HIV & AIDS

262 Pages·2016·2.61 MB·Indonesian

Kebijakan & Program HIV & AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
Penyusun
Ignatius Praptoraharjo; Satiti Retno Pudjiati; Ita Perwira; Swasti Sempulur;
M. Suharni; Hersumpana; Eviana Hapsari Dewi
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)
Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia/
Ignatius Praptoraharjo; Satiti Retno Pudjiati; Ita Perwira; Swasti Sempulur; M.
Suharni; Hersumpana; Eviana Hapsari Dewi
Yogyakarta: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM)
xxii + 234 halaman
ISBN: 978-602-0857-18-3
Cetakan pertama, September 2016
1. Kebijakan 2. HIV dan AIDS 3. Indonesia 4. Sistem Kesehatan
I. Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
Desain buku:
Kotasis Kamar Desain 3x3x3
Afiliasi penerbitan dengan:
INSISTPress
Jl. Raya Kaliurang Km. 18
Dukuh Sempu, Sambirejo, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Telp/SMS: [phone] | Telp/Fax: [phone]
Email: [email protected]
Disusun dengan dukungan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT),
Pemerintah Australia melalui PKMK FK UGM. Tulisan yang diungkapkan dalam
laporan ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia, maupun
Pemerintah Indonesia.
Laporan ini bisa dikutip, disalin, dan digandakan dengan menyebutkan
sumbernya dan dipergunakan untuk kepentingan pendidikan masyarakat, bukan
untuk kepentingan komersial.
Sitasi yang disarankan:
PKMK FK UGM. 2016. Kebijakan dan Program HIV dan AIDS dalam Sistem
Kesehatan di Indonesia.
Copyright @2016
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran
Universitas Gadjah Mada

Daftar Isi
Daftar Isi
Daftar Tabel viii Daftar Akronim &
Daftar Gambar ix Singkatan x
01. 02. 03.
Tinjauan Historis Kebijakan dan Program Pembiayaan Program
Kebijakan dan Program Pencegahan HIV di Pencegahan HIV di
Penanggulangan HIV & Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia - 88
AIDS di Indonesia - 8 Indonesia - 46
A. Pendahuluan - 89
A. Pendahuluan - 9 A. Pendahuluan - 47 B. Pembiayaan Program Pencegahan
B. Perkembangan Kebijakan B. Metode - 51 HIV dan AIDS - 94
Penanggulangan HIV dan AIDS di C. Situasi Program Pencegahan HIV C. Integrasi Pembiayaan Program
Indonesia - 13 dan AIDS - 51 Pencegahan HIV dan AIDS ke
C. Kebijakan Tata Kelola - 17 D. Desentralisasi dan Pelaksanaan dalam Skema Pembiayaan
Kesehatan - 101
D. Kebijakan Teknis dalam Kebijakan dan Program HIV dan
Penanggulangan HIV dan AIDS - AIDS di Daerah - 58 D. Diskusi - 107
28 E. Integrasi Program Pencegahan E. Simpulan - 110
E. Kontestasi dalam HIV dan AIDS ke Sistem F. Rekomendasi - 111
Penanggulangan HIV dan AIDS - Kesehatan di Tingkat Kabupaten/
32 Kota - 67
F. AIDS sebagai Permasalahan F. Tantangan dalam Melakukan 04.
Multisektoral - 35 Integrasi Program Pencegahan -
G. Tantangan Integrasi - 39 76
H. Simpulan - 41 G. Memperkuat Kapasitas Daerah Layanan Antiretroviral
dalam Penanggulangan HIV dan Treatment (ART) Pada
I. Rekomendasi - 42
AIDS - 80
Fasilitas Layanan
H. Simpulan - 83
Kesehatan Primer di
Indonesia - 116
A. Pendahuluan - 122
B. Metode - 122
C. Tingkat Integrasi Layanan ART
di Layanan Kesehatan Primer
(Puskesmas) - 124
D. Efektivitas Layanan ART - 133
E. Diskusi - 134
F. Simpulan - 136
G. Rekomendasi - 137
vi
Kebijakan & Program HIV & AIDS Dalam Sistem Kesehatan di Indonesia
Pengantar Kementrian Kesehatan xiii Ringkasan Eksekutif xviii
Pengantar xiv Pendahuluan 1
05. 06. 07.
