(PPK) Bagi Dokter di Fasyankes Primer

685 Pages·2015·7.9 MB·Indonesian

Panduan Praktik Klinis
BAGI DOKTER
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Edisi Revisi Tahun 2014
i
Panduan Praktik Klinis
BAGI DOKTER
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Edisi Revisi Tahun 2014

ii
iii
SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, saya menyambut gembira terbitnya Panduan Praktik
Klinis (PPK) bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer Edisi Revisi Tahun 2014. Keberadaan PPK sangat
bermanfaat bagi semua dokter dalam memberikan
pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasilitas
kesehatan tingkat pertama di seluruh Indonesia.
Pemberlakuan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menuntut Upaya
Pelayanan Kesehatan Perseorangan dilaksanakan secara bersinambungan,
komprehensif, dan berjenjang. Pelayanan yang mengedepankan kendali mutu
dan kendali biaya menjadi hal mutlak dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional. Penerapan sistem kendali mutu dan kendali biaya salah satunya
adalah memastikan proses pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar yang
ditetapkan.
Dengan mengacu pada Undang Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, setiap dokter yang menyelenggarakan praktik kedokteran wajib
mengikuti standar pelayanan. Panduan Praktik Klinis sebagai bagian dari
standar pelayanan kedokteran memiliki arti penting, bukan hanya sebagai tolok
ukur dalam melaksanakan jaminan mutu pelayanan tetapi juga dalam
mewujudkan pelayanan yang sadar mutu sadar biaya. Untuk itulah Pemerintah
melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 secara resmi
memberlakukan PPK ini diterapkan di Puskesmas dan fasiltas pelayanan
kesehatan primer lainnya.
Kita menyadari bahwa ilmu kedokteran dan masalah kesehatan terus
berkembang secara global sehingga Panduan Praktik Klinis perlu terus
diperbaharui. Terbitnya edisi revisi tahun 2014 saya harap dapat menjawab
kebutuhan akan standar pelayanan kedokteran di pelayanan kesehatan primer,
yang sesuai dengan permasalahan kesehatan saat ini di Indonesia. Saya
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Ikatan Dokter
Indonesia, para akademisi dari Fakultas Kedokteran, dan semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan edisi revisi ini. Semoga PPK ini
bermanfaat bagi kita semua.
Jakarta, 2014
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K)
iv
SAMBUTAN KETUA UMUM PENGURUS BESAR
IKATAN DOKTER INDONESIA

Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sehat Indonesia,
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan
YME, karena atas rahmat dan karuniaNya, buku
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer Edisi Revisi ini dapat
terselesaikan.
Buku ini merupakan revisi dari buku Panduan
Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer merupakan pengembangan dari
buku sebelumnya. Dengan melakukan telaah
terhadap masalah kesehatan dan penyakit yang tercantum pada buku yang
lalu dan menambahnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan, diharapkan
dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer dapat menjaga pelayanannya ke
masyarakat agar lebih bermutu.
Dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran,
Ikatan Dokter Indonesia memiliki kewenangan dalam pembinaan dan
pengawasan terselenggaranya kendali mutu dan kendali biaya dokter yang
berpraktik dan membuat standar profesi. Dalam menerapkan penilaian mutu
praktik kedokteran dilakukan dengan adanya standar profesi yang mencakup
standar kompetensi, etika, pendidikan dan pelayanan. Panduan praktik klinis
ini merupakan salah satu bentuk penerapan standar pelayanan dalam
meningkatkan mutu layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
primer.
Oleh karena itu, buku ini diharapkan menjadi pegangan bagi dokter untuk
berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan primer sehingga didapatkan
pelayanan yang bermutu tinggi tanpa mengesampingkan variabel biaya demi
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Ucapan terima kasih yang tidak terhingga, saya sampaikan kepada tim
penyusun dan segala pihak atas segala kerja kerasnya sehingga buku edisi
revisi ini dapat diselesaikan.
Mudah-mudahan kehadiran buku ini memberikan manfaat yang besar bagi
seluruh praktisi kesehatan khususnya dan bagi masyarakat Indonesia pada
umumnya dan mendapatkan ridho dari Tuhan YME untuk mewujudkan
Indonesia yang lebih sehat. Amin
Wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Ketua Umum
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

dr.Zaenal Abidin, S.H, M.H

v
PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas RahmatNya Buku
Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
Edisi 2 Tahun 2014 ini dapat selesai disusun.

