Table Of ContentVol. 33, No. 2
ISSN 1829-5908
Juni 2004
Analisis CSIS
Mencermati
Hasil
Pemilu 2004
ANALISIS PERISTIWA
Tinjauan Perkembangan
Politik:
Perkembangan
Politik Triwulan Kedua
Dan (April-Juni) 2004-
Pemilu Legislatif Menuju Pemilu Presiden
Tinjauan Perkembangan
Ekonomi:
Perkembangan Ekonomi Makro:
Tidak Buruk, Tetapi Juga Tidak Terlalu Baik
ARTIKEL
: ^
Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004
3 Hasil Pemilihan Umum
2004
3 Suara Pemilih Desa dan Pilpres 2004-
Studi Kasus Sulut, Sumbar, NTB, Kalteng danJatim
3 Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah
3 Penyadaran Kembali Jati Diri Bangsa
dalam Mewujudkan
Pemilu 2004 yang Berkualitas
"k^™
1 3111168 Berba8ai Pennasalahannya
l^Tndonesia
CENTRE FOR STRATEGIC
AND
ISSN 1829-5908
INTERNATIONAL
STUDIES
9 771829 590805
I,
Analisis CSIS Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Vol. 33, No. 2 (CSIS) sejak 1971 sebagai jurnal berkala untuk menyajikan tulisan-tu-
Juni 2004 lisan tentang berbagai masalah nasional dan internasional. ANALISIS
CSIS adalah suatu forum terutama untuk para staf peneliti CSIS sen-
diri. Tetapi sumbangan tulisan dari luar CSIS akan dipertimbangkan
untuk dimuat sesuai dengan kebutuhan. Isi tulisan-tulisan yang di-
muat dalam ANALISIS CSIS sepenuhnya menjadi tanggung jawab pri-
badi penulis masing-masing.
Logo CSIS Mulai tahun 1989 CSIS menggunakan logo baru: Nalar Ajar
Terusan Budi. Logo berbentuk sebuah piringan cekung
berukiran bola dunia yang melatarbelakangi gambaran
orang tanpa busana duduk memangku buku terbuka ber-
alaskan kain lampin. Tangan kiri menunjuk ke buku dan
tangan kanan menunjuk ke atas menggambarkan orang
yang sedang menguraikan pengetahuan yang ditimba dari buku. Ketelan-
j—angan gambar orang di ten-gah piringan melambangkan keterbukaan budi
tiadanya sikap a priori pada warga CSIS, seperti pada para analis
Gambar menunjukkan kegiatan
umumnya, dalam kegiatan studinya. ini
belajar dan mengajar atau menguraikan pikiran, sebagaimana para analis
CSIS melakukan studi dan menguraikan pikiran mereka kepada siapa saja
yang membutuhkannya. Sedangkan bola dunia melambangkan alam jagad
raya yang menjadi cakrawala dan lingkup CSIS berada dan berkarya. Ka-
limat Nalar Ajar Terusan Budi yang tertera pada lingkaran piringan adalah
surya sengkala: cara merangkai kata dalam tradisi Jawa untuk menandai
suatu tahun penting menurut peredaran matahari dan sekahgus menge-
mukakan makna yang terkandung dalam peristiwa yang tahunnya ditandai
itu Nalar menurut tradisi jawa itu berwatak 1, Ajar berwatak 7, Terusan
bdearlwaamtaukru9t,andatnerbBaulidki: b1e9r7w1a,tatkah1u.nSeCSbIaSgabiemrdainrai. lNaazliamrnyAajasernjgekraulsaadnijbuadc,a
juga menggambarkan alam pikiran, dan hakikat kegiatan CSIS. CSIS se-
bagai lembaga profesi keilmuan, yang didukung oleh kreativitas ind.v.du,
pada hakikatnya mempunyai kegiatan intelektual yang bukan hanya meng-
analisa kebenaran tetapi juga terpanggil untuk menuna.kan kewaj.ban
Makna Nalar Ajar Terusan Budi adalah bahwa bagi CSIS, ber-
sosialnya.
nalar belajar serta menguraikan pikiran adalah kelanjutan wajar dan bud.
yang arif. Logo ini dituangkan dalam wujud piringan perunggu oleh G.
Sidharta.
