model pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil di wpp

177 Pages·2017·52.28 MB·Indonesian

MODEL PENGAWASAN KELAUTAN DALAM
PENGELOLAAN EKONOMI PERIKANAN TANGKAP
PELAGIS KECIL DI WPP-NRI 711
DJAMAREL HERMANTO
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2018

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN
SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Model Pengawasan
Kelautan dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-
NRI 711 adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan
belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber
informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak
diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam
Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut
Pertanian Bogor.

Bogor, Mei 2018

Djamarel Hermanto
NIM H462130011
RINGKASAN

DJAMAREL HERMANTO. Model Pengawasan Kelautan Dalam Pengelolaan
Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711. Dibimbing oleh
TRIDOYO KUSUMASTANTO, LUKY ADRIANTO, dan SUPARTONO.

Berdasarkan penyebaran stok ikan dan karakteristik osenografi, WPP-NRI
711 merupakan salah satu dari sebelas Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia
dengan potensi kelautan yang melimpah khususnya di sektor perikanan, dan
merupakan salah satu dari tiga zona perairan rawan illegal fishing. Di Indonesia,
untuk memberantas kegiatan illegal fishing tersebut, masih menganut sistem multi
agent dengan manajemen dan kepentingan yang berbeda-beda menurut masing-
masing sektornya.
Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya agen yang mempunyai
kewenangan mengurusi laut sehingga tidak efektif dan efisien dalam pengawasan
kelautan Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai ekonomi perikanan tangkap pelagis
kecil di WPP-NRI 711 belum mencapai dengan optimal, sehingga diperlukan model
pengawasan kelautan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian
ini adalah memodelkan pengawasan kelautan, mengestimasi potensi ekonomi
perikanan tangkap pelagis kecil, nilai ekonomi illegal fishing perikanan tangkap
pelagis kecil, dan mengkaji model pengawasan kelautan di WPP-NRI 711.
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis data yang
diperoleh yaitu data primer, yang dilakukan dengan observasi, wawancara dengan
kuesioner, dan Focus Group Discussion (FGD). Teknik analisis Delphi digunakan
dalam wawancara yang melibatkan para pakar dan pelaku dari institusi lembaga-
lembaga terkait pengawasan kelautan. Sedangkan data sekunder, merupakan
statistik produksi dan effort perikanan tangkap pelagis kecil, dan data hasil kapal
tangkapan illegal fishing. Analisis data yang digunakan yaitu bioekonomi
perikanan tangkap pelagis kecil, dan metoda ANP untuk untuk menyusun model
pengawasan kelautan dalam pengelolaan ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil
di WPP-NRI 711.
Manfaat pengelolaan optimal ekonomi perikanan tangkap pelagis kecil yakni
upaya penangkapan yang diperbolehkan adalah 5.041 unit effort standard hasil
tangkapan 13.561 ton per tahun dan rente ekonomi Rp 225,54 miliar per tahun.
Nilai ekonomi dari illegal fishing 3.285 ton per tahun sebesar Rp 53,8 miliar per
tahun. Tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan pelagis kecil menunjukkan
bahwa effort masih dapat ditingkatkan mencapai tingkat optimum sehingga
memberikan manfaat ekonomi maksimum.
Dari hasil penelitian ini, model pengawasan kelautan single agent multi task
dengan dukungan penuh pemerintah, lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan
pengawasan kelautan pada umumnya, khususnya sumberdaya perikanan.

Kata kunci: illegal fishing, model pengawasan kelautan, pengelolaan ekonomi
optimal, pelagis kecil, sumberdaya perikanan, WPP-NRI 711
SUMMARY

DJAMAREL HERMANTO. Marine Surveillance Model in Economic
Management of Small Pelagic Capture Fishery in Indonesia Fisheries Management
Area (FMA-711). Supervised by TRIDOYO KUSUMASTANTO, LUKY
ADRIANTO, and SUPARTONO.

