ekologi dan ilmu lingkungan

669 Pages·2012·4.16 MB·Indonesian

KUMPULAN MAKALAH
EKOLOGI DAN ILMU LINGKUNGAN

MAHASISWA PPs ILMU LINGKUNGAN
ANGKATAN 2006

EDITOR :
Prof.Dr.Ir.H. ADNAN KASRY

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2006
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, pencipta alam semesta beserta
isinya yang telah mengkaruniai bemacam-mcam anugerah yang besar dengan
ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita.
Shalawat dan salam bagi junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta
ahli kerabat, sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang baik dan setia, dengan
perantaraan mereka inilah semua ilmu pengetahuan itu didapati.
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dan sebagai negara
anggota PBB, terus menerus melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan
selalu dipengaruhi dan mempengaruhi sumberdaya alam serta kondisi lingkungan.
Selain memberikan manfaat, pembangunan juga memberikan resiko. Oleh karena
itu, sesuai dengan amanat Rio, pembangunan harus dilakukan secara
berkesinambungan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan
masyarakat dan negara yang tetap berwawasan lingkungan (sustainable
development).
Buku ini berisi berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan,
pembahasannya dikaitkan dengan kondisi ekosistem di lingkungan hidup yang
mungkin ditimbulkannya. Diharapkan buku ini dapat dijadikan rujukan bagi yang
memerlukan, sebagai sumbangan pemikiran dari mahasiswa Program Studi Ilmu
Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Riau.
Pekanbaru, Desember 2006
EDITOR,

Prof. Dr. Ir. H. Adnan Kasry
Dosen Ekologi dan Lingkungan
DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................... ii

1. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau oleh
Amsudin Lamsihar Gurning .......................................................... 1 – 22
2. Peran Sektor Kehutanan dalam Penanggulangan Kemiskinan
oleh Diding Ridwanullah .............................................................. 22 – 41
3. Peranan Hutan Kota oleh Ermansyi .............................................. 42 – 57
4. Perilaku Masyarakat dalam Pembukaan Hutan dan Lahan untuk
Area Pertanian dan Perkebunan Hubungannya dengan Kebakaran
Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hulu oleh Anuar Sadat..... 58 – 73
5. Taman Hutan Raya Sultan Syarif Kasyim dan Permasalahannya
oleh Erni Yanti .............................................................................. 74 – 96
6. Terancamnya Keberadaan Hutan Tropis oleh E. Zikra Habibah 97 – 126
7. Hutan Kemasyarakatan sebagai Salah Satu Pemecahan Masalah
Perambahan Hutan dan Kelestariannya oleh Edi Warman ........... 127 – 152
8. Permasalahan Illegal Logging di Provinsi Riau oleh
Zamhuruddin Mya ......................................................................... 153 – 186
9. Kebakaran Hutan Indonesia dan Upaya Penanggulangannya oleh
Imam Deisy Mustiono .................................................................. 187 – 202
10. Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera oleh
Indra Pomi Nasution .................................................................... 203 – 226
11. Kebakaran Lahan Gambut dan Dampak Lingkungan oleh
Irma Laila ...................................................................................... 227 – 242
12. Manfaat Jasa Lingkungan Hutan Tropis oleh Mukhamadun ........ 243 – 274
13. Kebakaran Hutan dan Dampaknya terhadap Lingkungan di
Provinsi Riau oleh T. Iskandar Johan ........................................... 275 – 292
14. Dampak Pembangunan Pertanian dan Kehutanan oleh Rosyadi .. 293 – 311
15. Kemiskinan sebagai Salah Satu Fenomena Masalah Lingkungan
di Indonesia oleh Diana Azizah .................................................... 312 – 351
16. Penambangan Batu Bara dan Dampaknya terhadap Hayati
Perairan Sungai Singingi oleh Fabri Komara ................................ 352 – 366
17. Dampak Ekologi Luapan Lumpur Lapindo di Porong – Sidoarjo
oleh Haristanto .............................................................................. 367 – 388
18. Dampak Banjir dan Upaya Penanggulangan di Kabupaten
Kampar Tahun 2006 oleh Herlyn Rahmola .................................. 389 – 406
19. Pencemaran Udara dan Dampaknya terhadap Kesehatan Manusia
oleh Joko Suroso ........................................................................... 407 – 427
20. Implikasi Protokol Kyoto di Propinsi Riau oleh Murhamsa ......... 428 – 453
21. Penyelamatan dan Pelestarian DAS Siak oleh Nuraini ................. 454 – 484
22. Teknik Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan oleh
Rina Novia Yanti ........................................................................... 485 – 505
23. Fitoplankton sebagai Indikator Penentu Kualitas Perairan oleh
Ritawati Simanjuntak .................................................................... 506 – 517
24. Kajian Kualitas Air Danau Buatan Limbungan Pekanbaru dan
Upaya Pengelolaanya oleh Robbi Akmal ..................................... 518 – 536
25. Bakteri Anti Kanker dalam Lumpur Panas oleh Syarwandi. K .... 537 – 547
26. Pengaruh Pencemaran Udara terhadap Kesehatan Manusia oleh
Yenni Hidayati .............................................................................. 548 – 565
27. Komposisi dan Pengolahan Limbah Cair Pabrik Minyak Kelapa
Sawit Secara Anaerob oleh Zulfahmi ........................................... 566 – 588
28. Kerusakan Ekosistem Laut Akibat Terjadinya Tumpahan Minyak
di Perairan Laut oleh Dwi Agusrianto .......................................... 589 – 616
29. Pencemaran Air Berpengaruh pada Kehidupan Perairan oleh
Indira Ekawati ............................................................................... 617 – 629
30. Bioremoval Logam Berat dengan Mikroorganisme oleh
Linda Warni .................................................................................. 630 – 646
31. Penggunaan Mulsa sebagai Pengendali Erosi Tanah Pada Lahan
Kritis oleh Tri Martini ................................................................... 647 – 665
1

DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI PROVINSI RIAU

OLEH :

AMSUDIN LAMSIHAR GURNING

PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2006
2

I. PENDAHULUAN
Kejadian Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Karhutla) masih merupakan
salah satu isu lingkungan hidup prioritas di Provinsi Riau. Frekuensi kejadian
Karhutla rutin setiap tahun yang menyebabkan kerusakan berbagai ekosistem,
aktivitas masyarakat dan bisnis terganggu dan dampak kepada kesehatan
masyarakat serta mengusik kenyamanan dan kesehatan negara-negara tetangga
akibat kabut asap yang ditimbulkan yang pada akhirnya memperburuk citra
Indonesia karena dianggap tidak berkomitmen dalam pelestarian lingkungan
hidup.
Masyarakat sering mempertanyakan peran dan kemampuan pemerintah
dalam menyelesaikan masalah Karhutla ini, tetapi sepertinya pemerintah
mempunyai rasa percaya diri yang tinggi akan mampu mengendalikan Karhutla di
bumi lancang kuning tahun ini sesuai dengan pernyataan dan janjinya di berbagai
media dan bahkan pernah dideklarasikan Riau Bebas Asap Tahun 2005.
Kenyataannya bahwa sejak kejadian Karhutla terbesar di Indonesia tahun
1997/1998 yang telah menghabiskan kawasan hutan seluas + 4,8 juta hektar dan
merugikan negara + Rp. 10 Triliun dan menyebabkan 527 kasus kematian,
1.446.120 kasus ISPA, 298.125 kasus Asma dan 58.095 kasus Bronkhitis
(FWI/GFW 2002), belum cukup bagi pemerintah di semua tingkatan untuk lebih
serius mengembangkan strategi pengendalian Karhulta yang efektif dan mampu
menghentikan Karhutla dan kabut asap.
Meskipun kini tidak lagi terlihat hotspot dan asap di kota Kabupaten dan
Propinsi Riau, tidak menjamin kejadian ini tidak akan berulang di waktu
mendatang. Pemadaman api lapangan lebih disebabkan oleh turunnya hujan
3

dengan intensitas yang cukup tinggi beberapa hari terakhir tetapi jika kegiatan
pencegahan di lapangan tidak dilakukan dalam waktu dekat asap juga akan
menyelimuti kawasan-kawasan permukiman di Provinsi Riau.
Sebelum mengembangkan berbagai pendekatan pengendalian Karhutla di
Provinsi Riau ada baiknya melihat permasalahan Karhutla dan pengendalian
Karhutla di Riau sehingga jelas bagi semua stakeholders simpul mana yang harus
diputuskan dalam mengurangi atau mengakhiri kejadian Karhutla di Riau pada
masa mendatang. Kemudian akan dilakukan peninjauan terhadap substansi
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian
Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau (PUSDALKARHUTLA) yang
merupakan kebijakan pokok pemerintah dalam mengelola pengendalian Karhutla
di Provinsi Riau.
4

