0-Romawi PPG PKB

116 Pages·2017·3.61 MB·Indonesian

by  Dwi Ananta

DARI RAKYAT AMERIKA
USAID PRIORITAS: Mengutamakan Pembaharuan, Inovasi, dan Kesempatan
bagi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa
Praktik yang Baik
TATA KELOLA GURU
Sambutan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tata Kelola Guru menjadi perhatian khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
(Perpres No. 2 Tahun 2015). Bentuk perhatian tertuang dalam kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan, yaitu:
1) meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, dan 2) meningkatkan
pengelolaan dan penempatan guru. Arah kebijakan ini mengamanatkan adanya pengembangan kapasitas pemerintah
kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien.
Kabupaten/kota telah banyak melakukan inovasi dalam mengimplementasikan Program Tata Kelola Guru, baik dalam
Penataan dan Pemerataan Guru, maupun dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Guru Pembelajar). Berbagai
inovasi tersebut telah dihimpun dalam buku Praktik yang Baik Tata Kelola Guru. Buku ini menggambarkan bagaimana proses
perumusan kebijakan dilakukan, penetapan kebijakan melalui Peraturan Bupati/Walikota, serta hasil implementasi yang
dapat melakukan perubahan, baik dalam rangka mengurangi kebutuhan guru melalui distribusi guru yang efisien, maupun
dalam rangka meningkatkan kualitas guru dengan menggunakan pendekatan pendanaan multi-sumber.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan guru jenjang
pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota dan jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi.
Buku ini diharapkan menjadi bahan inspirasi bagi kabupaten/kota yang belum mengimplementasikan Program Tata Kelola
Guru, serta inspirasi bagi provinsi untuk menata guru antar kabupaten/kota.
Ucapan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam mengimplementasikan
Tata Kelola Guru, dengan harapan inovasi tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Penggunaan DAPODIK baik dalam
Penataan dan Pemerataan Guru maupun dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan telah menujunkkan nilai manfaat
yang sangat tinggi. Untuk itu, DAPODIK diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya serta diperbarui secara terus menerus
sesuai dengan dinamika dan kebutuhan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada USAID PRIORITAS yang telah mendampingi 50 kabupaten/kota dalam Penataan
dan Pemerataan Guru, serta 90 kabupaten/kota dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui lokakarya
perencanaan, perumusan kebijakan, dan pendampingan implementasi di lapangan, serta pelibatan Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dalam meningkatkan kompetensi guru, Lembaga Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang diharapkan dapat menjadi
penjamin mutu dan keberlangsungan program.
Jakarta, Januari 2017
Buku Praktik yang Baik Tata Kelola Guru ini dikembangkan dengan dukungan penuh rakyat Amerika Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
melalui United States Agency for International Development (USAID) melalui Program USAID Prioritizing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students
(PRIORITAS). USAID PRIORITAS adalah program kemitraan antara Pemerintah Amerika dan Pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas di Indonesia.
Sumarna Surapranata, Ph.D
Sambutan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tata Kelola Guru menjadi perhatian khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
(Perpres No. 2 Tahun 2015). Bentuk perhatian tertuang dalam kebijakan dan strategi pembangunan bidang pendidikan, yaitu:
1) meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan, dan 2) meningkatkan
pengelolaan dan penempatan guru. Arah kebijakan ini mengamanatkan adanya pengembangan kapasitas pemerintah
kabupaten/kota untuk mengelola perekrutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien.
Kabupaten/kota telah banyak melakukan inovasi dalam mengimplementasikan Program Tata Kelola Guru, baik dalam
Penataan dan Pemerataan Guru, maupun dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (Guru Pembelajar). Berbagai
inovasi tersebut telah dihimpun dalam buku Praktik yang Baik Tata Kelola Guru. Buku ini menggambarkan bagaimana proses
perumusan kebijakan dilakukan, penetapan kebijakan melalui Peraturan Bupati/Walikota, serta hasil implementasi yang
dapat melakukan perubahan, baik dalam rangka mengurangi kebutuhan guru melalui distribusi guru yang efisien, maupun
dalam rangka meningkatkan kualitas guru dengan menggunakan pendekatan pendanaan multi-sumber.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengelolaan guru jenjang
pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota dan jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan provinsi.
Buku ini diharapkan menjadi bahan inspirasi bagi kabupaten/kota yang belum mengimplementasikan Program Tata Kelola
Guru, serta inspirasi bagi provinsi untuk menata guru antar kabupaten/kota.
