PP1_ Referensi Hakim Peradilan Agama Tentang KDRT

226 Pages·2013·2.62 MB·Indonesian

Referensi
bagi Hakim Peradilan Agama

Referensi
bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Referensi bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Referensi bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Diterbitkan oleh Komnas Perempuan
Tim Penulis:
Faqihuddin Abdul Kodir; Ummu Azizah Mukarnawati
Editor:
Ninik Rahayu (Edisi Kedua)
Ismail Hasani (Edisi Pertama)
Tim Diskusi: (Edisi Kedua)
Asma’ul Khusnaeny; Deliana Sayuti Ismudjoko; Ema Mukarramah; Josephine F.
Ditta Wisnu; Kunthi Tridewiyanti; Ninik Rahayu; Tumbu Saraswati
Tim Diskusi: (Edisi Pertama)
Azriana; Deliana Sayuti Ismudjoko; Herlyna Hutagalung; Husein Muhammad;
Husna Mulya; Ninik Rahayu; Tety Kuswandari
Disain dan Tata Letak:
Agus Wiyono
Edisi Kedua: Tahun 2013
Edisi Pertama: Tahun 2008
Diterbitkan atas dukungan dana dari:
UNFPA (Edisi Kedua)
IALDF (Edisi Pertama)
ISBN: 978-979-26-7531-3
Komnas Perempuan
Jl. Latuharhary 4B
Jakarta 10310
Telp. : (62-21) 3903963
Fax : [phone]
Website : www.komnasperempuan.or.id
Email : [email protected]
ii
Sekapur Sirih
Dari berbagai proses baik dari hasil pemantauan, mendengar
suara korban, konsultasi dengan berbagai stakeholders dari
lembaga pengada layanan, parlemen, Aparat Penegak Hukum
(APH) Penegak Hukum (PH) serta pemerintah di tingkat nasional
maupun berbagai wilayah, Komnas Perempuan mendapat sejumlah
temuan menarik yang berkembang setelah 4 tahun dipublikasikannya
buku referensi ini, baik pola kasus, inisiatif dan intervensi yang sudah
dilakukan maupun yang akan dilakukan berbagai elemen tersebut yang
penting untuk dicerna bagi para hakim dan PH lainnya.
Beberapa catatan penting antara lain, jumlah gugat cerai dari perem-
puan, membumbung nyaris merata di berbagai wilayah, antara tiga
hingga tujuh kali lipat dibanding talak dari suami. Analisis terhadap
fenomena ini bertaburan. Fenomena di Tasikmalaya, ada yang menghu-
bungkan dengan program sertifikasi guru yang membuat mereka
mendadak lebih “berada” yang memicu perselingkuhan. Apabila guru
tersebut perempuan, kemapanan ekonomis mengkondisikan mereka
untuk bisa berkeputusan atas lanjut tidaknya perkawinannya. Begitupula
di Gunung Kidul ada yang menilai, fenomena migrasi, dimana para
perempuan migran semakin berdaya, lebih memilih menyudahi relasi
perkawinan yang tidak sesuai harapan. Sejumlah wilayah pertambangan,
karena kekayaan yang diterima lebih cepat dari kesiapan mengkonsoli-
dasi institusi keluarga, membuat suami kesulitan kendalikan komitmen.
Juga dinamika politik lokal yang mengkondisikan orang bertabur mate-
ri, kerentanan dengan kehadiran pihak ketiga maupun over power suami,
membuat perempuan memilih bisa “bernafas” dari kepengapan perka-
winan. Belum lagi canggihnya IT, sosial media, yang menyisakan kega-
mangan dan menjadikan ruang privat semakin kabur, dan berakhir de-
ngan tercabiknya perkawinan. Artinya banyak aspek yang membuat institusi
perkawinan yang menjadi mimpi banyak pihak menjadi surga, rupanya
justru sebaliknya, menjadi terjangan ribuan kasus ke Pengadilan Agama.
iii
Referensi bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Catatan Komnas Perempuan selama lima tahun, lebih dari 95 persen
kasus KDRT adalah terhadap isteri. Data 10 tahun terakhir, 70 persen
pelaku kekerasan seksual adalah orang-orang dekat dalam relasi privat
dan domestik. Artinya institusi domestik yang dulunya menjadi bunker
privacy yang tak tertembus, rupanya membekam banyak kasus
kekerasan. Tahun 2004 dengan lahirnya Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah gong penting, di
mana kekerasan atas nama apapun di balik pagar rumah, tidak bisa
ditolerir dan negara harus hadir untuk menuntaskannya.
