Analisis dan Evaluasi Undang-undang NO 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

110 Pages·2012·0.26 MB·Indonesian

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945) adalah negara kebangsaan dan Negara kesejahteraan yang demokratis
berdasarkan Pancasila. Pada saat memproklamasikan kemerdekaan dan
merencanakan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia yang
merdeka, para Pendiri Republik sadar bahwa wujud negara kebangsaan dan
kesejahteraan yang demokratis adalah sebuah cita-cita. Perjalanan sejarah penghuni
Nusantara sejak Sriwijaya (abad ke 8-11), bahkan sebelumnya, belum mengalami suatu
tatanan Negara Republik yang demokratis, karena itu para pendiri Republik secara
sadar menetapkan misi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagai salah satu misi
penyelenggaraan Negara, suatu misi yang tidak terdapat dalam berbagai UUD Negara
lain. Maknanya adalah bahwa untuk dapat terwujudnya masyarakat Negara bangsa
yang sejahtera, demokratis, berdasarkan Pancasila perlu proses transformasi budaya
dari masyarakat tradisional dan feudal ke masyarakat modern dan demokratis, suatu
proses yang dalam bahasa Bung Karno “ Asumming up of many revolution in one
generation”. Untuk itu wahana utamanya, seperti yang ditempuh Amerika Serikat
(Thomas Jefferson dan Abraham Lincoln), Jerman (Otto Von Bismarck), Meiji (Jepang),
adalah pendidikan sekolah. Mereka berpegang kepada paradigma “Build Nation Buil
1
Schools”, suatu paradigm yang dianut oleh para Pendiri Republik, yang selanjutnya
dianut oleh Mahatir Muhammad (Malaysia), Park Chung Hee (Korea Selatan ), dan
Den Xiao Ping (China). Karena itu para Pendiri Republik mendudukkan pendidikan
dalam suatu bab tersendiri dalam UUD 1945 dan menetapkan “kewajiban pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional” (Pasal 32
ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen)1
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diungkapkan diatas bahwa salah satu misi penyelenggaraan pemerintahan negara
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan adalah bidang yang harus
diutamakan oleh setiap negara, karena menyangkut masa depan bangsa, maju dan
mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki oleh negara yang bersangkutan. Banyak negara yang memiliki sumber daya
terbatas, dan sedikit sumber daya manusianya, tetapi berkualitas sumber daya
manusianya, maka dapat menjadi negara maju dan terkemuka. Harus diakui bahwa
Negara kita lemah dalam sumber daya manusia. Di Asia saja secara umum kita tidak
dapat lagi membanggakan kualitas pendidikan kita, apalagi untuk tingkat dunia.
Kualitas SDM Indonesia yang diukur oleh IPM (Indeks Pembangunan Manusia)
saat ini masih rendah. Pada 2005 IPM Indonesia berada pada posisi ke 107, berada di
bawah negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun yang sama tercatat Singapura
menduduki peringkat 25, Brunai 30, Malaysia 63, Thailand 78, dan Filipina 90. Kualitas

1 Prof.Dr. Soedijarto,”Mengkritisi Peraturan Perundang-Undangan dibidang pendidikan dan hak yayasan yang
terancam bubar.” (Makalah dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Bdan Penyelenggaraan
Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP PTSI) Jakarta , T.T., hal.2.
2
SDM juga berdampak pada daya saing (competitiveness) Indonesia dengan negara-
negara lain. Dari 55 negara yang diukur peringkat daya saingnya, pada tahun 2007
Indonesia menempati posisi ke 54. Peringkat ini termasuk terendah di kalangan
Negara-negara ASEAN lainnya.2
Melihat hal tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun
2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 disebutkan bahwa Arah
Kebijakan Pembangunan Nasional Prioritas 2 adalah Peningkatan Sumber Daya
Manusia Indonesia.
Kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya
kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan
Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa,
pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya
manusia berkualitas dan berdaya saing.
Upaya untuk membangun kualitas manusia sebagai insan dan sumber daya
manusia pembangunan tetap menjadi perhatian penting. Upaya tersebut mencakup
seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Kualitas
SDM menjadi makin membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya Human
Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan
indikator komposit, yang mengukur tiga dimensi dasar dalam pembangunan manusia,
yaitu hidup sehat dan panjang umur, akses terhadap pengetahuan, dan standar hidup