Ucapan terima kasih kepada kabupaten/kota yang telah menunjukkan inovasi yang luar biasa dalam mengimplementasikan
Tata Kelola Guru, dengan harapan inovasi tersebut dapat berjalan secara terus menerus. Penggunaan DAPODIK baik dalam
Penataan dan Pemerataan Guru maupun dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan telah menujunkkan nilai manfaat
yang sangat tinggi. Untuk itu, DAPODIK diharapkan dapat ditingkatkan kualitasnya serta diperbarui secara terus menerus
sesuai dengan dinamika dan kebutuhan.
Ucapan terima kasih disampaikan kepada USAID PRIORITAS yang telah mendampingi 50 kabupaten/kota dalam Penataan
dan Pemerataan Guru, serta 90 kabupaten/kota dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui lokakarya
perencanaan, perumusan kebijakan, dan pendampingan implementasi di lapangan, serta pelibatan Pusat Pengembangan
Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dalam meningkatkan kompetensi guru, Lembaga Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan (LPTK), dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang diharapkan dapat menjadi
penjamin mutu dan keberlangsungan program.
Jakarta, Januari 2017
Buku Praktik yang Baik Tata Kelola Guru ini dikembangkan dengan dukungan penuh rakyat Amerika Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
melalui United States Agency for International Development (USAID) melalui Program USAID Prioritizing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students
(PRIORITAS). USAID PRIORITAS adalah program kemitraan antara Pemerintah Amerika dan Pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas di Indonesia.
Sumarna Surapranata, Ph.D
Pengantar
Desain Implementasi Program Tata Kelola Guru
di Daerah Mitra USAID PRIORITAS
Mengapa tata kelola guru? Penyebaran guru yang efisien dapat kelompok kerja guru, dan membantu
berdampak pada lebih banyak dana kabupaten untuk mengembangkan
Unsur yang paling penting dalam
untuk pengembangan profesional rencana anggaran dan kebijakan
sistem pendidikan adalah guru
guru. Prinsip dasarnya adalah sebagai untuk memastikan bahwa setiap
(Hattie 1999). Meningkatkan kualitas
berikut: guru dapat mempelajari praktik yang
guru adalah cara terbaik untuk
baik melalui diseminasi pelatihan, dan
meningkatkan hasil pendidikan. Lebih baik memiliki sedikit guru
memiliki akses mengikuti program
Hanya saja, dengan rasio rata-rata dengan kualitas tinggi, daripada terlalu
pengembangan keprofesian
siswa-guru 16:1 pada jenjang SD dan banyak guru dengan kualitas rendah.
berkelanjutan atau guru pembelajar.
13:1 pada jenjang SMP, Indonesia
memiliki terlalu banyak guru dan Tata kelola guru yang lebih baik
penyebarannya tidak merata. Membuat perencanaan dan dapat meningkatkan kualitas dan
Seringkali sekolah di perkotaan kebijakan berbasis data keseimbangan pelaksanaan layanan
memiliki terlalu banyak guru, Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan. Namun kebijakan perlu
sedangkan di sekolah terpencil atau USAID PRIORITAS bekerja bersama memasukkan konteks setempat
pedesaan kekurangan guru. dengan Lembaga Pendidik Tenaga sebagai bahan pertimbangan, karena
USAID PRIORITAS Kependidikan (LPTK) mitra dan pemerataan guru memiliki dampak
mengembangkan program tata kabupaten mitra memetakan sosial, ekonomi dan politik.
kelola guru untuk membantu distribusi guru, mengidentifikasi isu Konsultasi publik dan pendekatan
mengatasi masalah ini, dengan dua strategis, membuat rekomendasi, untuk membangun rasa memiliki
cara, yaitu (1) meningkatkan dan mengadopsi solusi kebijakan kebijakan di tingkat masyarakat
pemerataan penyebaran guru untuk meningkatkan pemerataan dapat membantu mengatasi masalah
dengan tujuan mengurangi guru. Dengan menggunakan tersebut. Kerangka kerja hukum yang
inefisiensi, dan memastikan bahwa pendekatan yang sama, USAID kuat diperlukan untuk mengurangi
setiap kelas diajarkan oleh guru yang PRIORITAS juga memetakan jumlah resistansi pihak yang terkena
berkualitas baik, dan (2) guru pada kelompok kerja guru, dampak kebijakan implementasi
meningkatkan kualitas guru melalui menghitung unit biaya untuk kebijakan tata kelola guru harus
diseminasi praktik yang baik dan menyediakan pelatihan dalam berdasarkan regulasi yang berlaku
pengembangan profesional guru. jabatan dan pendampingan pada saat itu.
iii
Pengantar
Desain Implementasi Program Tata Kelola Guru
di Daerah Mitra USAID PRIORITAS
Mengapa tata kelola guru? Penyebaran guru yang efisien dapat kelompok kerja guru, dan membantu
berdampak pada lebih banyak dana kabupaten untuk mengembangkan
Unsur yang paling penting dalam
untuk pengembangan profesional rencana anggaran dan kebijakan
sistem pendidikan adalah guru
guru. Prinsip dasarnya adalah sebagai untuk memastikan bahwa setiap
(Hattie 1999). Meningkatkan kualitas
berikut: guru dapat mempelajari praktik yang
guru adalah cara terbaik untuk
baik melalui diseminasi pelatihan, dan
meningkatkan hasil pendidikan. Lebih baik memiliki sedikit guru
memiliki akses mengikuti program
Hanya saja, dengan rasio rata-rata dengan kualitas tinggi, daripada terlalu
pengembangan keprofesian
siswa-guru 16:1 pada jenjang SD dan banyak guru dengan kualitas rendah.
berkelanjutan atau guru pembelajar.