Buku Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun
2012, di mana dari 736 daftar penyakit terdapat 144 penyakit dengan tingkat
kemampuan 4 yaitu lulusan dokter harus mampu mendiagnosis, melakukan
penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas, 261 penyakit dengan tingkat
kemampuan 3 yaitu lulusan dokter harus mampu mendiagnosis, melakukan
penatalaksanaan awal, dan merujuk pada kasus gawat darurat maupun bukan
gawat darurat, 261 penyakit dengan tingkat kemampuan 2 yaitu lulusan dokter
harus mampu mendiagnosis dan merujuk serta 70 penyakit dengan tingkat
kemampuan 1 yaitu lulusan dokter harus mampu mengenali dan menjelaskan
selanjutnya menentukan rujukan yang tepat.Selaindaftar penyakit
tersebut,terdapat 275 keterampilan klinik yang juga harus dikuasai oleh lulusan
program studi dokter.

Dalam buku panduan ini, memuat 180 daftar penyakit yang terdiri dari 123
penyakit dengan tingkat kemampuan 4A, 22 penyakit dengan tingkat
kemampuan 3A, 33 penyakit dengan kemapuan 3B dan 2 penyakit dengan
tingkat kemampuan 2.Pemilihan penyakit berdasarkan prevalensi cukup tinggi,
mempunyai risiko tinggi dan membutuhkan pembiayaan tinggi serta usulan dari
perhimpunan dokter spesialis. Dalam penyusunannya, dikoordinir oleh
Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia yang melibatkan dua perhimpunan
dokter pelayanan primer (PDPP) yaitu Perhimpunan Dokter Keluarga
Indonesia (PDKI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Dalam
proses review tim penyusun melibatkan perhimpunan dokter spesialis yang
terkait dengan daftar penyakit.

Buku ini dipandang perlu untuk memandu para praktisi kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan primer terutama dokter dalam menjalankan praktik
kedokteran yang baik agar mampu melayani masyarakat sesuai prosedur.
Selain itu, diharapkan terciptanya kendali mutu dan kendali biaya sehingga
efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kesehatan dapat dicapai yang
berujung pada meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Dalam penerapan buku ini, diharapkan peran serta aktif seluruh pemangku
kebijakan kesehatan yang terdiri dari Kementerian Kesehatan RI sebagai
regulator hingga organisasi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk
membina dan mengawasi guna mewujudkan mutu pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat.

vi
Akhir kata, kami menyadari bahwa dalam penyusunan revisi buku ini masih
banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, saran dan kritik untuk
pengembangan buku ini sangat kami harapkan.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagiseluruh pihak yang
berperan aktif dalam penyusunan revisi buku ini, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat Indonesia.