2 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS), Peraturan Presiden RI No.20 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 buku II,
Jakarta, 2010, hal 11.1.9.
3
yang memadai. Ketiga dimensi dasar ini diukur melalui: angka harapan hidup sejak
lahir; angka melek huruf; dan gabungan angka partisipasi sekolah dasar, menengah,
tinggi, serta pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita dengan paritas daya beli
(purchasing power parity). Berdasarkan Human Development Report 2007-2008, IPM
Indonesia telah meningkat dari 0, 696 pada tahun 2004 menjadi 0,728 pada tahun
2005. Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-107 dari 177 negara.3
Kualitas SDM yang makin membaik tersebut tidak terlepas dari hasil berbagai
upaya pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana.
Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan
bangsa Indonesia, antara lain penyediaan layanan pendidikan yang baik bagi segenap
anak bangsa melalui pelaksanaan berbagai program strategis seperti Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang telah berhasil meningkatkan taraf
pendidikan penduduk.
Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil
meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia yang antara lain ditunjuk oleh
meningkatnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 7,47 tahun (2007) dan
meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15-24 tahun yang mencapai 98.84
persen. Peningkatan taraf pendidikan sangat dipengaruhi oleh membaiknya partisipasi
pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2008 angka partisipasi murni (APM) dan
angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD/MI/sederajat masing-masing telah mencapai
95.14 persen dan 116.56 persen; APK pada jenjang SMP/MTs/sederajat telah
mencapai 96.18 persen; dan APK pada jenjang pendidikan menengah 64.28 persen,

3 Ibid , hal 11.1.13.
4
serta APK pendidikan tinggi mencapai 18.29 persen yang berhasil melampaui target
tahun 2009. Berbagai kegiatan telah dilakukan guna meningkatkan daya jangkau dan
daya tampung sekolah seperti pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang
kelas baru. Selain itu disediakan pula bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh
sekolah, madrasah, pesantren salafiyah, dan sekolah keagamaan non-Islam yang
menyelenggarakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun Program BOS ini ditujukan
untuk membebaskan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban
biaya bagi siswa yang lain. Untuk mengingkatkan kemampuan masyarakat miskin
menyekolahkan anaknya disediakan pula beasiswa bagi siswa miskin untuk semua
jenjang pendidikan. Selain itu, peningkatan partisipasi pendidikan juga dilakukan
melalui penyediaan pelayanan pendidikan non formal termasuk melalui pendidikan
kesetaraaan Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur
pendidikan non formal ditujukan terutama untuk menampung anak-anak yang putus
sekolah dan mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Kemajuan penting
lainnya adalah dalam hal peningkatan keadilan dan kesetaraan gender dalam hal akses
terhadap pelayanan pendidikan yang ditujukan oleh indeks paritas gender APM atau
APK yang sudah mencapai angka sekitar 1.0 untuk semua jenjang pendidikan.4
Seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan di atas, mutu pendidikan
juga terus ditingkatkan yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas pendidik
yang ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi guru yang memenuhi kualifikasi
akademik S1/D4 menjadi 47,04 persen dan yang memiliki sertifikasi pendidik menjadi
15,19 persen. Di tingkat pendidikan tinggi, peningkatan kualifikasi dosen terus dilakukan

4 Ibid
5
sehingga prosentase dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 terus mengalami
peningkatan yang signifikan. Peningkatan kualitas dosen juga dilakukan melalui
penyediaan hibah penelitian kompetitif pengabdian dan hibah kompetitif unggulan
strategis nasional. Dengan upaya mendorong peningkatan kinerja pendidik,
kesejahteraan pendidik juga terus ditingkatkan antara lain melalui penyediaan
tunjangan profesi bagi guru dan dosen, tunjangan fungsional bagi guru PNS dan subsidi
tunjangan fungsional bagi guru Non-PNS, serta tunjangan khusus untuk guru yang
mengajar di daerah terpencil. Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, penghasilan
guru PNS minimal pada tahun 2009 mencapai Rp.2,0 juta. Untuk mendukung
peningkatan kualitas pendidikan dikembangkan pula sistem jaminan kualitas pendidikan
yang dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan sertifikasi pendidik.
Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan, serta kualitas pendidikan,
maka dilakukan upaya peningkatan anggaran pendidikan secara terus menerus
sehingga pada tahun 2009 anggaran pendidikan sudah memenuhi amanat amandemen
UUD 1945, yaitu sebesar 20 persen dari APBN atau sebesar Rp.207,4 trilyun, yang
dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 89,6 Trilyun dan melalui
Transfer Daerah sebesar Rp.117,9 Trilyun.5
Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memajukan
pembangunan pendidikan dengan memberikan arah kebijakan, sasaran yang akan
dicapai melalui SDM serta program-program dalam pembangunan Nasional bidang
Pendidikan. Tetapi sistem pendidikan yang ada berdasarkan UU No.20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional kurang mencerminkan sebuah sistem pendidikan

5 Ibid, hal 11.1-2-II. 1-3.
6
yang baik, padahal sebelumnya UU ini sebagai pengganti dari UU No. 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat menjawab tantangan global
dalam memasuki era millenium.6
Sejauh ini pendidikan nasional dinilai telah gagal berfungsi sebagai perekat
sosial untuk menghasilkan anak-anak bangsa hidup secara damai. Namun kegagalan
dunia pendidikan tidak berdiri sendiri melainkan saling keterkaitan antara satu dengan
lainnya antara pemerintah dan rakyatnya.
Karena pendidikan merupakan proses mengubah keadaan arah didik agar
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia serta keterampilan dengan berbagai cara untuk mempersiapkan masa
depan yang baik baginya.7 Tujuan sistem pendidikan nasional adalah manusia
Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan
untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir bathin dan meningkatkan perannya
sebagai pribadi, pegawai, warga masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan.
Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang
diharapkan dapat manjawab tantangan–tantangan global belum sepenuhnya dapat
diterapkan pada hal sudah berjalan 8 tahun bahkan ada beberapa pasal yang
bertentangan dengan UUD 1945, nampaknya sudah tidak relevan dengan kondisi saat
ini, antara lain dapat dilihat pada :

