02/SE/DC/2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA

1437 Pages·2017·35.92 MB·Indonesian

Kepada yang terhormat,
1. Gubernur Seluruh Republik Indonesia;
2. Bupati/Walikota Seluruh Republik Indonesia;
3. Pejabat Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Cipta Karya;
4. Kepala Satuan Kerja/SNVT/PPK/PMU di Direktorat Jenderal Cipta Karya;

SURAT EDARAN
Nomor: 02/SE/DC/2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN PADAT KARYA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

A. UMUM
Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah
kabupaten/kota, karena merupakan masalah yang harus segera diselesaikan
guna meningkatkan perekonomian di kawasan permukiman. Diperlukan
intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur
dasar permukiman yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat
Terbatas tanggal 18 Oktober 2017.
Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut di atas, Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat pada rapat koordinasi tanggal 11 November 2017
memberikan arahan terkait lingkup kegiatan padat karya di Direktorat
Jenderal Cipta Karya meliputi seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur
permukiman berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini baik di
perdesaan maupun perkotaan.
Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan padat karya di Direktorat
Jenderal Cipta Karya, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal
Cipta Karya tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Padat Karya.

B. DASAR PEMBENTUKAN
1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan
Air Minum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5802);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5883);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan kegiatan padat karya di
Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan serta monitoring agar sasaran kegiatan padat
karya dapat tercapai sesuai tujuan.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan hasil yang efektif dan efisien
sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan.

D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:
1. Ketentuan Umum
2. Mekanisme Pencairan Dana
3. Tahap Persiapan
4. Tahap Perencanaan
5. Tahap Pelaksanaan Konstruksi
6. Tahap Pasca Konstruksi
7. Pemantauan dan Pengendalian
Penjelasan rinci sebagaimana angka 1 sampai dengan 7 dimuat dalam
pedoman teknis masing-masing kegiatan.

E. PELAKSANAAN
Pedoman teknis pelaksanaan kegiatan padat karya Direktorat Jenderal Cipta
Karya mencakup kegiatan:
1. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat Karya
2. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
3. Sanitasi Perdesaan Padat Karya
4. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
5. Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS 3R)
6. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
7. Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

F. PENUTUP
1. Ketentuan lebih rinci mengenai Program Padat Karya tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini,
meliputi:
a. Lampiran I Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan Padat
Karya;
b. Lampiran II Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS);
c. Lampiran III Sanitasi Perdesaan Padat Karya;
d. Lampiran IV Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS);
e. Lampiran V Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS
3R);
f. Lampiran VI Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW);
g. Lampiran VII Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

Ir. Sri Hartoyo, Dipl. SE., ME.
NIP. 195805311986031002
Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
4. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
LAMPIRAN I
Surat Edaran
Direktur Jenderal Cipta Karya
Nomor : 02/SE/DC/2018
Tentang : PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
PADAT KARYA
DIREKTORAT JENDERAL
CIPTA KARYA

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) PERDESAAN PADAT KARYA

I. Ketentuan Umum
1.1 Tujuan
Tujuan penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya adalah:
1) Menyediakan sarana penyediaan air minum yang terjangkau dan
berkelanjutan bagi masyarakat yang belum memiliki akses air minum
yang aman;
2) Meningkatkan pendapatan keluarga melalui keterlibatan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pelaksanaan pembangunan sarana
penyediaan air minum.

1.2 Sasaran
1.2.1 Sasaran Program
Sasaran yang akan dicapai pada Program SPAM Padat Karya adalah:
1) Peningkatan jumlah masyarakat di wilayah perdesaan yang
mendapatkan akses air minum aman;
2) Peningkatan pendapatan keluarga bagi MBR yang bekerja dalam
program SPAM Perdesaan Padat Karya.

- 1 -
1.2.2 Sasaran Lokasi
Sasaran Program adalah kabupaten/Kota yang cakupan pelayanan air
minum aman perdesaan belum mencapai 100%.

1.3 Pendekatan Program
Program Pengembangan SPAM Perdesaan Padat Karya merupakan salah
satu program penyelenggaraan prasarana dan sarana air minum yang
dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan pemberdayaan
masyarakat melalui:
1) Keberpihakan pada MBR
Orientasi kegiatan mulai proses perencanaan, pelaksanaan maupun
pemanfaatan hasil program, melibatkan masyarakat MBR di perdesaan
dengan kondisi rawan air atau akses air minum rendah;
2) Keterlibatan Masyarakat
Masyarakat diberikan kewenangan, kepercayaan, kesempatan yang luas
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemanfaatan dan
pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air minum secara
mandiri;
3) Inisiatif Masyarakat
Masyarakat dilibatkan/berperan aktif dalam mengidentifikasi
permasalahan, merumuskan kebutuhan, serta pemecahan
permasalahan air minum secara demokratis dan transparan, serta
berpihak kepada masyarakat rentan dan perempuan;
4) Keswadayaan Masyarakat
Tumbuhnya kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membangun
air minum menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan
kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air minum
terbangun;

5) Kapasitas Masyarakat
- 2 -
Peningkatan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam pembangunan
air minum melalui pendampingan Fasilitator Provinsi (Fasprov),
Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat (FM).