13:1 pada jenjang SMP, Indonesia
memiliki terlalu banyak guru dan Tata kelola guru yang lebih baik
penyebarannya tidak merata. Membuat perencanaan dan dapat meningkatkan kualitas dan
Seringkali sekolah di perkotaan kebijakan berbasis data keseimbangan pelaksanaan layanan
memiliki terlalu banyak guru, Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan. Namun kebijakan perlu
sedangkan di sekolah terpencil atau USAID PRIORITAS bekerja bersama memasukkan konteks setempat
pedesaan kekurangan guru. dengan Lembaga Pendidik Tenaga sebagai bahan pertimbangan, karena
USAID PRIORITAS Kependidikan (LPTK) mitra dan pemerataan guru memiliki dampak
mengembangkan program tata kabupaten mitra memetakan sosial, ekonomi dan politik.
kelola guru untuk membantu distribusi guru, mengidentifikasi isu Konsultasi publik dan pendekatan
mengatasi masalah ini, dengan dua strategis, membuat rekomendasi, untuk membangun rasa memiliki
cara, yaitu (1) meningkatkan dan mengadopsi solusi kebijakan kebijakan di tingkat masyarakat
pemerataan penyebaran guru untuk meningkatkan pemerataan dapat membantu mengatasi masalah
dengan tujuan mengurangi guru. Dengan menggunakan tersebut. Kerangka kerja hukum yang
inefisiensi, dan memastikan bahwa pendekatan yang sama, USAID kuat diperlukan untuk mengurangi
setiap kelas diajarkan oleh guru yang PRIORITAS juga memetakan jumlah resistansi pihak yang terkena
berkualitas baik, dan (2) guru pada kelompok kerja guru, dampak kebijakan implementasi
meningkatkan kualitas guru melalui menghitung unit biaya untuk kebijakan tata kelola guru harus
diseminasi praktik yang baik dan menyediakan pelatihan dalam berdasarkan regulasi yang berlaku
pengembangan profesional guru. jabatan dan pendampingan pada saat itu.
iii
Berdasarkan praktik yang baik yang kelas sekolah dasar adalah satu guru ditindaklanjuti dengan pendam- Bagan Langkah
dipelajari di Indonesia dan seluruh per kelas, (2) standar maksimum pingan di tempat (atau 'mentoring')
dunia, kami mengetahui bahwa sebuah kelas di sekolah dasar adalah di kabupaten untuk membantu tim
Output dari pendampingan ini
pengembangan profesional guru 32 siswa, dan (3) guru mata kabupaten mempersiapkan data, Kegiatan Sosialisasi Pendampingan/Fasilitasi 1: data yang sudah disepakati
Penyiapan data bahan WS #1
paling baik dilakukan pada kelompok pelajaran di sekolah dasar atau menyelesaikan analisis, menyiapkan untuk dianalisa pada WS #1
kerja guru atau di sekolah. Guru- sekolah menengah pertama harus presentasi dan melakukan advokasi
guru dapat belajar lebih baik dalam mengajar paling sedikit 24 jam untuk rekomendasi kebijakan.
kelompok dengan rekan seprofesi. pelajaran per minggu.
1. Sosialisasi. Aktivitas awal ini
Keuntungannya, pendekatan ini tidak Pendampingan/Fasilitasi 2:
Mitra dari kabupaten dilatih untuk bertujuan membangun komitmen Lokakarya #1: Melengkapi analisis distribusi Output dari pendampingan ini
hanya lebih efektif dibandingkan menggunakan software tersebut dan setara antara USAID PRIORITAS Analisis Distribusi guru dan mengidentifikasi isu-isu strategis untuk bahan
pendekatan tradisional yang Guru WS #2
melakukan analisis bersama spesialis dan kabupaten mitra untuk isu strategis
menyediakan pelatihan di tingkat
USAID PRIORITAS dan universitas pemerataan guru yang adil, serta
kabupaten, tapi juga lebih murah.