Pusat Kesehatan Model Pencegahan Melalui Peran Organisasi
Reproduksi (PKR): Model Transmisi Seksual di Masyarakat Sipil (Oms)
Awal Layanan Terintegrasi Tingkat Pelayanan Primer Dalam Penanggulangan HIV
Pencegahan Melalui Puskesmas dan Jejaringnya & AIDS - 188
Transmisi Seksual (PMTS) - 164
A. Pendahuluan - 189
di Tingkat Kabupaten - 142
A. Pendahuluan - 165 B. Peran Organisasi Masyarakat Sipil
A. Situasi HIV dan AIDS dan Respons B. Kerangka Kerja Penyusunan dalam Penanggulangan HIV dan
Pemerintah Daerah Merauke - 143 Model - 166 AIDS - 191
B. Inisiasi PKR sebagai Unit Penyedia C. Pendekatan Pengembangan C. Gambaran Organisasi Masyarakat Isi
Layanan PMTS di Kabupaten Model (metode) - 169 Sipil di Indonesia - 193 ar
Merauke - 148 D. Desk Review Model Integrasi D. Kegiatan OMS pada era ft
C. Tata Kelola dan Mobilisasi Sumber PMTS ke Dalam Layanan Primer - penanggulangan HIV & AIDS - Da
Daya - 150 170 203
D. Operasionalisasi PMTS di E. Pengembangan Konsensus Model E. Kemitraan dalam OMS - 207
Kabupaten Merauke - 152 Melalui Studi Delphi - 172 F. Keberlangsungan Peran OMS -
E. Tingkat Integrasi Layanan PMTS F. Usulan Model PMTS di Tingkat 212
Kabupaten Merauke ke Sistem Layanan Primer Puskesmas - 173 G. Simpulan - 213
Kesehatan - 154 G. Simpulan - 185 H. Rekomendasi - 214
F. Efektivitas PMTS di Merauke - 156
G. Diskusi - 158
H. Simpulan - 161
I. Rekomendasi - 162
Penutup - 218 Kontributor - 232
vii
Daftar Tabel
Daftar Tabel
20 75 184
Tabel 1. Distribusi dana untuk Tabel 6. Ringkasan Tingkat Integrasi Tabel 11. Integrasi Unsur Sub-
program HIV dan AIDS tahun 2011 Program PMTS dan LASS ke Dalam Sistem Upaya Kesehatan Layanan
dan 2012 Sistem Kesehatan Berdasarkan PMTS dengan Sub-Sistem Upaya
Dimensi-dimensi Subsistem Kesehatan Puskesmas Saat Ini dan
Model yang Diusulkan
24
98
196
Tabel 2. Perbandingan nomenklatur
tenaga kesehatan yang tersedia Tabel 7. Alokasi Dana Pencegahan
dengan kebutuhan tenaga untuk HIV dan AIDS Tabel 12. Sumber Pendanaan OMS
penanggulangan HIV dan AIDS untuk Penanggulangan HIV dan AIDS
100
36 199
Tabel 8. Pembelanjaan LASS
Tabel 3. Daftar kebijakan Tabel 13. Jenis Kegiatan OMS
Kemenkokesra terkait respons HIV
T dan AIDS sebagai tanggung jawab 130
ab multisektoral 208
e
l Tabel 9. Jumlah layanan ARV
mandiri di DKI Jakarta Tabel 14. Peran OMS dalam
52 Penanggulangan HIV dan AIDS
168
Tabel 4. Prevalensi kasus AIDS
tahun 2015 di provinsi wilayah
penelitian Tabel 10. Kategori Integrasi Unsur
Sub-Sistem Upaya Kesehatan pada
Definisi Level Integrasi Layanan
57 Kesehatan Menurut Continuum of
Integration
Tabel 5. Prevalensi, program dan
kinerja Program Pencegahan HIV
dan AIDS pada LSL, WPS, dan
Penasun
viii
Daftar Gambar
Daftar Gambar
10 119 144
Gambar 1. Sepuluh provinsi yang Gambar 8. Alur perawatan ARV dan Gambar 14. Proporsi Persentase
melaporkan jumlah kasus HIV tempat layanannya Kasus HIV dan AIDS di Kabupaten
terbanyak tahun 2015 Merauke
123
21 146
Gambar 9. Kerangka Penilaian
Gambar 2. Perbandingan Kontribusi Tingkat Integrasi di Layanan Gambar 15. Gambaran kasus HIV,
GF dengan Kontribusi Pemerintah Kesehatan Primer Kasus AIDS dan Meninggal Akibat
Pusat dan Daerah, 2009-2012 AIDS di Merauke
125
30 149
Gambar 10. Jenis layanan HIV dan
Gambar 3. Proporsi Penasun yang AIDS yang dibutuhkan di layanan Gambar 16. Koordinasi PKR dan
Berbagi Jarum dalam Minggu kesehatan primer Stakeholder Terkait PMTS
Terakhir Berdasarkan Kota pada
r
Tahun 2004, 2007, 2011 a
128 157 mb
a
50 G
Gambar 11. Kerangka kerja dan aktor Gambar 17. Kecenderungan