Pemimpin Redaksi/ Medelina K. Hendytio
Penanggung Jawab
Dewan—>»R-edaksi M. Hadi Soesastro, j. Kristiadi, Bantarto Bandoro, Rizal Sukma, Raymond
Atje, Edy Prasetyono, T.A. Legowo
Redaksi Pelaksana Julius A. Mulyadi
Dokumentasi Faustinus Andrea
STT SK Menpen Rl No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1 978,
tanggal 28 Agustus 1978
1829-5908
ISSN
Analisis CS1S
ISSN 1829-5908
Vol. 33, No. 2, juni 2004
DAFTAR
ISI
PENGANTAR
REDAKSI
136 - 137
ANALISIS PERISTIWA
Tinjauan Perkembangan
Politik:
Perkembangan
Politik Triwulan Kedua
Dan Pemilu Legislatif Menuju Pemilu P(rAepsriidle-nJuni) 2004-
/Made Leo Wiratma
138 - 157
Tinjauan Perkembangan Ekonomi:
Perkembangan Ekonomi Makro:
Tidak Buruk, TetapiJuga Tidak Terlalu Baik
Ttm Departemen Ekonomi CSIS
158-172
ARTIKEL
Sirkulasi Suara dalam Pemilu 2004
Anies Rasyid Baswedan
173 - 189
Hasil Pemilihan Umum
2004
Kevin Evans
190-216
Suara Pemilih Desa dan Pilpres 2004:
Shidi Kasus Sulut, Sumbar^NTB, Kaltengdan Jatim
Syafuan Rozi
217-234
Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah
Agus Pramusinto
235-245
Penyadaran Kembali
Jati Diri Bangsa
dalam Mewujudkan
Pemilu 2004 yang Berkualitas
Moeljarto Tjokrowinoto
246 - 251
^ anne8 dCn8an Bei*ba8ai Pe"nawlahannya
diYndonesi!
Whisnu Bharata
252 - 259
PENGANTAR REDAKSI
SAMPAI
dengan pemilihan presiden putaran pertama, perubahan sis-
tem pemilu yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk memilih
langsung anggota DPR maupun presiden telah berjalan dengan lan-
car dan aman. Pertanyaannya adalah, apakah perubahan tersebut membawa
peningkatan dalam kualitas representasi anggota DPRD yang terpilih maupun
presiden yang akan terpilih pada bulan September mendatang? Dengan mengam-
bil tema "Mencermati Hasil Pemilu 2004", Analisis CSIS mengangkat beberapa
isu yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, melalui tulisan-tulisan yang
diterbitkan pada edisi kali ini. Sedangkan tinjauan perkembangan politik dan
ekonomi masing-masing menyoroti pemilu legislatif dan pemilu presiden serta
penilaian tentang perkembangan ekonomi makro yang meskipun tidak buruk
tetapi juga tidak terlalu baik.
Anies Rasyid Baswedan membahas tentang sirkulasi dan distribusi suara
dalam pemilu dan dampaknya terhadap konstelasi kekuatan partai politik di
DPR. Penulis mengemukakan bahwa perpindahan suara dari satu partai ke partai
lain terjadi masih dalam kerangka satu kelompok ideologi politik. Artinya, bah-
wa masa pemilih terhadap ideologi politik terlihat lebih kuat diban-
afiliasi
dingkan dengan afiliasi masa pemilih terhadap partai politik. Sementara itu,
persoalan tentang pola pencalonan oleh partai politik, peluang perempuan di
dalam memperoleh kursi di DPR, perilaku pemilih maupun analisis tentang
perubahan sistem pemilu dibahas oleh Kevin Evans.
Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden, melalui peneliti-
an di beberapa kabupaten Syafuan Rozi membahas tentang suara pemilih di pe-
desaan. Tanpa dibekali pengetahuan yang cukup terhadap calon presiden, mau-
pun pendidikan politik yang memadai, masyarakat desa harus menentukan
menunjukkan bah-
pilihan dalam pemilihan presiden langsung. Penelitian ini
wa kecenderungan rakyat dalam memilih seorang calon presiden masih dida-
sarkan pada faktor figur/kharisma tanpa memperhatikan program/janji kampa-
nye. Meskipun tingkat kepercayaan rakyat kepada para pemimpin negara rendah,
mampu
akan tetapi rakyat pedesaan mengharapkan agar presiden yang terpilih
memberantas KKN dan mempunyai pengalaman di bidang politik.