Based on the results of fish stock distribution and oceanographic
characteristics, Indonesia Fisheries Management Area (FMA-711) is one of eleven
Fisheries Management Areas (FMA) of the Republic of Indonesia with abundant
marine potential especially in capture fisheries sector and is one of three zones of
high activity illegal fishing. In Indonesia, to combat illegal fishing activities, multi-
agent system is used with different management and interests in their respective
sectors.
Problems in multi-agent system surveillance are included overlapping
authority among sectors and inefficient operation to combat illegal fishing and
others illegal activities. In the case of management of fish resources in FMA-711,
illegal fishing has impact on economic loss, resource degradation, and Indonesia's
sovereignty. Therefore, importance to evaluate marine surveillance model to protect
and manage fisheries resource optimally and support economic development in the
region. The purpose of this research are to study the economic potential of small
pelagic capture fishery resource, and economic value of illegal fishing in FMA-711,
and formulating a model of marine surveillance in the management of fisheries
economy in FMA-711.
Research method used is case study. The types of data obtained are primary
data and secondary data. Primary data obtained by observation directly in the field
through interviews, questionnaires, and Focus Group Discussion (FGD). Delphi
techniques was used involving marine experts and practitioners of marine
surveillance. Secondary data are fishery statistics, the effort of capture fisheries,
and data of illegal fishing activities. The data analysis used are analysis of
bioeconomics of small pelagic capture fishery both legal capture and illegal capture,
and Analytic Network Process (ANP) for institutional analysis of marine
surveillance institution.
The optimal management of small pelagic fishery are allowable fishing effort
is 5,041 unit effort standard, total catch of 13,561 tons per year and economic
benefits of Rp 225.54 billion per year. The economic value of illegal fishing for
total 3,285 tons per year and Rp 53.8 billion per year. The level optimal economic
of resource management shows that it can be increased to reach the optimum level
of Maximum Economic Yield (MEY).
The results of this study in marine surveillance model of the single agent with
full government support will be more effective and efficient to control fisheries
resources.

Keywords: illegal fishing, marine surveillance model, optimal economic
management, small pelagic, fisheries resources, FMA-711
© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2018
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau
menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau
tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini
dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
MODEL PENGAWASAN KELAUTAN DALAM
PENGELOLAAN EKONOMI PERIKANAN TANGKAP
PELAGIS KECIL DI WPP-NRI 711
DJAMAREL HERMANTO
Disertasi
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Doktor
pada
Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
BOGOR
2018
Penguji Luar Komisi pada Ujian Tertutup:
1 Laksamana Madya TNI (Purn) Dr Desi Albert Mamahit, MSc
(Mantan Kepala Badan Keamanan Laut, Mantan Rektor Universitas
Pertahanan)
2 Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi
(Wakil Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut
Pertanian Bogor)

Penguji Luar Komisi pada Sidang Promosi:
1 Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr Desi Albert Mamahit, MSc
(Mantan Kepala Badan Keamanan Laut, Mantan Rektor Universitas
Pertahanan)
2 Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi
(Wakil Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut
Pertanian Bogor)

Penguji pada Ujian Terbuka: Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr Desi Albert
Mamahit, MSc

Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi
Scanned by CamScanner
PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas rahmat-Nya sehingga disertasi dengan judul “Model Pengawasan Kelautan
dalam Pengelolaan Ekonomi Perikanan Tangkap Pelagis Kecil di WPP-NRI 711”
ini dapat diselesaikan. Disertasi ini merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian
Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Instintut Pertanian Bogor.
Penyelesaian disertasi ini merupakan arahan dan bimbingan dari berbagai
pihak, untuk itu dihaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1 Bapak Prof Dr Ir Tridoyo Kusumastanto, MS sebagai Ketua Komisi
Pembimbing, Bapak Dr Ir Luky Adrianto, MSc, dan Bapak Laksamana Muda
TNI Dr Ir Supartono, MM masing-masing selaku Anggota Komisi
Pembimbing, atas kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis.
2 Ibu Dr Eva Anggraini, SPi, MSi selaku Ketua Program Studi Ekonomi
Sumberdaya Kelautan Tropika yang telah banyak membantu proses
penyelesaian studi.
3 Bapak Laksamana Madya TNI (Purn.) Dr Desi Albert Mamahit, MSc dan
Bapak Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi masing-masing selaku Penguji Luar
Komisi, atas kesediaan dan dukungannya dalam menguji penulis.
4 Secara khusus dihaturkan terima kasih yang mendalam kepada orang tua, istri
dan anak-anakku tercinta atas dukungannya selama studi doktoral.
5 Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, SE, MAP
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan
program Doktor.
6 Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut yang telah mendukung dan memberi ijin
melanjutkan studi.
7 Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi
Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut
Pertanian Bogor yang memberikan dukungan dalam studi.
8 Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ekonomi Sumberdaya Kelautan
Tropika, Sekolah Pascasarjana IPB.
9 Berbagai pihak yang telah membantu selama dalam proses penelitian di Staf
Operasi Komando Armada RI Kawasan Barat, Pangkalan Utama TNI AL IV
Tanjungpinang, Pangkalan Utama TNI AL XII Pontianak, Stasiun PSDKP
Pontianak, Bakamla, Polda Kepulauan Riau, Polda Kalimantan Barat, para
Komandan Patroli Laut dan Kepala Pos Pengawas yang tidak dapat disebutkan
namanya satu persatu, dan berbagai lembaga dan instansi.
Semoga karya ilmiah ini bermanfaat dalam pengembangan pengawasan
kelautan yang efektif dan efisien.

Bogor, Mei 2018

Djamarel Hermanto