mitra. Mitra kabupaten termasuk meningkatkan kesadaran atas
Kami membantu kabupaten untuk
personil dari Dinas Pendidikan pentingnya pendataan yang baik
merancang program pengembangan
Kabupaten/Kota dan Badan sebagai dasar penyusunan Lokakarya #2: Pendampingan/Fasilitasi 3:
keprofesian berkelanjutan Output dari pendampingan ini
Kepegawaian Daerah (BKD) yang kebijakan. Analisa Kebijakan Melengkapi alternatif
berdasarkan Kelompok Kerja Guru bertanggung jawab untuk tata kelola Penataan dan kebijakan, pemilihan alternatif, sebargeaki obmaheannd aksoin kseubltiajaski apnu blik
(KKG) dan Musyawarah Guru Mata 2. Lokakarya 1. Analisis Data dan Pemerataan Guru dan formulasi kebijakan
data dan perencanaan. Pelatihan
Pelajaran (MGMP) serta Identifikasi Isu Strategis. Aktivitas
terdiri dari pengenalan atas software,
menggunakan guru dan kepala ini memfokuskan pada pemetaan
sebuah aplikasi sederhana Microsoft
sekolah lokal yang sudah terlatih pemerataan guru secara detail
Excel yang menghubungkan data
sebagai fasilitator. tentang guru, siswa dan sekolah dan memformulasikan isu Konsultasi Publik Lokakarya Implementasi
strategis untuk pemerataan guru,
Pemetaan distribusi guru dan untuk mengana-lisa faktor seperti
berdasarkan hasil analisis guru.
kebutuhan sekolah menggunakan ukuran sekolah, siswa per kelas dan
Kami juga memetakan kelompok
data yang didapatkan dari Data jumlah kategori guru yang berbeda. (mengidentifikasi alternatif pengembangan keprofesian kebijakan kabupaten. Satu anggota
kerja guru, menghitung unit biaya
Pokok Pendidikan (DAPODIK), Tim kecil dari tiap kabupaten kebijakan untuk tata kelola guru berkelanjutan dalam diskusi dari tim kabupaten (biasanya
untuk pelatihan dalam jabatan
pusat data online nasional milik menganalisa data mereka dengan yang lebih baik, menciptakan dengan LPTK. Kepala Dinas Pendidikan)
dan potensi dana yang tersedia
Kementerian Pendidikan dan bimbingan dari spesialis program kriteria untuk pemilihan alter- mempresentasikan hasil dan
dari anggaran kabupaten (APBD), 4. Konsultasi Publik: Forum multi-
Kebudayaan. Data dianalisa USAID PRIORITAS dan universitas. natif kebijakan, memformulasi rekomendasi pada para
anggaran sekolah (Bantuan stakeholder. Dalam aktivitas ini,
menggunakan Sistem Informasi rekomendasi kebijakan), dan pengambil keputusan dan
Operasional Sekolah/BOS) dan rekomendasi kebijakan dan draf
Manajemen Pendidikan Dasar merancang implementasi pemangku kepentingan, biasanya
Bekerja bersama kabupaten Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). rencana/anggaran dibagikan
SIMDIKDAS, sebuah aplikasi kebijakan, serta menentukan termasuk Bupati, Kepala Bappeda,
kepada para pemangku kepen-
sederhana berbasis Microsoft Excel. Proses tersebut memakan waktu 3. Lokakarya 2. Analisis Kebijakan kemungkinan dari dampak Kepala BKD dan perwakilan
tingan dan pengambil keputusan
Untuk menentukan kebutuhan sekitar enam bulan di setiap provinsi dan Perencanaan. Aktivitas ini kebijakan tersebut. Kabupaten Dinas Pendidikan, DPRD,
untuk mendapatkan umpan balik
pemerataan guru, standar nasional dan meliputi langkah-langkah pada memfokuskan pada langkah juga mengembangkan draf perkumpulan guru, media lokal,
dan membantu memfinalkan
digunakan: (1) standar untuk guru bagan di samping. Setiap langkah analisis kebijakan rencana untuk diseminasi dan guru dan komunitas.
iv Praktik yang Baik: Tata Kelola Guru v
Berdasarkan praktik yang baik yang kelas sekolah dasar adalah satu guru ditindaklanjuti dengan pendam- Bagan Langkah
dipelajari di Indonesia dan seluruh per kelas, (2) standar maksimum pingan di tempat (atau 'mentoring')
dunia, kami mengetahui bahwa sebuah kelas di sekolah dasar adalah di kabupaten untuk membantu tim
Output dari pendampingan ini
pengembangan profesional guru 32 siswa, dan (3) guru mata kabupaten mempersiapkan data, Kegiatan Sosialisasi Pendampingan/Fasilitasi 1: data yang sudah disepakati
Penyiapan data bahan WS #1
paling baik dilakukan pada kelompok pelajaran di sekolah dasar atau menyelesaikan analisis, menyiapkan untuk dianalisa pada WS #1
kerja guru atau di sekolah. Guru- sekolah menengah pertama harus presentasi dan melakukan advokasi
guru dapat belajar lebih baik dalam mengajar paling sedikit 24 jam untuk rekomendasi kebijakan.
kelompok dengan rekan seprofesi. pelajaran per minggu.