yang terlibat dalam LKB penggunaan kondom pada
Gambar 4. Kerangka Konseptual kelompok resiko tinggi di Merauke
Tahun 2008-2011
133
92
159
Gambar 12. Cascade Program ART di
Gambar 5. Kerangka Konseptual Indonesia sampai dengan Desember
Pembiayaan Kesehatan/AIDS 2015 Gambar 18. Jumlah klien di KTS/KTIP
dan HIV positif tahun 2007-2011
96 139
192
Gambar 6. Proporsi Kontribusi Gambar 13. Komponen dan
Pemerintah untuk Pencegahan Alur Layanan Kesehatan yang Gambar 19. Kerangka Konseptual
Terintegrasi Peran OMS dalam Penanggulangan
HIV dan AIDS
102
Gambar 7. Skema Pembiayaan
Program Pencegahan HIV dan AIDS
ix
Daftar Akronim & Singkatan
Daftar Akronim & Singkatan
ADB Asian Development Bank DfID The Department KDS Kelompok Dukungan
ADD Alokasi Dana Desa for International Sebaya
AIDS Acquired Development Kemenkes Kementerian Kesehatan
Immunodeficiency Dinkes Dinas Kesehatan Kepmenkes Keputusan Menteri
Syndrome Dinsos Dinas Sosial Kesehatan
AIPH The Australia–Indonesia DKAI Dana Kemitraan AIDS Kepres Keputusan Presiden
Partnership for HIV Indonesia KIA Kesehatan Ibu dan Anak
APBN/D Anggaran Pendapatan DKI Daerah Khusus Ibukota KIE Komunikasi, Informasi
dan Belanja Nasional/ Fasyankes Fasilitas dan Layanan dan Edukasi
Daerah Kesehatan KPA (N/P/D) Komisi Penanggulangan
ART Antiretroviral Treatment FHI Family Health AIDS (Nasional/Provinsi/
ARV Antiretroviral International Daerah)
AS Amerika Serikat FK Fakultas Kedokteran KPP Komunikasi Perubahan
ASA Aksi Stop AIDS FKTP Fasilitas Kesehatan Perilaku
Bappeda Badan Perencanaan Tingkat Pertama KPS Kartu Papua Sehat
Pembangunan Daerah GF Global Fund KTIP Konseling dan Tes HIV
Bappenas Badan Perencanaan GF-ATM Global Fund AIDS, TB atas Inisiatif Pemberi
Pembangunan Nasional
 dan Malaria Pelayanan Kesehatan
BKKBN Badan Kependudukan GWL-INA Jaringan Gaya Warna KTP Kartu Tanda Penduduk
dan Keluarga Berencana Lentera - Indonesia KTS Konseling Tes Sukarela
Nasional HAART Highly Active LAJSS Layanan Jarum dan Alat
BLUD Badan Layanan Umum Antiretroviral Therapy Suntik Steril
Daerah HAM Hak Asasi Manusia Lapas Lembaga
BNN Badan Narkotika HAPP HIV/AIDS Prevention Pemasyarakatan
Nasional Program LASS Layanan Alat Suntik
BOK Bantuan Operasional HCPI The HIV Cooperation Steril
Kesehatan Program for Indonesia LBH Lembaga Bantuan
BP2KB Badan Pemberdayaan HIV Human Hukum
Perempuan dan Keluarga Immunodeficiency Virus LBT Lelaki Berisiko Tinggi
Berencana
HPTN HIV Prevention Trial LKB Layanan Komprehensif
BPJS Badan Penyelenggara Network dan Berkelanjutan
Jaminan Sosial
HR Harm Reduction LSL Lelaki berhubungan seks
BPS Badan Pusat Statistik ICA Investment Case Analysis dengan lelaki
CATS CTroematmmuennitt yS eArcvciceesss Stotu dy IDF IFnrsatmituetwioonrakl Development LSM LMeamsbyaargaak aStwadaya
CCM CMoeucnhtarnyi sCmoordinating IHPCP IPnrdeovneenstiioan H aIVnd/A CIDaSre MDGs MGoilalelsnium Development
CFR Case Fatality Rate Project Mendagri Menteri Dalam Negeri
CSR Corporate Social IMS Infeksi Menular Seksual MK Manajer Kasus
Responsibility
IO Infeksi Oportunistik MMDP Majelis Masyarakat Desa
DAU Dana Alokasi Umum IPF Indonesian Partnership Pakaraman
Depkes Departemen Kesehatan Fund Monev Monitoring dan Evaluasi
(sekarang menjadi
Kementerian Kesehatan) IU Implementing Unit MoU Memorandum of
DFAT Department of Foreign JKN Jaminan Kesehatan Understanding
Affairs and Trade, Nasional MPI Mitra Pembangunan
Government of Australia K3 Keselamatan dan Internasional
Keamanan Kerja Musrenbang Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
x