BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan di paparkan data-data dari

38 Pages·2017·0.89 MB·Indonesian

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di paparkan data-data dari hasil penelitian yang telah
dilakukan beserta analisisnya berdasarkan pada hasil observasi, dokumentasi, dan
wawancara yang dilakukan guna mendapatkan gambaran dan jawaban tentang
permasalahan yang di teliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara
dalam 2 kondisi, yaitu wawancara formal dan wawancara informal.
Wawancara formal disini secara keseluruhan berisi pertanyaan-pertanyaan
yang telah dirancang sedemikian rupa oleh penulis untuk mendapatkan fakta
dilapangan secara spesifik. Sedangkan wawancara informal disini berisi
wawancara bersifat percakapan tidak resmi. Pertanyaan yang diajukan dilakukan
secara spontan untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dan lebih jujur
dari responden. Dalam wawancara informal ini peneliti tidak memiliki
pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya akan tetapi lebih kepada
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya refleksi dari jawaban-jawaban yang
disampaikan oleh responden. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta atau
memperoleh data yang lebih terpercaya.
Hasil penelitian ini sendiri akan difokuskan pada peran daripada Satgas
Saber Pungli Kota Malang dalam menindaklanjuti laporan-laporan tentang pungli
dan prospek dibentuknya Satgas Saber Pungli Kota Malang dalam mengurangi
tindak pidana pungutan liar di Kota Malang. Sebelum penulis memaparkan hasil
daripada penelitian yang telah dilakukan, penulis akan memaparkan terlebih
57
dahulu sejarah pembentukan Satgas Saber Pungli dari tingkat pusat hingga tingkat
daerah kabupaten/kota, yang mana kota yang dipilih penulis adalah Kota Malang.
A. Gambaran Umum Tentang Satgas Saber Pungli
A.1 Visi Dan Misi Satgas Saber Pungli
Visi Satgas Saber Pungli:
Terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar
Misi Satgas Saber Pungli:
1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan
liar;
2. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data
dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang
terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata
pemerintahan dan masyarakat;
4. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan
operasi/kegiatan pemberantasan pungutan liar;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui
transparasi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan
perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar;

58
A.2 Strategi Pemberantasan Pungli
Strategi Pre emtif (Pembinaan):
a. Membangun budaya/anti pungli baik masyarakat, aparatur maupun
pengusaha.
b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dalam gerakan
nasional pemberantasan pungli, pemda bebas dari pungli.
Strategi Preventif (Pencegahan):
1. Melaksanakan pemetaan rawan pungli di setiap
Kementrian/Lembaga dan Pemda;
2. Mengoptimalkan fungsi satuan pengawas internal;
3. Pengawas fungsional oleh BPK dan BPKP dengan para inspektur
lebih terkoordinir dan tersinkronisasi;
4. Mengoptimalkan sistem pelayanan publik yang prima berbasis
teknologi dan informasi.
Strategi Represif (Penegakan Hukum):
Menindak tegas terhadap oknum aparat penyelenggara
negara/pegawai negeri, masyarakat yang terlibat dalam pungutan liar
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

59
A.3 Penjabaran Tugas Satgas Saber Pungli
Gambar 1
Sumber: https://acch.kpk.go.id

60
A.4 Struktur Organisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Dari
Tingkat Pusat Hingga Kabupaten/Kota
Gambar 2
Sumber: https://acch.kpk.go.id

Gambar 3
Sumber: https://acch.kpk.go.id
61
Gambar 4
Sumber: https://acch.kpk.go.id

Gambar 5
Sumber: https://acch.kpk.go.id

62
Gambar 6
Sumber: https://acch.kpk.go.id

A.5 Data Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Yang Terbentuk
Gambar 7
Sumber: https://acch.kpk.go.id
63
A.6 Sejarah Di Bentuknya Satgas Saber Pungli Dari Tingkat Pusat
Hingga Tingkat Daerah
Pungli pada hakekatnya lahir dari sebuah keterpaksaan,
sebagai respon dari kerumitan dan ketidakpastian pelayaan publik.
Namun dalam perkembangannya terjadi pergeseran sistem nilai di
tengah masyarakat. Pengguna layanan justru merasa lega dengan
melakukan pungli. Pungli diyakini mampu mengurangi kerumitan
proses pelayanan publik menjadi kemudahan. Pada akhirnya, prilaku
pungli itu dianggap sebagai hal yang wajar terjadi di Indonesia
mengingat masyarakat Indonesia rata-rata menginginkan pelayanan
yang cepat.
Pungli memang tidak menyebabkan kerugian negara secara
langsung namun praktek tersebut dalam jangka panjang akan merusak
integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi
pelayanan publik. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut,
sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima
kepada warga masyarakat tanpa harus menerima uang tambahan dari
pemohon layanan.
Tidak mudah untuk membereskan masalah pungli yang sudah
membudaya di masyarakat. Kebanyakan nominal transaksinya relatif
kecil, akan tetapi meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika
intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif
jumlahnya akan menjadi besar juga.
64
Pelaku di dalam tindak pidana pungutan liar bisa dikatagorikan
sebagai pemberi ataupun penerima. Sekalipun pemberi adalah korban,
namun pemberi tetap sebagai pelaku kejahatan. Hanya saja, ada satu
catatan, sejauh manakah pemerintah bisa menjamin proses pelayanan
publik tidak akan panjang, rumit dan berbelit. Pasalnya proses
panjang, rumit dan berbelit ini adalah awal dari semua kejahatan
pungli.
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau disingkat Satgas
Saber Pungli dibentuk atas instruksi Presiden Jokowi dan Wakil
Presiden Jusuf Kalla, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT)
pungutan liar (Pungli) perizinan perkapalan di Kementerian
Perhubungan (Kemenhub) RI pada hari Selasa tanggal 11 Oktober
2016. Pada saat itu OTT dilakukan oleh tim gabungan dari Mabes
Polri dan Polda Metro Jaya yang dipimpin langsung oleh Kapolri
Jenderal Pol. Tito Karnavian. Pada saat itu polisi berhasil
mengamankan enam orang dari hasil OTT di Kemenhub tersebut.
Selain mengamankan 6 orang tersebut, polisi juga berhasil
mengamankan barang bukti berupa sejumlah uang Rp 34 juta di lantai
6 dan Rp 61 juta di lantai 12. Selain itu polisi juga menyita enam buku
tabungan yang berisi uang Rp 1 miliar dan beberapa dokumen terkait
perizinan.
Langkah yang di ambil pemerintah guna menindaklanjuti OTT
yang dilakukan di Kemenhub RI pada saat itu yaitu Pemerintah
65
memutuskan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Punguta Liar
(Satgas Saber Pungli) untuk menindak pelaku pungutan liar di
kementerian/lembaga dan berbagai tempat berkaitan dengan
pelayanan masyarakat. Pada saat itu pemerintah sedang menyiapkan
Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum dari pada Tim
Saber Pungli tersebut. Menurut Wiranto selaku Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), tujuan
pemerintah membuat payung hukum perpres agar Satgas Saber Pungli
dalam bertindak memiliki legalitas sehingga bisa
dipertanggungjawaban.
Pada tanggal 20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah
menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016
tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, yang selanjutnya
disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres ini ialah
salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan
keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Terbitnya
Perpres 87 tahun 2016 ini seperti mengulang sejarah lama. Tahun
1977 lalu, pemerintahan orde baru juga menerbitkan Instruksi
Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 1977 tentang Operasi Tertib (Opstib).
Saat itu, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai
66