BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI`AH, MUDHARABAH DAN AGUNAN A ...

53 Pages·2016·0.87 MB·Indonesian

by  Corporate Edition

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI`AH,
MUDHARABAH DAN AGUNAN

A. Ketentuan Umum Tentang Perbankan Syari`ah
1. Pengertian Perbankan Syari`ah
Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan
berdasarkan hukum Islam. Dimana usaha ini didasari oleh larangan Islam untuk
memungut maupun meminjam dengan perhitungan bunga (riba) dan larangan
berinvestasi dalam usaha-usaha yang berkaitan dengan media dan barang yang
tidak Islami (haram).29)
Perbankan Syari`ah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai
Islamic Banking atau juga disebut dengan interest-free banking. Peristilahan
dengan menggunakan kata Islamic tidak dapat dilepaskan dari asal mula sistem
perbankan syariah itu sendiri. Bank Syari`ah pada awalnya dikembangkan sebagai
suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang
berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar
tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan
prinsip-prinsip Syari`ah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelanggaran
praktik kegiatan maisir (spekulasi), gharar (ketidak jelasan), dan riba.

29) Tim Pengembangan Perbankan Syariah Istitut Bankir Indonesia, Bank Syariah :
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 17.
repository.unisba.ac.id
Istilah Syari`ah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju
sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau
peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang
terkandung didalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad
SAW dalam bentuk sunnah (hadis).30)
Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syari`ah
dengan Bank Syari`ah. Bank Syari`ah adalah bagian dari Perbankan Syari`ah
selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syari`ah terdiri atas Bank
Umum Syari`ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari`ah (BPRS). Dalam Undang-
Undang Perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998)
membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan
kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.31)
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari`ah, Bank Syari`ah itu adalah :
“Bank Syari`ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya
berdasarkan prinsip Syari`ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syari`ah dan Bank Perkreditan Rakyat Syari`ah”.
Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syari`ah, menyatakan:

30) Widya Ningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media,
Jakarta, 2007, hlm. 4.
31) Abdul Gofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah, Refika Aditama, Bandung, 2009,
hlm.5.
repository.unisba.ac.id
“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.
Prinsip Syari`ah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan
berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan
dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah. Lembaga yang dimaksud,
yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang Perbankan Syari`ah
adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).32)
Secara umum, pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syari`ah Islam. Saat ini banyak
istilah yang diberikan untuk menyebut identitas Bank Islam selain istilah Bank
Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (interest-free bank), bank tanpa riba
(lariba bank), dan bank syariah (Shari‟a Bank). Indonesia sendiri secara teknis
yuridis, penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syari`ah”
atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari`ah”.33)
Pengertian Bank Syari`ah dapat ditinjau dari pendapat para ahli, yaitu
sebagai berikut:
Warkum Sumitro:34)
“Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada
tata cara bermuamalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits. Di dalam
operasionalisasinya Bank Islam harus mengikuti dan atau berpedoman
kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasululloh, bentuk-
bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh

32) Ibid, hlm.7.
33) Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2009, hlm.35.
34) Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan di Indonesia dan Lembaga Terkait (BMUI &
Takaful) di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.5.
repository.unisba.ac.id
Rasululloh atau bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama
atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-
Qur’an dan Al-Hadits”.

Muhamad: 35)
“Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syari`ah adalah bank
yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau
biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga
keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan
berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW”.

Karnaen A. Perwataatmadja dan H.M. Syafii Antonio: 36)
Bank Islam atau Bank Syari`ah adalah Bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip-prinsip syari`ah dan tata cara beroperasinya mengacu
kepada ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
bank yang operasinya berdasarkan prinsip syariah tersebut secara teknis yuridis
disebut “bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil”.
Dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan terbaru, yaitu Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai adalah “Bank Berdasarkan
Prinsip Syari`ah”, karena operasinya berpedoman pada ketentuan- ketentuan
syariah Islam, maka bank Islam disebut pula “Bank Syariah”.
Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1angka 3 Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1998:
“Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

35) Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari‟ah, UII Press, Yogyakarta,
2000, hlm.13.
36) Karnaen Perwaatmadja dan M. Syafii Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, PT.
Dana Bhakta Wakaf, Yogyakarta, 1997. hlm. 14.
repository.unisba.ac.id
Pengertian dari prinsip syariah sendiri termuat dalam Pasal 1 angka 13,
yaitu :
“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari`ah.”
Berdasarkan pengertian Bank Islam yang dikemukakan di atas, dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Bank Islam atau Bank Syari`ah adalah
badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan
penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya
berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur di dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadits.
Bank Islam diperkenankan untuk mengeluarkan produk, jasa dan kegiatan
usaha perbankan yang baru, dimana sebelumnya belum ada atau tidak dikenal
pada zaman Rasululloh, asalkan hal itu tidak bertentangan atau selaras dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits. Pada Bank
Islam umumnya dibentuk suatu lembaga pengawas yang bertugas dan memiliki
kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan
usaha Bank Islam tersebut, agar tidak berlawanan dengan Al-Qur’an dan Al-
Hadits. Lembaga pengawas inilah yang akan memberikan fatwa kepada bank yang
bersangkutan.
Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Menurut Pasal 2 Undang-
repository.unisba.ac.id
Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus
berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.
Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan: “Kegiatan usaha yang
berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak
mengandung unsur :37)
a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan
waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang
mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang
diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah);
b. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak
pasti dan bersifat untung-untungan;
c. Gharar, yitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi
dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainya.”
Mengenai transaksi dibidang muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum
Islam diatas, pada dasarnya setiap kegiatan transaksi diperbolehkan, kecuali
terdapat dalil Al-Qur’an ataupun sunnah Rasulullah SAW yang melarangnya
(baik secara eksplisit maupun implisit). Ini berarti apabila dalam perkembangan
kegiatan muamalah ditemukan suatu transaksi baru yang belum dikenal