6 Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional (Suherman Toha, S.H., M.H.),
Laporan Tim Harmonisasi RUU Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, hal.3.
7 Mujahidin, Kegagalan UAN adalah Implementasi Sistem Pendidikan Yang Gegabah, Rabu, 15 Juli 2009,
hal.1.
7
a) Pasal 53 UU No 20 Tahun 2003 tentang Badan Hukum Pendidikan yang
menyatakan bahwa;
Pasal 53
(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum
pendidikan.
(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta
didik.
(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri
untuk memajukan satuan pendidikan.
(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan
Undang-undang tersendiri.

Pasal 53 UU No. 20 Tahun 2003 tersebut diatas sesuai dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi No.11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 telah dibatalkan, namun
pada kenyataannya pasal mengenai Badan Hukum Pendidikan dalam UU No.20 Tahun
2003 tidak dihapuskan. Artinya memang sejak awal pemerintah berniat melepaskan
tanggung jawab pendidikan pada mekanisme pasar. Pemerintah hanya akan
menanggung pendidikan dasar saja. Pendidikan jIka dilepaskan pada mekanisme pasar
yang terjadi tidak akan ada lagi keadilan dan pemerataan pendidikan. Akses pendidikan
terbuka luas hanya bagi masyarakat kaya. Padahal di negara-negara bebaspun,
persoalan pendidikan menjadi tanggung jawab negara.8
Dengan demikian, bukan sesuatu yang aneh jika pendidikan Pancasila tidak lagi
diajarkan disemua jenjang Pendidikan di Indonesia. Ini disebabkan UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan berpaham pasar bebas,
dan mantan anggota DPR, Ferry Mursyidan Baldan, menambahkan bukan cuma, mata

8 Kompas (Lady Paat. Bachtiar Effendy) UU Sisdiknas Bertahan Pasar Bebas, Kamis 12 Mei 2011 : 12.
8
pelajaran Pancasila yang hilang (kurikulum tidak ada) nilai-nilai Pancasila pun sudah
mulai ditinggalkan dalam kehidupan berpolitik, musyawarah untuk mufakat yang
menampung semua aspirasi termasuk kelompok minoritas kini ditinggalkan dan diganti
menjadi suara terbanyak dalam mengambil keputusan. Bahtiar Effendi (Guru Besar
Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta) berpendapat, jika
semua pihak serius ingin mempraktikan Pancasila, maka harus dibuat mekanismenya
agar kebijakan publik yang disusun memiliki perspektif Pancasila.9
b) Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional menyatakan;
Pasal 6
(1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan
lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
(2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap
keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 6 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi; “setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya”. Pemerintah telah membatasi (diskriminasi) diri untuk membiayai
pendidikan bagi usia anak dan ini merugikan, seharusnya tidak hanya pendidikan dasar
saja tetapi pendidikan dasar, menengah, tinggi dan batas usianya tidak ditentukan
Pasal 6 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 seharusnya setiap warga negara ditulis ikut
bertanggung jawab.
Dengan mencermati beberapa pasal yang terdapat dalam UU No.20 Tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional maka masih banyak pasal yang belum

9 Ibid
9
terungkap untuk dianalisa dan evaluasi. Undang-undang sistem pendidikan tidak
sekedar berisi aturan persekolahan, namun memuat prinsip dasar. selain itu, uu
tersebut harus mengandung nuansa kebangsaan, keadaban, dan kebudayaan dengan
kata lain bukan aturan persekolahan tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan
diluar sekolah lainnya.
Mengingat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional sangat penting untuk menegakkan hukum bagi pencari keadilan dan mencari
kepastian hukum; maka Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam hal ini Pusat
Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, perlu mengadakan analisa dan evaluasi
hukum terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan khususnya guna lebih
menyempurnakan undang-undang tersebut yang menyangkut penerapan dan
pelaksanaan dalam praktiknya.

B. Permasalahan
Yang menjadi pokok permasalahan dalam analisa dan evaluasi hukum ini adalah :
a. Apakah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional telah cukup melindungi masyarakat (khususnya pendidik dan
peserta didik) dalam hal penerapan sistem pendidikan nasional?
b. Apakah sistem pendidikan nasional dalam beberapa pasal yang ada pada
Undang-Undang sistem pendidikan nasional sudah cukup? Ataukah perlu
diatur dalam peraturan baru?
10