Delapan tahun sudah UU PKDRT hadir, tetapi seberapa jauh
penyiapan sistemnya sudah berjalan? Lembaga layanan untuk korban
rata-rata hanya ada satu di setiap kabupaten, training untuk para hakim
agar berkeadilan gender juga banyak digeser untuk training anti korupsi,
narkoba di kalangan APH. Kalau toh ada soal perempuan, isu
trafickinglah yang menjadi mercusuar program di berbagai wilayah,
hingga potensial menggeser isu perempuan yang lain.
Catatan penting lainnya untuk para hakim agama, paska otonomi
daerah, hasil pantauan Komnas Perempuan, hingga Agustus 2012
terdapat 282 kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas.
Kebijakan ini berlomba warnai mindset publik di daerah maupun
keputusan-keputusan publik lainnya. Sehingga instrumen HAM seperti
The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (Cedaw), bahkan konstitusi juga semakin redup
dianut. Paralel dengan perkembangan tersebut, kita saksikan
menggeliatnya religiousitas masyarakat Indonesia, tak terkecuali di
kalangan para APH yang titik tertentu bisa mempengaruhi keputusan
hukum dan penghukuman. Persoalan yang perlu dicermati, Komnas
Perempuan tidak menyoal aspek keimanannya, tetapi khawatirkan
meluruhkan imparsialitas para APH, tidak memijak konstitusi atau
memutuskan perkara dengan bias pandangan yang tidak adil gender
dengan mengatasnamakan agama.
Seluruh dinamika di atas, mendorong Hakim Pengadilan Agama
semakin tertantang untuk menyelesaikan persoalan yang semakin
kompleks. Hakim harus faham konstitusi dan hak asasi, serta juga
iv
penting punya pemahaman keagamaan yang berkeadilan, khususnya
terkait hak-hak perempuan. Contoh kasus yang menuntut perpektif
dan tindak sensitif hakim, misalnya, banyak asumsi bahwa relasi seksual
di luar perkawinan yang sah, adalah masuk dalam keranjang perzinahan.
Solusinya, cenderung menikahkan antara keduanya. Ironisnya, kasus
perkosaan sering dijawab dengan solusi yang sama, yaitu menikahkan
korban dengan pelaku. Tantangan lain, putusan MK tentang hak
keperdataan anak atas ayah biologisnya, juga menjadi PR tersendiri
untuk pelaksanaannya. Belum lagi sederet isu hak waris perempuan
yang masih setengah dibanding laki-laki. Padahal perempuan banyak
yang sudah menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah utama. data
dari Pekka (Perempuan Kepala Keluarga), jumlah perempuan menjadi
kepala keluarga di Indonesia semakin membubung. Artinya elan vital di
balik pembagian waris karena peran laki-laki sebagai pencari nafkah
utama, kembali ditantang secara induktif. PR lainnya, Konvensi
Penyandang disabilitas yang diratifikasi Indonesia juga menuntut
perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
mencerabut martabat perempuan disabilitas, karena alasan kondisi
kecacatan isteri, bisa memperbolehkan suami menceraikan atau
menikah lagi. Undang-undang ini juga masih melanggengkan
ketidaksetaraan posisi peran suami dan istri dalam perkawinan,
termasuk hakim peradilan agama belum sepenuhnya menggunakan
dalil delik-delik rumusan dalam UU PKDRT, yang menjadi penyebab
perempuan korban mengalami reviktimisasi selama proses persidangan
dan bahkan berlanjut putusan yang tidak mempertimbangkan suara
korban. Persoalan krusial lain bagi hakim, tantangan dari para
transgender yang ingin menunjukkan keimanannya dengan menikah
sah di pengadilan agama. Mereka menghadapi dilema, berrelasi seksual
di luar perkawinan dituduh zina, tetapi meminta diinstitusikan oleh
negara, juga bentuk tantangan lebih jauh yang perlu jawaban, karena
ini nyata di depan mata.
Tantangan persoalan di aras yang berbeda, yang melenting juga
perkembangan instrumen HAM internasional yang melesat cepat,
seperti mewakili peradaban dan keberadaban. Konvensi dan Kovenan
v
Referensi bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
tentang HAM adalah konsensus dan komitmen global di mana negara-
negara Islam juga terlibat dalam merumuskan dan memutuskan.
