjasama antara Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2012.
Kami mengucapkan terimakasih kepada para penulis dan para
editor yang secara tekun telah bekerja keras untuk menyusun
sebuah buku untuk diterbitkan, yang hasilnya dapat dibaca oleh
masyarakat secara luas.
Untuk itu,
kami menyampaikan ucapan terimakasih setinggi-tingginya
kepada para penulis yang telah “merelakan” karyanya untuk
diterbitkan, serta kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi bagi terlaksananya program penerbitan naskah buku
ini. Semoga penerbitan karya-karya hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah sosial
keagamaan, serta ikut memberikan pencerahan kepada
masyarakat secara lebih luas tentang pelbagai sorotan dan
tanggapan terhadap fatwa MUI pada perkembangan dan
dinamika sosial kegamaan yang terjadi di Indonesia.
Buku ini
merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh MUI pada tahun 2011
dengan mengundang para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk
memberikan sorotan terhadap fatwa-fatwa yang selama ini
………..
Tentu saja tidak ada gading yang tak retak, sebagai usaha
manusia, penerbitan ini pun masih menyimpan berbagai
kekurangan, dimana para pembaca mungkin menemukan
iii
kejanggalan dan kekurangserasian. Dalam pengetikan, boleh jadi
juga ditemukan berbagai kesalahan dan kekeliruan yang
mengganggu, dan berbagai kekeliruan dan kejanggalan lainnya.
Untuk itu kami mohon maaf. Tetapi yakinlah, berbagai kekurangan
dan kekhilafan itu bukan sesuatu yang disengaja. Itu sepenuhnya
disebabkan kekurangtelitian para penulis maupun tim editor.
Semoga berbagai kekurangan dan kelemahan teknis itu dapat
dikurangi pada penerbitan berikutnya.
Akhirnya, ucapan terimakasih kami haturkan kepada
Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI dan
Sekretaris Jenderal MUI yang telah memberikan arahan demi
tercapainya tujuan dan sasaran penerbitan naskah buku ini.

Jakarta, Mei 2012
Kepala Puslitbang Lektur dan
Kazanah Keagamaan

Choirul Fuad Yusuf
NIP. 19571213 198503 1 002

iv
Sambutan
Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Saya menyambut baik diterbitkannya buku “Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ....”, dimana berbagai
kalangan mengharapkan agar buku ini bisa diterbitkan.
Sejak awal buku ini diperuntukkan bagi masyarakat dari
berbagai kalangan dalam upaya meningkatkan kualitas fatwa yang
dikeluarkan oleh MUI, baik dari kalangan pejabat pemerintah, para
pemuka agama, dan para pakar dari berbagai bidang ilmu serta
masyarakat umum. Buku ini memberi pandangan pemahaman
dari berbagai perspektif tentang fatwa-fatwa yang telah
dikeluarkan oleh MUI. Oleh karena itu, saya memandang buku ini
sangat penting bagi berbagai kalangan masyarakat dalam
menciptakan kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia
dapat lebih baik.
Seiring tumbuh dan berkembangnya berbagai masalah
kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia, maka MUI
diharapkan dapat memberi pencerahan kepada seluruh lapisan
masyarakat. Persepktif yang di tulis dalam buku ini akan menyoroti
fatwa-fatwa MUI akan memberikan persoalan keagamaan dan
persoalan yang lebih mendalam. Saya berharap buku ini akan
terus dinamis merespon segala perubahan sosial yang terjadi
dengan dikeluarkanya berbagai fatwa oleh MUI.
Akhirnya,
semoga kehadiran buku ini dapat mencapai tujuannya yakni
v
sebagai salah satu instrumen agar MUI terus dapat memberikan
pencerahan kepada kehidupan umat Islam.

Jakarta, Mei 201

Kepala Badan Litbang dan Diklat
Kementeria Agama RI

Prof. Dr. H. Machasin, MA
NIP. 19561013 198103 1 003

vi
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR KEPALA PUSLITBANG LEKTUR DAN
KHAZANAH KEAGAMAAN ...................................................................... iii

SAMBUTAN KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI ...................................................................... v

KONTESTASI NALAR AGAMA DAN SEKULAR DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ......................................................... 1

KAJIAN FATWA MUI TENTANGPENENTUAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZUL HIJJAH (UPAYA REKONSTRUKSI
METODOLOGIS) ......................................................................................... 39

FATWA MUI DAN KAJIAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ........... 51

OTORITAS FATWA DALAM KONTEKS MASYARAKAT
DEMOKRATIS (Sebuah Tinjauan Terhadap Fatwa MUI Pasca
Orde Baru) ................................................................................................... 75

MUI DAN AGENT OF CHANGE (Sumbangsih Fatwa MUI Tentang
Wakaf Uang terhadap Sisi Kebijakan dan Kualitas Produk
Undang-undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) .................. 109

PERAN FATWA DSN DALAM MENJAWAB PERKEMBANGAN
PRODUK KEUANGAN SYARIAH ............................................................. 137

GOLONGAN PUTIH ( GOLPUT ) : Analisis Fatwa Majelis
Ulama Indonesia ...................................................................................... 165

