BAB I. UMUM

310 Pages·2017·10.4 MB·Indonesian

2016
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA
2017
LAMBANG DAERAH
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
MAKNA LAMBANG DAERAH
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor
5 Tahun 1997, makna lambing daerah Kota Salatiga dibagi
menjadi dua macam makna, yaitu :
1. Makna warna dalam lambang daerah:
a. Putih berarti kejujuran / kesucian
b. Kuning Emas berarti keluhuran / keagngan / kemuliaan/
kejayaan
c. Hijau berarti kemakmuran
d. Biru berarti kedamaian
e. Hitam berarti keabadian / keteguhan
f. Merah berarti keberanian

2. Makna bentuk dan motif yang terkandung dalam lambang
daerah:
a. Bentuk Perisai : melambangkan pertahanan dan ketahanan
wilayah / daerah.
b. Lukisan dasar tanpa batas berwarna biru laut :
melambangkan kesetiaan.
c. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas yang
disebut "Nur Cahaya" : melambangkan bahwa rakyat
Salatiga adalah insan yang percaya dan takwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan
kepercayaannya masing-masing.
d. Lukisan Sadak Kinang : melambangkan kesuburan daerah
Salatiga dan sumber kekuatan.
e. Lukisan dua buah gunung yang berhimpit menjadi satu:
melambangkan bersatunya rakyat dengan Pemerintah
Daerah, disamping melambangkan Kota Salatiga berada di
daerah pegunungan yang berhawa sejuk.
f. Lukisan Padi dan Kapas : melambangkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat Salatiga, sedangkan jumlah biji padi
24 buah dan daun kelopak bunganya berjumlah 7,
melambangkan tanggal dan bulan hari jadi Kota Salatiga.
g. Lukisan Patung Ganesa : melambangkan peranan dan
fungsi Salatiga sebagai kota pendidikan.
h. Susunan Batu Bata : melambangkan status Kota /
Kotamadya; sedangkan 4 lekukan serta 5 kubu
perlindungan melambangkan diproklamasikannya
kemerdekaan Republik Indonesia pada Tahun 1945.
i. Pita dengan tulisan "SRIR ASTU SWASTI PRAJABHYAH":
mempunyai makna "Semoga Bahagia Selamatlah Rakyat
Sekalian".
j. Diatas lambang bertuliskan "SALATIGA" : menyatakan
bahwa lambang ini adalah milik Daerah Kota Salatiga.

Komposisi ukuran panjang dan lebar lambang memiliki
perbandingan 4,3 banding 3,2. Dalam Pasal 4 Perda tersebut,
dijelaskan bahwa Lambang Daerah wajib dipasang di tempat-
tempat kehormatan dan menjadi pusat perhatian sebagai Panji-
panji, Lencana, Cap, Kop Kertas Surat, atau Tanda Pajak.
Dalam Pasal 5 tersurat adanya larangan mempergunakan
Lambang Daerah yang oleh Walikota Kepala Daerah dianggap
merendahkan atau tidak menghormati Lambang Daerah.
Sedangkan dalam pasal 6 berisi ancaman hukuman pidana
kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan bagi pelanggaran
ketentuan Pasal 5 tersebut.

WALIKOTA SALATIGA

KATA SAMBUTAN
Ketersediaan Data dan informasi yang benar, lengkap dan
akurat sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran
pembangunan dewasa ini. Di samping berfungsi sebagai alat ukur
untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai,
data dan informasi juga dibutuhkan dalam menyusun
perencanaan pembangunan.
Sebuah perencanaan tanpa data, maka kita tidak bisa
mengevaluasi dan merencanakan kegiatan, karena semuanya
harus berdasarkan data. Karena itulah data harus ada dan
disajikan dengan valid dan akuntabel. Kesalahan data yang
digunakan mengakibatkan perencanaan yang dibuat tidak akan
berguna. Dalam istilah sistem informasi dikenal istilah GIGO
(garbage in garbage out) maksudnya adalah apabila input datanya
sampah maka yang dihasilkan adalah sampah pula.
Perencanaan pembangunan adalah sebuah proses penting
penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.
Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 391 ayat (1)
menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan
informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi
pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.
Buku “Data Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2017” ini,
memiliki peran penting, karena menyajikan data dan informasi
tentang seluruh aspek pembangunan daerah, sehingga dapat
menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan
pada tahun-tahun berikutnya. Buku ini semoga dapat bermanfaat
tidak saja bagi pemerintah tetapi juga bagi seluruh lapisan
masyarakat sebagai alat monitoring hasil pelaksanaan
pembangunan. Tanpa data dan informasi yang benar,
pembangunan akan kehilangan pijakan dan arah.
Saya berharap buku ini dapat dipergunakan sebagai salah
satu acuan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
daerah bagi pengambil kebijakan, akademisi, pemerhati, dan
masyarakat sebagai subyek pembangunan.