1.4 Prinsip Program
Dalam penyelenggaraan SPAM Perdesaan Padat Karya diterapkan beberapa
prinsip dasar sebagai berikut:
1) Tanggap Kebutuhan
a. Perencanaan dan penetapan lokasi kegiatan berdasarkan kebutuhan
SPAM oleh masyarakat;
b. Masyarakat memiliki komitmen untuk melaksanakan seluruh
tahapan Program SPAM Perdesaan Padat Karya.
2) Pilihan Teknologi
Masyarakat mampu memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan
dan kondisi setempat dengan diberikan edukasi tentang jenis SPAM
yang akan dibangun.
3) Partisipasi Masyarakat
Masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan program dengan
didampingi oleh Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Masyarakat.
4) Kesetaraan Gender
Keterlibatan baik laki-laki maupun perempuan dapat berperan aktif
dalam setiap tahapan kegiatan Program SPAM Perdesaan Padat Karya,
yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca konstruksi
sesuai dengan kapasitasnya.
5) Berkelanjutan
Pengoperasian dan pemeliharaan sistem penyediaan air minum
terbangun dilaksanakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dengan
dibantu Pemerintah Desa dan Daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota
berkomitmen untuk bertanggungjawab pada pembinaan tahap Pasca
konstruksi

6) Akuntabel
- 3 -
Pengelolaan kegiatan program harus dapat dipertanggungjawabkan.
1.5 Persyaratan Lokasi Penerima Program
Persyaratan Lokasi Penerima Program SPAM Perdesaan Padat Karya
adalah:
1) Berada di kawasan perdesaan dengan akses air minum yang belum
mencapai 100% dan masuk kategori rawan air;
2) Adanya kebutuhan pelayanan air minum sesuai dengan dokumen
Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kabupaten/kota
(apabila telah disusun);
3) Tidak termasuk daerah layanan air minum PDAM kabupaten/kota;
4) Diutamakan berada di lokasi MBR yang bersedia mengikuti program;

1.6 Penyelenggaraan Program
Pola penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya dilakukan
oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan didampingi oleh
Fasilitator Provinsi, Koordinator Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat (FM)
yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai
kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi.
Secara keseluruhan keterlibatan masyarakat dalam implementasi Program
SPAM Perdesaan Padat Karya adalah sebagai subyek (pelaku utama
program). Masyarakat sasaran dengan didampingi FM akan melakukan
analisa situasi dengan mengangkat kondisi sosial masyarakat sasaran,
memunculkan kebutuhan akan permasalahan kondisi rawan air, untuk
dilakukan kegiatan perencanaan perbaikan sarana air minum secara
mandiri melalui Program SPAM Perdesaan Padat Karya. Adapun kegiatan
tersebut dilakukan mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan dan tahap pasca konstruksi.

1.7 Organisasi Pelaksana Program
- 4 -
Penyelenggaraan Program SPAM Perdesaan Padat Karya melibatkan
berbagai komponen pelaksana dan instansi terkait yang berjenjang mulai
dari tingkat desa, kabupaten, Provinsi sampai tingkat pusat seperti
diuraikan di bawah ini.

1.7.2 Organisasi Pelaksana Tingkat Pusat
Direktorat PSPAM merupakan organisasi di tingkat pusat yang memberikan
pembinaan teknis, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta
melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM. Pembinaan teknis kegiatan Program SPAM
Perdesaan Padat Karya dilakukan oleh Direktorat PSPAM melalui Sub
Direktorat (Subdit) SPAM Perdesaan. Sedangkan pengembangan SDM dan
Monev dilakukan oleh Direktorat PSPAM melalui Satuan Kerja (Satker)
Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMBM).
Peran Subdit SPAM Perdesaan dalam melakukan pembinaan teknis
terhadap pelaksanaan kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya adalah
sebagai berikut:
1) Menyampaikan kebijakan dan strategi di bidang pengembangan sistem
penyediaan air minum perdesaaan;
2) Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan
sistem penyediaan air minum perdesaaan.
Tugas Satker PAMBM dalam melakukan pengembangan SDM serta
Monitoring dan Evaluasi kegiatan SPAM Perdesaan Padat Karya, adalah
sebagai berikut:
1) Berkoordinasi dengan Subdit PSPAM Perdesaan dalam penyelenggaraan
program di tingkat pusat;
2) Berkoordinasi dengan Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (PSPAM) Provinsi;
3) Merekrut dan memobilisasi Konsultan Advisory Program Padat Karya,
termasuk Fasilitator Provinsi (Fasprov) dan Koordinator Kabupaten
- 5 -
4) Melakukan dan melaporkan hasil Monitoring dan Evaluasi Program
SPAM Perdesaan Padat Karya kepada Direktur PSPAM c.q Kasubdit
PSPAM Perdesaan.

1.7.3 Organisasi Pelaksana Tingkat Provinsi
Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen Tingkat Provinsi Kegiatan
SPAM Padat Karya di tingkat Provinsi berada pada Satuan Kerja PSPAM
Provinsi dimana Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pejabat inti satuan
kerja tersebut ditunjuk dan diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Di tingkat provinsi, Satuan Kerja PSPAM Provinsi akan
dibantu oleh Fasprov.
Tugas Satuan Kerja PSPAM Provinsi antara lain:
1) Menyelenggarakan Program SPAM Perdesaan Padat Karya di tingkat
Provinsi;
2) Melakukan koordinasi dengan Direktorat PSPAM melalui Subdit SPAM
Perdesaan;
3) Melakukan dan melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan Program
SPAM Perdesaan Padat Karya kepada Direktorat PSPAM melalui Subdit
SPAM Perdesaan;
4) Merekrut dan memobilisasi Fasilitator Masyarakat;
5) Melakukan verifikasi dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
6) Menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KSM;
7) Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk kegiatan KSM
berdasarkan rekomendasi dari Fasprov dan FM;
8) Fasilitasi kepada KSM mengenai kelengkapan dokumen pendukung
proses pencairan dana ke Satuan Kerja PSPAM Provinsi;
9) Memeriksa laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan laporan
pertanggungjawaban KSM dibantu oleh Fasprov dan FM;
10) Melakukan amandemen/adendum dokumen PKS apabila diperlukan;
11) Menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan melalui
pelaporan e-Monitoring dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- 6 -