ANALISIS STRUKTUR PUSAT-PUSAT PELAYANAN DAN ALIRAN TATANIAGA KOMODITAS ...

102 Pages·2008·1.85 MB·Indonesian

ANALISIS STRUKTUR PUSAT-PUSAT PELAYANAN DAN
ALIRAN TATANIAGA KOMODITAS-KOMODITAS
UNGGULAN DI KAWASAN AGROPOLITAN CIWIDEY

Oleh:
RAHMI FAJARINI
A24104068

DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Agropolitan
Agropolitan (agro=pertanian, politan=kota) adalah kota pertanian yang
tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha
agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan
pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (Departemen Pertanian,
2003).
Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan sentra produksi
pertanian yang memberikan kontribusi besar terhadap mata pencaharian dan
kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan tersebut disebut sebagai
kawasan agropolitan yang terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra
produksi pertanian yang ada di sekitarnya. Batasan Kawasan Agropolitan tidak
ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan tetapi lebih ditentukan oleh
skala ekonomi yang ada. Dengan kata lain Kawasan Agropolitan adalah kawasan
agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan (Departemen Pertanian, 2003).
Konsep agropolitan di Indonesia diadaptasi dari konsep Agropolitan
Distric yang dirumuskan oleh Friedmann dan Douglass pada tahun 1975.
Agropolitan Distric merupakan suatu daerah perdesaan yang mempunyai
kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 200 jiwa per km2. Di dalam distrik
biasanya akan dijumpai kota berpenduduk antara 10.000-50.000 jiwa. Batas-batas
wilayah district adalah commuting radius (lingkar pulang-pergi) antara 5-10 km.
Ukuran-ukuran tersebut menjadikan penduduk suatu district umumnya berkisar
50.000-150.000 jiwa dan pada mulanya sebagian penduduk bekerja di bidang
pertanian.
Menurut Nasution (1999) dalam Hastuti (2001), paradigma konsep
agropolitan adalah (1) hubungan perdesaan dengan kota-kota dapat mencapai
suatu tingkat sinergisme sepanjang hubungan fungsional dari sub-wilayah tersebut
menghasilkan nilai tambah yang dapat diredistribusikan melalui pengembangan
suatu tatanan institusional yang secara benar menggambarkan status kelangkaan
suatu sumberdaya atau komoditas, (2) apabila terjadi akumulasi modal, terdapat
mekanisme pasar yang dapat mengalirkan modal kepada penggunaan yang dapat
memberikan manfaat sosial terbesar, dan (3) perkembangan pusat pertumbuhan
(kota) pada suatu tingkat akan mengalami diminishing return sehingga harus
dibatasi melalui mekanisme pasar.
Rivai (2003) menyatakan bahwa pengembangan Kawasan Agropolitan
merupakan alternatif solusi untuk pengembangan wilayah perdesaan. Konsep
pengembangan agropolitan tidak semata-mata ditujukan kepada pembangunan
fisik material, tetapi juga sekaligus harus dikaitkan dengan pembangunan
masyarakat (sumberdaya manusia) secara langsung. Titik berat pembangunan
masyarakat, khususnya masyarakat setempat memerlukan pendekatan yang
bersifat integral dan terpadu, artinya pembangunan yang akan dilaksanakan tidak
hanya menyangkut pembangunan struktur fisik, tetapi sekaligus pembangunan
manusia dengan pendekatan yang berimbang. Pengembangan kawasan
agropolitan harus mempunyai keterkaitan yang harmonis dengan kombinasi antara
pendekatan yang top down dengan pendekatan bottom up yang bertujuan untuk
mencapai efek ganda (multiplier effect). Prakarsa-prakarsa dari bawah tidak dapat
diabaikan, karena merupakan invisible hand dalam menggerakkan sumberdaya-
5
sumberdaya yang ada sebagai kekuatan utama untuk mewujudkan pengembangan
kawasan agropolitan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pengembangan Kawasan Agropolitan merupakan upaya untuk
menumbuhkan kegiatan ekonomi berbasis pertanian dengan memperkuat
keterkaitan sektoral antara pertanian, non pertanian dan jasa penunjangnya serta
keterkaitan spasial antara wilayah perdesaan dan perkotaan.