II. KEBAKARAN HUTAN
Berdasarkan hasil pemetaan daerah Rawan Karhutla Tahun 2004 yang
dilakukan oleh BAPEDAL Provinsi Riau bekerjasama dengan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup R.I telah diidentifikasi lokasi-lokasi Rawan Karhutla
di Riau dengan mempertimbangkan seluruh variabel yang menentukan suatu
daerah dapat dikategorikan Daerah Rawan Karhutla.
Dari hasil pemetaan tersebut diketahui sebanyak 45 Kecamatan, 76
Desa/Kelurahan rawan sampai sangat rawan dan 184 desa agak rawan
Kahurtla. Jumlah desa rawan terbanyak di Kab. Bengkalis (16 desa), kemudian
di Kab. Rokan Hilir (13 Desa), Pelalawan (11 desa), Indragiri Hilir dan Siak
masing-masing 6 desa. Sedangkan di Kota Pekanbaru dan Kab. Kuantan Singingi
tidak terdapat desa/kelurahan rawan Karhutla (Bapedal Riau 2005).
Secara teori, indikasi kejadian Karhutla biasanya diukur dengan
pemunculan titik panas (hotspot) hasil deteksi satelit the US National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA), dimana semakin tinggi angka hotspot di
suatu lokasi semakin tinggi kemungkinan di daerah tersebut terjadi
kebakaran/ditemukan titik api (firespot). Kedua istilah ini sering sekali
disalahartikan dimana hotspot sering disebutkan sebagai firespot. Kenyataan di
lapangan tidak semua hotspot merupakan firespot dan sebaliknya jumlah hotspot
yang tidak ada atau sedikit tidak menjamin tidak ada atau sedikit kebakaran
(firespot) tergantung kepada situasi cuaca (tutupan awan, suhu) dan luas lokasi
kebakaran pada saat satelit melewati lokasi terbakar tersebut. Misalnya jika suatu
lokasi terjadi kebakaran dan di atasnya tertutup oleh awan, maka ada
kemungkinan satelit tidak dapat mendeteksi hotspot pada lokasi tersebut. Jadi
5

yang paling penting untuk memastikan hotspot adalah firespot perlunya kegiatan
patroli lapangan selama 24 jam terutama di desa-desa rawan Karhutla dan
verifikasi lapangan seluruh data hotspot.
Dari hasil pengolahan data hotspot tahun 1997 s.d. Mei 2005 yang
dilakukan Bapedal Propinsi Riau diketahui bahwa bulan potensial kejadian
Karhutla di Provinsi Riau yaitu Pebruari - Maret dan Mei s/d Agustus, kemudian
Oktober-November. Dapat dikatakan bahwa hampir sepanjang tahun Provinsi
Riau berpotensi terjadi Karhutla.
Dilihat dari distribusi hotspot menurut lokasi hotspot tahun 2005 di Riau.
Dari hasil pengolahan data diketahui 98,25% hotspot terdeteksi di 6 kab / kota
yaitu Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak dan
Indragiri Hilir. Sedangkan hotspot menurut penggunaan lahan ditemukan 86%
dari jumlah hotspot tahun 2005 terdeteksi di 3 kawasan antara lain kawasan
HPH/bekas HPH (30%) dan perkebunan (45%) dan HTI (11%) dan sisanya di
Areal Penggunaan Lain (APL) atau sering disebut sebagai lahan masyarakat
(14%) (BAPEDAL 2005).
Jika dilihat dari kejadian kebakaran (fire spot) di Riau selama tahun 2006
(sampai dengan Agustus), Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(PUSDALKARHUTLA) Provinsi Riau (2006) mencatat 6786,25 ha areal terbakar
dilaporkan berada di 4 Kabupaten yaitu Indragiri Hilir (3000 ha), Rokan Hulu
(2.553,50 ha), Pelalawan (6.786,25 ha) dan Rokan Hilir (235,75 ha). Angka ini
akan jauh lebih besar lagi jika semua kejadian dan luas kebakaran dapat dicatat
dan dilaporkan ke PUSDALKARHUTLA.
6

Jadi untuk sementara dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil
pemetaan daerah rawan Karhutla dan data hotspot serta luas areal terbakar
(firespot), Kab / Kota yang perlu menjadi fokus utama pengendalian Karhutla
yaitu Kab. Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hilir, Siak, Indragiri Hilir dan Kota
Dumai. Artinya jika keenam kab/kota ini diawasi dan dilakukan program
pengendalian Karhutla secara baik dan berkelanjutan akan memberikan dampak
signifikan terhadap penurunan jumlah kejadian Karhutla dan sekaligus
mengurangi kabut asap. Kesimpulan ini tentunya akan lebih baik jika dibuat
berdasarkan data hotspot minimal 5 tahun terakhir dan adanya pemutahiran
terhadap lokasi-lokasi yang telah dipetakan rawan Karhutla.