1. Sosialisasi. Aktivitas awal ini
Keuntungannya, pendekatan ini tidak Pendampingan/Fasilitasi 2:
Mitra dari kabupaten dilatih untuk bertujuan membangun komitmen Lokakarya #1: Melengkapi analisis distribusi Output dari pendampingan ini
hanya lebih efektif dibandingkan menggunakan software tersebut dan setara antara USAID PRIORITAS Analisis Distribusi guru dan mengidentifikasi isu-isu strategis untuk bahan
pendekatan tradisional yang Guru WS #2
melakukan analisis bersama spesialis dan kabupaten mitra untuk isu strategis
menyediakan pelatihan di tingkat
USAID PRIORITAS dan universitas pemerataan guru yang adil, serta
kabupaten, tapi juga lebih murah.
mitra. Mitra kabupaten termasuk meningkatkan kesadaran atas
Kami membantu kabupaten untuk
personil dari Dinas Pendidikan pentingnya pendataan yang baik
merancang program pengembangan
Kabupaten/Kota dan Badan sebagai dasar penyusunan Lokakarya #2: Pendampingan/Fasilitasi 3:
keprofesian berkelanjutan Output dari pendampingan ini
Kepegawaian Daerah (BKD) yang kebijakan. Analisa Kebijakan Melengkapi alternatif
berdasarkan Kelompok Kerja Guru bertanggung jawab untuk tata kelola Penataan dan kebijakan, pemilihan alternatif, sebargeaki obmaheannd aksoin kseubltiajaski apnu blik
(KKG) dan Musyawarah Guru Mata 2. Lokakarya 1. Analisis Data dan Pemerataan Guru dan formulasi kebijakan
data dan perencanaan. Pelatihan
Pelajaran (MGMP) serta Identifikasi Isu Strategis. Aktivitas
terdiri dari pengenalan atas software,
menggunakan guru dan kepala ini memfokuskan pada pemetaan
sebuah aplikasi sederhana Microsoft
sekolah lokal yang sudah terlatih pemerataan guru secara detail
Excel yang menghubungkan data
sebagai fasilitator. tentang guru, siswa dan sekolah dan memformulasikan isu Konsultasi Publik Lokakarya Implementasi
strategis untuk pemerataan guru,
Pemetaan distribusi guru dan untuk mengana-lisa faktor seperti
berdasarkan hasil analisis guru.
kebutuhan sekolah menggunakan ukuran sekolah, siswa per kelas dan
Kami juga memetakan kelompok
data yang didapatkan dari Data jumlah kategori guru yang berbeda. (mengidentifikasi alternatif pengembangan keprofesian kebijakan kabupaten. Satu anggota
kerja guru, menghitung unit biaya
Pokok Pendidikan (DAPODIK), Tim kecil dari tiap kabupaten kebijakan untuk tata kelola guru berkelanjutan dalam diskusi dari tim kabupaten (biasanya
untuk pelatihan dalam jabatan
pusat data online nasional milik menganalisa data mereka dengan yang lebih baik, menciptakan dengan LPTK. Kepala Dinas Pendidikan)
dan potensi dana yang tersedia
Kementerian Pendidikan dan bimbingan dari spesialis program kriteria untuk pemilihan alter- mempresentasikan hasil dan
dari anggaran kabupaten (APBD), 4. Konsultasi Publik: Forum multi-
Kebudayaan. Data dianalisa USAID PRIORITAS dan universitas. natif kebijakan, memformulasi rekomendasi pada para
anggaran sekolah (Bantuan stakeholder. Dalam aktivitas ini,
menggunakan Sistem Informasi rekomendasi kebijakan), dan pengambil keputusan dan
Operasional Sekolah/BOS) dan rekomendasi kebijakan dan draf
Manajemen Pendidikan Dasar merancang implementasi pemangku kepentingan, biasanya
Bekerja bersama kabupaten Tunjangan Profesi Pendidik (TPP). rencana/anggaran dibagikan
SIMDIKDAS, sebuah aplikasi kebijakan, serta menentukan termasuk Bupati, Kepala Bappeda,
kepada para pemangku kepen-
sederhana berbasis Microsoft Excel. Proses tersebut memakan waktu 3. Lokakarya 2. Analisis Kebijakan kemungkinan dari dampak Kepala BKD dan perwakilan
tingan dan pengambil keputusan
Untuk menentukan kebutuhan sekitar enam bulan di setiap provinsi dan Perencanaan. Aktivitas ini kebijakan tersebut. Kabupaten Dinas Pendidikan, DPRD,
untuk mendapatkan umpan balik
pemerataan guru, standar nasional dan meliputi langkah-langkah pada memfokuskan pada langkah juga mengembangkan draf perkumpulan guru, media lokal,
dan membantu memfinalkan
digunakan: (1) standar untuk guru bagan di samping. Setiap langkah analisis kebijakan rencana untuk diseminasi dan guru dan komunitas.