Indonesia termasuk negara yang lahab dan beradab untuk berkomitmen
menjalankan norma-norma universal tersebut, seluruh Kovenan dan
Konvensi sudah diratifikasi, kecuali konvensi untuk penghilangan
paksa. Artinya, perlu harmonisasi perundang-undangan, pematangan
perspektif bagi penyelenggaranya dan menyuburkan kesadaran warga
bangsanya. APH adalah kunci sebagai penjembatan dan penerjemah
untuk mengayomi manusia, khususnya perempuan.
Hasil rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) 2012 maupun
Concluding Comment Komite CEDAW untuk Indonesia, menegaskan
pentingnya pelatihan untuk APH. Komnas Perempuan dengan buku
ini, bentuk upaya kongkrit untuk mendekatkan para hakim agama pada
pemahaman utuh atas persoalan perempuan dengan perspektif HAM
dan gender, dengan detail isu-isu krusial yang sering menjadi kontroversi
untuk mengkayakan hakim.
Buku ini hadir untuk menyelip di antara rongga persoalan di atas,
dan menyalib berkejaran dengan waktu agar perempuan-perempuan
korban kekerasan yang diolah Komnas Perempuan hingga minimum
120 ribu setiap tahun tersebut, jelas nasibnya. Pemutakhiran data ini
diharapkan dapat menjadi bahan Hakim dalam membuat terobosan
hukum akibat diskriminasi gender yang selalu dialami perempuan
dalam perkawinannya. Kalau toh tak berkesempatan mendapat layanan
dukungan psikologis, hukum maupun dukungan keberdayaan lain,
setidaknya perempuan korban punya tuas penyelamat melalui tangan
para hakim akan konteks yang terus melaju, sementara dasar hukumnya
jalan di tempat.
Karya ini belum sempurna, diharap menjadi buku bertumbuh yang
responsif dan konstekstual. Pengerjaan buku ini diolah oleh Sub Komisi
Reformasi Hukum dan Kebijakan dengan ketua ibu Kunthi Tridewiyanti,
tim komisioner ibu Ninik Rahayu dan ibu Tumbu Saraswati, tim penulis
yaitu: Bapak Faqihuddin Abdul Kodir, Ibu Ummu Azizah Mukarnawati,
dan tim diskusi antara lain: Ibu Deliana Sayuti Ismudjoko, Bapak Husain
Muhammad, Sdri. Tety Kuswandari, Sdr. Ismail Hasani, Sdri. Azriana,
vi
Sdri. Husna Mulya, Herlyna Hutagalung, Ema Mukarramah, Asma’ul
Khusnaeny, Josephine F. Ditta Wisnu, dan rekan-rekan lain yang tidak
bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berperan di dalam
proses revisi buku referensi edisi kedua ini. Buku ini semoga menjadi
jendela wacana dan pintu untuk menyelamatkan perempuan dengan
bersiteguh pada keadilan.
Jakarta, 22 November 2012
Yuniyanti Chuzaifah
Ketua
vii
Referensi bagi Hakim Peradilan Agama
tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
Sambutan
Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan
Lingkungan Peradilan Agama
Syukur alhamdulillah bahwa Komnas Perempuan akan menerbitkan
lagi buku yang akan menjadi referensi bagi para Hakim Peradilan
Agama. Komnas Perempuan bahkan telah menyelenggarakan
pelatihan-pelatihan dengan melibatkan para Hakim Peradilan Agama.
Hal-hal di atas amat bermanfaat untuk menghilangkan kesan bahwa
Peradilan Agama sama sekali tidak berkompeten soal UU PKDRT karena
merupakan ranah pidana. Kepada setiap Hakim Peradilan Agama
diharapkan benar-benar memahami isi buku referensi ini dan
berpartisipasi pada setiap pelatihan menyangkut KDRT. Para hakim
harus mempertimbangkan pasal-pasal UU PKDRT yang menuntut
perlindungan bagi kalangan perempuan dan tidak lagi memandang
bahwa UU PKDRT sepenuhnya adalah ranah pidana.
Segenap jajaran Peradilan Agama berbangga bahwa Komnas
Perempuan telah melihat Peradilan Agama sebagai power yang dapat
melakukan perlindungan dalam soal kekerasan dalam rumah tangga dan
tidak lagi memandang Hakim Peradilan Agama sebagai Hakim Nikah,
Talak, Rujuk (NTR) yang tidak sanggup berbuat apa-apa.
Semoga partisipasi para Hakim Peradilan Agama dalam mendukung
upaya Komnas Perempuan akan membawa arti yang besar bagi perlin-
dungan dan pembebasan kaum perempuan dari segenap kekerasan dan
diskriminasi.
Jakarta, 13 November 2012
Ketua Muda MARI
Urusan Lingkungan Peradilan Agama,
Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
viii