Seperti halnya pemilihan presiden secara langsung, sekarang ini te-
ngah berkembang wacana tentang pemilihan kepala daerah secara lang-
sune. Tulisan Aeus Pramusinto merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pil-
kada orde baru dan orde reformasi. Revisi UU No. 22/1999 yang diharapkan
memuat peraturan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung harus
memuat aturan tentang model pemilihan, sistem pencalonan dan sistem per-
undang-undang me-
tanggungjawaban kepala daerah. Implementasi dari revisi
mang tergantung pada beberapa faktor eksternal, seperti keuangan, tingkat
PENGANTAR REDAKSI
137
pendidikan politik rakyat maupun manajemen penyelenggaraan. Namun, menu-
rut Moeljarto Tjokrowinoto meskipun telah dilakukan perubahan dalam sistem pe-
milu, perubahan tersebut belum mampu menghadirkan sistem perwakilan yang
mampu mewujudkan cita-cita reformasi dan akuntabel. Kepentingan parochial te-
lah mengesampingkan pertimbangan kepentingan bangsa yang bersifat inklusif
dan jangka panjang, di samping terdapat kekecewaan masyarakat terhadap ki-
nerja DPRD. Beberapa penyebab munculnya persoalan ini menurut penulis ada-
lah adanya orientasi kehidupan materialistis, melemahnya institusi sosialisasi,
melemahnya pengendalian diri serta melemahnya landasan bersama.
Tulisan terakhir oleh Whisnu Bharata menyoroti aspek perencanaan dan
manajemen kebijakan-kebijakan penting di bidang pertahanan negara untuk
menjaga kedaulatan dan integritas wilayah nasional. Tulisan ini mengajukan
pertanyaan kritis tentang adanya gap antara realitas yang ada dengan kondisi
yang diharapkan. Kelemahan di bidang ini telah menyebabkan pembangunan
sistem pertahanan negara tidak terarah dan terukur.
Juni 2004 REDAKSI
r
The
Indonesian Quarterly
VOLrxxlHO.I
ftftSTqCMftTM
2004 th
Indonesia The Indonesian Quarterly is a journal of policy oriented
studies published by the Centre for Strategic and Inter-
Quarter
national Studies (CSIS), Jakarta, since 1972. It is a me-
dium for Indonesian views on national, regional and
global problems.
Each issue contains
*>' Current Events;
O*ICOftOUic ij .:-j.
Review of Political Development;
*itmn HA Review of Economic Development, and
Articles on Contemporary Issues and Problems of
Indonesia and ASEAN Region
Address all correspondence, permission requests, books for review
ISSN 0304-2170
and subscription to
AnnualSubscriptions: The Indonesian Quarterly
Indonesia Rp 90.000,00; Asia Pacific & CENTRE FOR STRATEGICAND INTERNATIONAL STUDIES
Australia US$100.00; Europe & Africa
US$125.00; USA, Canada & Central Jl. Tanah Abang III/23-27,Jakarta 10160, Indonesia
America US$150.00; South America & Tel: (62-21) 3865532, Fax: (62-21) 3809641; 3847517
OthersUS$175.00
E-mail: csis®csis.or.id
ANALISIS PERISTIWA
TINJAUAN PERKEMBANGAN POLITIK
Perkembangan Triwulan Kedua
Politik
(April-Juni) 2004: Dari Pemilu Legislatif
Menuj u Pemilu Presiden
IMade Leo Wiratma
PENDAHULUAN asasi manusia (HAM) di Makasar, Su-
lawesi Selatan.
PERKEMBANGAN
politik dalam
triwulan kedua (April-Juni) 2004
berlangsung begitu pesat dan PEMILU LEGISLATIF DAN HA-
dalam tempo yang sangat tinggi. Hal SILNYA
tersebut dapat dipahami karena pe-
riode ini berada antara pelaksanaan Proses Pemilu Legislatif
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/
Wakil Presiden. Selain menggunakan Pemilu Legislatif 2004 yang didu-
sistem dan model baru, dua pemilu ga akan diwarnai oleh usaha-usaha
itu diselenggarakan secara berturut- untuk menggagalkannya atau bahkan
turut dan dalam jangka waktu yang menimbulkan kekacauan (chaos) tidak
berdekatan. Berbagai persoalan yang terjadi.1 Secara umum Pemilu Legislatif
muncul seputar kedua pemilu tersebut pada 5 April 2004 berjalan tertib dan
akan menjadi pokok sorotan kali ini.