iv Praktik yang Baik: Tata Kelola Guru v
5. Lokakarya Implementasi. Ketika PRIORITAS untuk pelatihan dalam tingkat kelompok kerja guru dan dapat dikelola secara koperasi oleh
kebijakan dan rencana disetujui, jabatan dan pendampingan harus sekolah. guru, sekolah dan kabupaten –
pada tahap ini, aktivitas utama didiseminasikan pada seluruh guru dengan dukungan dari LPTK jika
Pertanyaannya adalah bagaimana
adalah untuk mengembangkan di satu kabupaten. Sebagaimana diperlukan. Biaya-biaya dapat dibagi
menemukan waktu dan uang untuk
regulasi lokal dan rencana dijelaskan di atas, kami juga dan dikelola oleh kelompok kerja
membayar seluruh pelatihan ini?
implementasi teknis untuk mengetahui bahwa pengembangan guru. Sebagai contoh, kabupaten
Anggaran kabupaten sangat terbatas
memungkinkan pelaksanaan dan keprofesian guru yang terbaik dapat menyediakan fasilitator khusus,
dan hampir seluruh anggaran
aksi nyata pada tingkat sekolah, dilakukan pada kelompok kerja guru sementara kelompok kerja guru
dihabiskan untuk gaji guru dan
kecamatan dan kabupaten. (atau sekolah). menutup biaya seperti biaya
biaya-biaya. (sekitar 85% pada
fotokopi, fasilitas dan konsumsi
Sebuah kegiatan tindak lanjut yang Banyak guru juga memerlukan sebagian besar kabupaten). Setelah
(dengan dana yang dikumpulkan dari
final yang dilakukan di beberapa pelatihan untuk mengajar mata biaya tetap lainnya dibayarkan,
sekolah), dan guru-guru membayar
kabupaten adalah untuk mendukung pelajaran baru atau tingkat kelas jumlah uang tersisa untuk pelatihan
sendiri biaya transportasi mereka.
kabupaten mengintegrasikan hasil baru – atau untuk mengajar lebih ulang dan program peningkatan
kerja ini ke dalam rencana strategis dari satu mata pelajaran. Banyak kualitas biasanya kurang dari 5% Pengembangan keprofesian
lima tahunan (renstra). Hal ini guru yang belum tersertifikasi. LPTK dari anggaran pendidikan. berkelanjutan dapat dilakukan dalam
membantu memastikan bahwa dapat menyediakan peningkatan pertemuan kelompok kerja guru
Pembiayaan ini dapat ditingkatkan
rencana dan kebijakan tersebut akan Pasca penggabungan SDN 1 Cilimus dengan SDN 3 Cilimus, proses pembelajaran kapasitas dan pelatihan ulang – dan secara rutin (mingguan atau
menjadi lebih besar dengan dana
dibiayai dan diimplementasikan pada menjadi lebih efektif dan efisien. Program penataan dan pemerataan guru dapat juga mulai mengambil peran yang bulanan), didukung dengan
tambahan dari sekolah (BOS) dan
tahun-tahun ke depan. meningkatkan kualitas pembelajaran dari aspek pemenuhan kecukupan guru. lebih besar dalam perancangan dan pendampingan yang disediakan
guru (TPP). Kami tidak
pelaksanaan program pengembangan fasilitator seperti guru senior di
menyarankan bahwa kabupaten
keprofesian berkelanjutan, kelas dan sekolah.
penggabungan sekolah, (2) kelas memilih untuk menyediakan insentif mengelola dana tambahan ini.
Isu dan kebijakan untuk menggunakan fasilitator daerah
rangkap, (3) guru mobile (mengajar bagi guru untuk direlokasi dari Sebaliknya, program pengembangan
pemerataan guru untuk melaksanakan pelatihan pada
di lebih dari satu sekolah), (4) guru sekolah di perkotaan ke sekolah di keprofesian berkelanjutan yang baik
Dua isu strategis utama yang muncul multi-mapel, (5) transfer guru, (6) pedesaan atau kawasan terpencil.
dari analisis dengan kabupaten pelatihan ulang dan penugasan ulang
adalah (1) distribusi guru kelas yang guru ke mapel baru atau tingkat
tidak merata, dan (2) sekolah kecil. baru, dan (7) mengangkat guru dari Isu, kebijakan dan praktik bagi iHattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Oxon: Routledge.
