Table Of ContentDOKUMENTASI & ARSIP
B A P P E N A S
6 �006
Acc. No. : --·····························
Class · -----)".; 5: - ...
t.k-:: <:t..:-..:3.q_.'?..k ••
Checked : ....
Direktori
Penelitian Agama, Konflik dan Perdamaian
Diterbitkan oleh
Komisi Nasional Hale Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng,Jakarta Pusat 10310
..
Bekerja Sama dengan
Institut Pluralisme Indonesia (IPI)
JI. Percetakan Negara C 553 Lantai 4
Jakarta Pusat 10570
Penanggung Jawab :
Chandra Setiawan
Koordinator Asistensi :
D. Andi Nur A.
Core Team:
Galata Conda Prihastanto
Maria Restu Hapsari
Ilma Sovri Yanti
Dyah Rosina Yuniati
Margaretha M.H.
Frederich Batari
Penyelaras Bahasa
Maria Restu Hapsari
Desain Sampul & Tata Letak :
lbnu Kurniawan
(ARTEMA DESlgN)
ISBN
979-97 619-8-0
Cetakan Pertama, 2005
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MAN USIA
Sekilas
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(Komnas HAM)
Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya
setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi
melaksanakan pengkajian penelitian, penyuluhan, pemantauan,
dan mediasi hak asasi manusia.
Komnas HAM bertujuan:
a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan
hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan
Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak . asasi
manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia
seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berba
gai bidang kehidupan.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari
Sidang Paripuma dan Subkomisi. Di samping itu, Komnas
HAM mempunyai Sekretariat Jenderal sebagai unsur
pelayanan.
ii
SIDANG PARIPURNA
Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi.
Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Kornnas HAM.
Sidang Panipurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program
Kerja dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.
SUBKOMISI
Juni
Sejak berdirinya pada 1993 hingga awal 2004 kegiatan
Kornnas HAM dilaksanakan oleh Subkornisi yang dibentuk
berdasarkan fungsi Komnas HAM, yakni Subkoinisi
Pengkajian dan Penelitian, Subkornisi Penyuluhan, · Subkornisi
Pemantauan, dan Subkomisi Mediasi. Kemudian, Sidang
Paripurna Kornnas HAM dalam rapatnya 2-3 Juni 2004 memu
tuskan melakukan restrukturisasi Subkomisi Kornnas HAM.
Subkornisi yang direstrukturisasi tidak lagi didasarkan pada
fungsi Komnas HAM melainkan pada kategori HAM dan
kelompok dalam masyarakat yang perlindungan hak asasi
manusianya perlu mendapat perhatian khusus.
Subkornisi menurut struktur baru ini adalah sebagai berikut:
1. Subkornisi Hak Sipil dan Politik
2. Subkornisi Hak Ekonorni, Sosial dan Budaya
3. Subkornisi Perlindungan Kelompok Khusus
Menurut struktur baru tersebut masing-masing subkomisi
melaksanakan keempat fungsi Kornnas HAM yakni:
1. Pengkajian dan Penelitian,
2. Penyuluhan,
3. Pemantauan,
4. Mediasi.
U ntuk melaksanakan fungsi Kornn as HAM dalam bi dang
Pengkajian dan Penelitian, Kornnas HAM bertugas dan berwe
nang melakukan:
Ill
a. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen intemasional
hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran
mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;
b. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang
undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pem
bentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang
undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
c. Penerbitan basil pengkajian dan penelitian;
d. Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di
negara lain mengenai hak asasi manusia;
e. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan per
lindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia;
f. Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi,
lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional,
maupun intemasional dalam bidang hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan Fungsi Kornnas HAM dalam bidang
Penyuluhan, Kornnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan:
a. Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia
kepada masyarakat Indonesia;
b. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi
manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal
serta berbagai kalangan lainnya;
c. Kerja sama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya·,
baik di tingkat nasional, regional, maupun intemasional
dalam bi9ang hak asasi manusia.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang
Pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang
melakukan:
iv
a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan
penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang tim
bul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkup
nya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun
pihak yang diadukan untuk bisa dimintai dan didengar
keterangannya;
d. Pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksian
nya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti
yang diperlukan;
e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang
dianggap perlu;
f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua
Pengadilan;
g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan,
bangunan, dan ternpat-ternpat lainnya yang diduduki atau
dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua
Pengadilan; dan
h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua
Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam
proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat
pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan
acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian penda
pat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim
kepada para pihak.
Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang
Mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
a. Perdamaian kedua belah pihak;
b. Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
v
c. Pernberian saran kepada para pihak untuk rnenyelesaikan
sengketa rnelalui pengadilan;
d. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran
hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti
penyelesaiannya; dan
f. Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran
hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
LANDASAN HOKUM Komnas HAM
Pada awalnya, Komnas HAM didirikan dengan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Sejak 1999 keberadaan Komnas HAM
didasarkan pada undang-undang, yakni Undang-undang Nomor
39 Tahun 1999 yang juga menetapkan keberadaan, tujuan,
fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewe
nang Komnas HAM.
Di samping kewenangan rnenurut Undang-undang Nornor 39
Tahun 1999, Kornnas HAMjuga berwenang rnelakukan penye
lidikan terhadap pelanggaran hak asasi rnanusia yang berat
dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Undang
undang N ornor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HakAsasi
Manusia, Komnas HAM adalah lernbaga yang berwenang
rnenyelidiki pelanggaran hak asasi rnanusia yang berat. Dalam
rnelakukan penyelidikan ini Kornnas HAM dapat rnernbentuk
Tim Ad. Hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur
rnasyarakat.
Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang guna rnen
capai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan
instrumen-instrumen yang berkaitan dengan HAM, baik
nasional rnaupun intemasional.
vi
Instrumen nasional :
a. Undang-undang Dasar 1945 beserta amandemennya;
b. Tap MPR No. XVII/MPR/1998;
c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999;
d. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000;·
e. Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.
Instrumen internasional :
a. Piagam PBB, 1945;
b. Deklarasi Universal HAM 1948;
c. Instrumen intemasional lain mengenai HAM yang telah
disahkan dan diterima oleh Indonesia.
KEANGGOTAAN Komnas HAM
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas
HAM beranggotakan , tokoh masyarakat yang profesional,
berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita
negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan
keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar
manusia. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM
adalah Warga Negara Indonesia yang:
1. Memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melin
dungi individu atau kelompok yang dilanggar hak asasi
manusianya;
2. Berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara,
atau pengemban profesi hukum lainnya;
3. Berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif dan lembaga
tinggi negara; atau
4. Merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lem
baga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.
vii
TANGGUNG JAWAB ANGGOTA
Selain perubahan struktur subkomisi, Sidang Paripuma, dalam
rapatnya 2-3 Juni 2004 juga memutuskan masing-masing
anggota Komnas HAM bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan
mediasi mengenai tema menghormati hak asasi manusia terten
tu (untuk anggota yang bertugas di Subkomisi Hak Sipil dan
Polilik serta Subkomisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) atau
yang berkenaan dengan kelompok masyarakat khusus tertentu
(untuk anggota yang bertugas di Subkomisi Perlindungan
Kelompok Khusus).
PIMPINAN
Ketua: Abdul Hakim Garuda Nusantara
Koordinasi pelaksanaan keputusan Sidang Paripuma
Wakil Ketua I: Zoemrotin K. Susilo
Koordinasi pelaksanaan keputusan Sidang Paripuma
SUBKOMISI HAK EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA
Amidhan:
Komisioner untuk hak pekerja clan jaminan sosial
Anshari Thayib:
Komisioner untuk hak atas kesehatan dan lingkungan hidup
M. Habib Chirzin:
Komisioner untuk hak atas pendidikan dan iptek
Saafroedin Bahar:
Komisioner 'iintuk hak atas masyarakat hukum adat
Yuwaldi:
Komisionet untuk hak atas pekerjaan
Achmad Ali:
Komisioner untuk hak atas kepemilikan
viii