Simak misalnya penegasan Panglima
Tulisan ini juga mencermati perkem- TNI Jenderal Endriartono Sutarto bahwa upa-
bangan politik yang terjadi di berbagai ya sabotase atau penggagalan penyeleng-
garaan Pemilihan Umum 2004 oleh kelom-
daerah tetapi memiliki imbas ke ting- pok tertentu positif ada. Lihat Kompas, 15 No-
kat nasional. Beberapa di antaranya vember 2003. Bahkan Gerakan Jalan Lurus
adalah masalah Nanggroe Aceh Da- mengadakan sebuah diskusi di Jakarta pa-
russalam (NAD), kasus Amir Majelis dkaah5PFeembirluuari20200404Amdaenng?a"n Tteajmuak: d"iMsuknusgikiinn-i
Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar seakan-akan mengasumsikan bahwa pemi-
Ba'asyir, dan kasus pelanggaran hak lu pasti berlangsung tidak aman.
ANALISIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Wiratma) 139
damai, meski diakui terjadi berbagai mor 639/15/IV/2004 menegaskan bah-
kekurangan dalam penyelenggaraan- wa Kelompok Penyelenggara Pemungut-
nya. Pertatna, terdapat sekitar 0,5 per- an Suara (KPPS) hanya boleh melayani
sen dari 146 juta warga negara yang mereka yang memiliki kartu pemilih
memiliki hak pilih belum terdaftar se- atau kartu pemilih sementara. Semen-
bagai pemilih dan sejumlah lainnya tara itu, terjadi kasus di mana terda-
yang sudah terdaftar tetapi tidak men- pat kartu pemilih yang tidak diketahui
4
dapat kartu pemilih. Kejadian ini dini- keberadaan pemiliknya dan maraknya
lai sebagai cerminan kerja tidak serius praktek juai beli kartu pemilih.
dalam proses penegakan kedaulatan
Kedua, keterlambatan logistik pemi-
rakyat dan pelanggaran hak asasi ma-
lu mulai dari yang belum sampai sa-
nusia (HAM), karena berimplikasi pada
ma sekali, kurang atau tidak lengkap
penghilangan hak pilih warga negara.
6
atau rusak, hingga surat suara yang
Semula dikhawatirkan bahwa akan ter-
jadi banyak protes sehingga berpoten-
si menimbulkan kerawanan pada pe- lu 2004 (PKS, PKB, Partai Pelopor, PNBK,
milu. Namun kekhawatiran tersebut Partai Patriot Pancasila, PBR, PSI, Partai De-
mbkrat, PKPI, dan PNI Marhaenisme) (Kom-
tidak terjadi karena Komisi Pemilihan
Umum pas, 5 April 2004).
(KPU) berusaha mengakomodasi
4KPU Provinsi DKI Jakarta mengaman-
keinginan penduduk yang belum ter-
kan sekitar 900 kartu pemilih di tiga TPS
daftar sebagai pemilih melalui pendaf- di Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.
taran susulan. Sempat terjadi kesalah- Hal itu dapat terjadi karena dua hal, yakni
pahaman setelah Sekjen DPP PDI-P Su- para pemiliknya sudah berpindah tempat
atau kekeliruan data dari Badan Pusat Sta-
tjipto mengatakan bahwa masyarakat
tistik (Kompas, 5 April 2004).
yang memiliki hak pilih telapi belum 5
Pengusaha Probosutedjo sempat membe-
terdaftar agar pada hari pemungutan li 10 kartu pemilih untuk membuktikan ada-
suara tetap datang ke TPS dan berhak nya praktek jual beli kartu pemilih, bahkan
ikut pemilu dengan membawa kartu orang yang menawarkan kartu pemilih ter-
sebut menyanggupi untuk menyediakan 100
tanda penduduk (KTP) atau surat izin kartu pemilih dengan harga Rp. 50.000/kartu
mengemudi (SIM) (Kompas, 4 April 2004). (Suara Pembaruan, 3 April 2004). Dewan Pim-
pinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Ka-
Pernyataan Sutjipto mendapat kecaman
limantan Tengah PNBK melaporkan terja-
dari berbagai pihak karena dinilai se- dinya jual beli kartu pemilih di Kalimantan
bagai hasutan yang dapat meresahkan Tengah dengan harga bervariasi dan menye-
masyarakat, yakni membuka konflik an- rahkan sekitar 200 kartu pemilih ke Panwas-
lu Jakarta sebagai barang bukti. Modus lain
tara warga dan petugas pemilihan di juga ditemukan di daerah pemilihan yang
TPS. Akhirnya KPU melalui surat No- sama, yakni oknum Partai Buruh Sosial De-
mokrat (PBSD) menawarkan suara PBSD ke-
pada PNBK asalkan diberikan imbalan se-
Komentar ini disampaikan oleh peneliti jumlah uang (Suara Pembaruan, 5 April 2004).