FATWA HUKUM ROKOK (MUI Perlu Belajar kepada
Syekh Ihsan Jampes) ................................................................................ 191

OPTIMALISASI PERAN MUI SEBAGAI MUFTI “RESMI”
INDONESIA DI TENGAH BENTURAN LIBERALISME DAN
FUNDAMENTALISME ............................................................................... 217

vii
ANALISIS FATWA MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN
PENYERAPANNYA KE DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................................... 255

Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap
Fatwa MUI, Muhammaddiyah dan Nahdatul Ulama .................... 291

PERANAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI): PERSPEKTIF
SOSIAL POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1975-1990 ....................... 311

ARTIKULASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA: KAJIAN ATAS
FATWA MUI PASCAREFORMASI ........................................................... 337

Arah Kiblat dan Fatwa MUI ..................................................................... 377

Kajian Peningkatan Peran Kelembagaan Sertifikasi Halal
dalam Pengembangan Agroindustri Halal di Indonesia ............. 399

OTORITAS FATWA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH .................. 427

FATWA MUI TENTANG EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA ................................................................................. 459

Keulamaan, Kebangsaan, dan Kekinian: Catatan Kiprah Sosial
Politik MUI .................................................................................................. 517

TELAAH KRITIS METODOLOGI ISTINBATH MUI (STUDI KASUS
FATWA TENTANG GOLPUT) ................................................................... 539

FATWA MUI SEBAGAI OBYEK KAJIAN HUKUM ISLAM DAN
SUMBER SEJARAH SOSIAL ..................................................................... 575

FATWA MUI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN ..................................................................... 587
KEDUDUKAN FATWA DALAM NEGARA HUKUM
REPUBLIK INDONESIA .............................................................................. 601

viii
KONTESTASI NALAR AGAMA DAN SEKULAR DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK1
Studi atas Fatwa MUI tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap
Perempuan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan

oleh
Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA2

A. Pendahuluan
Isu khitan perempuan menyeruak dan muncul menjadi isu
publik terkait dengan setidaknya dua hal; (i) kampanye sistemik
dari lembaga donor terkait dengan upaya perlindungan hak asasi
manusia dan hak anak. Termasuk hak perempuan dalam
melakukan reproduksi; (ii) sajian atas penyelewengan praktek
khitan perempuan yang berdampak pada timbulnya berbagai
ekses negatif yang membahayakan (sebagaimana kasus di
berbagai negara Afrika).
Masalah khitan terhadap perempuan menjadi isu publik
setelah adanya berbagai penelitian, baik yang dilakukan secara

1 Makalah disampaikan pada acara Islamic Conference on MUI Studies yang
diselenggarakan oleh MUI pada 25 – 27 Juli 2011. Beberapa bagian dari tulisan ini pernah
dipresentasikan di acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan
Perempuan pada 7 Mei 2009 di Hotel Acacia Jakarta.
2 Penulis antara lain sebagai Staf Pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universtas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
1111
independen maupun karena ada sponsor, yang menemukan
adanya berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari
penyimpangan3 pelaksanaan khitan terhadap perempuan di
beberapa negara4.
Atas dasar fakta tersebut5 muncul rencana aksi pelarangan
khitan terhadap perempuan6. Bahkan, muncul desakan agar
pelarangan tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan disertai hukuman bagi pelakunya. Beberapa aktifis LSM
yang bergerak di bidang perempuan, dengan sokongan lembaga
internasional mengampanyekan hal serupa. Berkorelasi dengan
hal tersebut, dalam konteks Indonesia, pada pertengahan tahun
2006 muncul Surat Edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat
tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas
Kesehatan7.
Terhadap Surat ini, muncul gejolak di masyarakat, baik
masyarakat awam maupun tenaga kesehatan, khususnya bidan.
Surat Edaran ini dinilai sangat bias dan justru tidak memberikan

3 Sengaja penulis menyisipkan kata "penyimpangan", sebagaimana nanti dibahas
tata cara khitan terhadap perempuan yang menekankan prinsip kehati-hatian, dan
menghindari tindakan yang membahayakan. Hal ini mengingat praktek sunat terhadap
perempuan sangat bervariasi.
4 Penelitian seperti ini dapat dilihat antara lain, dalam konteks lokal Indonesia,
dilaksanakan oleh Population Council di enam provinsi di Indonesia dalam rentang waktu
2001 – 2003
5 Namun, melihat hasil kajian terkait road map pelarangan medikalisasi sunat
perempuan, ada kesan penelitian yang ada dilakukan justru untuk memperkuat keinginan
untuk melarang sunat perempuan.
6 Antara lain pada Sidang ke-39 Komite CEDAW Tahun 2007 di New York yang
mendesak pelarangan pemotongan alat kelamin perempuan dalam peraturan perundang-
undangan.
7 Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas
Kesehatan Nomor HK.00.07.1.3.1047a dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat, Departemen Kesehatan, tahun 2006, yang ditandatangani oleh Sri Astuti
Suparmanto, selanjutnya disebut SE tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan.
2222