Amin

Jakarta, Desember 2014

Tim Penyusun

vii
CATATAN PENTING

1. Panduan Praktik Klinis (PPK) Dokter Pelayanan Primer ini memuat
penatalaksanaan untuk dilaksanakan oleh seluruh dokter pelayanan
primer serta pemberian pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik
di fasilitas pelayanan kesehatan primer tetapi tidak menjamin
keberhasilan upaya atau kesembuhan pasien.
2. Panduan ini disusun berdasarkan data klinis untuk kasus individu
berdasarkan referensi terbaru yang ditemukan tim penyusun, dan
dapat berubah seiring kemajuan pengetahuan ilmiah.
3. Kepatuhan terhadap panduan ini tidak menjamin kesembuhan
dalam setiap kasus. Setiap dokter bertanggung jawab terhadap
pengelolaan pasiennya, berdasarkan data klinis pasien, pilihan
diagnostik, dan pengobatan yang tersedia.
4. Modifikasi terhadap panduan ini hanya dapat dilakukan oleh dokter
atas dasar keadaan yang memaksa untuk kepentingan pasien,
antara lain keadaaan khusus pasien, kedaruratan, dan keterbatasan
sumber daya. Modifikasi tersebut harus tercantum dalam rekam
medis.
5. Dokter pelayanan primer wajib merujuk pasien ke fasilitas
pelayanan lain yang memiliki sarana prasarana yang dibutuhkan bila
sarana prasarana yang dibutuhkan tidak tersedia, meskipun
penyakit yang ditangani masuk dalam kategori penyakit tingkat
kemampuan 4.
6. PPK Dokter Pelayanan Primer tidak memuat seluruh teori tentang
penyakit, sehingga sangat disarankan setiap dokter untuk
mempelajari penyakit tersebut dengan menggunakan referensi yang
dapat dipertanggungjawabkan.
7. Walaupun tidak menjadi standar pelayanan, skrining terhadap risiko
penyakit merupakan tugas dokter pelayanan primer.

viii
SEJARAH PENYUSUNAN

Rencana penyusunan buku ini diawali dari rapat yang diselenggarakan oleh
Subdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga, Direktorat Jenderal Bina Upaya
Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 28 September 2012
yang dihadiri oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pertemuan
didasari atas perlu disusunnya sebuah standar pelayanan bagi dokter di
fasilitas pelayanan kesehatan primer. Pengurus Besar IDI sebelumnya telah
menerbitkan Standar Pelayanan Medik, namun tidak dikhususkan kepada
dokter yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Pertemuan menyepakati perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) yang bertugas
menyusun standar pelayanan tersebut.

Selanjutnya PB IDI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Standar
Pelayanan Primer yang beranggotakan perwakilan dari PB IDI, Subdit Bina
Pelayanan Kedokteran Keluarga, Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia
(PDKI) dan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). Selanjutnya Pokja
yang didukung penuh oleh anggaran Kementerian Kesehatan RI melalui
Subdit Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga menyelenggarakan serangkaian
pertemuan yang menghasilkan kerangka penyusunan serta substansi dari
standar yang akan dihasilkan. Kegiatan ini juga mendapatkan dukungan
pendanaan dari PT. ASKES.

Dalam penyusunannya, Pokja membagi beberapa subkelompok yang
bertugas menyusun empat buku yaitu:
1. Buku Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer
2. Buku Panduan Penatalaksanaan Klinis dengan Pendekatan Simptom di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
3. Buku Panduan Keterampilan Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer
4. Buku Pedoman Pelayanan bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer

Proses penyusunan yang dilakukan oleh tim penyusun ini juga melibatkan
beberapa pihak yang terkait dengan substansi penyakit yang akan dituangkan
dalam buku. Hal ini didasari atas pertimbangan agar tidak ada standar yang
saling bertentangan dengan acuan yang telah ada sebelumnya. Terutama jika
acuan tersebut diterbitkan oleh perhimpunan spesialis terkait atau bahkan
oleh Kementerian Kesehatan sendiri.

Dukungan penuh dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini
diharapkan dapat menghasilkan sebuah panduan yang benar-benar
bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya serta khususnya bagi dokter di
fasilitas pelayanan kesehatan primer.
ix
Dengan pertimbangan adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran dan
perkembangan masalah kesehatan, maka Panduan Praktik Klinis seyogyanya
terus diperbaharui seiring dengan perubahan tersebut. Untuk itu PB IDI
dengan dukungan penuh dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan edisi
revisi ini, yang berisi 1). pemutakhiran PPK untuk penyakit yang telah
tercantum dan 2). tambahan penyakit yang belum tercantum sebelumnya
dalam Permenkes Nomor 5 tahun 2014.

x