senior LIPI, Mochtar Pabottinggi, seperti dapat 6
dibaca dalam harian Kompas, 2 April 2004. Keterlambatan logistik pemilu hingga 27
Maret 2004 (H-9) terjadi di Sulawesi Teng-
Kecaman ini antara lain disampaikan gara, Jambi, Sumatera Utara, Nusa Teng-
oleh Koalisi Pimpinan 10 Partai Peserta Pemi- gara Timur, Sumatera Selatan, Jawa Timur,
140 ANAUSIS
CSIS, Vol. 33, No. 2, 2004: 138-157
nyasar ke tempat pemungutan suara bencana alam (Pasal 116 ayat dan
(1)
(TPS) lain terjadi di beberapa daerah.7 Pasal 119 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun
Keterlambatan logistik pemilu tersebut 2003 tentang Pemilu). Jadi tidak ada
dapat mengakibatkan dilakukannya pe- alasan yang memberi kemungkinan
umum
milihan lanjutan atau susulan untuk melakukan pemilu lanjutan atau
umum
atau pemilihan ulangan. Jika susulan atau ulangan hanya karena
demikian maka KPU dapat dikategori- keterlambatan logisitik pemilu.
kan telah melanggar undang-undang.
Sebab menurut Pasal 45 ayat (3) UU Untuk mengatasi masalah ini, Pe-
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, merintah (Presiden Megawati Soekarno-
surat suara beserta perlengkapan pe- putri) mengeluarkan Peraturan Peme-
laksanaan Pemilu harus sudah diteri- rintah Pengganti Undang-undang (Perp-
ma PPS dan PPLN selambat-lambatnya pu) No. 2 Tahun 2004 tanggal 2 April
10 (sepuluh) hari sebelum pemungut- 2004 untuk mengamandemen UU No.
an suara. Sedangkan hingga empat 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Berda-
hari sebelum pemungutan suara (H-4), sarkan Perppu tersebut, klausul dalam
KPU belum berhasil menuntaskan ma- Pasal 45 ayat (3) yang berbunyi 10 (se-
salah keterlambatan logistik pemilu puluh) hari sebelum pemungutan suara
tersebut. Demikian pula dengan kon- diubah menjadi 1 (satu) hari sebelum pe-
disi-kondisi yang dapat dijadikan se- mungutan suara. Kemudian kalimat da-
bagai dasar pembenaran untuk mela- lam Pasal 119 ayat (1) ditambah de-
kukan pemilu lanjutan atau susulan ngan klausul tetapi juga karena surat
atau ulangan hanya karena terjadinya suara dan perlengkapan pemilu lainnya be-
kerusuhan, gangguan keamanan, dan lum diterima secara lengkap di PPS dan
PPLN. Dengan demikian, KPU terhin-
dar dari tindakan yang melanggar un-
Jawa Tengah, Bali, dan Papua (Suara Pemba-
ruan, 27 Maret 2004), H-8 di Sulawesi Se- dang-undang.