37) Adiwarman Karim, Op. Cit., hlm. 30-49
repository.unisba.ac.id
sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima,
kecuali bila ada sebagian atau keseluruhan unsurnya yang dinyatakan terlarang
oleh syariah.
Bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank
konvensional, salah satunya dengan adanya akad. Dalam bank syariah, akad yang
dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang
dilakukan berdasarka hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar
kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan
hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki
pertanggungjawaban hingga yaumil qiyamah.38)
Ketentuan rukun akad dari transaksi bank syariah berbeda dengan bank
konvensional. Rukun akad dalam bank syariah adalah :
1) Penjual;
2) Pembeli;
3) Barang;
4) Harga;
5) Akad/ ijab qabul.
Syarat dari pelaksanaan transaksi bank syariah juga berbeda dari bank
konvensional. Syarat pelaksanaan transaksi dalam perbankan syariah yaitu:
1) Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang
haram menjadi batal demi hukum syariah;
2) Harga barang dan jasa harus jelas (telah ditetapkan);

38) Muhammad Syafi’i Antonio, Op. Cit., hlm.29.
repository.unisba.ac.id
3) Tempat penyerahan (delivery) harus jelas, karena berdampak pada biaya
transportasi;
4) Barang objek transaksi harus sepenuhnya berada dalam objek kepemilikan.
Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang
terjadi pada transaksi short sale yang terjadi dalam pasar modal

2. Dasar Hukum Perbankan Syari`ah
Bank syariah didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman
hidup umat Islam. Filosofi dan dasar Perbankan Syari`ah meliputi tiga aspek,
yaitu produktif, adil, dan memiliki akhlak atau moralitas usaha. Produktif berarti
harta yang dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan, karenanya harta
juga tidak boleh menganggur dan diperkenankan memperoleh laba. Sedangkan
adil berarti dilarangnya riba dan diharuskan melakukan pembagian hasil dan
risiko.
Akhlak dan moralitas usaha meliputi larangan investasi pada usaha
maksiat dan merusak lingkungan serta larangan berspekulasi.39)
Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus,
melainkan diturunkan dalam tiga tahap, antara lain :
a. Tahap Pertama
Surat Ar Ruum ayat 39:40)
“Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah
harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang

39) Mewujudkan Kesetaraan dan Keaadilan Perbankan, Peluang Bank Syariah. “Media
Indonesia” 28 Mei 2001.
40) Departemen Agama Republik Indonesia, Al – Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta,
2008.
repository.unisba.ac.id
kamu berikan zakat karena mengharap keridhaan Allah, maka mereka
(yang memberikan zakat itu) melipatgandakan pahalanya.

b. Tahap Kedua
Surat An Nisa ayat 161:
“Dan karena mengambil (memakan hasil) riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang (melakukan) dan karena mereka memakan harta
orang lain dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk
orang – orang yang kafir diantara mereka azab yang berat sekali”.

c. Tahap Ketiga
Surat Al – Baqarah ayat 275:
“Orang – orang yang memakan harta riba, tidaklah sanggup berdiri
melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan. Demikian itu
karena mereka berkata, Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syari`ah (selanjutnya ditulis dengan Undang-Undang Perbankan Syari`ah), maka
landasan hukum Bank Syari`ah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi
kelembagaan maupun lembaga operasionalnya.
Bank Syari`ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah
adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu
diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen
(peniadaan bunga sekaligus). Walaupun demikian kesempatan ini belum
termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal
ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988
yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi Perbankan
Syari`ah semakin pasti setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan Nomor 7
repository.unisba.ac.id
Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan
yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.
Terbitnya Peraturan Pemeritntah Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank
bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak
boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga)
sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil
tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil,
maka jalan bagi operasional perbankkan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi
telah tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan
mendirikan Bank Syari`ah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem
konvensional menjadi sistem syari`ah.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini sekaligus menghapus Pasal 6
pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang melarang dual system
bank. Dengan tegas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat
juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syari`ah melalui:41)
a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru; atau
b. Pengubahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan
kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip syari`ah.

41) Rachmadi Usman, Aspek – Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.15.
repository.unisba.ac.id