2.2. Interaksi Spasial
Konsep pengembangan wilayah memandang penting aspek keterpaduan
sektoral, spasial serta keterpaduan antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam
dan antar wilayah. Keberadaan potensi sumberdaya alam serta aktivitas-aktivitas
sosial-ekonomi yang tersebar secara tidak merata dan tidak seragam menyebabkan
perlu adanya mekanisme interaksi antar dan inter wilayah secara optimal.
Akibat keterbatasan sumberdaya yang tersedia, dalam suatu perencanaan
pembangunan selalu diperlukan adanya skala prioritas pembangunan. Dari sudut
dimensi sektor pembangunan, skala prioritas didasarkan atas suatu pemahaman
bahwa setiap sektor memiliki sumbangan langsung yang berbeda terhadap
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan (penyerapan tenaga kerja, pendapatan
regional dan sebagainya), dimana setiap sektor memiliki keterkaitan dengan
sektor-sektor lainnya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Pada
kenyataannya, aktivitas sektoral tersebar secara tidak merata dan spesifik,
beberapa sektor cenderung memiliki aktivitas yang terpusat dan terkait dengan
sebaran sumberdaya alam, buatan (infrastruktur) dan sosial yang ada pada wilayah
tersebut (Rustiadi, 2005).
6
Keterpaduan sektoral menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis
antar sektor-sektor pembangunan. Keterpaduan spasial membutuhkan adanya
interaksi spasial yang optimal dalam arti terjadinya struktur keterkaitan antar
wilayah yang dinamis. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989),
interaksi (interaction) adalah hal saling melakukan aksi, berhubungan atau saling
mempengaruhi satu sama lain. Interaksi wilayah itu sendiri merupakan hubungan
yang dinamis antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik hubungan sosial,
ekonomi, politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Interaksi antar dua wilayah
dipengaruhi oleh produksi yang dihasilkan masyarakat di dua wilayah tersebut,
jarak wilayah dan besarnya pengaruh jarak antara kedua wilayah tersebut.
Menurut Richardson (1991) dalam Maulana (2006), faktor penentu
besarnya interaksi antara dua daerah atau lebih ditentukan berdasarkan pada: (1)
jarak antar daerah yang berinteraksi dan (2) jumlah penduduk pada daerah yang
berinteraksi. Semakin dekat jarak dan semakin besar jumlah penduduk antar
daerah yang berinteraksi, maka interaksi yang terjadi akan semakin besar. Adapun
pergerakan yang dilakukan oleh penduduk sedikitnya dipengaruhi oleh dua
motivasi yaitu: (1) pergerakan dengan motivasi ekonomi dan (2) pergerakan
dengan motivasi pemenuhan kebutuhan pelayanan.

2.3. Komoditas/Sektor Unggulan
Arah dan tujuan pembangunan pertanian di suatu kawasan haruslah selaras
dengan spesifikasi wilayah sasaran berdasarkan kondisi agroekosistem setempat,
sifat komoditas yang dikembangkan, kondisi infrastruktur, dan situasi sosial
budaya kelompok sasaran. Untuk menunjang hal tersebut di atas, maka penentuan
komoditas unggulan di suatu wilayah kabupaten/kota merupakan suatu keharusan
7
agar sumberdaya pembangunan pertanian dapat dimanfaatkan secara efisien dan
dan terfokus pada pengembangan komoditas unggulan wilayah tersebut.
Komoditas unggulan wilayah adalah komoditas andalan suatu daerah/wilayah
yang tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan kondisi biofisik yang
spesifik di daerah tersebut (Ernawanto, 2007).
Menurut Master Plan Kabupaten Paser (2007), komoditas unggulan
mempunyai kriteria:(1) diminati masyarakat dan sesuai dengan potensinya, (2)
bersifat khas dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, (3) permintaan pasar
yang tinggi dan kontinyu serta mempunyai manfaat ekonomi yang tinggi (B/C
ratio dan land rent tinggi) dan (4) dari segi teknik budidaya, petani sudah
berpengalaman.