latan (Kompas, 29 Maret 2004), H-7 di Kali-
mantan Barat (Suara Pembaruan, 29 Maret Ketiga, sistem pencoblosan. Selain
2004), Kalimantan Timur, Batam, dan Biak
model pencoblosan surat suara lebih
(Kompas, 30 Maret 2004), bahkan hingga
tanggal 1 April 2004 (H-4) masih terdapat 40 rumit dan kompleks, secara kuantitas
KPU Kabupaten/Kota yang minta tambahan para pemilih lebih banyak mencoblos
surat suara (Republika, 2 April 2004). pada Pemilu 2004 bila dibandingkan
7
Sebanyak 1.110 surat suara untuk dae- Pemilu 1999. Pada Pemilu 1999, pemi-
rah pemilihan Kabupaten Jembrana, Bali, di- cukup mencoblos tanda gambar
lih
temukan di beberapa TPS Kuta Utara yang
termasuk daerah pemilihan Kabupaten Ba- partai dan hanya melakukan penco-
dung-1, 300 lembar di Kabupaten Tabanan, blosan sebanyak tiga kali (DPR, DPRD
dan beberapa surat suara lainnya nyasar Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota),
ke Kabupaten Karangasem. Selain itu, surat
suara daerah pemilihan Tabanan juga nya- bahkan pemilih di Jakarta cukup men-
sar ke Kabupaten Jembrana. Nyasarnya su- coblos dua kali (untuk DPR dan DPRD
rat suara tersebut baru diketahui setelah Provinsi). Pada Pemilu 2004, selain
pencoblosan berlangsung. Suara Karya, 6
mencoblos tanda gambar partai, pe-
April 2004.
ANALISIS PERISTIWA: PERKEMBANGAN POLITIK (Wiratma) 141
milih juga boleh mencoblos salah sa- Keempat, proses penghitungan sua-
tu nama calon (DPR, DPRD Provinsi, ra. Berdasarkan Pasal 96 sampai de-
dan DPRD Kabupaten/Kota), serta sa- ngan Pasal 103 Undang-Undang No.
tu nama calon anggota DPD, sehingga 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
setiap pemilih minimal mencoblos se- Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
banyak empat kali, kecuali pemilih di maka proses penghitungan suara di-
Jakarta minimal mencoblos sebanyak lakukan secara manual, mulai dari
tingkat KPPS/KPPSLN, PPS, PPK,
tiga kali.
KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi,
memang
Sistem pencoblosan ini le- KPU KPPS/KPPSLN mem-
hingga Pusat.
bih maju karena telah menggunakan buat berita acara dan sertifikat hasil
sistem proporsional dengan daftar ter- penghitungan suara di tingkat TPS
buka sehingga pemilih diberi kesem- dan dikirimkan ke PPS. PPS kemudian
patan untuk menentukan caleg pilih- membuat sertifikat rekapitulasi hasil
Namun
annya secara langsung. sis- penghitungan suara di tingkat desa/
tem ini dinilai aneh karena ketentuan kelurahan berdasarkan seluruh serti-
UU
Pasal 93 ayat (1) huruf b No. 12 Ta- fikat hasil penghitungan suara di ting-
hun 2003 tentang Pemilu yang menya- kat TPS yang terdapat di wilayahnya
takan bahwa suara dinyatakan sah
dan menyerahkannya kepada PPK. Ber-
apabila mencoblos tanda gambar beri-
dasarkan seluruh sertifikat rekapitula-
kut satu nama caleg, dilemahkan oleh si hasil penghitungan suara PPS yang
ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c terdapat di wilayahnya, PPK membuat
yang menyatakan pencoblosan hanya
sertifikat rekapitulasi hasil penghitung-
tanda gambar parpol juga merupakan an suara di tingkat kecamatan dan
suara sah. Kedua ketentuan tersebut menyerahkannya kepada KPU Kabu-
menjadikan Pemilu 2004 sulit diten- paten/Kota. Kemudian KPU Kabupa-
tukan parameter kesuksesannya. Jika ten/Kota membuat sertifikat rekapitu-
hasil Pemilu 2004 menunjukkan bah- lasi hasil penghitungan suara di ting-
wa lebih banyak pemilih hanya men- kat kabUpaten/kota dan menyerahkan-
coblos tanda gambar parpol, maka Pe- nya kepada KPU Provinsi dan KPU.
milu 2004 sama dengan Pemilu 1999 KPU Provinsi membuat sertifikat reka-
ketika sistem proporsional daftar ter- pitulasi penghitungan suara di ting-
tutup diberlakukan. Dengan demikian, kat provinsi dan menyerahkannya ke
kondisi tersebut menjadikan Pemilu KPU. KPU membuat rekapitulasi ha-
2004 gagal memberikan pembaruan ser penghitungan suara anggota DPR
sil
perti yang diniatkan saat perancangan dan DPD.
8
undang-undang pemilu.