guru honorer/non PNS. pengembangan keprofesian
Rekomendasi kebijakan untuk
berkelanjutan guru iiAngka 32 berasal dari Standar Layanan Minimum yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Standar pendidikan nasional,
menjawab isu ini bervariasi Tiga pendekatan pertama
ditetapkan oleh badan nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki angka yang lebih
tergantung konteks lokal, namun ada menciptakan efisiensi dengan Seluruh guru memerlukan Pengem-
rendah, dengan standar berada antara 20 dan 28. Angka 24 jam mata pelajaran per minggu berasal dari UU Guru dan Dosen
beberapa pola sama pada kabupaten- mengurangi kebutuhan guru di bangan Keprofesian Berkelanjutan (Undang-Undang 14, tahun 2005).
kabupaten, baik dalam satu provinsi sekolah kecil. Seluruh pendekatan (PKB). Semua guru perlu belajar
maupun antar provinsi. Pola-pola memanfaatkan sumber daya guru cara yang lebih baik untuk Angka 24 jam mata pelajaran per minggu berasal dari UU Guru dan Dosen (Undang-Undang 14, tahun 2005).
tersebut dapat dikelompokkan yang ada melalui pemerataan yang pembelajaran. Untuk alasan inilah
menjadi tujuh pendekatan, yaitu: (1) lebih cerdas. Beberapa kabupaten disepakati bahwa modul USAID
vi Praktik yang Baik: Tata Kelola Guru vii
5. Lokakarya Implementasi. Ketika PRIORITAS untuk pelatihan dalam tingkat kelompok kerja guru dan dapat dikelola secara koperasi oleh
kebijakan dan rencana disetujui, jabatan dan pendampingan harus sekolah. guru, sekolah dan kabupaten –
pada tahap ini, aktivitas utama didiseminasikan pada seluruh guru dengan dukungan dari LPTK jika
Pertanyaannya adalah bagaimana
adalah untuk mengembangkan di satu kabupaten. Sebagaimana diperlukan. Biaya-biaya dapat dibagi
menemukan waktu dan uang untuk
regulasi lokal dan rencana dijelaskan di atas, kami juga dan dikelola oleh kelompok kerja
membayar seluruh pelatihan ini?
implementasi teknis untuk mengetahui bahwa pengembangan guru. Sebagai contoh, kabupaten
Anggaran kabupaten sangat terbatas
memungkinkan pelaksanaan dan keprofesian guru yang terbaik dapat menyediakan fasilitator khusus,
dan hampir seluruh anggaran
aksi nyata pada tingkat sekolah, dilakukan pada kelompok kerja guru sementara kelompok kerja guru
dihabiskan untuk gaji guru dan
kecamatan dan kabupaten. (atau sekolah). menutup biaya seperti biaya
biaya-biaya. (sekitar 85% pada
fotokopi, fasilitas dan konsumsi
Sebuah kegiatan tindak lanjut yang Banyak guru juga memerlukan sebagian besar kabupaten). Setelah
(dengan dana yang dikumpulkan dari
final yang dilakukan di beberapa pelatihan untuk mengajar mata biaya tetap lainnya dibayarkan,
sekolah), dan guru-guru membayar
kabupaten adalah untuk mendukung pelajaran baru atau tingkat kelas jumlah uang tersisa untuk pelatihan
sendiri biaya transportasi mereka.
kabupaten mengintegrasikan hasil baru – atau untuk mengajar lebih ulang dan program peningkatan
kerja ini ke dalam rencana strategis dari satu mata pelajaran. Banyak kualitas biasanya kurang dari 5% Pengembangan keprofesian
lima tahunan (renstra). Hal ini guru yang belum tersertifikasi. LPTK dari anggaran pendidikan. berkelanjutan dapat dilakukan dalam
membantu memastikan bahwa dapat menyediakan peningkatan pertemuan kelompok kerja guru
Pembiayaan ini dapat ditingkatkan
rencana dan kebijakan tersebut akan Pasca penggabungan SDN 1 Cilimus dengan SDN 3 Cilimus, proses pembelajaran kapasitas dan pelatihan ulang – dan secara rutin (mingguan atau
menjadi lebih besar dengan dana
dibiayai dan diimplementasikan pada menjadi lebih efektif dan efisien. Program penataan dan pemerataan guru dapat juga mulai mengambil peran yang bulanan), didukung dengan
tambahan dari sekolah (BOS) dan
tahun-tahun ke depan. meningkatkan kualitas pembelajaran dari aspek pemenuhan kecukupan guru. lebih besar dalam perancangan dan pendampingan yang disediakan
guru (TPP). Kami tidak
pelaksanaan program pengembangan fasilitator seperti guru senior di
menyarankan bahwa kabupaten
keprofesian berkelanjutan, kelas dan sekolah.
penggabungan sekolah, (2) kelas memilih untuk menyediakan insentif mengelola dana tambahan ini.