2.4. Aliran Komoditas/Tataniaga Komoditas Pertanian
Menurut Akhmad (2007), dalam struktur ekonomi kita, petani produsen
dengan jumlah mayoritas memiliki posisi tawar yang rendah dibandingkan dengan
aktor lain, yaitu pemodal, pedagang, distributor, dan penikmat rente lainnya. Tata
niaga produk pertanian kita sangat tidak adil terhadap petani. Nilai tukar produk
pertanian sangat rendah dan jauh dari kelayakan, sementara marjin harga
produsen dan harga konsumen akhir yang besar banyak dinikmati oleh pelaku
distribusi. Bila terjadi kenaikan biaya distribusi, misalnya kenaikan harga BBM,
maka distributor akan menaikkan harga konsumen, tetapi menekan harga
produsen, maka marjin keuntungan distributor relatif stabil. Kondisi ini terjadi
karena tidak efisiennya pola distribusi produk pertanian selain memang tidak ada
aturan yang membatasi ekspansi dan eskploitasi modal terhadap petani.
8
Upaya menaikkan daya tawar petani produsen dilakukan dengan
konsolidasi petani produsen dalam satu wadah untuk menyatukan gerak ekonomi
dalam setiap rantai pertanian, dari pra produksi sampai pemasaran. Konsolidasi
tersebut pertama dilakukan dengan kolektifikasi semua proses dalam rantai
pertanian, meliputi kolektifikasi modal, kolektifikasi produksi, dan kolektifikasi
pemasaran. Kolektifikasi modal adalah upaya membangun modal secara kolektif
dan swadaya, misalnya dengan gerakan simpan-pinjam produktif yang
mewajibkan anggota kolekte menyimpan tabungan dan meminjamnya sebagai
modal produksi, bukan kebutuhan konsumsi. Hal ini dilakukan agar pemenuhan
modal kerja pada awal masa tanam dapat dipenuhi sendiri, dan mengurangi
ketergantungan kredit serta jeratan hutang tengkulak.
Kedua, kolektifikasi produksi, yaitu perencanaan produksi secara kolektif
untuk menentukan pola, jenis, kuantitas dan siklus produksi secara kolektif. Hal
ini perlu dilakukan agar dapat dicapai efisiensi produksi dengan skala produksi
yang besar dari banyak produsen. Efisisensi dapat dicapai karena dengan skala
yang lebih besar dan terkoordinasi maka akan dapat dilakukan penghematan biaya
dalam pemenuhan faktor produksi, dan kemudahan dalam pengelolaan produksi,
misalnya dalam penanganan hama dan penyakit. Langkah ini juga dapat
menghindari kompetisi yang tidak sehat di antara produsen yang justru akan
merugikan, misalnya dalam irigasi dan jadwal tanam.
Ketiga, kolektifikasi dalam pemasaran produk pertanian. Hal ini dilakukan
untuk mencapai efisiensi biaya pemasaran dengan skala kuantitas yang besar, dan
menaikkan posisi tawar produsen dalam perdagangan produk pertanian.
Kolektifikasi pemasaran dilakukan untuk mengkikis jaring-jaring tengkulak yang
9
dalam menekan posisi tawar petani dalam penentuan harga secara individual.
Upaya kolektifikasi tersebut tidak berarti menghapus peran dan posisi pedagang
distributor dalam rantai pemasaran, namun tujuan utamanya adalah merubah pola
relasi yang merugikan petani produsen dan membuat pola distribusi lebih efisien
dengan pemangkasan rantai yang tidak menguntungkan (Akhmad, 2007).