Proses penghitungan suara secara
manual memang cukup panjang dan
Seperti apa yang dikemukakan oleh pe- melelahkan sehingga memerlukan wak-
ngajar ilmu politik dari Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta, Riswandha Imawan, da- tu yang cukup lama dan tingkat kecer-
lam Kompas, 3 April 2004. matan yang tinggi. Itulah sebabnya
142
ANALISIS CSIS, Vol. 33, No, 2, 2004: 138-157
mengapa KPU tidak dapat memenuhi 2004, baik untuk DPR dan DPD mau-
target yang dibuatnya sendiri untuk pun DPRD Provinsi dan Kabupaten/
mengumumkan
hasil final Pemilu Le- Kota. Hal yang paling menarik untuk
gislatif secara nasional. Semula KPU disimak adalahr hasil perolehan sua-
menjadwalkan akan mengumumkan ha- ra dan kursi DPR. Pertama, terjadi ke-
sil Pemilu Legislatif antara 21-28 April tidaksinkronan antara persentase pero-
2004, tetapi baru dapat melakukannya lehan suara dan perolehan kursi un-
pada 5 Mei 2004 atau bertepatan de- tuk masing-masing partai politik pe-
ngan batas akhir yang ditetapkan oleh serta pemilu (lihat Tabel 1). Hal ini
undang-undang, yakni 30 hari sete- berbeda jika dibandingkan dengan
lah pemungutan suara dilakukan (Pa- hasil Pemilu pada masa Orde Baru
UU
sal 104 ayat (2) No. 12 Tahun 2003 misalnya, di mana perolehan suara
Umum
tentang Pemilihan Anggota suatu partai politik peserta pemilu
DPR, DPD, dan DPRD). Selain untuk identik dengan perolehan kursi dari
mematuhi ketentuan undang-undang, partai politik yang bersangkutan. Ke-
tampaknya langkah ini ditempuh oleh tidaksinkronan hasil Pemilu 2004 wa-
KPU untuk mengantisipasi berbagai jar terjadi karena sistem yang diper-
protes dan tanggapan terhadap pro- gunakan juga berbeda. Terdapat par-
ses penghitungan suara yang dilaku- tai politik yang persentase peroleh-
kannya. an suaranya lebih kecil daripada per-
sentase perolehan kursinya atau se-
baliknya. Misalnya, perolehan suara
Hasil Pemilu Legislatif
Partai Golkar adalah 21,58 persen
Komisi Pemilihan Umum (KPU) (24.480.757 suara) tetapi perolehan
te-
lah mengumumkan hasil Pemilu Le- kursi sebesar 23,27 persen (128 kur-
gislatif secara nasional pada 5 Mei si). Hal seperti itu juga dialami oleh
PDI-P, PPP, Partai Demokrat, PKS,
PAN dan PDS. Sebaliknya PKB yang
Salah satu protes datang dari Forum perolehan suaranya sebesar 10,57
Krisis Center (FKC) yang dibentuk oleh se-
jumlah tokoh partai politik, seperti Wiran- persen (11.989.564 suara) tetapi pero-
to (Partai Golkar), Gus Dur, Alwi Shihab, lehan kursinya menurun menjadi 9,45
dan Mahfud M.D. (PKB), Anis Matta (PKS), persen (52 kursi). Nasib yang sama
Samuel Koto (PAN), Laena Ma'arif dan Ade
harus diterima pula oleh PBB, PBR,
Daud Nasution (PBR), Yunus Yosfiah (PPP),
Mochtar Pakpahan (PBSD), Moh. Jumhur PKPB, PKPI, PDK, PNBK, dan sejum-
dan Riky Sutarto (PSI), serta pimpinan LSM lah parpol lainnya.
Indemo (Indonesia Democracy Monitoring)
Adnan Buyung Nasution dan Hariman Si- Selain itu, terdapat parpol yang
regar, di Hotel Nikko, Jakarta, 8 April 2004.
FKC antara lain menuntut agar KPU meng- perolehan suaranya lebih tinggi dari-
hentikan penghitungan suara sementara pada parpol lainnya tetapi menda-
dengan Information Technology (IT) yang pat kursi yang lebih sedikit atau
sifatnya nasional. Alasannya, IT menim-
bahkan tidak mendapat kursi sama
bulkan kebingungan masyarakat (Republika,
10 April 2004). sekali. Misalnya, PKB yang memper-