Isu dan kebijakan untuk menggunakan fasilitator daerah
rangkap, (3) guru mobile (mengajar bagi guru untuk direlokasi dari Sebaliknya, program pengembangan
pemerataan guru untuk melaksanakan pelatihan pada
di lebih dari satu sekolah), (4) guru sekolah di perkotaan ke sekolah di keprofesian berkelanjutan yang baik
Dua isu strategis utama yang muncul multi-mapel, (5) transfer guru, (6) pedesaan atau kawasan terpencil.
dari analisis dengan kabupaten pelatihan ulang dan penugasan ulang
adalah (1) distribusi guru kelas yang guru ke mapel baru atau tingkat
tidak merata, dan (2) sekolah kecil. baru, dan (7) mengangkat guru dari Isu, kebijakan dan praktik bagi iHattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. Oxon: Routledge.
guru honorer/non PNS. pengembangan keprofesian
Rekomendasi kebijakan untuk
berkelanjutan guru iiAngka 32 berasal dari Standar Layanan Minimum yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri. Standar pendidikan nasional,
menjawab isu ini bervariasi Tiga pendekatan pertama
ditetapkan oleh badan nasional yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki angka yang lebih
tergantung konteks lokal, namun ada menciptakan efisiensi dengan Seluruh guru memerlukan Pengem-
rendah, dengan standar berada antara 20 dan 28. Angka 24 jam mata pelajaran per minggu berasal dari UU Guru dan Dosen
beberapa pola sama pada kabupaten- mengurangi kebutuhan guru di bangan Keprofesian Berkelanjutan (Undang-Undang 14, tahun 2005).
kabupaten, baik dalam satu provinsi sekolah kecil. Seluruh pendekatan (PKB). Semua guru perlu belajar
maupun antar provinsi. Pola-pola memanfaatkan sumber daya guru cara yang lebih baik untuk Angka 24 jam mata pelajaran per minggu berasal dari UU Guru dan Dosen (Undang-Undang 14, tahun 2005).
tersebut dapat dikelompokkan yang ada melalui pemerataan yang pembelajaran. Untuk alasan inilah
menjadi tujuh pendekatan, yaitu: (1) lebih cerdas. Beberapa kabupaten disepakati bahwa modul USAID
vi Praktik yang Baik: Tata Kelola Guru vii
DAFTAR ISI
PENATAAN DAN 32 Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh PENGEMBANGAN 82 Kota Tangerang Selatan, Banten
PEMERATAAN GURU Kebijakan Mutasi 727 KEPROFESIAN Optimalkan Peran Gugus untuk
Guru SD dan SMP BERKELANJUTAN Profesionalisme Guru
02 Kabupaten Blitar, Jawa Timur 54 Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 86 Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
Kembangkan Pembelajaran 38 Kabupaten Kuningan, Jawa Barat
Perbanyak Fasilitator dan Pengembangan Mutu Guru yang
Kelas Rangkap untuk Sekolah Totalitas Tata Distribusi Guru
Bentuk Sekolah Unggulan Sistemik dan Berkelanjutan
Kecil
46 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan 62 Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
08 Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Mutasi Berbasis Data yang Efektif Wajibkan Guru Ikuti 90 Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Diseminasi Berjalan Masif:
Penggabungan 69 SDN
Pelatihan Sekali dalam Setahun
Kesetaraan Sekolah dan
Sistematis dan Bertahap 49 Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara
Madrasah
Mengatasi Kelangkaan Guru di 68 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
16 Kabupaten Pandeglang, Banten Sekolah Terpencil Peningkatan Kualitas Guru
Penggabungan Sekolah Secara Mandiri 94 Provinsi Aceh
Pemerintah Aceh Alokasikan
Tingkatkan Kualitas
Pembelajaran 72 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 16,8 Milyar untuk Diseminasi
Jamin Keprofesian Semua
Guru, Disiapkan Ratusan 98 Kabupaten Pidie, Aceh
20 Kota Cimahi, Jawa Barat
Fasilitator Baru Ribuan Guru Diseminasi
Alih Fungsi Guru
Pelatihan Praktik yang Baik
Satu Kebijakan Multi-fungsi
78 Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah Secara Mandiri
Hidupkan MGMP untuk
26 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur
Tingkatkan Kualitas 101 Daftar Konsultan dan Fasilitator
Atasi Kekurangan Guru,
Pembelajaran
Program Tata Kelola Guru
Sekolahkan PNS Nonguru
LPTK Mitra USAID PRIORITAS
viii Praktik yang Baik: Tata Kelola Guru ix