2.5. Hirarki Wilayah
Struktur interaksi dapat memiliki tingkatan strata/hirarki. Strata/hirarki
interaksi terwujud dalam bentuk strata/hirarki (1) antar unsur pusat-pusat (noda),
(2) antara linkage dan (3) bentuk/jenis interaksi.
Hirarki pusat-pusat adalah hirarki yang menggambarkan strata pusat-pusat
konsentrasi (central places) seperti hirarki pusat-pusat pemukiman, hirarki kota-
kota, hirarki pasar, dan lain-lain. Hirarki pusat (noda) pada dasarnya ditentukan
oleh kapasitas pelayanan, kapasitas/potensi berinteraksi dan tingkat aksesibilitas
(locational rent) pusat-pusat. Kapasitas pelayanan pusat-pusat dapat
diidentifikasikan dengan metode skalogram yang dapat diukur dari ketersediaan
dan kapasitas pelayanan fasilitas-fasilitas fisik, kelembagaan, besaran pasar,
lapangan pekerjaan, ekonomi hingga ke daya dukung lingkungannya. Namun
dalam penelitian variabel yang digunakan adalah ketersediaan dan kapasitas
pelayanan fasilitas-fasilitas fisik.

2.6. Pasar
Pasar merupakan salah satu fasilitas penting bagi masyarakat perdesaan.
Di samping berperan sebagai pusat pemasaran produk perdesaan yang sebagian
besar terkait dengan aktivitas pertanian dalam arti luas, pasar juga merupakan
10
pusat pemenuhan sarana usaha perdesaan. Sementara itu, saat ini pengertian pasar
sudah berkembang sangat luas. Bentuk-bentuk pasar moderen yang marak
berkembang sampai ke kota kecil antara lain toserba, pasar swalayan dan bahkan
hipermarket. Namun bagi masyarakat perdesaan posisi pasar dalam pengertian
yang telah berkembang sebelumnya terkait dengan pasar tradisional masih sangat
penting (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar).
Kinerja pemasaran memegang peranan sentral dalam pengembangan
komoditas pertanian. Perumusan strategi dan program pengembangan pemasaran
yang mampu menciptakan kinerja pemasaran yang kondusif dan efisien akan
memberikan kontribusi positif terhadap beberapa aspek, yaitu: (a) Mendorong
adopsi teknologi, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta daya saing
komoditas pertanian; (b) Meningkatkan kinerja dan efektifitas kebijakan
pengembangan pengembangan produksi, khususnya kebijakan yang terkait
dengan program stabilisasi harga keluaran; dan (c) Perbaikan perumusan
kebijakan perdagangan domestik dan internasional (ekspor dan impor) secara
lebih efektif dan optimal (http://id.wikipedia.org/wiki/Pasar).

2.7. Agribisnis
Banyak pendapat tentang batasan dan ruang lingkup agribisnis, tergantung
pada unit dan tujuan analisis. Secara tradisional, oleh Biere (1988) agribisnis
diartikan sebagai aktivitas-aktivitas di luar pintu gerbang usahatani (beyond the
farm gate, off-farm) yang meliputi kegiatan industri dan perdagangan sarana
produksi usahatani, kegiatan industri yang mengolah produk pertanian primer
menjadi produk olahan beserta perdagangannya, dan kegiatan yang menyediakan
11
jasa yang dibutuhkan seperti misalnya perbankan, angkutan, asuransi atau
penyimpanan.
Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem hulu,
usahatani, hilir, dan penunjang. Menurut Saragih dalam Pasaribu (1999), batasan
agribisnis adalah sistem yang utuh dan saling terkait di antara seluruh kegiatan
ekonomi (yaitu subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis budidaya,
subsistem agribisnis hilir, susbistem jasa penunjang agribisnis) yang terkait
langsung dengan pertanian.
Agribisnis diartikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari unsur-unsur
kegiatan: (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai
sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya,
saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan
menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis
melingkupi sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan, serta bagian dari
sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor inilah yang
akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional.

2.8. Agropolitan di Indonesia
Di Indonesia masa kini, konsep agropolitan ini mendapat banyak
perhatian. Hal ini terlihat dalam berbagai buku Pedoman Pembentukan
Agropolitan yang dikeluarkan Departemen Pertanian pada tahun 2002-2003,
maupun konsep-konsep yang disusun oleh Departemen Pekerjaan Umum. Akan
tetapi, dalam konsep tersebut terlihat masih adanya kerancuan antara konsep
agropolitan yang merupakan bagian dari perkembangan dari bawah dengan
beberapa unsur dari perkembangan dari atas. Selain itu, kebijaksanaan-
12